Bagaimana kalau Negara Kleptokrasi Republik Indonesia dilupakan saja, karena hanya berfaedah kepada kaum elit neo-Mojopahit dan konco bin sahabat mereka?
On Tue, Jan 11, 2022 at 1:44 AM Chan CT <[email protected]> wrote: > Siapa yang Didengar Jokowi? > *R53 * <https://www.pinterpolitik.com/author/r53-203>*- Monday, January > 10, 2022 16:43* > > https://www.pinterpolitik.com/in-depth/siapa-yang-didengar-jokowi > *Presiden Joko Widodo (Foto: Republika)* > > *6 min read* > > *Tidak sedikit kebijakan pemerintahan Jokowi yang menjadi tanda tanya > publik, khususnya dari pengamat. Mulai dari Omnibus Law, reshuffle periode > kedua yang baru satu kali, hingga kedekatan dengan Tiongkok. Apakah di > periode keduanya Presiden Jokowi* *tak lagi begitu memperhitungkan > sentimen publik dalam mengambil kebijakan? * > ------------------------------ > > *PinterPolitik.com* <https://www.pinterpolitik.com/> > > *“Don't look for meaning in the words. Listen to the silences.” – Samuel > Beckett, novelis Irlandia* > > Ada fenomena menarik dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di periode > keduanya. Tidak seperti di periode pertama, saat ini mantan Wali Kota Solo > itu dinilai kurang begitu populis. Bayangkan saja, bahkan sebelum resmi > dilantik untuk periode kedua, kebijakan kontroversial seperti revisi > Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana > Korupsi (UU KPK) benar-benar mengejutkan publik. Saat itu, kita semua > melihat bagaimana riuhnya massa turun ke jalan untuk menolak revisi. > > Kemudian saat ini ada *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja, undang-undang > sapu jagat yang telah menuai kritik dan penolakan sejak awal pengusulan > wacananya. Di tengah gelombang demi gelombang demonstrasi, Presiden Jokowi > nyatanya tetap kukuh untuk mendorong produk hukum tersebut. Sekali lagi, > sifat populis sang Presiden memunculkan tanda tanya berbagai pihak. > > Bukan tanpa alasan kuat, pada awal keterpilihannya pada 2014 lalu, majalah > Time sampai memberi julukan *A New Hope*. Untuk pertama kalinya, > Indonesia dipimpin oleh Presiden yang bukan dari kalangan elite partai dan > bukan berlatar militer. > > Poin ini juga menjadi jantung kritik dari pengamat politik Lembaga Ilmu > Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati. Menurutnya, berbeda > dengan periode pertamanya, saat ini Presiden Jokowi cenderung mengambil > kebijakan-kebijakan non-populis. > > Tidak hanya dari pengamat dalam negeri, perubahan gestur politik RI-1 juga > menjadi perhatian pengamat luar negeri. Kate Lamb dalam tulisannya *Joko > Widodo: how 'Indonesia's Obama' failed to live up to the hype* di The > Guardian, misalnya, menilai Presiden Jokowi telah gagal memenuhi ekspektasi > sebagai Obama-nya Indonesia. Sosok yang dikenal merakyat dan sederhana ini > justru semakin terlihat dekat dengan elite dan menelurkan > kebijakan-kebijakan kontroversial, khususnya terkait demokrasi. > > Lantas, apa yang melatarbelakangi perubahan ini? > *Seorang Konsekuensialis?* > > Untuk menjawabnya, variabel kuncinya ada pada pidato pelantikan Presiden > Jokowi untuk periode kedua pada 20 Oktober 2019. Saat itu, RI-1 > mengeluarkan poin penting yang tampaknya menggambarkan keyakinan > filosofisnya, yakni lebih mengutamakan hasil daripada proses. > > “Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada > hasil-hasil yang nyata”. Tidak hanya sekali, Presiden Jokowi kembali > menegaskan, “Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu > hasilnya”. > > Dalam kacamata filsafat, penegasan tersebut dengan jelas menunjukkan isme > yang disebut dengan utilitarianisme atau konsekuensialisme. Ini merupakan > pandangan etis yang menegaskan moralitas atau baik buruk ditentukan oleh > konsekuensi tindakan, bukan niat tindakan. Isme ini merupakan kontras dari > deontologis yang dipopulerkan oleh Immanuel Kant. > > Filsuf Jeremy Bentham yang merupakan pionir utilitarianisme mengungkapkan > bahwa isme ini merupakan landasan dari kebijakan publik. Dari asal katanya > “utilitas” atau daya guna, utilitarianisme melihat kebijakan publik harus > memikirkan keputusan yang memberi kebaikan bagi banyak. Konteks ini membuat > pemangku kebijakan publik memiliki landasan moral untuk menentukan > kebijakannya telah baik atau bermoral. Cukup dikalkulasi sejauh mana asas > kebermanfaatannya bagi orang banyak. > > Utilitarianisme sendiri memiliki diktum, *greatest “good” for the > greatest “number”* – kebaikan terbesar adalah untuk jumlah terbesar. > Artinya, kebaikan (*good*) yang lebih baik adalah yang lebih memberi > manfaat bagi banyak orang. > > Tidak hanya saat pidato pelantikan periode kedua, pada Desember 2015, > Presiden Jokowi juga menunjukkan kecondongannya sebagai seorang > konsekuensialis. Di hadapan para menteri ketika rapat kerja di Istana > Bogor, RI-1 menegaskan bahwa orientasi pada prosedur harus diubah menjadi > orientasi pada hasil. > > Kesimpulan Presiden Jokowi merupakan seorang konsekuensialis juga > diungkapkan oleh Dosen Senior Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia > Ahmad Sahidah dalam tulisan opininya di Koran Sindo pada 20 April 2016. Di > sana, Sahidah mengkritik kebijakan pembangunan Indonesia yang disebutnya > menerapkan prinsip utilitarian. > > Pertanyaannya, jika sedari awal Presiden Jokowi merupakan seorang > konsekuensialis, mengapa baru di akhir periode pertama tendensi itu jelas > terlihat? > > Jawabannya sederhana, yakni beban politik. Jika kebijakan-kebijakan berani > ditelurkan secara tegas sejak periode pertama, di mana itu sering kali > kontras dengan sentimen publik, ada kemungkinan Presiden Jokowi gagal > terpilih di periode kedua. > > Nah, karena sudah terpilih kembali, Presiden Jokowi tidak memiliki beban > untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan berani yang tidak populis, seperti > *Omnibus > Law*. > *Khas Kerajaan di Istana?* > > Jika benar Presiden Jokowi seorang konsekuensialis atau menitikberatkan > pada hasil, ini memiliki implikasi yang sangat menarik. Pasalnya, melihat > pola pemimpin-pemimpin konsekuensialis dunia, umumnya memiliki tendensi > otoriter atau kurang mendengar sentimen publik. > > Konteks itu jelas terlihat pada pengesahan revisi UU KPK dan *Omnibus Law* > Cipta Lapangan Kerja. Kendati mendapat berbagai penolakan, mulai dari > masyarakat awam hingga para pakar, pengesahan nyatanya tetap dilakukan. > > Nah sekarang pertanyaan pentingnya adalah, jika benar Presiden Jokowi > kurang begitu mendengar sentimen publik, lantas siapa yang didengarnya? > > Terkait ini, kita dapat menarik pola menarik dari cara raja-raja kuno > dalam mempertahankan kekuasaannya. Untuk menghindari mendapat bisikan yang > berakibat fatal, raja umumnya memiliki rasa curiga yang tinggi. Ini > kemudian membuat raja hanya mendengar orang-orang tertentu yang disebut > penasihat kerajaan. > > Menariknya, penasihat kerajaan memiliki syarat-syarat khusus, yakni tidak > hanya harus cerdas, melainkan juga potensinya melakukan kudeta harus > sekecil mungkin. Di Tiongkok kuno, penasihat yang disebut Kasim diwajibkan > untuk dikebiri agar mereka tidak memiliki potensi menurunkan kekuasaan > kepada anak keturunannya. > > Mengutip *National Geographic* > <https://nationalgeographic.grid.id/read/133015380/saat-kebiri-jadi-alat-untuk-mendapatkan-posisi-kasim-di-tiongkok?page=all>, > penggunaan Kasim dimulai di Sumeria sejak abad ke-21 SM, kemudian makin > meluas hingga ke Tiongkok, terutama di Kota Terlarang. Saat itu, > pengebirian yang awalnya merupakan salah satu hukuman kemudian menjadi > syarat untuk menjadi Kasim. > > Uniknya, di zaman pemerintahan modern, berbagai petinggi negara, baik > Presiden maupun Perdana Menteri juga memiliki Kasim. Konteksnya tentu tidak > seperti di Tiongkok kuno dulu, melainkan orang-orang cerdas yang dipercaya, > serta tidak berpotensi untuk menggeser kekuasaan mereka. > > Jika Presiden Jokowi juga menerapkan hal serupa, maka ada dua kriteria > siapa sosok yang dapat disebut Kasim sang RI-1, yakni mereka haruslah > cerdas dan tidak menunjukkan hasrat kekuasaan yang besar. > > Sedikit berspekulasi, dua kriteria tersebut dapat kita lihat pada diri > Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Selaku Profesor bidang Ilmu > Politik di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah > Mada (UGM), Pratikno jelas merupakan sosok cerdas. Kemudian, tidak seperti > lingkar satu Istana lainnya yang terlihat ingin menonjolkan diri, Pratikno > terlihat lebih *calm *dan hanya berbicara sesuai tupoksinya*.* > > Selain itu, Pratikno dan Presiden Jokowi juga sama-sama alumni UGM. > Menurut berbagai pihak, saat ini Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada > (Kagama) juga tengah menguat di lingkar kekuasaan. Di periode kedua > sendiri, ada *sembilan* > <https://edukasi.okezone.com/read/2021/11/12/65/2500625/satu-almamater-dengan-presiden-jokowi-ini-daftar-menteri-lulusan-ugm?page=1> > menteri dari UGM. Namun kini jumlahnya menjadi delapan karena Terawan > Agus Putranto terkena *reshuffle* pada Desember 2020. > > Tentunya, Kasim bukan hanya seorang, terdapat beberapa sosok yang menjadi > kepercayaan Presiden. Jika dua kriteria tersebut valid, pembaca dapat > membuat interpretasi sendiri. Caranya cukup melihat orang-orang lingkar > satu Presiden yang memenuhi kriteria cerdas dan tidak menunjukkan ambisi > kuasa yang besar. > > *Well*, sebagai penutup, artikel ini pada akhirnya hanyalah analisis > teoretis semata. Faktor apa yang membuat Presiden Jokowi menjadi kurang > populis di periode keduanya hanya diketahui oleh pihak-pihak terkait. > Harapan kita, seperti dalam diktum utilitarianisme, semoga kebijakan yang > ditelurkan Presiden Jokowi memberi kebaikan bagi orang banyak. (R53) > > -- > Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke [email protected]. > Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi > https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/07BBACFDE28F4FCAB7F275290252DDCC%40A10Live > <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/07BBACFDE28F4FCAB7F275290252DDCC%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2D2LLxqAR3Gz-LEm1NtM8TJBkfvCv5BNzq4BpYofXQ5JQ%40mail.gmail.com.
