Apakah NU Penentu Pilpres?R53 - Thursday, January 13, 2022 23:00
https://www.pinterpolitik.com/in-depth/apakah-nu-penentu-pilpres
 
Foto: Kompas.com
6 min read

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) selalu 
didekati oleh partai-partai politik untuk mendapatkan dukungan suara. Namun, 
apakah benar suara NU sebesar itu? Apakah nahdliyin atau warga NU merupakan 
kunci kemenangan Pilpres?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

  “Numbers constitute the only universal language.” — Nathanael West, penulis 
Amerika Serikat

Sebenarnya ini adalah diskursus lama, tapi bukti terbarunya dapat kita lihat 
pada kontestasi Pilpres 2019. Saat itu, Nahdlatul Ulama (NU) benar-benar tampil 
begitu seksi. Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu menjadi magnet para 
politisi dan partai politik. Bahkan sempat ada desas-desus, jika Joko Widodo 
(Jokowi) tidak memilih wakil dari kader NU, maka dukungan NU akan ditarik. Suka 
atau tidak, itu menunjukkan betapa tingginya daya tawar NU di kancah 
perpolitikan nasional.

Seolah semakin mempertegas, Muktamar ke-34 NU juga menunjukkan signifikansi 
tersebut. Betapa tidak, pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU) yang merupakan urusan internal justru terlihat seperti kontestasi 
pemilu. Nama para kandidat secara berkala keluar di media dan dikomentari oleh 
para pengamat.

Seperti yang disebutkan Ketum PBNU terpilih Yahya Cholil Staquf, “Banyak 
disebut hasil survei seluruh warga NU atau mereka yang mengaku NU itu 
separuhnya Muslim di Indonesia”. Dengan jumlah penduduk Muslim sebesar 231,06 
juta, maka warga NU kira-kira berjumlah 115,53 juta. Ini jelas merupakan angka 
fantastis, dan sekaligus menjelaskan begitu seksi dan tingginya posisi politik 
NU. 

Mengacu pada demokrasi yang berasal dari Bahasa Yunani demos yang berarti 
rakyat, ini berkonsekuensi menempatkan populasi sebagai variabel utama dalam 
pergulatan politik. Tidak heran kemudian beredar asumsi bahwa NU merupakan 
kunci kemenangan Pilpres. Kandidat capres/cawapres yang mendapat suara NU 
disebut akan menjadi pemenang dan duduk di kursi empuk Istana. 

Namun, dengan fakta tidak pernah ada Presiden dari NU yang terpilih melalui 
pemilu langsung, berbagai pihak kemudian menaruh tanda tanya, benarkah massa NU 
sebesar yang disebutkan selama ini?


  
Menghitung Massa
Sebelum membedah, sekiranya sangat bijak untuk membaca tulisan Ismar Volic yang 
berjudul The Missing Ingredient in Our Democracy: Math. Menurutnya, matematika 
sangat penting dalam pengambilan keputusan politik, karena tebaran statistik 
menyesatkan, metrik palsu, dan angka yang dikondisikan, terjadi karena 
ketidakmampuan masyarakat dan politisi dalam meneliti dan membedakan antara 
matematika yang buruk dan yang baik.

Lanjut Volic, dalam membaca angka-angka, politisi sering kali menggunakan emosi 
daripada penalaran yang cermat. Ketika melihat statistik yang tinggi, dengan 
cepat akan disambut sebagai sinyal baik. Padahal, jika dianalisis lebih dalam, 
statistik yang tinggi tersebut belum tentu seperti yang diyakini.

Nasihat Volic tersebut dapat kita gunakan dalam membedah asumsi terkait 
besarnya jumlah warga NU. Seperti pernyataan Gus Yahya, mereka yang mengaku NU 
mungkin separuh dari jumlah Muslim di Indonesia. Namun pertanyaannya, apakah 
itu warga NU atau mereka yang hanya sekadar suka atau sejalan dengan pandangan 
NU?

Relevansi pertanyaan tersebut terlihat dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD 
dalam acara Indonesia Lawyers Club pada 14 Agustus 2018. Kala itu, Mahfud 
memberikan kesaksian setelah batal dipilih sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 
2019 karena disebut bukan kader NU.

Yang menarik dari pernyataan Mahfud adalah, jika yang disebut kader NU adalah 
mereka yang ikut kepengurusan dari ranting, cabang, dan seterusnya, mungkin 
yang tergolong kader NU di seluruh Indonesia tidak mencapai 1 juta. Pernyataan 
ini kemudian melahirkan pembelahan antara NU kultural dan NU struktural. 

Bertolak dari pernyataan Mahfud, pernyataan Gus Yahya sekiranya jelas tidak 
merujuk pada NU struktural, melainkan NU kultural, atau bahkan mereka yang 
hanya mengaku sebagai warga NU.

Jika yang dimaksud Gus Yahya hanya simpatisan, maka angka 115,53 juta yang 
disebutkan sebelumnya tidak dapat dikatakan valid dalam konteks suara politik. 
Simpulan ini dapat ditarik apabila kita membaca buku Amartya Sen yang berjudul 
Kekerasan dan Identitas. Menurut Sen, identitas itu tidak tunggal dan tetap, 
melainkan dinamis, dapat ganda, dan bahkan berubah-ubah.

Contoh sederhananya, Anda yang sedang membaca tulisan ini mungkin adalah 
seorang mahasiswa yang setuju dengan dakwah NU dan setuju pula dengan dakwah 
Muhammadiyah. Anda mungkin setuju NU karena suka dengan pembangunan pondok 
pesantren (ponpes). Sementara kesukaan dengan Muhammadiyah mungkin karena fokus 
mereka pada pendidikan, seperti membangun universitas.

Jika ditanya, apakah Anda simpatisan NU atau Muhammadiyah, apa yang akan Anda 
jawab? Apakah menjawab salah satu, apakah keduanya, atau justru juga merupakan 
simpatisan kelompok lain? Mungkin Anda sedikit bingung dalam menjawab 
pertanyaan ini.

Sekarang mari kita bertolak pada konsep one man, one vote dalam pemilu. 
Terlepas dari apa pun jawaban yang Anda keluarkan, suara Anda hanya akan 
bernilai satu. Kemudian pertanyaan terpentingnya, berapa kemungkinan ratusan 
juta simpatisan tersebut akan memilih identitas sebagai kader NU ketika 
menggunakan hak suaranya? Mungkin hanya sepertinya, bahkan kurang.  

Terlebih lagi, seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD, sejak dulu warga NU 
dibebaskan dalam memilih partai politik maupun kandidat pilihannya. Artinya 
apa? Dalam konteks politik, warga NU memposisikan dirinya sebagai warga negara 
rasional yang memiliki kehendak bebas untuk memilih. 

 
  
Mengubah Arah Pandang
Jika analisis tersebut tepat, maka ada satu kesimpulan menarik, yakni pengaruh 
Ketum PBNU pada dasarnya tidak sebesar yang dibayangkan banyak orang. Terlebih 
lagi, mengacu pada budaya warga NU di daerah, mereka lebih mendengar para 
kiainya masing-masing daripada arahan kepengurusan pusat. Dengan demikian, 
pendekatan bukan kepada PBNU, melainkan di kiai-kiai daerah yang memiliki 
santri dan menjadi tetua di tengah masyarakat.

Simpulan ini persis seperti yang disebutkan Asisten Direktur di Institute for 
Pure and Applied Mathematics, Stacey Beggs, bahwa matematika telah mengubah 
cara kampanye politisi. Dengan kalkulasi yang lebih cermat, mudah menyimpulkan 
bahwa simpul-simpul suara berada pada pesantren-pesantren NU di daerah, 
khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti kutipan pernyataan Nathanael West 
di awal tulisan, angka merupakan satu-satunya bahasa universal.

Dengan demikian, kita dapat menarik dua kesimpulan. Pertama, asumsi suara NU 
adalah kunci kemenangan Pilpres tampaknya perlu direnungkan kembali karena 
simpatisan NU tidak terpolarisasi secara kental. Mereka bersifat cair dan tidak 
mengikuti komando pusat. Artinya, mereka berpotensi sebagai swing voters.

Kedua, dalam konteks one man, one vote dalam pemilu, yang dapat kita sebut 
sebagai suara NU adalah mereka yang tergolong dalam NU struktural dan 
pesantren-pesantren NU. Alasannya sederhana, karena NU struktural umumnya akan 
mengikuti komando pemimpin kepengurusan. 

Kemudian terkait pesantren-pesantren NU, ini disebut sebagai target suara yang 
mudah diidentifikasi. Dan terbukti, jika melakukan pendekatan yang tepat, 
sebuah partai politik tidak harus berlatar NU untuk mendapat dukungan. Ini 
misalnya dilakukan oleh PAN, khususnya PAN Jawa Timur, yang berhasil mendapat 
dukungan dari Ponpes Amanatul Ummah asuhan Kiai Asep Saifuddin Chalim. Ponpes 
yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur tersebut merupakan pondok NU. 

“Pondok kami terbuka untuk kegiatan-kegiatan yang memikirkan agenda kebangsaan. 
Saya siap membantu dan memfasilitasi, termasuk kegiatan-kegiatan PAN, bahkan 
kalau perlu kami biayai. Di sini banyak aula, ruangan dan lainnya,” ungkap Kiai 
Asep Saifuddin Chalim pada 10 Desember 2021.

Dukungan ini tentu terbilang menarik karena pemilih tradisional PAN telah lama 
diketahui dari Muhammadiyah. Manuver PAN tersebut telah dibahas rinci dalam 
artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Kenapa PAN Nekat Incar Jawa 
Timur?.

Sebagai penutup, perlu untuk digarisbawahi, tulisan ini tidak bermaksud untuk 
mengatakan jumlah kader NU sedikit, melainkan menguji secara teoretis, sejauh 
mana massa NU yang besar dapat terkonversi ke dalam suara pemilu. (R53)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/BBC95DC2C031402F83EC3FD5E6BB6DBE%40A10Live.

Reply via email to