Written byR53Tuesday, April 5, 2022 11:18
Siapa Pembisik Megawati?
Komentar Megawati Soekarnoputri soal kelangkaan minyak goreng dibanjiri respons 
negatif dari masyarakat. Alih-alih mengakui kekeliruan, Megawati justru membuat 
demo masak tanpa minyak goreng. Selaku politisi senior, mengapa pernyataan dan 
gestur politik mengundang tanda tanya seperti itu dikeluarkan Megawati? 


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

  “Politics is theater. It doesn’t matter if you win. You make a statement. You 
say, I’m here, pay attention to me.” – Harvey Milk, politisi Amerika Serikat

Megawati Soekarnoputri adalah salah satu episentrum perhatian politik nasional. 
Selaku Ketua Umum PDIP, partai paling berkuasa saat ini, setiap gestur dan 
tutur politik Megawati selalu menjadi pusat perhatian publik. Terbaru, 
pernyataannya soal isu minyak goreng menarik atensi luas dan beragam kritik.

Di tengah kelangkaan minyak goreng beberapa waktu yang lalu, Megawati justru 
mempertanyakan, mengapa antrian pembeli sebanyak itu. “Apakah ibu-ibu di rumah 
hanya menggoreng?,” tanyanya.

Sadar atas derasnya kritik yang diterima, Megawati merespons dengan gestur 
politik yang tidak kalah menarik. Alih-alih mengakui terdapat kesalahan narasi, 
PDIP justru membuat demonstrasi masak tanpa minyak goreng yang disiarkan secara 
langsung di kanal Youtube partai.

Ya, seperti yang diketahui, gestur itu seperti menyiram minyak ke kobaran api. 
Api kritik yang ada, bukannya mengecil, melainkan justru semakin membesar. Ini 
tentu fenomena unik yang patut untuk dipertanyakan. 

Dengan status Megawati sebagai politisi senior, mengapa gestur tidak populis 
seperti itu dilakukan?

Membaca Megawati
Jika melihat tebaran sentimen publik, apa yang disayangkan dari Megawati 
bukanlah pernyataannya, melainkan posisi politik sang putri Soekarno. Secara 
konten, pernyataan Megawati tentu tepat. Ketua Bappilu PDIP Bambang “Pacul” 
Wuryanto menyebut apa yang disampaikan Megawati adalah unlearn. 

Sepertinya mengutip penulis asal Amerika Serikat (AS) Alvin Toffler, Pacul 
menyebut pernyataan politisi menggunakan tiga konsep dasar filosofis. Pertama 
adalah learn atau mempelajari kasus. Kedua adalah relearn atau mempelajarinya 
kembali. Ketiga adalah unlearn atau belajar meninggalkan.

Menurut Pacul, learn adalah mempelajari kasus kelangkaan minyak yang terjadi. 
Kemudian relearn adalah mempelajari cara menjawab kelangkaan minyak goreng. 
Sementara unlearn adalah meninggalkan kedua cara berpikir tersebut. 

Daripada berkutat pada minyak goreng, menurut Pacul, Megawati mencoba untuk 
mengarahkan pikiran out of the box dengan meninggalkan minyak goreng. Seperti 
yang disebutkan Megawati, bahan makanan yang ada bisa diolah dengan cara 
direbus atau dikukus.

 
Mengutip Tirto, menurut Dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Padjadjaran Fadly Rahman, kelangkaan minyak goreng memiliki kaitan dengan 
masifnya industri perkebunan sawit sejak akhir abad ke-19 di Indonesia. 

Pasokan sawit yang mengalami surplus dilihat sebagai prospek bisnis gemilang. 
Setelah kemerdekaan, perkebunan sawit kemudian dinasionalisasi, dan berkembang 
menjadi gurita ekonomi yang menguntungkan. Stok yang berlimbah membuat minyak 
goreng sawit pelan-pelan menggeser minyak goreng kelapa karena harganya lebih 
murah dan terjangkau. 

Menurut Fadly, menggoreng dengan minyak sawit telah mengubah pola memasak di 
masyarakat Indonesia. Sebelumnya, masyarakat terbiasa mengolah makanan dengan 
cara direbus, dikukus, dipanggang, atau dibakar. Namun, seiring dengan 
berpindahnya tren, di mana masyarakat menggemari makanan renyah dan tahan lama, 
makanan yang digoreng menjadi primadona karena lebih renyah dan awet. 

Seperti pernyataan Megawati ketika melakukan demonstrasi masak, Fadly juga 
mendorong agar masyarakat mengubah cara berpikir. Menimbang pada olahan makanan 
yang digoreng dengan minyak sawit kurang baik bagi kesehatan, masyarakat 
diminta untuk kembali membiasakan mengolah makanan dengan cara direbus, 
dikukus, dipanggang, atau difermentasi. Lanjutnya, pemerintah perlu memberikan 
pendidikan tersebut, terutama terhadap ibu rumah tangga. 
False Cause
Kembali pada poin awal, seperti penjelasan Fadly Rahman, secara konten 
pernyataan Megawati tentu saja tepat. Namun, bukan itu masalahnya. Apa yang 
menjadi fokus perhatian publik adalah posisi Megawati sebagai sosok berkuasa 
saat ini.

Sebagai seorang elite politik, Megawati seharusnya memposisikan diri sebagai 
peramu kebijakan, bukannya sebagai masyarakat biasa. Siapa pun tentu menyadari, 
pasti ada yang aneh, kenapa negara yang memiliki perkebunan sawit melimpah 
justru mengalami kelangkaan minyak goreng.

Beberapa waktu yang lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga 
menemukan indikasi terdapat permainan kartel di balik kelangkaan. Pasalnya, 
sebelum terjadi kelangkaan, terdapat pertemuan antara asosiasi produsen minyak 
goreng. Dan setelah harga eceran tertinggi (HET) dicabut, stok minyak goreng 
tiba-tiba banjir di pasaran.

Nah, kekeliruan penempatan posisi politik dari Megawati adalah apa yang disebut 
dengan false cause. Bertha Alvarez Manninen dalam bukunya Bad Arguments: 100 of 
the Most Important Fallacies in Western Philosophy, menjelaskan false cause 
adalah salah satu kekeliruan bernalar yang terjadi akibat kesalahan dalam 
mendeteksi akar masalah. Ada kekeliruan dalam melihat sebab-akibat.

Pada kasus Megawati, kesalahannya adalah keliru dalam mendeteksi mengapa 
dirinya dikritik keras publik. Demonstrasi masak yang ditujukan sebagai 
respons, bukan menyasar pernyataan soal makanan direbus, melainkan posisi 
politik sang Ketua Umum PDIP.

Ini bukan soal mana yang lebih sehat antara digoreng atau dikukus, tapi kenapa 
seorang elite politik seperti Megawati tidak menangkap ada masalah politik di 
balik kelangkaan minyak goreng yang terjadi. Oleh karenanya, secara meyakinkan 
kita dapat menyimpulkan ini sebagai false cause. Megawati telah keliru dalam 
mendeteksi apa akar masalah yang terjadi.

Namun, menimbang pada status Megawati yang merupakan politisi senior, sangat 
aneh melihatnya melakukan false cause seperti itu. Ketika menjadi oposisi 
selama 10 tahun di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati dan 
PDIP terlihat sangat sensitif terhadap isu rakyat kecil, seperti kenaikan harga 
BBM. 

Pada saat itu, Megawati tidak terlihat memberi pernyataan unlearn untuk 
meninggalkan BBM. Tidak ada pernyataan soal menaiki sepeda atau menggunakan 
kendaraan listrik. 

Lantas, setelah menjadi penguasa saat ini, mengapa pernyataan tidak sensitif 
dan false cause seperti itu dikeluarkan Megawati?

 
Psikologi Queen Dowager?
Keanehan ini makin besar apabila kita mengacu pada tulisan Elicier 
Crespo-Fernández yang berjudul Euphemism and Political Discourse in the British 
Regional Press. Menurutnya, kerapnya politisi menggunakan bahasa diplomatis 
atau tidak to the point untuk menghindari kesan negatif agar hubungan dan 
dukungan politik tetap terjaga.

Pada titik ini, ada dua asumsi mengapa Megawati tidak menerapkan rumus dasar 
yang disebutkan Elicier Crespo-Fernández. Pertama, bukan tidak mungkin Megawati 
telah terjebak dalam psikologi ibu suri (queen dowager). 

Dalam berbagai kerajaan, seperti di Tiongkok dan Jepang kuno, ratu atau ibu 
dari raja yang tengah memimpin memiliki posisi politik yang begitu tinggi. 
Posisi ini tidak tertuliskan secara formal, karena secara hierarki pemilik 
kekuasaan tertinggi adalah sang raja. Queen dowager memiliki posisi politik 
tinggi karena memiliki pengaruh psikologi yang besar terhadap sang raja.

Nah, kendati Indonesia tidak lagi menganut sistem kerajaan, posisi Megawati 
dapat disebut sebagai queen dowager saat ini. Kita tentu ingat, ia beberapa 
kali menggunakan diksi “petugas partai” kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 
Suka atau tidak, itu adalah bahasa politik yang berarti, meskipun Jokowi adalah 
RI-1, ia tetap harus mengabdi pada partainya, yakni PDIP.
Dalam banyak kasus dan sejarah, karena memiliki power yang besar, queen dowager 
menjadi kehilangan sensitivitasnya. Ini kemudian membuat seorang ibu ratu sulit 
mengakui kesalahan dan bertindak secara sewenang-wenang.

Singkatnya, melihat perbedaan gestur dan tutur politik Megawati, sebelum dan 
setelah menjadi penguasa, mungkin dapat dikatakan ia tengah mengalami psikologi 
queen dowager. Kekuasaan yang besar telah mengerosi sensitivitasnya.

Setelah membahas yang pertama, kita akan berlanjut pada asumsi selanjutnya. 
Kedua, bukan tidak mungkin Megawati telah memainkan manajemen isu. Elizabeth 
Dougall dalam tulisannya Issues Management, menjelaskan manajemen isu sebagai 
proses strategis dan antisipatif untuk mendeteksi dan merespons berbagai 
perubahan tren atau isu yang muncul di lingkungan sosial-politik.

Karena perubahan tren dan isu dapat mengkristal menjadi masalah yang memberikan 
dampak destruktif, perlu diberikan respons yang tepat untuk mencegah 
kristalisasi masalah. Salah satu caranya adalah dengan melemparkan isu lain 
agar isu yang tengah dipergunjingkan tidak mengkristal. Cara ini kerap kita 
sebut dengan pengalihan isu.

Sebagai politisi senior dan tengah menarget kemenangan ketiga di Pemilu 2024, 
tampaknya cukup sulit membayangkan Megawati melakukan blunder seperti itu. Jika 
hanya sekali, mungkin dapat dimaklumi, tapi blunder ini berlanjut pada 
demonstrasi memasak tanpa minyak goreng. Suka atau tidak, ini jelas menjadi 
indikasi terdapat unsur kesengajaan.

Jika meraba, terdapat satu isu sosial-ekonomi yang tengah terjadi, yakni 
kenaikan harga BBM. Setelah BBM jenis Pertamax naik, dari Rp9.000 menjadi 
Rp12.500-Rp13 ribu per liter, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan memberikan sinyal bahwa harga 
Pertalite dan LPG 3 kg akan menyusul naik.

Seperti yang disinggung berbagai pengamat ekonomi, kenaikan komoditas pokok 
tersebut akan menimbulkan efek domino, khususnya terkait kenaikan harga.

Dengan kata lain, jika mengacu pada premis Megawati adalah politisi senior yang 
ulung, gestur dan tutur politiknya soal minyak goreng bukan tidak mungkin 
merupakan pengalihan isu. Pasalnya, dengan status Jokowi sebagai kader PDIP, 
jika isu kenaikan harga BBM mengkristal, ini dapat menjadi hambatan bagi PDIP 
untuk hat-trick di Pemilu 2024.

Well, sebagai penutup, perlu digaris bawahi bahwa tulisan ini adalah 
interpretasi semata. Entah apa pun yang terjadi, baik itu psikologi queen 
dowager atau sekadar pengalihan isu, itu hanya diketahui oleh Megawati sendiri. 

Namun yang jelas, pernyataan dan gestur berulang Megawati adalah indikasi kuat 
bahwa ada “pembisik” di baliknya. Entah siapa itu. (R53)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/BABBB37C9CBB4953B265571258AC4291%40A10Live.

Reply via email to