Written byR53Monday, April 18, 2022 07:00Resep Agar Jokowi Presiden Seumur Hidup
https://www.pinterpolitik.com/in-depth/resep-agar-jokowi-presiden-seumur-hidup/
Presiden Jokowi telah meminta jajaran menteri berhenti membahas perpanjangan 
jabatan atau tiga periode. Namun, jika ingin mewujudkannya, berikut adalah 
resep yang bisa digunakan, bahkan untuk menjadi presiden seumur hidup. 


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

Hingar bingar. Politik kita memang gaduh. Namun sayang, kegaduhan politik yang 
terjadi dikelola secara amatir. Begitu komentar Wakil Ketua Umum Partai Gelora 
Fahri Hamzah ketika melakukan media visit ke PinterPolitik pada 8 April. 
Menurut Fahri, negara ini dikelola secara amatir. Berbagai isu dan wacana 
politik yang dikeluarkan tidak konstruktif dan progresif.

Meskipun tidak menyebut secara spesifik, pernyataan Fahri dapat kita maknai 
merujuk pada isu-isu terkini, seperti penundaan pemilu, hingga amendemen untuk 
menambah jabatan presiden menjadi tiga periode. Ibarat kata, sudah memakan 
banyak pengorbanan untuk menggulingkan Soeharto dan membatasi jabatan presiden, 
gestur politik terbaru justru ingin mengembalikan segala jerih payah tersebut.

Di tengah kegaduhan politik akibat isu ini, sepertinya kita patut memberi 
apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlepas dari ketegasannya 
terlambat atau tidak, yang jelas, RI-1 telah memberikan penegasan bahwa Pemilu 
2024 tetap sesuai jadwal. Perintah untuk berhenti membahas juga telah 
dikeluarkan secara terbuka ke hadapan para menteri.

Namun, jika ingin sedikit berspekulasi, kira-kira apa yang terjadi jika 
Presiden Jokowi benar-benar memiliki niatan untuk menunda atau mewujudkan 
presiden tiga periode?

Seperti pernyataan Fahri Hamzah, amendemen konstitusi hanya bisa terjadi 
apabila itu adalah kehendak presiden. Menurutnya, presiden mampu menghimpun 
berbagai kekuatan politik untuk menjelaskan dan merealisasikan amendemen 
konstitusi.

Lantas, katakanlah wacana ini tetap bergulir, kira-kira apa resep yang dapat 
digunakan Presiden Jokowi untuk mewujudkannya?

Untuk menjawab list apa yang perlu dilakukan Presiden Jokowi, kita dapat 
menghimpunnya dari manuver politik lima presiden, yakni Presiden Turki Recep 
Tayyip Erdoğan, Presiden Tiongkok Xi Jinping,  Presiden Rusia Vladimir Putin, 
Presiden Soekarno, dan Presiden Soeharto. 

Kelimanya berhasil melakukan manuver politik cerdas dan/atau amendemen 
konstitusi yang memungkinnya berkuasa lama, hingga menjadi presiden seumur 
hidup. Manuver politik kelimanya akan dihimpun menjadi dua kategori, yakni 
kategori domestik dan internasional.

 
Domestik
Sebelum membahas kategori internasional, terlebih dahulu kita akan mengulas 
kategori domestik. Kategori ini memiliki empat langkah sebagai berikut.

Pertama, Presiden Jokowi perlu menciutkan jumlah partai. Ini tidak harus dalam 
artian harfiah, melainkan tetap mempertahankan jumlah partai politik yang 
banyak, tetapi kekuatan partai lain dikerdilkan alias tidak berpengaruh.

Dalam pengertian harfiah, manuver ini dilakukan oleh Presiden Soeharto ketika 
melakukan fusi partai politik menjadi hanya tiga partai. Dalam bukunya 
Perjalanan Intelijen Santri, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) 
As’ad Said Ali, menyebut fusi ini menciptakan efek bandul, di mana pusat 
kekuasaan tetap berada di titik pemerintah.

Kedua, Presiden Jokowi perlu menguasai pers dan media. Presiden Soeharto jelas 
merupakan contoh yang bagus untuk ini. Ross Tapsell dalam bukunya Kuasa Media 
di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital, menyebut di bawah 
rezim Orde Baru semua informasi yang disajikan pers harus melalui proses sortir 
pemerintah.
Tidak berhenti di sana, menurut Tapsell, kontrol juga dilakukan dengan cara 
memberikan izin usaha televisi komersial hanya kepada pengusaha yang merupakan 
bagian atau lingkaran dekat keluarga presiden. Dalam daftar ini, termasuk nama 
anak Soeharto seperti Siti Hardiyanti Rukmana dan Bambang Trihatmojo.

Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the 
Politics of Resentment, menyebut Xi Jinping dan Putin melakukan kontrol pers 
dan media secara berbeda. Jika Xi merespons media sosial dengan kontrol ketat 
akses informasi, maka Putin melakukan kebalikannya, yakni membanjiri media 
sosial dengan informasi. 

Secara teoretis, Xi melakukan strategi Orwellian, sementara Putin melakukan 
strategi Huxleyan. 

Ketiga, seperti pernyataan pendiri Republik Rakyat Tiongkok, Mao Zedong, 
“Political power grows out of the barrel of a gun”. Kekuatan politik itu tumbuh 
dari laras senapan. Di poin ini, Presiden Jokowi perlu mengamankan kekuatan 
militer, baik TNI maupun Polri, serta perangkat intelijen. 

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Operasi Militer Bawah Tanah Jokowi, 
telah dibahas panjang lebar bahwa poin ini sepertinya sudah dilakukan oleh 
Presiden Jokowi.

Keempat, Presiden Jokowi perlu mengontrol para konglomerat. İsmail Doğa 
Karatepe dalam tulisannya Islamists, Bourgeoisie and Economic Policies in 
Turkey, menyebut Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), yakni partainya Erdoğan, 
berhasil menemukan keseimbangan antara kepentingan fraksi borjuis yang berbeda. 

Erdoğan berhasil mengamankan dukungan para borjuasi, baik secara finansial 
untuk kepentingan pembangunan, serta secara politik untuk mempertahankan 
kekuasaan politiknya. 

Jika Erdoğan masih melakukannya secara elegan seperti cara Soeharto, maka Xi 
Jinping melakukan langkah yang jauh lebih besar, yakni membatasi kekayaan para 
konglomerat Tiongkok.

 
Internasional
Setelah membahas list pada kategori domestik, sekarang kita akan membahas list 
pada kategori internasional. Tidak seperti kategori domestik, kategori 
internasional hanya memiliki dua langkah sebagai berikut.

Pertama, Presiden Jokowi perlu memiliki hubungan dekat dengan pusat kekuatan 
global, yang menurut berbagai ilmuwan politik, kekuatan global saat ini 
berpusat pada tiga negara, yakni Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Rusia. 

Mengacu pada kasus turunnya Soekarno dan Soeharto, dukungan negara adidaya 
telah lama dipercaya penting untuk menunjang kekuasaan. Dalam artikel 
PinterPolitik sebelumnya, Washington akan Intervensi Pilpres 2024?, telah bahas 
panjang lebar terkait intervensi internasional ini.
Mengacu pada pendapat Kishore Mahbubani dalam tulisannya The Genius of Jokowi, 
Presiden Jokowi memiliki kemampuan dalam hal melakukan politik perimbangan. 
Menurut Mahbubani, RI-1 mampu memainkan politik cantik dalam menjaga tarikan 
negara-negara adidaya, seperti AS dan Tiongkok.

Well, entah bagaimana caranya, yang jelas, Presiden Jokowi perlu memiliki 
hubungan baik dengan Washington, Beijing, dan Kremlin atau Moskow.

Kedua, Presiden Jokowi perlu dekat atau setidaknya memiliki hubungan yang baik 
dengan perusahaan-perusahaan raksasa internasional, khususnya di tiga bidang, 
yakni teknologi, persenjataan, dan kesehatan. 

Menurut George Dimitriu dalam tulisannya Clausewitz and the Politics of War: a 
Contemporary Theory, saat ini kita tidak lagi menghadapi perang antara negara 
dengan negara, melainkan juga dengan aktor non-negara, seperti perusahaan 
multinasional dan kelompok transnasional. 

Klon Kitchen dalam tulisannya The New Superpowers: How and Why the Tech 
Industry is Shaping the International System, menyebut revolusi industri 
keempat telah membentuk kembali kontur tatanan global. Munculnya 
perusahaan-perusahaan teknologi raksasa yang menjadi jantung revolusi telah 
menantang otoritas, kedaulatan, dan kapasitas pemerintah.

Penegasan Kitchen, rasa-rasanya mudah kita pahami. Saat ini, kita memasuki era 
ketika teknologi telah benar-benar menjadi primadona dan pusat peradaban. Dalam 
bukunya Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari bahkan secara 
satir menyebut teknologi akan menjadi “tuhan baru”.

Kemudian terkait perusahaan persenjataan, ini sebenarnya perpanjangan dari 
pernyataan Mao Zedong. Jika kekuatan negara berasal dari laras senapan, maka 
laras senapan adalah kekuatan itu sendiri. Di titik ini, mudah memahami betapa 
berpengaruhnya industri persenjataan internasional.

Sementara industri kesehatan alias Big Pharma, sama seperti industri teknologi 
dan persenjataan, mengutip drugwatch, Big Pharma merupakan salah satu dari 
industri paling berpengaruh di dunia saat ini. 

Well, sebagai penutup, jika Presiden Jokowi benar-benar memiliki niatan untuk 
menunda pemilu maupun menambah jabatan menjadi tiga periode, resep yang telah 
diuraikan ini dapat menjadi pegangan yang bagus. 

Bahkan, jangankan tiga periode, menjadi presiden seumur hidup juga dapat 
dilakukan jika resep dalam artikel ini benar-benar dapat dilakukan. (R53) 

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/4A77F07362384207A46F53BC6DEC0BA6%40A10Live.

Reply via email to