Written byA43Friday, April 22, 2022 07:00
Anies vs Ganjar: UGM Civil War?
https://www.pinterpolitik.com/in-depth/anies-vs-ganjar-ugm-civil-war/
Pada bulan Ramadan, masjid di Universitas Gadjah Mada (UGM) mengundang sejumlah 
tokoh yang masuk dalam bursa calon presiden (capres) 2024 untuk berceramah – 
mulai dari Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto, Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan, hingga Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

Bila memperhatikan berbagai iklan di televisi dan media sosial (medsos), ada 
perubahan yang khas dan rutin terjadi – yakni kemunculan iklan-iklan sirup yang 
disajikan dengan olahan minuman menarik. Perubahan ini biasanya muncul beberapa 
minggu sebelum umat Muslim – termasuk di Indonesia – hendak menjalankan ibadah 
puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan.

Namun, pada tahun 2022 ini (lebih tepatnya Ramadan 1443 H), ada hal yang unik 
terjadi di dunia politik. Setelah selama beberapa tahun terakhir pandemi 
membayangi, masjid di Universitas Gadjah Mada (UGM) memutuskan untuk mengadakan 
kegiatan ibadah salat tarawih dengan mengundang tokoh-tokoh nasional untuk 
berceramah.

Beberapa di antaranya justru merupakan pejabat dan politisi yang disebut-sebut 
bisa menjadi calon presiden (capres) potensial dalam pesta demokrasi yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Beberapa di antaranya adalah Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Ketua Umum (Ketum) 
Partai Golkar Airlangga Hartarto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan 
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Tokoh-tokoh penceramah di Masjid UGM ini pun berganti-ganti tiap harinya sesuai 
jadwal yang telah ditentukan oleh pengurus masjid. Namun, ada hal yang unik 
dalam dua tarawih yang hanya selisih satu hari, yakni pada tanggal 6 dan 7 
April 2022 – ketika Ganjar dan Anies masing-masing memberikan ceramah.

Bagaimana tidak? Para makmum yang tengah mendengarkan ceramah memberikan reaksi 
terhadap Anies dan Ganjar. Kala Ganjar datang, misalnya, sejumlah mahasiswa 
tampak mengangkat spanduk yang memprotes polemik Wadas. Sementara, teriakan 
“Presiden” meruak kala Anies berceramah.

Sontak saja, ruang ibadah yang digunakan oleh para mahasiswa dan warga UGM 
tersebut bertransformasi menjadi ruang politik. Belum lagi, sejumlah tokoh yang 
diundang adalah tokoh-tokoh yang disebut-sebut bakal bersaing dalam Pemilihan 
Presiden (Pilpres) 2024.

  
Konteks kegiatan ceramah di Masjid UGM ini juga menjadi menarik dengan hubungan 
antara ruang (space) kampus dan fakta sosial-politik yang ada. Pasalnya, meski 
pihak pengurus Masjid UGM mengatakan kegiatan tersebut tidak terkait dengan 
politik praktis, secara tidak langsung, spanduk dan teriakan yang terjadi 
membuat ruang tersebut menjadi bernuansa politis.

Lantas, mengapa ruang Masjid UGM ini bisa berakhir menjadi ruang yang bernuansa 
politis? Bagaimana sebenarnya kaitan antara dunia politik nasional dengan UGM 
sebagai sebuah perguruan tinggi?

UGM sebagai Arena Politik?
Bukan tidak mungkin, dengan kehadiran para tokoh politik, Masjid UGM justru 
menjadi sebuah arena politik – setidaknya menjadi wadah bagi diskursus yang 
bernuansa politis. Pasalnya, bagaimana pun juga, masjid tersebut berada di 
lingkungan akademis yang dalam sejarahnya memang menjadi venue bagi dinamika 
politik.

Grégory Busquet dalam tulisannya yang berjudul Political Space in the Work of 
Henri Lefebvre menjelaskan bahwa, dengan didasarkan pada pemikiran filsuf dan 
ahli sosiologi Henri Lefebvre, terdapat keterkaitan antara politik dan ruang. 
Hubungan keduanya tidak bisa dipisahkan karena ruang menjadi tempat di mana 
fakta-fakta sosial hadir.

Maka dari itu, ruang bisa dianggap sebagai salah satu tonggak dalam politik 
karena ruang itu sendiri bisa menjadi medium, instrumen, dan tujuan dari 
perjuangan dan konflik. Ruang pun akhirnya menjadi bagian yang integral dari 
dinamika politik.

Mungkin, inilah mengapa ruang dapat menjadi simbol dari perjuangan politik bagi 
gerakan tertentu. Salah satu contoh keterkaitan ini ialah gerakan politik yang 
ada di Turki dengan Taman Gezi (Gezi Park).

Sinan Erensü dan Ozan Karaman dalam tulisan mereka yang berjudul The Work of a 
Few Trees menjelaskan bahwa Taman Gezi menjadi ruang yang diperebutkan secara 
politik – terlihat dari terjadinya demonstrasi-demonstrasi terkait taman 
tersebut. Ini disebut juga berkaitan dengan komodifikasi yang dilakukan oleh 
partai penguasa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) terhadap ruang-ruang 
bersama.

 
Mungkin, hal yang sama juga berlaku di Indonesia. Taman Monumen Nasional 
(Monas), misalnya, sempat menjadi ruang yang diandalkan oleh sejumlah gerakan 
sosial-politik – khususnya pada tahun 2017 silam ketika muncul Gerakan 212.

Boleh jadi, di tengah bulan Ramadan, Masjid UGM kini menjadi ruang politik yang 
diperebutkan – entah itu sebagai medium, instrumen, atau bahkan tujuan 
perebutan itu sendiri. Pasalnya, kampus UGM sendiri kerap menjadi arena dan 
ruang di mana gerakan politik lahir dan berkembang. 

Namun, apakah hanya karena diundang ceramah lantas Masjid UGM menjadi penting 
bagi para capres potensial ini? Apakah UGM sebagai sebuah perguruan tinggi 
memiliki peran penting dalam dinamika politik nasional?

The UGM Civil War?
Bukan tidak mungkin, kontestasi politik yang terjadi di Masjid UGM bukanlah 
sekadar karena aktivitas ceramah yang diadakan setiap salat tarawih. Pasalnya, 
sebagai sebuah universitas, UGM memiliki pengaruh pada tingkat tertentu dalam 
dinamika politik dan pemerintahan nasional.

Presiden Jokowi, misalnya, merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM. Bukan 
tidak mungkin, koneksi UGM dari mantan Wali Kota Solo tersebut turut 
mempengaruhi pilihan Jokowi dalam menyusun kabinet pemerintahannya. 

Keterkaitan kampus dengan jabatan presiden seperti ini tidak jarang menjadi 
pembicaraan di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat (AS). Tidak jarang, 
kampus-kampus Ivy League seperti Harvard University dan Princeton University 
dikenal sebagai perguruan tinggi yang kerap memproduksi lulusan-lulusan 
Presiden AS.

Di Indonesia, setelah Jokowi dilantik untuk masa jabatan yang kedua pada tahun 
2019 lalu, sembilan sosok yang dipilih presiden untuk menjadi menteri merupakan 
lulusan UGM – mulai dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, 
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, hingga sosok yang disebut-sebut 
menjadi orang kepercayaan Jokowi, yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) 
Pratikno. Pratikno sendiri bahkan pernah menjabat sebagai Rektor UGM pada tahun 
2012-2014.
 
Bisa jadi, kampus yang memiliki sejumlah lulusan berpengaruh seperti UGM ini 
bisa menjadi ruang kontestasi politik bagi mereka yang memiliki elektabilitas 
tinggi. Ikatan kampus, politik, hingga gagasan pemerintahan seperti ini bisa 
dilihat dari bagaimana Tsinghua University di Tiongkok turut membentuk pola 
pemerintahan Xi Jinping.

Mengacu pada penjelasan Cheng Li dalam tulisannya yang berjudul Xi Jinping’s 
Inner Circle, terdapat sebuah jaringan yang disebut sebagai Tsinghua Network. 
Jaringan ini akhirnya tertanam dalam pemerintahan Xi dengan hadirnya sejumlah 
kawan kuliah Xi di posisi-posisi penting dalam Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Menariknya lagi, konteks alumni perguruan tinggi serupa juga bisa hadir di 
Indonesia dan dapat dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Ganjar 
yang merupakan alumnus Fakultas Hukum UGM, misalnya, kini menjadi Ketum 
Pengurus Pusat (PP) Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama).

Secara tidak langsung, Ganjar pun memiliki pengaruh pada tingkat tertentu dalam 
organisasi alumni tersebut. Usai Presiden Jokowi terpilih pada Pilpres 2019, 
misalnya, Ganjar mengajak Kagama untuk senantiasa mendukung pemerintahan Jokowi.

Tidak hanya itu, Kagama sendiri memiliki Dewan Pertimbangan yang sebagian besar 
juga diisi oleh lulusan UGM yang kini menjabat di pemerintahan. Beberapa di 
antaranya adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir 
Effendy, Airlangga Hartarto, Retno, hingga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono. 

Konteks UGM sebagai arena politik ini pun menjadi semakin menarik dengan 
kehadiran sosok Anies yang juga merupakan alumnus Fakultas Ekonomi UGM. Bila 
mengacu pada pernyataan pengurus Masjid UGM, Anies pun kerap datang dan 
diundang untuk berbicara di lingkungan tempat ibadah kampus tersebut.

Menjadi menarik apabila konteks jaringan alumni dan kampus ini turut menjadi 
lahan kontestasi di antara para capres potensial ini. Lantas, siapakah yang 
akan memenangkan civil war UGM ini? Menarik untuk diamati kelanjutannya. (A43)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/DCE2BD028AC342A182F009D783570E31%40A10Live.

Reply via email to