Written byD74Saturday, May 14, 2022 07:00
Perang! IMF Lebih Kejam Dari Tiongkok?
Krisis ekonomi Sri Lanka membuat banyak pihak memprediksi negara itu akan 
menjadi negara hancur. Banyak yang menduga bahwa utangnya pada Tiongkok yang 
menjadi pemicunya. Benarkah demikian?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

Ketegangan politik luar biasa tengah terjadi di Sri Lanka. Perdana Menteri (PM) 
Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri dari jabatannya setelah didesak oleh para 
demonstran yang terdiri dari jutaan warga yang muak atas krisis ekonomi yang 
terjadi di negara itu.

Menurut laporan yang ada, kerusuhan yang terjadi telah menewaskan setidaknya 9 
orang dan menyebabkan sebanyak 200 orang luka-luka. Salah satu dari korban 
tewas pun dikabarkan adalah seorang anggota parlemen bernama Amarakeerthi 
Athukorala.

Ya, Sri Lanka saat ini sedang dalam keadaan ekonomi terburuk sepanjang 
sejarahnya. Besarnya hutang luar negeri membuat negara kepulauan ini kesulitan 
memenuhi kebutuhan makanan dan energi, karena selama ini Sri Lanka selalu 
mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensialnya.

Menanggapi fenomena ini, seluruh media dan banyak pengamat menilai bahwa 
bencana besar Sri Lanka sesungguhnya terjadi akibat utang pemerintah Rajapaksa 
pada Tiongkok. Media Times of India, misalnya, mengatakan Sri Lanka telah masuk 
ke perangkap utang Tiongkok, karena menurut mereka Tiongkok adalah pemberi 
utang terbesar.

Memang, tidak dipungkiri Tiongkok terlibat dalam pendanaan sejumlah proyek 
infrastruktur di Sri Lanka. Salah satu yang paling disorot adalah proyek 
pelabuhan Hambantota yang saat ini telah menjadi proyek gagal.

Para analis ekonom juga menyalahkan ketidakmampuan Rajapaksa dalam mengatur 
keuangan negaranya. Dengan menerbitkan sejumlah kebijakan kontroversial, 
Rajapaksa membuat pengeluaran nasional Sri Lanka melebihi pendapatannya. 
Sementara kuantitas produksi barang dan jasa yang dapat diperdagangkan tidak 
pernah memadai.

Prasangka buruk terhadap utang Tiongkok memang bisa dikatakan mulai menjadi 
tren di banyak negara. Istilah debt-trap diplomacy atau diplomasi jebakan utang 
sangat familiar digunakan banyak orang, termasuk para pengamat ketika berbicara 
tentang investasi Tiongkok.

Tapi, apakah memang betul penyebab Sri Lanka runtuh adalah murni karena 
utangnya pada Tiongkok? Benarkah utang Tiongkok memang sekejam itu?

Jatuh Bukan Karena Tiongkok?
Debt-trap diplomacy yang dirumorkan dilakukan Tiongkok melalui beberapa skema 
investasinya telah menjadi momok menyeramkan bagi banyak negara berkembang, 
termasuk Indonesia.

Bahkan banyak dari kita yang menyebut Indonesia perlu menyeimbangkan investasi 
Tiongkok dengan investasi dari Amerika Serikat (AS) agar bisa menyeimbangkan 
ketergantungan. Jika kita berpandangan demikian, mungkin kita akan menjadikan 
kasus Sri Lanka sebagai salah satu bukti kekhawatiran.

Namun, benarkah asumsi demikian?

Well, berdasarkan data dari situs Public Finance, yang dikumpulkan oleh Verité 
Research, sebuah lembaga think tank yang bergerak di bidang ekonomi dan 
politik, kita akan menemukan suatu hal yang menarik.

Ternyata, per tahun 2020, Tiongkok bukanlah pemberi utang terbesar pada Sri 
Lanka. Negeri Tirai Bambu hanya berkontribusi sebanyak 10 persen dari total 
utang luar negeri yang dimiliki Sri Lanka. Sementara itu, utang terbesar Sri 
Lanka sesungguhnya berasal dari International Sovereign Bonds (ISBs), yakni 
sebesar 30 persen. ISBs ini berasal dari pasar modal internasional yang 
didominasi negara-negara Barat.

Tiongkok pun bahkan tidak termasuk peminjam utang tiga terbesar, karena di 
posisi kedua ditempati oleh gabungan dari pinjaman beberapa institusi 
internasional, seperti International Monetary Fund (IMF). Lalu posisi ketiga 
dari Asian Development Bank (ADB). Keempat adalah Jepang, baru kemudian posisi 
kelima diisi oleh Tiongkok.
Dilihat dari sejarahnya, Sri Lanka sebenarnya sudah memulai akar permasalahan 
utang dengan Barat. Menurut data yang diperoleh profesor ekonomi, Prema-Chandra 
Athukorala dalam artikelnya Sri Lanka and the IMF: Myth and Reality, Sri Lanka 
telah menjadi langganan pinjaman IMF sejak tahun 1965 dengan memperoleh 
sebanyak 16 program pinjaman utang.

Karena ini, kita sepertinya perlu mencurigai bahwa mungkin bukan Tiongkok lah 
yang jadi antagonis utama dalam krisis Sri Lanka. Bisa jadi, itu sesungguhnya 
merupakan IMF dan Barat.

Kecurigaan terhadap jeratan utang IMF sebagai katalis krisis juga diungkapkan 
oleh R. Ramakumar dalam tulisannya What’s Happening in Sri Lanka and How Did 
the Economic Crisis Start?. Ramakumar mengungkapkan bahwa masing-masing 
pinjaman yang diberikan IMF datang dengan persyaratan bahwa Sri Lanka harus 
mengurangi defisit anggaran mereka.

Selain itu, Sri Lanka juga perlu melakukan pemotongan subsidi pemerintah untuk 
makanan bagi rakyat Sri Lanka, dan juga melakukan depresiasi mata uang. 
Kondisi-kondisi ini, menurut Ramakumar, telah membuat Sri Lanka sangat 
kesulitan dalam mendirikan kemandirian finansialnya.

Oleh karena itu, bisa diinterpretasikan bahwa kehancuran ekonomi Sri Lanka 
sesungguhnya bukan disebabkan oleh debt-trap diplomacy Tiongkok, melainkan 
muncul dari permasalahan pinjaman berlebihan pada IMF dan negara-negara Barat.

Pendapat tentang adanya antagonisme terhadap utang Tiongkok disampaikan pula 
oleh pengamat internasional dari Murdoch University, Shahar Hameiri dalam 
tulisannya Debunking the Myth of China’s “Debt-Trap Diplomacy”. Hameiri menilai 
bahwa gembar-gembor tentang kekejaman utang Tiongkok adalah sebuah mitos besar.

Hameiri mencontohkannya dengan kasus pelabuhan Hambantota. Proyek ini secara 
umum diakui sebagai akal-akalan Tiongkok untuk menjebak Sri Lanka dalam utang, 
lalu memanfaatkan keputusasaan Sri Lanka sebagai cara Tiongkok bisa membangun 
hegemoninya dan menjadikan pelabuhan tersebut sebagai pangkalan angkatan laut 
yang dikomandoi Presiden Xi Jinping.

Padahal kenyataannya tidak demikian. Hambantota adalah proyek yang diinisiasi 
oleh Rajapaksa, lalu ketika kekurangan dana, Rajapaksa beralih ke Tiongkok dan 
mendapatkan pinjaman sebesar lebih dari US$1 miliar.

Dan sama seperti Ramakumar, Hameiri juga menyalahkan utang Sri Lanka yang 
berlebihan pada IMF dan Barat sebagai penyebab sesungguhnya dari krisis ekonomi.

Selain itu, krisis Sri Lanka juga sebenarnya mengajarkan kita tentang sebuah 
fenomena politik menarik, yakni banalisasi kejahatan utang internasional 
Tiongkok, atau pewajaran tentang dugaan kejahatan skema utang Tiongkok sebagai 
penyebab krisis ekonomi.

Tanpa melakukan banyak penyelidikan yang mendalam, banyak pengamat dan media 
langsung memiliki satu suara dalam menvonis Tiongkok sebagai pihak yang jahat. 
Meski memang skema investasi Tiongkok memiliki kekurangannya sendiri, banyak 
orang mengabaikan faktor-faktor lain yang sesungguhnya berkontribusi lebih 
besar dalam runtuhnya perekonomian Sri Lanka.

Well, kalau kita ingat-ingat, tidak heran sebenarnya antagonisasi utang 
Tiongkok bisa cepat diamini banyak negara, karena narasi debt-trap diplomacy 
sesungguhnya juga dipopulerkan oleh AS ketika masa pemerintahan mantan Presiden 
Donald Trump.
Lantas, mengapa kira-kira narasi horor tentang utang internasional Tiongkok 
perlu digemborkan?

Lagi-Lagi Propaganda Barat?
Sebagai negara adidaya, AS memiliki kekuatan dalam menjadikan apa yang 
dikatakannya sebagai agenda politik yang perlu diikuti oleh banyak negara. Bisa 
dikatakan, AS mampu menciptakan realitas politik internasional sesuai 
kehendaknya sendiri.

Tidak terkecuali dalam persoalan penggembar-gemboran bahaya utang Tiongkok. 
David Dodwell, seorang pengamat ekonomi internasional, dalam artikelnya The 
Myth of China’s ‘Debt-Trap’ Diplomacy Must be Put to Bed Once and For All, 
menilai narasi jebakan utang Tiongkok adalah sebuah propaganda besar yang 
sedang dimainkan AS.

Mulai dari era Trump, AS selalu mengatakan utang Tiongkok yang dijalankan 
melalui skema seperti Belt and Road Initiative (BRI) adalah sebuah rencana 
besar dalam menjadikan Negeri Tirai Bambu sebagai negara hegemon yang akan 
menghancurkan sistem perekonomian dunia.

Padahal, BRI sendiri sesungguhnya diciptakan Tiongkok untuk mengatasi 
permasalahan ekonomi domestik. BRI dilakukan untuk mengeksternalisasi utang 
besar yang dimiliki Tiongkok dan masalah kelebihan kapasitas industri dalam 
negeri dengan merangsang permintaan eksternal untuk barang, jasa, dan modal.

Oleh karena itu, proyek yang disetujui dalam BRI mengikuti logika ekonomi, 
bukan geopolitik. Dengan demikian, narasi yang mengatakan bahwa BRI adalah cara 
Tiongkok untuk menjadi hegemon adalah narasi yang kurang tepat.

Pemberitaan yang mengatakan bahwa utang Tiongkok begitu menyeramkan dapat kita 
artikan sebagai skenario drama yang dimainkan AS dalam memosisikan dirinya 
sebagai protagonis, sementara Tiongkok menjadi antagonis. Dengan menyebarkan 
kekhawatiran jebakan utang, AS bisa membuat banyak negara merasa tidak percaya 
dengan perjanjian ekonomi yang akan dilakukannya dengan Tiongkok.

Lalu, mengapa hal ini dilakukan AS?

Well, kita bisa menginterpretasikannya dengan menggunakan power transition 
theory yang digagas A. F. K Organski. Teori ini menekankan bahwa munculnya 
suatu kekuatan baru di sistem internasional akan menjadi tantangan bagi 
kestabilan sistem yang sebelumnya dibuat oleh satu negara hegemon.

Untuk menjaga agar kekuatannya tidak terkikis, maka negara hegemon tersebut 
perlu berupaya agar peningkatan kekuatan kompetitornya bisa dikontrol. Di era 
modern ini, salah satunya adalah dengan menggunakan kekuatan propaganda.

Dari sini, bisa disimpulkan bahwa persoalan tentang jebakan utang internasional 
ini semua sesungguhnya adalah peperangan narasi antara Barat dan Tiongkok.

Akhir kata, kita perlu mulai sadar bahwa meski utang Tiongkok memang memiliki 
risikonya sendiri, narasi tentang kekejamannya adalah sebuah tindakan yang 
berlebihan. Segala bentuk utang pasti memiliki kerugiannya. Dan khusus dalam 
kasus Sri Lanka, utang yang paling berbahaya berasal dari ketergantungannya 
pada IMF dan sistem keuangan Barat. (D74)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/201D5C90E4164D38833770430C6DF087%40A10Live.

Reply via email to