INTERMESO Detik-detik Lengsernya Soeharto Setelah pulang dari Mesir, Soeharto ditinggal orang kepercayaannya. Soeharto pun lengser dari jabatan presiden.
Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran di Istana Merdeka, 21 Mei 1998. Foto: Getty Images/detikcom Kamis, 19 Mei 2022Aksi demonstrasi mahasiswa semakin masif pada Mei 1998. Pendemo menuntut adanya reformasi sistem pemerintahan Indonesia yang dianggap penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme selama 32 tahun rezim Orde Baru (Orba) di bawah Presiden Soeharto. Setidaknya ada enam tuntutan yang digaungkan mahasiswa dan kelompok prodemokrasi. Tuntutan mereka antara lain mengadili Soeharto dan para kroninya, mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), memperluas otonomi (pembagian kekuasaan pusat dan daerah), dan menghapus dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tuntutan lainnya adalah menghapus praktik KKN dan menegakkan supremasi hukum. Di tengah gejolak demonstrasi yang meluas, Soeharto malah meninggalkan Tanah Air. Ia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-15 pada 11-15 Mei 1998 di Mesir. Ia terbang menggunakan pesawat MD-11 Garuda Indonesia dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu, 9 Mei 1998. Tiba di Kairo, Soeharto disambut Presiden Mesir Hosni Mubarak, Perdana Menteri Mesir Kamel Ganzouri, Kepala Dewan Kepresidenan Mesir Zakaria Azmi, dan Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas pada pukul 15.30 waktu setempat atau 19.30 WIB. Semua kepala negara anggota G-15 menyinggung masalah krisis ekonomi di Asia, termasuk yang dialami Indonesia. Setelah membuka KTT G-15, Hosni Mubarak mengajak para kepala negara berkeliling kota mengunjungi objek-objek wisata, Senin, 11 Mei 1998. Hari itu juga, Soeharto diberi kesempatan mewakili kepala negara G-15 menggunting pita meresmikan pameran produk dan proyek beberapa negara G-15. Keesokan harinya, Selasa, 12 Mei 1998, Soeharto beserta kepala negara tiba di Sharm El-Sheikh, yang terletak 800 kilometer arah tenggara dari Kairo. Di tempat itu dilanjutkan kembali KTT hari kedua. Ada dua agenda yang dibahas, yaitu cara mencegah dampak sosial dari krisis di Asia agar kekacauan bisa dihindari, dan membuat rekomendasi yang akan disampaikan pada penutupan KTT G-15. Pertemuan terakhir Presiden Soeharto dengan Presiden Mesir Husni Mubarak, 14 Mei 1998. Foto: Repro Hubungan Indonesia-Mesir Pada hari yang sama di Tanah Air, kondisi politik memanas dan kian tak menentu. Pasalnya, empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas tertembak peluru tajam aparat keamanan saat melakukan demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana (20), Heri Hertanto (21), Hafidin Royan (22), dan Hendriawan Sie (23). Kematian keempat mahasiswa ini memicu kemarahan masyarakat. Pecah kerusuhan keesokan harinya pada 13-15 Mei 1998. Masyarakat yang marah menghancurkan dan menjarah pusat pertokoan di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi. Kerusuhan massa berujung sentimen pada kelompok warga keturunan Tionghoa kian merebak. Selain di Jakarta, kerusuhan melanda Surakarta (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Padang (Sumatera Barat), Palembang (Sumatera Selatan), hingga Makassar (Sulawesi Selatan). Di sisi lain, aksi demonstrasi mahasiswa kian besar, yang mengancam posisi Soeharto. Dikutip dari buku Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando karya Hendro Subroto (2009), Gubernur DKI Jakarta, yang saat itu dijabat Sutiyoso, mengumumkan kepada media massa, akibat kerusuhan, setidaknya ada 4.939 bangunan rusak dibakar. Kerugian ditaksir mencapai Rp 2,5 triliun, belum termasuk isinya. Sebanyak 1.119 mobil pribadi, 66 kendaraan umum, 821 sepeda motor, dan 1.026 rumah penduduk hangus dibakar. Pusat Penerangan ABRI (sekarang TNI) mengumumkan korban jiwa mencapai 500 orang. Sedangkan pemda Tangerang mencatat lebih dari 100 jenazah hangus terbakar di salah satu kompleks pertokoan di Ciledug dan Karawaci. Situasi ekonomi nasional memburuk. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melorot jauh, USD 1 mencapai Rp 17 ribu dan inflasi melonjak sampai 70 persen. Di situasi genting itu, Soeharto masih berada di Mesir. Penasihat Wapres Bidang Pertahanan Keamanan Letjen (Purn) Sintong Panjaitan menghadap Wapres BJ Habibie pada Kamis, 14 Mei 1998, pukul 16.00 WIB. Ia menyarankan agar Habibie segera mengeluarkan pernyataan untuk menenangkan masyarakat melalui media massa. Presiden Soeharto mundur. Foto: dok. Arsip Nasional RI Habibie tak berani melakukan hal itu. Ia tak mau mendahului Soeharto karena, untuk mengambil langkah tersebut, harus ada izin dari Presiden. Tapi Habibie meminta Sintong mendapatkan konsep pernyataan langsung dari Presiden. Akhirnya, Sintong menghubungi Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid, yang mengikuti rombongan Soeharto di Mesir. Namun Saadilah mengatakan Soeharto sedang istirahat, tak bisa diganggu. Sintong tetap meminta konsep pernyataan langsung yang berasal dari Soeharto. “Kalau perlu, Presiden dibangunkan karena situasi negara sedang dalam keadaan gawat,” tegas Sintong dalam bukunya itu. Akhirnya pernyataan Presiden bisa diperoleh, kemudian ditayangkan dalam Berita Nasional TVRI hari itu pukul 19.00 WIB. Habibie juga sempat menanyakan keberadaan para perwira tinggi ABRI yang bertanggung jawab menangani kerusuhan. “Saya mendapat laporan di sana-sini dibakar. Di sana-sini hancur. Saya bingung,” ucap Habibie kepada Sintong. Sebagai Penasihat Bidang Hankam, Sintong mencoba menghubungi para jenderal, tapi kesulitan. Hampir semua perwira tinggi ABRI tak berada di Jakarta. Catatan menyebutkan, pada 14 Mei 1998, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal Wiranto tetap berangkat ke Malang, Jawa Timur, menjadi inspektur upacara serah terima tanggung jawab Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) ABRI dari Divisi I Kostrad Cilodong ke Divisi II Kostrad. Hal itu menjadi tanda tanya besar bagi Sintong. Alangkah tak masuk akal, mengapa sebagian besar pemimpin ABRI saat itu berada di Malang. Kalau mereka tahu akan terjadi kerusuhan yang begitu dahsyat dan tetap pergi, mereka membuat kesalahan. “Tetapi, kalau mereka tidak tahu akan terjadi kerusuhan, mereka lebih salah lagi. Mengapa mereka sampai tidak tahu?” tanya Sintong dalam hatinya. Baca Juga : Soeharto: Nyatanya Saya Tidak Korupsi Kerusuhan dan penjarahan di Jakarta, 13-15 Mei 1998. Foto: Chou You Ko/Getty Images/detikcom Soeharto, yang dijuluki media asing sebagai The Smiling General, terpaksa mempersingkat kunjungan kerjanya di Mesir, yang sesuai jadwal seharusnya sampai 15 Mei 1998. Padahal Hosni Mubarak semula akan menerima Presiden kedua RI itu di Istana Al-Ittihadiyah. Sebagai gantinya, Hosni Mubarak mengunjungi Presiden Soeharto, yang menginap di Hotel Sheraton Heliopolis. Setelah bertemu empat mata dan menyepakati perjanjian hubungan bilateral RI-Mesir, Hosni Mubarak mengantar langsung Soeharto menuju Bandara Internasional Kairo untuk pulang ke Jakarta pada 14 Mei 1998. Soeharto tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jumat, 15 Mei 1998, pagi. Ia langsung mengumpulkan para pembantunya, yang terdiri atas Wapres BJ Habibie, Menhankam/Panglima ABRI Jenderal Wiranto, para kepala staf angkatan, dan Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, untuk mengetahui peristiwa Mei itu dan perkembangannya. Keesokan harinya, Sabtu, 16 Mei 1998, pukul 08.00 WIB, Soeharto memanggil Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, dan Mensesneg Saadillah Mursyid di rumahnya di Cendana. Mereka mendapat instruksi untuk membentuk semacam Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Namun Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Ginandjar Kartasasmita mengingatkan Soeharto bahwa pembentukan kembali Kopkamtib akan berpengaruh kurang baik bagi investor asing. Akhirnya dirumuskan badan yang diberi nama Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional (KOPKKN). Panglima ABRI Jenderal Wiranto ditunjuk sebagai Panglima KOPKKN lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 Tahun 1998, wakilnya ditunjuk Subagyo HS (KSAD). Kenyataannya, Wiranto enggan menjalankan tugas itu. Akhirnya Soeharto menawarkan jabatan Panglima KOPKKN kepada Subagyo HS. Tapi jawabannya tak memuaskan. Alasan mereka takut akan banyak korban yang akan ditimbulkan bila KOPKKN dijalankan. Sementara itu, demonstrasi mahasiswa mulai membesar, bahkan berhasil menjebol pintu gerbang dan menduduki gedung MPR/DPR, Senayan, Senin, 18 Mei 1998. Baca Juga : Kongsi Empat Kaki dan Satu Soeharto Mahasiswa menuntut Soeharto mundur. Foto: Getty Images/detikcom Saat itu, Ketua DPR/MPR Harmoko, yang dikenal sebagai pendukung berat Soeharto, malah menuruti tekanan massa. Ia mengeluarkan pernyataan agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Hal itu dilakukan Harmoko karena merasa mendapat dukungan dari pimpinan ABRI. Keesokan harinya, Selasa, 19 Mei 1998, Soeharto mengundang sejumlah tokoh Islam sebanyak sembilan orang. Mereka adalah KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Nurcholis Madjid (Direktur Yayasan Paramadina), KH Alie Yafie (Ketua Majelis Ulama Indonesia), Malik Fajar dan Sumarsono (tokoh PP Muhammadiyah), KH Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Achmad Bagdja dan KH Ma'ruf Amin (tokoh NU), dan Emha Ainun Nadjib (budayawan). Soeharto juga mengundang pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Para tokoh agama ini pun menyampaikan bahwa rakyat Indonesia tetap menginginkan Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Tapi Soeharto berkukuh bisa mengatasi keadaan. Ia menyatakan akan mengubah Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi dan akan membentuk Komite Reformasi. Tapi esok harinya, Rabu, 20 Mei 1998, malam, Soeharto menerima surat hasil keputusan dari 14 Menteri Kabinet Pembangunan VII yang intinya menyatakan sikap tak bersedia menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Reformasi atau reshuffle kabinet. Soeharto merasa terpukul dan ditinggalkan oleh orang-orang kepercayaannya. Soeharto semakin merasa sudah tak mendapatkan dukungan yang baik dari ABRI dan DPR/MPR. Apalagi dalam suasana kritis orang-orang dekat Soeharto sudah menyingkir. Begitu juga Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, tak berupaya dengan keras tampil ke depan membela mertuanya. Malam itu juga, Soeharto berdiskusi dengan para pejabat pembantunya, termasuk Wiranto. Ia menyatakan bersedia mundur. Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan presiden, digantikan BJ Habibie sebagai Presiden ketiga RI di Istana Merdeka, Kamis, 21 Mei 1998 tepat pukul 09.WIB. Sejak itulah dimulainya era reformasi di Indonesia. -------------------------------------------------------------------------------- Penulis: M. Rizal Maslan Editor: Irwan Nugroho Desainer: Fuad Hasim -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/D2BA4E84289242EAA887BF6FA60BCFD4%40A10Live.
