Kemenlu TK: Pemerintah AS Adalah Penyebar Informasi Palsu Terbesar Didunia 2022-06-09 10:57:24 https://indonesian.cri.cn/2022/06/09/ARTIf7e99bYa04ncumnkR0vy220609.shtml?spm=C77783.PVuqMaJp1sU3.EBh5xqK9Mj8L.7
Menanggapi isu bahwa Amerika Serikat menghentikan operasionalnya “Dewan Pemerintahan Disinformasi” (Disinformation Governance Board), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian dalam jumpa pers rutin kemarin (8/6) menunjukkan, adalah masuk akal apabila “Komite Informasi Palsu” tersebut diragukan oleh masyarakat, karena pemerintah AS sendiri adalah penyebar terbesar informasi palsu di seluruh dunia. Dilaporkan, sebelumnya Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mendirikan “Dewan Pemerintahan Disinformasi”. Karena dengan keras dipertanyakan, Dewan tersebut terpaksa diberhentikan beroperasi hanya berselang 21 hari. Penanggungjawab pertama Dewan itu juga terpaksa meletakkan jabatan. “Dengan mengacaukan situasi, dapat dengan mudah mengantongi keuntungan geopolitik dan ekonomi. AS kala itu melancarkan perang terhadap Irak dengan hanya sebuah botol yang berisikan pupuk putih yang dijadikan bukti bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal, sehingga telah menewaskan 200 sampai 250 ribu orang rakyat jelata Irak. Dengan menggunakan konten video palsu hasil rekayasa “White Helmets” , AS lantas melancarkan “serangan udara yang paling presisi dalam sejarah” terhadap Suriah, 1.600 orang rakyat jelata yang tak berdosa tewas dalam hanya sekali pengeboman saja. Pada masa awal merebaknya pandemi Covid-19, pemerintah AS nekat menyebar-luaskan informasi palsu terkait asal usul virus Covid-19 tanpa mengindahkan betapa urgensi dan seriusnya pandemi. Informasi palsu pemerintah AS terkait pandemi bahkan dinilai oleh laman situs terkait AS sebagai “Hoax Tahun 2020”. Akibatnya, AS menjadi negara yang paling banyak jumlah kasus terkonfirmasi dan paling banyak kasus mati dari Covid-19 di seluruh dunia, lebih dari satu juta rakyat jelata AS meninggal dunia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok itu menyatakan, semakin banyaknya hoaks yang dibuat oleh pemerintah AS, kerugian dan defisit kredibitasnya semakin besar. Laporan Edelman Public Relations Worldwide menunjukkan, tingkat kepercayaan rakyat AS terhadap pemerintah AS tercatat hanya 39%, yang menghampiri titik terendah dalam sejarah. Pihak AS seharusnya menghentikan tingkah lakunya untuk membuat dan menyebarluaskan informasi palsu, jangan terus membanggakan dirinya sebagai “Kerajaan Hoaks”. Tiongkok Prihatin Dengan Serangan Siber AS Terhadap Rusia 2022-06-09 10:48:17 https://indonesian.cri.cn/2022/06/09/ARTITIH1yXiwE4ASF53pIZWG220609.shtml?spm=C77783.PVuqMaJp1sU3.EBh5xqK9Mj8L.8 Menanggapi pihak Amerika Serikat (AS) yang melancarkan serangan siber terhadap Rusia di tengah-tengah konflik Rusia-Ukraina, pada hari Rabu kemarin (8/6), juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian menyatakan, Tiongkok menyatakan prihatin atas tindakan berbahaya dan tidak bertanggung jawab AS tersebut. Pihak AS wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat internasional terkait serangan sibernya yang berseberangan serius dengan pendiriannya yang mengeklaim tidak akan secara langsung campur tangan dalam konflik Rusia-Ukraina. Media Inggris melaporkan bahwa baru-baru ini, Komandan Komando Siber AS merangkap Direktur Badan Keamanan Nasional AS Paul Nakasone dalam wawancaranya mengakui bahwa AS telah mengirimkan pasukan siber ‘ofensif’ ke Ukraina dan melancarkan serangan siber terhadap Rusia. Menanggapi hal tersebut, Zhao Lijian mengatakan, “AS dan NATO menyebut bahwa serangan siber dapat dianggap sebagai serangan militer. AS sebelumnya pun sudah mengumumkan bahwa AS akan menggunakan serangan reguler bahkan serangan nuklir untuk membalas serangan siber yang tertuju pada AS. Berdasarkan logika kebijakan AS, tindakan AS tersebut akan mengakibatkan konflik Rusia dan Ukraina semakin intensif, bahkan berpotensi memicu serangan nuklir.” Zhao Lijian menyatakan, AS sedang menggunakan konflik Rusia dan Ukraina untuk melakukan uji coba yang berbahaya. AS yakin bahwa dirinya berkemampuan untuk mengendalikan berbagai konsekuensi akibat serangan siber dengan mengandalkan kekuatan militer siber terkuatnya di dunia. Akan tetapi, situasi nyata tidak akan berkembang menjadi seperti apa yang dibayangkan AS. Begitu situasi tak terkendali, hal tersebut akan merugikan kepentingan bersama masyarakat internasional termasuk AS sendiri. Selain itu, pihak AS pun kerap kali menyebut ingin menempatkan kekuatan militer sibernya di beberapa negara kecil dan menengah, apakah hal tersebut akan melibatkan semua negara relevan ke dalam konflik yang tidak seharusnya terjadi? Negara terkait hendaknya waspada. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/5C6F067A789B45BA974C20B541B3BAE0%40A10Live.
