JADI GIMANA DONG…? Bambang Soesatyo: Serangan Ideologi Khilafah Memecah Belah Bangsa ByTim Redaksi0https://bergelora.com/jadi-gimana-dong-bambang-soesatyo-serangan-ideologi-khilafah-memecah-belah-bangsa/
Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Ist) JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan keluarga besar FKPPI selalu siap membantu TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa. Khususnya dalam menjaga ideologi Pancasila dari berbagai serangan ideologi lain yang dapat memecah belah bangsa. “Sebagaimana ditegaskan Ketua Umum FKPPI Pak Pontjo Sutowo saar bertemu Aster KSAD Mayjen TNI Karmin Suharna di Mabes TNI AD, FKPPI menjadi benteng bangsa dari maraknya serangan ideologi khilafah yang tidak pernah berhenti mngganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Kementerian Agama yang telah menegaskan bahwa ideologi khilafah tidak boleh tumbuh di Indonesia,” ujar Bambang Soesatyo yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putri Putri TNI Polri (FKPPI)/Kepala Badan Negara FKPPI, Rabu, 15 Juni. Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, turut hadir pengurus FKPPI antara lain Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum Dudhie M. Murod, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Didin, Wakil Sekjen Siska, serta Sekjen Generasi Muda KB FKPPI Stalino. Bambang Soesatyo Beri Saran untuk Waspada Pada Khilafah Bamsoet mengungkapkan kewaspadaan terhadap gerakan khilafah tidak boleh dilonggarkan. Mengingat dalam waktu beberapa hari terakhir, kepolisian telah menangkap sejumlah tersangka penyebar ideologi khilafah. Antara lain, Polres Klaten pada Kamis, 9 Juni, menangkap dua pemimpin organisasi Khilafatul Muslimin tingkat daerah yang telah memiliki pengikut mencapai 500 orang lebih di sekitar Kabupaten Klaten. “Sebelumnya, Polres Brebes juga menangkap tiga pimpinan cabang Khilafatul Muslimin pada 7 Juni. Terbaru, Polda Metro Jaya menangkap AS yang dikenal sebagai Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin. Ironisnya, diduga hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah. Jika tidak segera ditindak, hal ini bisa menjadi api dalam sekam yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa,” tutur Bambang Soesatyo. Karena itu, FKPPI akan terus memasifkan pentingnya menumbuhkan sikap bela negara kepada generasi muda. Salah satunya dengan terlibat dalam pembentukan komponen cadangan yang dilakukan Kementerian Pertahanan untuk membantu TNI menjaga kedaulatan NKRI. Kehadiran UU. No.23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDNPN) disambut suka cita oleh FKPPI. Melalui UU PSDNPN tersebut, negara membuka peluang bagi warga sipilnya untuk menjadi komponen cadangan yang ikut berkontribusi dalam pertahanan semesta. “Adagium klasik civis pacem parra bellum, jika ingin damai maka harus siap untuk berperang, bukanlah berarti setiap negara menginginkan peperangan. Melainkan doktrin agar setiap negara mempersiapkan kekuatan tempur militernya, ditunjang dengan komponen cadangan dari warga sipil. Sehingga bukan hanya bisa terwujud pertahanan yang kuat, melainkan juga memiliki efek gentar,” kata Bambang Soesatyo. (Web Warouw) SIAPA TANGGUNG JAWAB…! Paham Radikal Dinilai Sudah Mulai Masuk UIN ByTim Redaksi0https://bergelora.com/siapa-tanggung-jawab-paham-radikal-dinilai-sudah-mulai-masuk-uin/ Ilustrasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. (Ist) YOGYAKARTA — Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saifuddin mengatakan, paham radikal saat ini sudah masuk kampus, termasuk di UIN sendiri. Karena itu, menurut dia, kampus sekarang sudah tidak aman dari radikalisme. “Kampus sudah tidak aman, diinfiltrasi oleh gerakan radikal. Kalau kita runut sejarahnya bukan sesuatu yang datang tiba-tiba,” kata Saifuddin dalam diskusi publik bertajuk, “Tantangan Radikalisme di Alam Demokrasi,” di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, Kamis (16/6). Kampus UIN yang notabene kampus Islam moderat juga tidak lepas dari ancaman radikalisme. Menurut dia, transformasi IAIN ke UIN justru menjadi salah satu faktor masuknya radikalisme di kalangan perguruan tinggi. “Kalau masih IAIN, 65 persen mahasiswanya dari madrasah, 35 persennya dari sekolah umum. Ketika jadi UIN berbalik, 55 persen dari sekolah umum dan 45 persen dari madrasah,” ucap dia. Dia mengatakan, alumni sekolah umum kurang memiliki pengetahuan agama sehingga mudah dipengaruhi oleh kelompok berideologi radikal. Sementara, alumni pesantren yang meneruskan ke UIN sudah tidak lagi belajar agama. “Alumi sekolah umum itu biasanya kosong dari segi pengetahuan agama lalu dicekoki dengan ideologi radikal. Alumni umum ini haus dengan pengetahuan agama, lalu mereka ketemu dengan kelompok eksklusif. Sementara alumni pondok, tidak lagi belajar agama, tapi filsafat dan sosiologi,” jelas dia. Kepada Bergelora.com di Yogyakarta dilaporkan, dalam diskusi yang sama, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menjelaskan, demokrasi mengakomodir semua ide dan pemikiran, termasuk ide-ide yang menolak demokrasi itu sendiri. Namun, demokrasi tidak bisa mentolerir ide-ide yang mengarah pada tindakan destruktif seperti menyebarkan paham radikal. “Pada dasarnya, organisasi-organisasi sebagaimana sebutlah HTI, FPI dan lain-lain merupakan suatu wadah yang kita nilai sebagai aspirasi. Sudut pandang kita dalam organisasi tersebut sebenarnya tidak salah,” kata Ray. Menurut dia, salah satu yang menyebabkan organisasi tersebut dilarang oleh pemerintah karena pengikutnya melakukan tindakan destruktif. “Salah satu hal yang menyebabkan ia dilarang adalah penganut-penganut organisasi tersebut melakukan tindakan destruktif yang dapat mengganggu masyarakat yang lain. Semisal dengan cara melakukan kekerasan dan lain-lain,” jelas Ray. (Hari Subagyo) -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/76264D5E791146B3B7F0A4A791567440%40A10Live.
