INVESTIGASI Jalan Tengah Larangan Kawin Beda AgamaPerkawinan beda agama dilarang di beberapa aturan hukum. Meski begitu, ada celah untuk melegalkan perkawinan beda agama di Indonesia.
Ilustrasi : Edi Wahyono Senin, 27 Juni 2022 https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220627/Jalan-Tengah-Larangan-Kawin-Beda-Agama/?utm_source=pbnews&utm_medium=display&utm_campaign=promokonten&utm_term=xkawinbedaagama&utm_content=detikxPerkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya dilarang. Ini mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Produk politik Orde Baru era Soeharto tersebut belum direvisi hingga kini. “(Ini) menyebabkan hilangnya hak warga negara yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Hak itu tidak dijamin oleh peraturan perundang-perundangan, sehingga hak konstitusional warga negara itu hilang,” kata Elias Ramos Petege kepada reporter detikX pekan lalu. Ramos telah mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap aturan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 4 Februari 2022. Penyebabnya, UU Perkawinan dianggap melanggar prinsip kemerdekaan dan kebebasan memeluk agama, yang dijamin oleh UUD 1945. Ramos merupakan pemeluk agama Katolik, yang menjalin hubungan selama tiga tahun dengan perempuan pemeluk agama Islam. Rencana perkawinan keduanya harus dibatalkan karena perbedaan agama dan intervensi ranah privat oleh golongan yang diakomodasi negara. Baca Juga : Mengakali Hukum dan Agama demi Cinta Salah satu ruang persidangan di Pengadilan Negari Surabaya, Senin (10/8/2020). Foto : Amir Baihaqi/detikcom Tiap-tiap dukcapil itu punya hak otonom untuk bisa mencatat atau tidak. Yang bisa mencatat, pertimbangannya sederhana sekali. Jadi, kalau mereka sudah ada bukti pengesahan secara agama, negara itu melalui dukcapil tinggal mencatatnya. Dan itu kewajiban negara.”"Saya tidak melangsungkan pernikahan di mana-mana. Misalnya, saya di Papua, bisa saja saya ke negara Papua Nugini melangsungkan pernikahan, lalu meminta pencatatan di Papua. Tapi, sebagai warga negara, kami taat hukum," ujarnya. Kendati begitu, bukan berarti perkawinan beda agama menjadi muskil di Indonesia. Ada beberapa celah hukum yang memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Seperti yang diatur dalam putusan MA Nomor 1400 K/Pdt/1986, pasangan beda agama dapat meminta penetapan perkawinan di pengadilan. Celah hukum lainnya dibuat setelah era Orde Baru ditumbangkan, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Bunyi dalam Pasal 36 aturan tersebut: ‘Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan’. Salah satu yang mengakomodasi payung hukum tersebut adalah hakim Imam Supriyadi. Melalui putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Imam mengabulkan permohonan pernikahan beda agama antara RA, lelaki beragama Islam, dan EDS, perempuan beragama Kristen. "Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya," demikian bunyi petikan putusan Imam pada Selasa, 26 April 2022. Menurut juru bicara MK Fajar Laksono Soeroso, putusan Imam pasti akan mendapat teguran dari Mahkamah Agung (MA). Selain karena UU Perkawinan, yang melarang perkawinan beda agama, ada fatwa MA tahun 2019 melalui surat jawaban panitera MA No.231/PAN/HK.05/2019, yang melarang pencatatan perkawinan beda agama. “Selama ini kan hukum di Indonesia tidak mengakomodasi pernikahan beda agama. Pasti itu hakim yang di Surabaya akan ditegur keras oleh MA,” kata Fajar kepada reporter detikX pekan lalu. Padahal fatwa MA tersebut tak bersifat mengikat ke seluruh hakim. Sebabnya, hanya ditujukan ke salah satu persidangan dengan konteks kasus tertentu saja. Bahkan Wakil Direktur Indonesian Conference on Religion and Peace Ahmad Nurcholish mengatakan ada beberapa wilayah dukcapil yang bersedia mencatatkan perkawinan beda agama tanpa harus mengantongi penetapan dari pengadilan. Beberapa di antaranya berada di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kota/Kabupaten Bogor, Surabaya, Salatiga, serta Yogyakarta. “Tiap-tiap dukcapil itu punya hak otonom untuk bisa mencatat atau tidak. Yang bisa mencatat, pertimbangannya sederhana sekali. Jadi, kalau mereka sudah ada bukti pengesahan secara agama, negara itu melalui dukcapil tinggal mencatatnya. Dan itu kewajiban negara,” kata Ahmad kepada reporter detikX pekan lalu. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengakui memang sempat ada perbedaan pandangan tentang pencatatan perkawinan beda agama di beberapa dukcapil. Sebab, bunyi fatwa MA sendiri: Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Namun, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri pada agama pasangannya, perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Kata ‘menundukkan diri pada agama pasangannya’ menimbulkan multitafsir. Zudan menuturkan ada dukcapil yang menganggap ‘menundukkan diri’ berarti salah satu harus pindah agama. Di sisi lain, ada yang menganggap itu hanya persoalan tata cara pernikahan. Maret lalu, Zudan bersurat lagi kepada MA, memohon untuk menerbitkan fatwa yang memperjelas klausul ‘menundukkan diri pada agama pasangannya’. “Kami ingin menegaskan kembali apa yang dimaksud dengan itu, sehingga dukcapil seluruh Indonesia satu pandangan,” kata Zudan kepada reporter detikX pekan lalu. Untuk sementara ini, Zudan telah memerintahkan seluruh dukcapil untuk satu suara, yaitu tidak mencatatkan perkawinan beda agama apabila tidak disertai dengan penetapan pengadilan. “Jadi bukan berarti kami setuju dengan yang menikah beda agama itu, bukan. Tapi kami mencatat karena ada perintah dari pengadilan,” ujarnya. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh saat memberikan keterangan di Kabupaten Bantul, Minggu (26/6/2022). Foto : Pradito Rida Pertana/detikJateng Mencari Jalan TengahKetidaksesuaian antara UU Perkawinan dan UU Adminduk memunculkan kegamangan hukum. Kedua aturan tersebut harus diharmonisasi dengan realitas yang ada. Karena itu, menurut hakim MK Suhartoyo, perlu ada ‘jalan tengah’. "Itulah yang kemudian Mahkamah (Agung) perlu mendengar Bapak‑bapak sekalian, termasuk mungkin organisasi‑organisasi yang hari ini juga sudah ada yang mengajukan diri sebagai pihak terkait,” kata Suhartoyo dalam sidang di MK terkait permohonan pengujian materiil UU Perkawinan yang diajukan Elias Ramos Petege, Senin, 6 Juni 2022. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai cara pernikahan beda agama lewat penetapan pengadilan, sesuai dengan UU Adminduk, menjadi sumber ketidakpastian hukum. Terlebih sifatnya diskriminatif. Sebab, dikabulkan atau tidaknya permohonan bergantung pada hakimnya. “Ditambah orang harus ke pengadilan dulu yang beda agama, sementara bagi yang agamanya sama kan nggak usah, tinggal dicatatkan saja. Apalagi untuk yang beragama Islam, tinggal ke KUA, udah beres semuanya. Kan perlakuannya diskriminatif,” kata salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan itu kepada reporter detikX pekan lalu. Demi mengakali aturan hukum, akhirnya banyak pasangan beda agama yang malah mencari celah hukum, seperti terpaksa berpindah agama sementara sesuai dengan agama pasangannya. Kemudian, setelah pernikahan resmi dicatatkan, kembali ke agama semula. Selain itu, ada yang melakukan perkawinan di luar negeri. “Bayangkan, orang-orang yang tidak punya privilese untuk nikah di luar negeri atau dia nggak punya biaya untuk melakukan penetapan pengadilan. Karena kan butuh biaya atau nggak mau main-main dengan agama karena taat. Kan artinya negara seperti memaksa orang untuk bermain-main dengan agama,” ujarnya. Bivitri menambahkan, sudah seharusnya pemerintah memperbarui UU Perkawinan karena sudah usang. Solusinya bukan dengan mengeluarkan fatwa MA atau bahkan surat edaran Mahkamah Agung seperti yang diminta oleh dukcapil. Menurutnya, MK seharusnya menyatakan Pasal 2 di UU Perkawinan inkonstitusional. Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam persidangan, Selasa (26/9/2017). Foto : Ari Saputra/detikcom Sudah semestinya, kata Bivitri, negara demokrasi terbuka terhadap perbedaan. Sudah menjadi tugas negara hanya mencatatkan perkawinan, bukan malah mewajibkan perkawinan berdasarkan pada agama. "Sebenarnya sama persis kayak di UU Adminduk saja. Jadi tidak perlu disyaratkan bahwa perkawinan itu harus berdasarkan agama. Jadi supaya tidak diskriminatif, kemudian lebih terbuka terhadap perbedaan, tidak usah diatur dalam UU karena tafsir agama itu bisa berbeda," pungkasnya. -------------------------------------------------------------------------------- Reporters: Rani Rahayu, Fajar Yusuf Rasdianto, May Rahmadi Penulis: Rani Rahayu Editor: Dieqy Hasbi Widhana Desainer: Luthfy Syahban -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/7E8990E9467643A781C0F79D35B5BC5D%40A10Live.
