Written byS13Tuesday, June 28, 2022 17:38

https://www.pinterpolitik.com/in-depth/ekonomi-bisa-bahayakan-jokowi/
Ekonomi Bisa Bahayakan Jokowi?
Jokowi dan Sri Mulyani (Foto: Tempo)
Awal Juni 2022 menjadi momentum penting dalam refleksi kondisi ekonomi global. 
Bank Dunia mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa resesi ekonomi di tahun 
ini akan berdampak cukup buruk bagi banyak negara. Dalam bahasa yang berbeda, 
orang terkaya di dunia, Elon Musk, menyebut dirinya punya “super bad feeling” 
terkait kondisi ekonomi dunia saat ini. Itu terefleksi dari rencana Musk 
memangkas jumlah karyawan tesla hingga 10 persen. Sementara di belahan bumi 
lain, Presiden Jokowi juga mengutarakan perhatian khusus pada fakta akan ada 60 
negara yang ekonominya ambruk.


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

  “It’s a recession when your neighbor loses his job; it’s a depression when 
you lose your own.”

  ::Harry S. Truman (1884-1972), Presiden ke-33 Amerika Serikat::

Email Elon Musk kepada para eksekutif Tesla dengan tajuk “super bad feeling” 
soal ekonomi, memang menunjukkan bahwa ada kondisi yang tidak baik-baik saja 
terkait ekonomi global. Musk memang mengutarakan pertimbangan untuk memangkas 
karyawan Tesla hingga 10 persen dari total karyawan perusahaan yang jumlahnya 
mencapai 100 ribu orang.

Ini imbas dari resesi ekonomi dan inflasi yang terjadi di banyak negara. 
Apalagi, Tesla diketahui memiliki pabrik besar di Shanghai yang ikut terdampak 
kebijakan lock down yang diberlakukan oleh pemerintah Tiongkok, seiring 
gelombang Covid-19 yang kembali mendera negara tersebut. Kondisi ini berdampak 
secara global karena kota seperti Shanghai menjadi sentral ekonomi, di mana 
setidaknya ada sekitar 800 perusahaan multinasional yang membangun 
headquarter-nya di sana.

Bank Dunia juga menyebut pertumbuhan ekonomi global diprediksi anjlok dari 5,7 
persen di tahun 2021 menjadi 2,9 persen di tahun 2022. Apalagi, ada perang yang 
sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang cukup mengganggu rantai ekonomi 
global.

Konteks inilah yang membuat para ekonom menggunakan istilah stagflation – 
gabungan dari stagnation atau stagnasi ekonomi, dengan inflation atau inflasi – 
untuk menggambarkan kondisi ekonomi yang tengah dialami banyak negara di dunia.

Tidak heran dalam beberapa kesempatan terakhir Presiden Jokowi cukup terbuka 
berbicara soal konsen dan peringatan khusus untuk Indonesia agar mewaspadai 
kondisi ekonomi ini. Hal ini beralasan, mengingat di dalam negeri sendiri 
dampak ekonomi global ini mulai cukup terasa.

Mulai dari harga beberapa komoditas yang naik signifikan di pasar-pasar 
tradisional, hingga pemberitaan soal banyaknya perusahaan yang angkat kaki dari 
beberapa kawasan ekonomi, misalnya yang terjadi di Karawang. Untuk kasus yang 
terakhir, jumlahnya cukup signifikan. Di tahun 2018 ada 1.752 perusahaan yang 
beroperasi di Karawang. Kini hanya tersisa 900 perusahaan.

Walaupun salah satu alasan utama banyak perusahaan yang hengkang adalah karena 
Upah Minimum Regional (UMR) Karawang yang terlalu tinggi, fakta ini bisa jadi 
alarm tersendiri bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya sejarah sudah 
membuktikan relasi yang kuat antara resesi ekonomi dengan guncangan yang 
menimpa para penguasa.
Lalu, apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi?

 
Economic at War
Menyebut kondisi ekonomi saat ini penting untuk ditangani dengan lebih serius 
bukanlah tanpa alasan. Pandemi Covid-19 yang terjadi di banyak negara telah 
mengekspos banyak kelemahan dalam sistem ekonomi dan finansial internasional 
yang saat ini dipakai.

Angka inflasi yang tinggi misalnya, terjadi akibat efek domino dari keharusan 
masyarakat untuk tinggal di rumah dan berhenti bekerja sepanjang pandemi. 
Kemudian, untuk membantu masyarakat mencukupi kebutuhan hidupnya dan menjamin 
usaha-usaha tetap berjalan, pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan 
langsung tunai, atau kredit dengan bunga rendah.

Akibatnya, jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi sangat besar, 
sementara tingkat persediaan barang atau kebutuhan cenderung stagnan dan bahkan 
berkurang karena kesulitan produksi yang dialami perusahaan-perusahaan yang 
pegawai-pegawainya harus diliburkan sementara. Terjadilah inflasi. Kondisi ini 
kemudian menyebabkan kenaikan harga-harga barang di pasar.

Masyarakat yang melihat harga barang naik, kemudian memilih untuk tidak 
membelanjakan uangnya. Perusahaan-perusahaan akhirnya mengalami kerugian karena 
permintaan atau demand barang tertentu menjadi kecil. Ujung akhirnya adalah 
banyak perusahaan yang memangkas jumlah pekerja demi menekan biaya produksi, 
atau bahkan menutup usahanya karena tak laku lagi. Inilah kondisi yang disebut 
sebagai resesi.

Tapi, sebetulnya masalah ini bukan hanya persoalan kemarin sore yang ujug-ujug 
terjadi karena pandemi semata. Ernst Wolff dalam bukunya Financial Tsunami 
menjelaskan bagaimana krisis ekonomi yang terjadi saat ini sebetulnya punya 
akar dari warisan ketidakmampuan negara-negara sepenuhnya menyelesaikan akar 
krisis di tahun 2008 lalu.

Buat yang belum tahu, di tahun 2008 lalu dunia dilanda housing bubble atau 
kredit macet di sektor perumahan. Fenomena krisis itu menunjukkan bahwa sistem 
perekonomian dunia dikontrol oleh segelintir elite dan perusahaan keuangan 
tertentu. Sayangnya, pasca krisis tersebut, tak ada perbaikan terhadap sistem 
finansial global. Wolff menyebut Federal Reserve atau The Fed bertindak 
layaknya institusi swasta.

Persoalan ini penting untuk dilihat dalam arti bahwasanya krisis-krisis ekonomi 
ini akan terus terjadi jika akar permasalahannya – seperti dalam kaca mata 
Wolff – tidak diselesaikan. Selain itu, di kondisi pandemi seperti sekarang 
ini, cara berpikir ekonomi yang harus dipakai adalah economic at war atau 
ekonomi saat perang.

Daniel Susskind dari Oxford University adalah salah satu yang mengetengahkan 
narasi soal ekonomi saat perang ini. Pandangan ini disetujui oleh ekonom-ekonom 
macam Olivier Blanchard yang merupakan eks Presiden Bank Sentral Eropa. Konteks 
economic at war ini penting karena menentukan cara berpikir para pembuat 
kebijakan.
Jika di era tahun 1930-an, John Maynard Keyness memprediksi terjadinya inflasi 
lewat tawaran solusi compulsory saving scheme – skema tabungan masyarakat – 
kini harus ada pula gagasan ekonomi yang dipikirkan untuk menjawabi kondisi 
krisis seperti sekarang ini. Jangan sampai krisis yang terjadi berujung pada 
keruntuhan rezim kekuasaan – hal yang juga pernah terjadi di Indonesia di tahun 
1998.

 
Alarm Bahaya Untuk Jokowi?
Amerika Serikat pernah mengalami resesi ekonomi di tahun 1930-an yang baru bisa 
diselesaikan secara maksimal ketika kepemimpinan negara itu diambil alih oleh 
Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1933. Roosevelt kemudian melakukan 
stabilisasi sistem perbankan dan mengeliminasi gold standard atau standar emas 
yang menjadi nilai ukur ekonomi saat itu.

Kebijakan-kebijakan tersebut baru bisa terjadi setelah adanya pergantian rezim 
kekuasaan. Artinya, ujung akhir kekuasaan bisa saja terjadi jika masalah 
ekonomi tidak ditangani dengan baik. Posisi negara yang makin kuat secara 
ekonomi dan politik sepanjang pandemi, nyatanya memang harus pula disertai 
dengan fomulasi kebijakan yang tepat sasaran.

Presiden Jokowi sendiri sudah cukup tepat mengungkapkan narasi keprihatinannya 
soal 60 negara yang bisa ambruk karena masalah ekonomi di era pandemi. 
Bagaimanapun juga, dalam situasi krisis yang paling parah sekalipun, dukungan 
atau kepercayaan (trust) dari masyarakat adalah hal yang paling utama untuk 
seorang pemimpin.

Sebab, seperti kata Konfusius, kepercayaan terhadap pemerintah yang berkuasa 
jauh lebih penting ketimbang makanan dan tentara. Ini karena kepercayaan dari 
masyarakat akan tetap menjamin kekuasaan seorang pemimpin.

Yang jelas, situasi ekonomi ini memang harus dilihat sebagai sinyal bahaya. 
Harapannya, pemerintahan Presiden Jokowi bisa menemukan solusi untuk 
menyelesaikannya, sehingga masyarakat tak perlu menjadi depresi seperti kata 
Harry S. Truman di awal tulisan ini. (S13)


-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/55DBC627B93042E184FE05DF8F4C7643%40A10Live.

Reply via email to