Kemlu Tiongkok: Enam Negara Lancang-Mekong Berupaya Ciptakan Zona Demonstrasi Pembangunan Bersama “Sabuk dan Jalan” Berkualitas Tinggi 2022-07-06 12:12:14https://indonesian.cri.cn/2022/07/06/ARTIfMAGDwpZQ21UJ3kYcbJ7220706.shtml?spm=C77783.PVuqMaJp1sU3.EBh5xqK9Mj8L.6
Jubir Kemlu Tiongkok Zhao Lijian dalam jumpa pers hari Selasa kemarin (5/7) memperkenalkan keadaan terkait Pertemuan Menteri Luar Negeri Ke-7 Kerja Sama Sungai Lancang-Mekong yang diadakan Senin lalu (4/7). Zhao Lijian menyatakan, enam negara akan mendorong peningkatan kualitas kerja sama Sungai Lancang-Mekong, bersama-sama berupaya menciptakan Zona Demonstrasi Pembangunan Bersama “Sabuk dan Jalan” yang berkualitas tinggi, Zona Perintis Prakarsa Pembangunan Global, Zona Kerja Sama Prakarsa Keamanan Global, membentuk Sabuk Pembangunan Ekonomi Lancang-Mekong yang lebih tangguh, dan membangun komunitas senasib sepenanggungan negara-negara Lancang-Mekong yang lebih erat. Kenyataan: Daratan Tiongkok dan Taiwan Termasuk Satu Tiongkok 2022-07-06 12:11:37https://indonesian.cri.cn/2022/07/06/ARTICqAtWKI0Ldr8Yhh2BJib220706.shtml?spm=C77783.PVuqMaJp1sU3.EBh5xqK9Mj8L.7Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian hari Selasa kemarin (5/7) di depan jumpa pers menunjukkan, berbohong membutuhkan samaran, artikel Institut Perusahaan Amerika (AEI) barulah kebohongan sesungguhnya. Isi artikel itu ternyata melanggar akal sehat sejarah dan hukum, sengaja memutar-balikkan fakta, motif di baliknya tak lain adalah untuk menarik perhatian umum, mengosongkan dan mengaburkan prinsip Satu Tiongkok, berkoordinasi dengan kekuatan anti-Tiongkok untuk “mengekang Tiongkok dengan isu Taiwan”, menghasut kekuatan “Taiwan Merdeka” “mengupayakan kemerdekaan dengan mengandalkan AS”. Periset senior AEI, Michael Rubin baru-baru ini dalam artikelnya menyebut bahwa kebijakan Satu Tiongkok adalah kebohongan, Taiwan bukan bagian dari Tiongkok, Perjanjian San Francisco pasca Perang Dunia II menyatakan Jepang melepas kedaulatan terhadap Taiwan dan Kepulauan Penghu, namun tidak menegaskan isu pengalihan kedaulatan. Zhao Lijian menyatakan, apa yang disebut sebagai Perjanjian San Francisco adalah dokumen ilegal dan tidak berlaku yang diumumkan oleh AS bersama sejumlah negara termasuk Jepang pasca Perang Dunia II, dengan mengesampingkan Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet. Pemerintah Tiongkok sejak dulu telah menyatakan bahwa Perjanjian San Francisco tanpa partisipasi RRT dalam proses persiapan, penyusunan dan penandatanganan itu dianggap sebagai ilegal dan tidak berlaku, maka tidak dapat diakui. Uni Soviet, Polandia, Cekoslowakia, Korea Utara, Mongolia, Vietnam dan negara lain juga menolak dokumen itu. Zhao Lijian menekankan, di dunia ini hanya terdapat satu Tiongkok, Taiwan sejak dahulu adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok. Meskipun kedua wilayah tepi Selat Taiwan belum berhasil disatukan kembali, tapi fakta nyata bahwa Daratan Tiongkok dan Taiwan adalah satu Tiongkok itu tak pernah berubah, kedaulatan dan wilayah Tiongkok tak pernah pecah belah. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/A9F7169FC33A46E9922FF1129BBEADD4%40A10Live.
