https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2501-akhir-kiprah-lili
Rabu 13 Juli 2022, 05:00 WIB
Akhir Kiprah Lili
Jaka Budi Santosa Dewan Redaksi Media Group | Editorial
Akhir Kiprah Lili MI/Ebet Jaka Budi Santosa Dewan Redaksi Media Group. KITA
tahu, sikap kesatria dalam diri pejabat publik di negeri ini untuk mundur
ketika bermasalah menjadi barang langka, sangat langka. Di antara yang langka
itu, Lili Pintauli Siregar baru saja menanggalkan jabatan bergengsinya sebagai
Wakil Ketua KPK. Terpujikah dia? Nanti dulu. Lili memutuskan mundur lewat surat
yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo sejak 30 Juni. Pengunduran diri itu
disetujui Jokowi dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 71/P/2022
terhitung sejak 11 Juli. Sangat jarang pejabat publik mengundurkan diri. Lili
memilih jalan itu ketika dia dibelit masalah pelik. Masalah yang berhubungan
dengan standar dasar sebagai insan KPK yang wajib dan mutlak menjunjung tinggi
integritas. Integritas Lili sudah lama dipersoalkan. Dia tersandung sejumlah
kasus dugaan pelanggaran etik. Pada Agustus 2021, oleh Dewan Pengawas atau
Dewas KPK, dia bahkan dinyatakan melanggar dua hal. Pelanggaran pertama, Lili
menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Kedua, berhubungan dengan
seseorang yang sedang diperiksa perkaranya oleh KPK, yakni Wali Kota nonaktif
Tanjung Balai, Sumatra Utara, M Syahrial. Sanksi pun dijatuhkan, tetapi hanya
pemotongan gaji pokok 40% selama 12 bulan. Sanksi yang boleh dibilang teramat
ringan. Lili kiranya komisioner yang paling sering terbelit kasus pelanggaran
etik. Dia juga dilaporkan Novel Baswedan dan Rizka Anungnata atas dugaan
berhubungan dengan salah satu kontestan pilkada Kabupaten Labuhanbatu Utara
pada 2020, Darno. Lili juga disebut secara jelas oleh Stepanus Robin Pattuju,
bekas penyidik yang berbalik menjadi pesakitan KPK dalam kasus Syahrial. Di
depan sidang, dia membeberkan peran Lili dalam perkara itu. Lili dilaporkan
pula oleh IM57+ Institute. Ini wadah 57 eks pegawai KPK yang dipecat karena
gagal tes wawasan kebangsaan. Lili mereka sebut telah melakukan pembohongan
publik. Sebabnya, dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam jumpa pers 30 April
2021, Lili membantah melakukan komunikasi dengan Syahrial. Kasus terkini lebih
berat lagi. Tidak hanya terkait dengan etik, kasus termutakhir itu juga bau-bau
gratifikasi. Bau-bau pidana. Ya, Lili diduga menerima tiket dan akomodasi
menonton gelaran Moto-GP Mandalika pada Maret 2022. Dugaan ini dibawa ke meja
Dewas KPK. Dewas juga sudah bergerak, termasuk meminta konfirmasi PT Pertamina,
dan tinggal ketuk palu membacakan keputusan. Sebagai lembaga penegak hukum yang
khusus untuk menegakkan hukum dalam perkara korupsi, KPK punya standar moral
teramat tinggi. Jangankan fasilitas berharga mahal, pegawai KPK dibiasakan
menolak makanan atau bahkan sekadar air mineral ketika diundang dalam suatu
acara. Bukan sok, bukan mentang-mentang, tradisi itu merupakan fondasi untuk
tidak menerima pemberian apa pun, sekecil apa pun. Budayawan Sujiwo Tejo pernah
men-twit pengalamannya tentang standar tinggi KPK. ‘Dulu banget aku pernah satu
forum diskusi Ketua KPK di suatu kampus di Semarang. Hingga kurang 15 menit
acara, tak ada satu pun panitia yang tahu Ketua KPK nginep di mana, naik apa
dari Jakarta, dll. 'Tapi masih confirmed beliau akan datang, Mbah,' kata ketua
panitia. Dan datang’, begitu cicitannya. Dengan standar seperti itu, siapa pun
yang merasa tak sepaham, siapa saja yang keberatan, memang tak layak berada di
KPK. Sebagai lembaga luar biasa untuk memberangus kejahatan luar biasa, KPK
memang mesti punya standar kinerja luar biasa. Kita, setidaknya saya,
menghormati pengunduran diri Lili. Namun, tak sedikit pula, termasuk saya, yang
mempertanyakan kenapa putusan itu baru diambil akhir-akhir ini? Kenapa tidak
dari dulu-dulu ketika laporan dugaan pelanggaran etik terhadap dirinya
berdatangan ke meja Dewas KPK? Profesor Patrick Dobel dalam tulisannya The
Ethics of Resigning memaparkan tiga landasan pejabat publik sudah perlu
mengundurkan diri. Pertama, ia seharusnya lengser jika tahu atau menyadari
bahwa antusiasme dalam menjalankan fungsi publik menurun. Kedua, ia perlu
mundur saat tak taat pada janji, baik amanah maupun kewajibannya, serta tak
memiliki kemampuan pribadi di bidang yang dipimpin. Alasan ketiga, kata Dobel,
pengunduran diri semestinya dilakukan ketika tak dapat mengumpulkan dukungan
publik, juga dukungan politik. Pengunduran diri ialah representasi jiwa
kesatria, perwujudan kebesaran hati, juga pemenuhan akan tanggung jawab. Jika
itu yang ada, semestinya Lili sudah mengakhiri kiprahnya di KPK jauh-jauh hari.
Bukan mundur ketika penanganan kasus yang menelikungnya mendekati finis menuju
gerbang hukuman. Pengunduran diri Lili semestinya juga tak menggugurkan perkara
dugaan penerimaan gratifikasi. Sayang, dewas keburu menyudahi penanganan
kasusnya. Alasannya, Lili bukan lagi insan KPK. Alasan yang sulit untuk
diterima, sama sulitnya ketika dewas hanya memberikan sanksi pemangkasan gaji
Lili tempo hari.
Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2501-akhir-kiprah-lili
--
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20220713220136.42b63bd7de16f7c95e237c69%40upcmail.nl.
