6 Kabar Terbaru Kasus Mafia Tanah Libatkan Pejabat BPN di Jakarta Tim detikcom - detikNews Selasa, 19 Jul 2022 05:18 WIB
Kementerian ATR/BPN bersineri dalam praktik mafia tanah (Agung Pambudhy) Jakarta - Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah fakta baru terkait kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 30 orang tersangka, termasuk di antaranya 13 orang dari lingkungan BPN. Kasus ini terungkap atas kerja sama yang intens antara Polda Metro Jaya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Modus operandi yang dilakukan juga tidak hanya di tataran peralihan hak, tetapi dalam proses penerbitan hak atas tanah yang melibatkan pejabat BPN. Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan penangkapan pejabat BPN ini merupakan bukti keseriusan jajarannya dalam memberantas mafia tanah. Menteri Hadi juga menyatakan tidak segan-segan mencopot pejabat BPN yang terlibat praktik mafia tanah. Baca juga: Menteri Hadi: Mafia Tanah Ada di Mana-mana, Jajaran BPN Jangan Main-main "Saudara-saudara apabila terjadi pelanggaran saya tidak segan-segan untuk segera mencopot, proses hukum, dan pecat," tegas Hadi Tjahjanto dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (18/7/2022). Hadi berpesan kepada jajarannya bekerja sepenuh hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hadi meminta jajarannya memberikan pelayanan secara profesional. "Saya pesan kepada jajaran tingkatkan pelayanan, tetap semangat, tidak perlu ragu atau takut jika kita bekerja sesuai ketentuan. Layani masyarakat dengan baik dan profesional serta penuh keikhlasan, Jadikan medan tugas ini sebagai ladang ibadah kita," tutur Hadi. Baca juga: Tegas! Menteri Hadi Tjahjanto Tak Segan Copot Pejabat BPN 'Masuk Angin' Berikut fakta-fakta terbaru terkait kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN di Jakarta yang dirangkum detikcom: 1) Mafia tanah kolaborasi mafia tanah dan oknum pejabat BPN Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan mafia tanah merupakan kejahatan terorganisasi. Mafia tanah merupakan kolaborasi antara oknum dengan penjahat dan menimbulkan banyak korban. "Namanya organize crime, tentu ada oknum dan juga ada penjahat. Kolaborasi antara oknum dan penjahat ini mudah-mudahan bisa kita tuntaskan," tutur Fadil Imran, di Polda Metro Jaya, Senin (18/7/2022). 2) Pejabat BPN salahgunakan program PTSL Irjen Fadil mengungkapkan oknum pejabat BPN yang terlibat dalam perkara mafia tanah kali ini melakukan modus operandi baru. Pejabat BPN dalam hal ini menyalagunakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) program Presiden Joko Widodo. "Dalam kasus ini kita lebih menekankan tentang penyalahgunaan PTSL. Ada beberapa modus operandi, dengan misalnya menyalahgunakan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP," imbuh Fadil. Lihat Video: Modus-modus Mafia Tanah Buat Menteri ATR 'Gerah' 3) Akses ilegal ke superakun BPN Dalam kesempatan yang sama, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan oknum pejabat BPN ini melakukan akses ilegal akun ke sistem komputerisasi kegiatan pertanahan (KKP) BPN RI. Oknum pejabat melakukan otoritas dan validasi tanpa sepengetahuan pemilik akun yang memiliki kewenangan. "Ini modus paling canggih, kami masih lidik di mana ini disebut super akun. Jadi menggunakan akses ilegal mereka dapat melakukan input data, mereka melakukan validasi perubahan data lahan milik pelaku dan mafia tanah ini akhirnya nanti bisa diubah tanpa disadari oleh pemilik," jelas Kombes Hengki. Baca juga: Polda Metro Tetapkan 30 Tersangka Mafia Tanah, 13 dari Lingkungan BPN 4) Tiga puluh tersangka dan peranannya Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan ada 30 tersangka yang ditangkap terkait kasus mafia tanah ini. Dari 30 tersangka ini, di antaranya 6 pejabat BPN, 1 pensiunan BPN, 13 pegawai BPN, 2 ASN pemerintahan, oknum kepala desa dan pegawai bank. Dari 30 tersangka ini sebagian besar telah ditahan di Polda Metro Jaya. Sementara beberapa di antaranya masih dilakukan pengejaran. Adapun, peran para tersangka adalah sebagai berikut: - Pegawai perbankan sebagai pendana mafia tanah dan membantu dalam menggunakan sertifikat asli tapi palsu ke bank. - Pencari target sasaran, baik aset pemerintahan, perusahaan, maupun aset pribadi. - Membuat dokumen palsu. - Penghubung ke pihak oknum BPN untuk mem-profiling lahan calon korban. - Oknun pejabat BPN yang terlibat dalam penerbitan dokumen sertifikat. Baca juga: Polisi Beberkan Alasan Pengungkapan Kasus Mafia Tanah Makan Waktu yang Lama 5) Ragam modus operandi mafia tanah Ada beragam modus operandi yang dilakukan mafia tanah. Yang pertama adalah modus klasik di mana sindikat ini menciptakan figur palsu, seperti di kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir. Modus kedua, yaitu pelaku mencari atau tentukan target biasanya lahan-lahan kosong yang tidak dijaga. Lalu dibantu oleh oknum BPN dan oknum di kecamatan dan kelurahan untuk cek alasa (cek) apabila sudah bersertifikat maka akan dibuat dokumen PM 1 seperti AJB akta peralihan dan ini dijadikan dasar untuk melakukan gugatan di PTUN. Baca juga: Waspada! Tanah Kosong Tak Dijaga Jadi Incaran Mafia Tanah, Ini 5 Modusnya Kemudian modus ketiga pelaku mencari dan tentukan target dibantu oknum BPN, kelurahan, kecamatan lalu dibuat pembanding dan ini terhadap tanah yang belum bersertifikat. Lalu dibuat girik palsu akta palsu akta peralihan dan diajukan penerbitan sertifikat. Selanjutnya modus penyalahgunaan PTSL. Mirip-mirip modus konvensional, pada mafia tanah ini tersangka oknum pejabat BPN menerbitkan sertifikat tanah atas nama tersangka dengan menimpa sertifikat tanah korban. Modus kelima ini modus paling canggih. Di mana petugas BPN terlibat mafia tanah dengan melakukan akses ilegal ke superakun pada sistem KKP. Baca juga: Kementerian ATR Lapor Polda Metro soal Akses Ilegal Mafia Tanah 6) Mafia tanah incar tanah kosong yang tak berpenghuni Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap adanya 30 tersangka mafia tanah dari laporan warga sejak 2020. Polisi mengungkapkan salah satu sasaran mafia tanah adalah lahan kosong yang tak dijaga. "Nah target-targetnya ini perlu diwaspadai, biasanya adalah lahan-lahan kosong yang tidak dijaga dan tidak dipasang plang," ujar Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (18/7/2022). Baca juga: Menteri ATR Hadi Tjahjanto Hadir di Rilis Kasus Mafia Tanah Polda Metro (mea/mea) Baca artikel detiknews, "6 Kabar Terbaru Kasus Mafia Tanah Libatkan Pejabat BPN di Jakarta" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-6186256/6-kabar-terbaru-kasus-mafia-tanah-libatkan-pejabat-bpn-di-jakarta. Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/ -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/8D28A134752041BF9BD554E6A62E54A6%40A10Live.
