Dijadikan museum saja. Museum ambisi yang tidak selesai dilaksanakan. Meseum ini berharga US$ 6 miliar.
[image: width=] <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> Virusfri.www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2> On Thu, Aug 4, 2022 at 4:04 AM Chan CT <[email protected]> wrote: > Written by*J61* <https://www.pinterpolitik.com/author/j61/> > Thursday, August 4, 2022 08:00 > > > https://www.pinterpolitik.com/in-depth/kereta-cepat-jokowi-dibiarkan-mangkrak/ > Kereta Cepat Jokowi Dibiarkan Mangkrak? > [image: jokowi kereta] > > *Kereta cepat Jakarta-Bandung yang digadang jadi salah satu proyek > mercusuar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kian rumit > penyelesaiannya. Lantas, mengapa itu bisa terjadi? Benarkah proyek tersebut > dibiarkan mangkrak?* > ------------------------------ > > *PinterPolitik.com <https://www.pinterpolitik.com/>* > > Enam tahun telah berlalu sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan > proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan infrastruktur > transportasi anyar yang sebenarnya ditargetkan selesai pada tahun 2019 > lalu, masih belum jelas kepastiannya kapan akan rampung. > > PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai pelaksana, merupakan > perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi > BUMN dan konsorsium perusahaan kereta api Tiongkok melalui Beijing Yawan > HSR Co.Ltd dengan skema *business to business *(B2B). > > Sayangnya, KCIC sejak awal hingga detik ini masih dihadapkan pada masalah > pembebasan lahan yang tak kunjung selesai. Ihwal yang kemudian menghambat > pendanaan Tiongkok dan merembet pada membengkaknya biaya pembangunan. > > Proyek kereta cepat ini mulanya bernilai US$6,07 miliar atau sekitar > Rp86,5 triliun. Akan tetapi, estimasi pembengkakan dana maksimal yang > kemudian dikalkulasi mencapai US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun. > > Dinamika berlanjut saat pemerintah menyebut terpaksa harus menggunakan > dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp4,3 triliun > untuk menopang pembengkakan biaya sejauh ini. > > Padahal, pada 15 September 2015 silam, Presiden Jokowi berjanji untuk > tidak menyentuh dana keuangan tahunan negara demi proyek kereta cepat. > <https://www.instagram.com/p/Cgls3z4h8_x/>[image: image 9] > <https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2022/08/image-9-921x1024.png> > > > *Well*, pembahasan mengenai kereta cepat belakangan ini kembali mengemuka > sekaligus semakin menimbulkan tanda tanya serta spekulasi. Salah satunya > datang dari pengamat transportasi Darmaningtyas yang mengatakan bahwa > pembangunan kereta cepat saat ini seperti serba-salah. > > Hal itu dikarenakan apabila terus dilanjutkan, negara tentu akan > menanggung kelebihan biaya. Sementara jika mundur pun cukup mustahil untuk > dilakukan karena konstruksi fisik sudah telanjur dikerjakan. > > Kendati demikian, menurut Ketua Institut Studi Transportasi itu, langkah > paling logis yang bisa ditempuh adalah dengan tetap melanjutkan pembangunan > proyek, dengan sebuah catatan penting, yakni semaksimal mungkin menekan > beban yang ditanggung negara. > > Dinamika pembangunan kereta cepat tentu menimbulkan pertanyaan sederhana. > Mengapa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa begitu rumit, baik dari > segi pendanaan hingga implementasinya? > *Di Ambang Jebakan Tiongkok?* > > Diskursus kereta cepat Jakarta-Bandung menarik perhatian Asisten Profesor > Ilmu Politik di North Carolina State University Jessica C. Liao. > > Dalam publikasinya yang berjudul *Easy Money and Political Opportunism: > How China and Japan’s High-Speed Rail Competition in Indonesia drives > financially risky projects*, Liao menganalisis bahwa terdapat semacam > oportunisme politik Presiden Jokowi di balik pembangunan proyek ambisius > tersebut. > > Tiongkok yang mengungguli Jepang dalam aspek kemudahan pencairan dana, > membuat pemerintah Indonesia kemudian memilih negeri Tirai Bambu dan proyek > kereta cepat langsung dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah > Nasional (RPJMN) 2015-2019. > > Sementara itu, Hafiz Amin Zamzam dalam tulisannya yang berjudul *The > Political Economy of Jakarta-Bandung High-Speed Rail Project in 2015-2016* > menyebutkan keputusan dipilihnya Tiongkok daripada Jepang sebenarnya > bukanlah karena alasan bisnis seperti yang diungkapkan, melainkan memiliki > dimensi politik tersendiri. > <https://www.instagram.com/p/CgwMN6XByYL/>[image: image 10] > <https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2022/08/image-10.png> > > Menariknya, Hafiz menemukan bahwa pemerintah Indonesia melalui Menteri > Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Rini Soemarno, telah menandatangi > tiga dari tujuh *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Tiongkok > dengan Indonesia di Beijing pada tahun 2015. > Pasalnya, salah satu dari tiga MoU yang ditandatangani adalah proyek > Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Dengan kata lain, apa yang disepakati > Indonesia via Rini, semacam menjadi kontrak pengikat tersendiri. > > Bersamaan dengan itu, secara matematis Tiongkok menawarkan pinjaman US$50 > miliar dengan bunga 2 persen atau lebih tinggi dibandingkan Jepang (0,1 > persen). Namun, Tiongkok memberikan jangka waktu pengembalian dua dekade > lebih panjang dibanding negeri Samurai, yaitu 50 tahun. > > Dengan molornya pengerjaan plus melambungnya pembiayaan kereta cepat, > diharapkan Indonesia tidak masuk ke dalam jebakan hutang (*debt trap*) > Tiongkok yang telah dialami sejumlah negara dengan konsekuensi kurang > menyenangkan. > > Karena jika itu terjadi, maka alasan mengapa penyelesaian kereta cepat > yang tampak begitu rumit kemungkinan mengarah pada bagian dari skenario > “jebakan” yang kerap dikatakan menjadi strategi dan bentuk *soft power* > ekonomi-politik > Tiongkok. > > Susan Strange dalam buku *States and Markets* menjelaskan konsep *structural > power* untuk menjelaskan eksistensi kekuatan aktor negara dominan untuk > membentuk pola interaksi dengan negara lain yang lebih lemah. > > Dalam beberapa literatur, *structural power* dapat menggambarkan muara > penerapan aturan main Tiongkok atas pinjamannya (*power*) kepada negara > lain yang jatuh tempo sehingga disebut sebagai sebuah jebakan hutang. > > Bahaya *debt trap* sendiri pernah diperingatkan oleh Kepala Badan > Intelijen Inggris MI6 Richard Moore pada November 2021 lalu. Tak hanya > sebuah peringatan kosong, apa yang dikemukakan Moore agaknya berasal dari > *case* nyata kala pengelolaan Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka dan > Bandara Internasional Entebbe di Uganda berpindah tangan kepada Xi Jinping. > > Selain kemungkinan mengarah pada skenario *debt trap*, alasan mengapa > proyek kereta cepat seolah jauh dari apa yang diharapkan agaknya disebabkan > oleh politik perkeretaapian Indonesia yang dinilai kurang serius. > > Ihwal itu misalnya dikemukakan oleh Becky P.Y. Loo dan Claude Comtois > dalam buku berjudul *Sustainable Railway Future: Issues and Challenges*. > > Menurut dua profesor bidang transportasi dan perkotaan itu, konsep sistem > transportasi berbasis rel di Indonesia seolah “terabaikan” karena kondisi > geografisnya yang lebih membutuhkan perbaikan kualitas dan kuantitas di > aspek transportasi laut antar pulau. > > Pengabaian itu misalnya dapat tercermin dari riwayat historis pasca G30S, > ketika sepanjang dasawarsa 1970 sampai 1980-an banyak lintas cabang kereta > api yang terbengkalai dan menjadi beban perusahaan. > > Pada akhirnya, banyak jalur yang ditutup karena menjadi beban perusahaan > kereta api yang saat itu bernama Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). > > Tak hanya itu, pada tahun 2018 lalu, proyek kereta api menjadi yang > paling banyak dicoret dari daftar Program Strategis Nasional (PSN). Menurut > Komite Percepatan Penyelesaian Infrastruktur Prioritas (KPPIP), tujuh cetak > biru kereta api tidak dapat memenuhi estimasi waktu proyek. > > Terdapat pula presumsi yang menyebut pembangunan kereta api hanya > memaksimalkan warisan Hindia Belanda, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. > Ini misalnya tercermin dari batalnya pengerjaan kereta api di Pulau > Kalimantan akibat ditinggal investor asal Rusia, serta tertundanya proyek > kereta api Makassar-Parepare akibat persoalan klasik pembebasan lahan. > Lalu, di samping dua kemungkinan di atas, terdapat satu alasan lainnya > yang kiranya cukup menarik untuk ditelisik. Apakah itu? > <https://www.instagram.com/p/Cgvwti5hHxS/>[image: image 8] > <https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2022/08/image-8.png> > *Dibiarkan > Mangkrak?* > > Dalam *Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie?*, > Bent Flyvbjerg mengatakan *mega-project* – seperti kereta cepat – sering > kali hanya berperan sebagai panggung kontemporer yang fungsinya sebagai > “kampanye” di tataran politik internasional. > > Hal itu dikarenakan para politisi dan birokrat kerap fokus pada upaya > mendapat dukungan politik semata, sementara komitmen dan pelaksanaan > pembangunannya itu sendiri kerap diabaikan. > > Di saat yang sama, terhambatnya proyek infrastruktur maupun transportasi > sebuah negara sesungguhnya dapat pula disebabkan oleh pembiaran. > Kecenderungan itu dianalisis oleh Martin J. Williams dalam *The Political > Economy of Unfinished Development Projects* yang menempatkan Ghana > sebagai studi kasus. > > Selain pembiaran mangkrak demi rasuah, terdapat pula aspek klientelisme, > yakni saat keterhambatan proyek bertransformasi menjadi strategi politik > optimal bagi inkumben agar terpilih di negara barat Afrika itu. > > Stigma negatif yang muncul terhadap proyek yang mandek, juga disebut dapat > menjadi alat bagi kepentingan tertentu. > > Dalam dimensi tersebut, stigma kurang baik terhadap sebuah proyek, > khususnya transportasi publik, sempat menjadi pembahasan menarik di Amerika > Serikat (AS). > > Pada dekade 50-an ekspansi jaringan rel kereta antar negara bagian > berbenturan dengan pembangunan jalan bebas hambatan. Itu bahkan menjadi > perdebatan sengit di Kongres yang kemudian berujung kemenangan bagi kubu > jalan raya plus industri otomotif. > > Selain itu, terdapat pula lobi ekonomi-politik di AS dari kalangan > industri otomotif yang terkenal dengan *General Motors streetcar > conspiracy.* Ihwal yang kiranya dapat menjadi rujukan untuk melihat pada > proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. > > Dalam konteks ini, industri otomotif dan jalan bebas hambatan agaknya akan > terkena dampak jika proyek kereta cepat berjalan mulus. Jika memuaskan, > bukan tidak mungkin perpanjangan rute kereta cepat akan didukung masyarakat > luas dan akan menimbulkan konsekuensi dengan industri. > > Sayangnya, di Indonesia, penggunaan kendaraan pribadi tampak sudah menjadi > ketergantungan. Artinya, industri otomotif tidak perlu repot melobi atau > memberikan tekanan kepada negara untuk kepentingannya sebagaimana refleksi > dari *dominance theory of corporate power*. > > Stan Luger dalam *Corporate Power, American Democracy, and the Automobile > Industry *menjelaskan teori itu untuk menggambarkan kecondongan negara > terhadap industri otomotif karena ketergantungan pemerintah pada sektor > pekerjaan, pertumbuhan, dan pendapatan negara yang disediakannya. > > *“Pembuat kebijakan tidak harus ditekan untuk menanggapi permintaan > industri karena pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik dapat bergantung > pada industri otomotif yang sehat,” – Stan Luger, Profesor dan Ketua > Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional University of Northern > Colorado* > > Di titik ini, pembiaran proyek kereta cepat yang rumit seperti yang > dikemukakan Williams tampaknya memiliki relevansi dalam derajat tertentu. > > Dengan peliknya penyelesaian, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung > kemungkinan hanya merupakan ide setengah hati yang bisa saja pada akhirnya > “dibiarkan” mendapat sentimen negatif publik. > > Akan tetapi, penjabaran di atas masih sebatas penafsiran semata. Tentu > segenap warga +62 tidak menginginkan satu proyek nasional pun terbengkalai > dan justru membebani negara di kemudian hari. (J61) > > -- > Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke [email protected]. > Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi > https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/C95261A7F10C4A4199AC9B415AC6B2CA%40A10Live > <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/C95261A7F10C4A4199AC9B415AC6B2CA%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > [image: width=] <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> Virusfri.www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2> -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2AWY%3DAi3dDE6e_EUP68jRmpJMgj%3DA-o1k8ErMWdPd_6Ow%40mail.gmail.com.
