Kemenlu: Sebanyak 160 Negara Bersama Tiongkok Berdiri Dipihak Keadilan 2022-08-06 11:13:46https://indonesian.cri.cn/2022/08/06/ARTI40UD4SBweyP3DW63Parz220806.shtml?spm=C77783.PVuqMaJp1sU3.EBh5xqK9Mj8L.2Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying dalam jumpa pers hari Jumat kemarin (5/8) menyatakan, sejak Nancy Pelosi berkeliaran ke Taiwan, lebih dari 160 negara sudah menggaungkan suara adil dan berturut-turut mengecam perlawatan Pelosi ke Taiwan sebagai provokasi serius, adalah tindakan sembrono yang tidak bertanggung jawab, bahkan mereka semua menyatakan berpegang teguh pada prinsip satu Tiongkok, dan mendukung Tiongkok membela kedaulatan dan keutuhan wilayah.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan pihaknya menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Laos menyatakan, Laos mendukung pemerintah Tiongkok mewujudkan penyatuan kembali negara melalui cara damai, dan berpendapat bahwa Taiwan adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok, menentang tindakan apa pun terkait ‘dua Tiongkok’ atau ‘satu Tiongkok satu Taiwan’. PM Malaysia melalui duta khusus mengenai urusan Tiongkok menyatakan, Malaysia mengharapkan negara-negara Barat tidak menangani isu Taiwan dan Ukraina dengan standar ganda, yakni di satu pihak membendung Rusia, di pihak lain mengintervensi urusan intern Tiongkok dalam masalah Taiwan, dan di satu pihak mengimbau menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina, di pihak lain menggunakan isu Taiwan untuk memecah belah Tiongkok. Tindakan Barat itu telah melanggar prinsip pokok hukum internasional, dan telah melanggar kedaulatan Tiongkok dengan dalih ‘demokrasi’. Mantan PM Jepang Yukio Htoyama melalui akun medsosnya mengkritik AS belum menarik pelajaran dari kesalahan dahulu, dan perbuatannya sangat bodoh. Di samping itu, para Menlu ASEAN dalam sebuah pernyataan menghimbau pertahankan Piagam PBB, dan menegaskan kembali bahwa anggota ASEAN mendukung kebijakan satu Tiongkok. Hua Chunying menyatakan, sebanyak 80 persen ke atas populasi dan rakyat dari hampir 90 persen negara kini berdiri di pihak Tiongkok. kami menganjurkan menghormati asas tujuan dan prinsip Piagam PBB, mematuhi patokan pokok hubungan internasional, dengan tegas menentang negara mana pun mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain. Sekarang di sisi Tiongkok terdapat 160 negara yang bersama-sama berdiri di sisi tepat sejarah, berdiri di sisi keadilan dan kesetaraan. Wang Yi Paparkan Pendirian Tiongkok terkait Isu LTS 2022-08-06 16:16:27https://indonesian.cri.cn/2022/08/06/ARTImG9L2sqb32Zlr0lRuWE0220806.shtml?spm=C77783.PVuqMaJp1sU3.EBh5xqK9Mj8L.1 Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menghadiri pertemnuan menlu KTT Asia Timur ke-12 di Pnom Penh pada hari Jumat kemarin (5/8). Pada kesempatan itu, Wang Yi memaparkan pendirian Tiongkok dan mengkritik apa yang disebut keprihatinan AS. Wang Yi mengatakan, pendirian Tiongkok mengenai masalah Laut Tiongkok Selatan (LTS) didukung bukti historis dan de jure yang kuat.Tiongkok tidak pernah mengubah alasan klaimnya, juga tidak pernah menyesuaikan kembali lingkup klaimnya, terutama tidak pernah mengajukan klaim yang berlebihan. Tiongkok dan negara-negara ASEAN menangani perselisihan melalui pendekatan konsultasi dan perundingan dengan berlandaskan pada Deklarasi Perilaku atau DoC Para Pihak Laut Tiongkok Selatan. Selama ini, Tiongkok dan negara-negara ASEAN berupaya bersama dalam memelihara kestabilan keseluruhan LTS, sehingga telah menyediakan lingkungan pembangunan yang stabil bagi perkembangan masing-masing negara di kawasan ini. Wang Yi menyatakan, risiko terbesar bagi perdamaian dan stabilitas LTS saat ini adalah intervensi tak sah dan gangguan yang kerap kali dilakukan negara besar ekstrateritorial. Sudah sejak dahulu AS tidak pernah mempertanyakan klaim Tiongkok terkait kedaulatan dan haknya di LTS, bahkan menyatakan tidak berpendirian mengenai status kepulauan dan terumbu karang di LTS, namun sekarang AS malah secara menyeluruh menyangkal klaim dan pendirian Tiongkok, hal ini sangat tidak masuk akal baik secara logika, de jure maupun aksiomatik. Dalam beberapa tahun terakhir, kapal perang dan pesawat militer AS semakin kerap hadir di perairan dan udara LTS. Perbuatan AS tersebut sudah barang tentu mengundang kecurigaan Tiongkok maupun negara-negara di sekitar LTS, yakni apa sesungguhnya hendak dilakukan AS? Negara-negara di luar kawasan ini wajib bertindak sesuai statusnya, dan benar-benar menghormati upaya negara-negara kawasan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas. Wang Yi berujar, Tiongkok dan negara-negara ASEAN tengah mempercepat perundingan Kode Etik Perilaku (CoC) LTS dan berupaya bersama menyusun DoC LTS versi baru dan penandatanganan peraturan regional yang memiliki arti realistis dan efektif. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/1190F09FA0E94ABAA69899E9EE9AF3F0%40A10Live.
