Written byJ61Friday, August 26, 2022 18:00

https://www.pinterpolitik.com/in-depth/blunder-amplop-kiai-suharso-tumbang/
Blunder Amplop Kiai, Suharso Tumbang?
Meskipun sekilas tidak sepenuhnya keliru, blunder “amplop kiai” dianggap 
menjadi momentum emas untuk mendongkel Ketua Umum (Ketum) PPP Suharso Monoarfa 
dari posisinya. Mengapa demikian?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

Suharso Monoarfa kembali mendapat guncangan hebat saat diminta mundur dari 
posisinya sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP. Kali ini, desakan itu bahkan 
dilayangkan oleh tiga pimpinan Majelis DPP PPP sekaligus.

Desakan tersebut tertuang dalam surat resmi tertanggal 22 Agustus 2022 yang 
diteken oleh H. Mustofa Aqil Siraj (Ketua Majelis Syariah), H. Muhammad 
Mardiono (Ketua Majelis Pertimbangan), dan KH. Zarkasih Nur (Ketua Majelis 
Kehormatan).

Surat itu disebut sebagai respons para ulama yang beberapa hari terakhir 
terusik atas polemik “amplop kiai” Suharso di sebuah acara yang diselenggarakan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Agustus 2022 lalu.

Saat itu, dalam kapasitasnya sebagai Ketum PPP, Suharso menyinggung bahwa 
dirinya terkejut dengan adanya “tradisi amplop untuk kiai” yang harus 
diberikannya saat bersilaturahmi ke sejumlah tokoh agama.

Seketika, cerita Suharso itu dimaknai menyinggung martabat para kiai, ulama, 
hingga habaib dan memaksa PPP secara organisasi memohon maaf.

Permohonan maaf itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani 
yang kemudian menjamin PPP akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan 
pernyataan.

  
Akan tetapi, polemik tak serta merta meredup. Ketua Umum Ikatan Habib Nahdlatul 
Ulama (IHNU) Habib Salim bin Jindan turut mengecam pernyataan Suharso yang 
disebutnya sebagai pelecehan terhadap ulama.

Lantas, mengapa polemik amplop kiai tampak menjadi bola panas yang langsung 
terarah pada integritas posisi Suharso di PPP?

Amplop Kiai, Suharso Benar?
Polemik amplop kiai tampak menjadi gelombang besar yang menghantam legitimasi 
Suharso di PPP. Sayangnya, sentimen tersebut beriringan dengan desakan mundur 
dari kursi Ketum PPP yang telah eksis beberapa waktu sebelumnya.

Ya, usaha pendongkelan Suharso telah terasa saat demonstrasi pada 24 Juni lalu 
di depan Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta. Saat itu, massa Front Kader 
Penyelamat Partai (FKPP) bahkan terlibat bentrok dengan kelompok massa loyalis 
Suharso, yakni Gerakan Pemuda Kabah (GPK).

Demonstrasi sendiri dipicu oleh pihak FKPP yang menganggap kepemimpinan Suharso 
bersifat sewenang-wenang. Tak hanya itu, survei Charta Politika yang 
memprediksi PPP tidak akan lolos ke Parlemen pada Pemilu 2024 juga menjadi 
landasan desakan mundur Suharso.

Suharso juga sempat mendapat tekanan dari sudut lain. Ia diminta untuk berbesar 
hati meletakkan jabatannya sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas. Demonstrasi 
elemen massa pada 27 Juni dan 18 Agustus mendesak Suharso mundur dari posisi 
menteri karena dugaan gratifikasi dan kenaikan harta kekayaan yang tak wajar.

Di titik ini, cerita Suharso mengenai amplop kiai dapat dimaknai sebagai 
political gaffe atau kesalahan yang dibuat politisi dalam sebuah pidato. 
Istilah itu sendiri dikemukakan Barack Obama dalam bukunya yang berjudul A 
Promised Land.
Mengutip terminologi yang kerap digunakan media Amerika Serikat (AS), Obama 
mendefinisikan political gaffe sebagai setiap frasa dari seorang politisi yang 
mengungkapkan ketidaktahuan, kecerobohan, hingga ketidakpekaan.

  
Padahal, secara normatif ungkapan itu menyimpang dari pakem umum yang 
seharusnya dapat secara bijaksana dilakukan politisi dalam bertutur kata. 
Presiden ke-44 AS menyebut kekeliruan itu membuat seorang politisi menjadi 
sangat rentan terhadap serangan.

Political gaffe kiranya dapat membingkai pernyataan amplop kiai Suharso. 
Dirinya seolah menaburkan garam di atas luka mengingat dirinya bahkan sudah 
rentan setelah sederet desakan mundur sebelumnya, baik dari kursi Ketum PPP 
maupun Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Akan tetapi, ketidakpekaan Suharso agaknya belum tentu bahwa dia keliru dalam 
polemik amplop kiai. Ini tercermin dari klarifikasi Suharso, yang meskipun 
telah meminta maaf, dirinya menilai apa yang disampaikannya dapat 
dipertanggungjawabkan.

Jika dimaknai, respons dingin Suharso selaras dengan cerminan konsep kebenaran 
yang disebut oleh filsuf politik kelahiran Jerman, Hannah Arendt dalam Truth 
and Politics.

Amplop kiai yang dikemukakan Suharso tampak cukup serius karena diiringi dengan 
sebuah sumpah.

“Ini demi Allah dan Rasul-Nya terjadi,” ungkap Suharso saat menceritakan 
“amplop kiai”.

Menurut Arendt, politik dan kebenaran tidak berjalan dalam koridor yang sama. 
Arendt melihat politisi justru harus memiliki kelihaian untuk berbohong. 
Menurutnya, politik dan kebenaran memiliki hubungan yang tidak begitu baik.

Pada praktiknya, apabila politisi menyampaikan kebenaran, besar kemungkinan ini 
merugikan kekuasaan atau dominasi sosio-politik yang berlaku. Konteks ini 
sangat terlihat dalam kasus Suharso.

Meskipun pernyataannya bertolak dari pengalaman empiris, dimensi sosio-politik 
membuat pernyataan itu menjadi tidak dapat dibenarkan.

Lalu, apa konsekuensi yang mungkin akan diterima Suharso?

 
Suharso di Ujung Tanduk?
Tekanan politik yang saat ini dialami Suharso boleh jadi adalah terkait dengan 
karma. Kendatipun sukar dicerna secara logis, karma dalam politik menjadi fokus 
John Hood dalam publikasinya yang berjudul Karma: It’s Real, Even In Politics.

Hood percaya bahwa tindak-tanduk minor aktor politik untuk mendapatkan 
kepentingannya cepat atau lambat akan terbalaskan dengan hal minor pula.

Dalam konteks Suharso, terdapat dugaan bahwa dirinya merupakan sosok yang 
terlibat dalam dua kali kudeta kepemimpinan PPP.
Pertama, ia diduga menyokong Muhammad Romahurmuziy (Rommy) untuk menumbangkan 
Suryadharma Ali dan memenangkan intrik dengan Djan Faridz pada kurun 2014 
hingga 2016 silam. Kedua, saat dirinya sendiri berhasil naik ke kursi 
kepemimpinan PPP setelah menyingkirkan Rommy pada 2019.

PPP sendiri menjadi partai politik (parpol) warisan Orde Baru (Orba) yang 
justru tampak ringkih setelah Reformasi, berbeda dengan PDIP maupun Golkar.

Ali Pasha dalam Membaca Halaman Terakhir Buku PPP mengatakan tradisi 
kebersamaan yang menjadi akar PPP runtuh sejak Muktamar Ancol pada tahun 2007. 
Mekanisme pemilihan pimpinan secara formatur berubah menjadi pemilihan langsung.

Akibatnya, poros ulama kubu Hamzah Haz yang menjadi kekuatan inti tidak 
terakomodir dan partai terpecah menjadi faksi-faksi hingga saat ini.

Maka dari itu, blunder amplop kiai menjadi momentum emas bagi faksi yang tak 
pro-Suharso. Itu kemudian diperkuat dengan sederet tuntutan-tuntutan internal 
untuk mundur sebelumnya.

Pihak di seberang Suharso agaknya mempraktikkan salah satu esai klasik 
Tiongkok, yaitu Tiga Puluh Enam Strategi, yang digunakan untuk menggambarkan 
serangkaian siasat yang digunakan dalam politik, perang, dan interaksi sipil.

Dalam chapter Dí Zhàn Jì atau Strategi Menghadapi Musuh, taktik Shùn shǒu qiān 
yáng (mengambil kesempatan untuk mencuri seekor kambing) menjelaskan sikap 
fleksibilitas untuk memanfaatkan sekecil apapun momentum keterpurukan musuh 
untuk mengalahkannya.

Secara kasat mata, blunder “amplop kiai” tampak menjadi variabel dan momentum 
ideal kembalinya kepemimpinan PPP oleh para ulama. Tri Joko Waluyo dan 
Jamaluddin MD. Jahi dalam PPP: From Islamic Party to Open Party menyiratkan 
bahwa kekuatan PPP justru ada di kelompok Islam yang ingin moderat dan 
konservatif di saat bersamaan.

Selama ini, terdapat sosok-sosok ulama dengan karakteristik tersebut dalam 
jajaran elite PPP, terutama mereka yang menjadi perpanjangan tangan Hamzah Haz.

Artinya, Suharso dapat dikatakan tengah berhadapan dengan kekuatan asli yang 
menjadi nyawa PPP pasca Reformasi yang bisa saja menginginkan partai kembali ke 
hakikatnya sebagai partai bernafas Islam yang fleksibel.

Blunder “amplop kiai”, desakan mundur, dan prediksi bahwa PPP tak akan lolos 
Parlemen pada Pemilu 2024 kiranya akan semakin memperbesar tekanan politik yang 
destruktif bagi Suharso dalam beberapa waktu ke depan.

Lalu, akankah Suharso dapat bertahan dari tekanan itu? Menarik untuk ditunggu 
kelanjutannya. (J61)


-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/A1161E90EA914200A566CFEA26E58EC9%40A10Live.

Reply via email to