Akademisi: Waspadai konflik SARA dan politik identitas jelang pemilu
 Selasa, 13 September 2022 07:09 WIB
 
Akademisi dari Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta Dr. H. Amir Mahmud 
M.Ag. (ANTARA/HO-BNPT)

Jakarta (ANTARA) - Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta Dr. H. Amir 
Mahmud M.Ag., mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai kelompok radikal yang 
memanfaatkan momentum menjelang Pemilu 2024 untuk menghancurkan persatuan 
bangsa dengan memunculkan konflik suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA 
dan politik identitas di tengah masyarakat.

"Sekarang ini hal seperti SARA itu kembali dimunculkan oleh kelompok-kelompok 
itu, jadi sudah ada potensi itu dan tokoh-tokohnya sudah ada yang muncul 
meskipun yang lain masih merayap," ujar Amir Mahmud dalam keterangannya dari 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut ia, menjelang pesta pemilu, bibit-bibit seperti konflik SARA dan 
politik identitas sudah mulai dimainkan kembali guna menggoyahkan stabilitas 
bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Dosen Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam UNU ini 
mengatakan konflik sekecil apa pun bisa menjadi peluang dan dipandang sebagai 
potensi oleh kelompok radikalis untuk kembali mempromosikan sistem kekhilafahan 
menurut versi mereka dan menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Mereka itu selalu mencari kesempatan atau ruang yang bisa memperoleh atau 
meraih yang mana di situ nantinya akan bisa terwujud suatu konflik. Tentunya 
saat ini gerakan untuk mengganti (bentuk negara) dengan sistem kekhilafahan ini 
akan selalu digaungkan," kata Direktur Amir Mahmud Center yang bergerak dalam 
bidang kajian Kontra-Narasi dan Ideologi dari paham radikal terorisme ini.

Untuk itu, ia menilai pentingnya peran bersama guna mewujudkan daya tangkal 
masyarakat dari provokasi isu dan aksi yang menimbulkan konflik perpecahan, 
demi menjaga stabilitas, toleransi dan harmoni dalam lingkungan berbangsa 
bernegara dengan cara menanamkan nilai moderasi beragama dan wawasan kebangsaan.

"Seperti selama ini BNPT sebagai lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan 
berbagai unsur masyarakat dalam membuat narasi, itu saya pikir harus sudah 
lebih mengarah kepada pelatihan-pelatihan kepada para stakeholder terkait, lalu 
untuk segera disosialisasikan," tuturnya.

Amir Mahmud mengharapkan pelatihan BNPT ini tidak sekadar pada pertemuan atau 
sosialisasi, tetapi juga dimunculkan (diterapkan) di tengah kehidupan 
masyarakat sehingga bisa diharapkan membawa hasil yang riil dan benar-benar 
efektif mengantisipasi semua gerakan kelompok radikal.

"Terutama kalau kita kaji pada hari ini. Misalkan, peranan dosen dari 
pendidikan agama atau universitas yang berkaitan dengan keagamaan dengan 
masalah moderasi beragama.Tentunya hal ini adalah untuk mengendurkan 
upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok radikal itu semua di lingkungan 
masyarakat," katanya.

Amir Mahmud juga berpesan kepada semua pihak, khususnya para tokoh dan 
organisasi masyarakat yang moderat, untuk senantiasa berusaha merangkul umat 
agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta pemahaman agama yang 
moderat sehingga dapat terhindar dari segala bentuk konflik dan provokasi yang 
mengarah kepada radikalisme.

"Ini bukan persoalan salah satu agama, tapi juga di seluruh agama. Itu juga 
merupakan suatu potensi tentang perkara radikal itu. Jangan sampai kita 
disibukkan dengan suatu urusan perpecahan yang tidak pernah berhenti. Oleh 
karena itulah, kita harus pahami pemahaman kebersamaan ini," katanya. 
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Didik Kusbiantoro

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/68C9EAB7737C42E4A2451278628C2964%40A10Live.

Reply via email to