https://metro.tempo.co/read/news/2016/09/21/083806028/sandyawan-anggap-surat-penertiban-bukit-duri-ilegal
 
https://metro.tempo.co/read/news/2016/09/21/083806028/sandyawan-anggap-surat-penertiban-bukit-duri-ilegal

  
 Sandyawan Anggap Surat Penertiban Bukit Duri Ilegal   RABU, 21 SEPTEMBER 2016 
| 10:42 WIB
 

 Petugas dari Pemkot Jakarta Selatan memberikan surat peringatan ketiga (SP3) 
kepada warga yang pemukimannya terkena dampak proyek normalisasi Sungai 
Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, 20 September 2016. TEMPO/Subekti

 
 TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat 
pernyataan ketiga untuk warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Direktur Ciliwung 
Merdeka, Sandyawan Sumardi, mengatakan surat tersebut ditolak warga Bukit Duri.

"Surat itu sudah keluar, tapi kami tidak menerima, karena kami menolak," kata 
pria yang akrab dipanggil Romo Sandy itu di Jakarta, Rabu, 21 September 2016.

Baca:
Ahok Abaikan Komnas HAM, Tetap Gusur Bukit Duri  
https://metro.tempo.co/read/news/2016/09/09/083803004/ahok-abaikan-komnas-ham-tetap-gusur-bukit-duri
Kasus Bukit Duri, Hakim Imbau Pemda DKI Tak Main Kekuasaan 
https://metro.tempo.co/read/news/2016/09/06/083802046/kasus-bukit-duri-hakim-imbau-pemda-dki-tak-main-kekuasaan
 
Sandiaga ke Rumah Susun, Ahok Akan Tetap Gusur Bukit Duri  
https://metro.tempo.co/read/news/2016/09/06/083802046/kasus-bukit-duri-hakim-imbau-pemda-dki-tak-main-kekuasaan

Sandyawan mengatakan, dalam pertemuan warga di Masjid Bukit Duri, Selasa, 20 
September 2016, warga bertekad untuk melawan. Ia pun merencanakan perlawanan. 
"Warga akan tetap melawan meskipun berbeda dengan perlawanan warga Kampung 
Pulo. Mungkin kami melawan dengan lebih berkebudayaan," kata dia. Sebab, jumlah 
warga Bukit Duri lebih sedikit ketimbang warga Kampung Pulo.

Selain itu, Sandyawan mengatakan pengiriman SP3 adalah ilegal. Sebab, gugatan 
warga Bukit Duri masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang 
terakhir terhenti karena kuasa hukum memerlukan pertimbangan dari Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. 

Sandyawan juga mengatakan saat ini masih dalam tahap pengajuan gugatan di 
Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan ini berkaitan dengan kewenangan 
Pemerintah DKI Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Sidang tersebut, 
kata dia, masih belum selesai. "Surat itu muncul saat persidangan belum 
selesai," kata dia.

Relokasi warga Bukit Duri terus berlangsung. Terakhir, pada Ahad, 21 Agustus 
2016, sebanyak 60 keluarga direncanakan akan direlokasi ke kompleks rumah susun 
sederhana sewa yang berada di Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.

Relokasi warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, disebabkan oleh lokasi 
permukiman mereka yang berada tepat di pinggir Sungai Ciliwung. Permukiman 
mereka memang kerap disambangi banjir jika hujan deras. Rencananya, kawasan 
Bukit Duri, yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung, akan ditertibkan 
untuk pembangunan tanggul.

ARKHELAUS W.
 

 

Kirim email ke