http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/lKY10BJK-paket-kebijakan-ekonomi-dinilai-gagal http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/lKY10BJK-paket-kebijakan-ekonomi-dinilai-gagal
Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Gagal Husen Miftahudin • Kamis, 22 Sep 2016 16:57 WIB paket kebijakan ekonomi http://ekonomi.metrotvnews.com/topic/6085 Ekonomi http://ekonomi.metrotvnews.com/ Makro http://ekonomi.metrotvnews.com/makro TWITTER https://twitter.com/intent/tweet?text=Paket%20Kebijakan%20Ekonomi%20Dinilai%20Gagal%20http://metrotvn.ws/lKY10BJK FACEBOOK https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fekonomi.metrotvnews.com%2Fmakro%2FlKY10BJK-paket-kebijakan-ekonomi-dinilai-gagal GOOGLE+ https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fekonomi.metrotvnews.com%2Fmakro%2FlKY10BJK-paket-kebijakan-ekonomi-dinilai-gagal Ekonom Indef, Enny Sri Hartati. (FOTO: MI/Arya Manggala) Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sayangnya sederet paket tersebut secara realita dianggap tak membuahkan hasil menggembirakan, bahkan dinilai gagal. Direktur Ekesekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengakui, paket-paket awal yang telah dikeluarkan, hingga saat ini belum terasa dampaknya. Salah satu yang menjadi bukti adalah tingginya harga gas untuk industri. Kata dia, dalam paket kebijakan ekonomi jilid III, pemerintah menekan harga bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan gas. Salah satu aturannya adalah menekan harga gas hingga sebesar USD6 per juta British thermal unit (MMBTU). "Masalah harga gas ini pemerintah sudah meresponnya dengan mengeluarkan paket ekonomi jilid III dan sudah tertulis harga gas untuk industri USD6 per MMBTU. Itu kan sebenarnya sudah clear, kurang clear apa coba," ketus Enny dalam FGD Forum Wartawan Industri (Forwin) di kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2016). Enny menyayangkan langkah kementerian dan lembaga yang tidak mampu melakukan gerak cepat untuk mengimplementasi paket kebijakan tersebut. Alhasil harga gas justru menekan beban biaya industri sehingga sulit untuk meningkatkan daya saing. "Jadi pemerintah memutuskan di paket ketiga itu otomatis pemerintah sudah mengetahui urgensi harga gas itu harus turun. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan harga gas itu tidak turun dan tidak mampu dieksekusi?" tuturnya. Menurutnya, ada banyak persoalan sehingga membuat harga gas untuk industri tak mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. "Persoalannya menurut kami semuanya bermasalah. Di sisi hulu produksinya sangat tidak kompetitif, karena di hulunya saja sudah sama dengan harga di end user negara-negara tetangga," pungkas Enny. Sebagai informasi, salah satu isi dalam paket kebijakan ekonomi jilid III, pemerintah berupaya untuk menurunkan harga gas. Untuk pabrik dari lapangan gas baru dengan kontrak USD6 hingga USD8 per MMBTU mendapat pengurangan harga 0 hingga USD1 per MMBTU. Sementara untuk pabrik dari lapangan gas baru dengan kontrak di atas USD8 per MMBTU, harga gas turun USD1 hingga USD2 per MMBTU. Hal ini untuk program hilirisasi dan mendukung industri padat karya seperti industri pupuk dan petrokimia. Penurunan harga gas untuk industri tersebut mulai efektif berlaku 1 Januari 2016. (AHL)
