Jangan begitu melihatnya. Ketika kita hanya melihat dari salah atau benarnya 
seseorang dalam kaitan pekerjaan, kita akan terperangkap dengan sendirinya. 
Mungkin istilahnya: kebencian, tidak bijaksana dll.

Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang praktis apalagi politik, mungkin 
yang terlihat akan lain.

 

Semua manusia itu bersalah dan berdosa!

 

Peristiwa pembunuhan massal 1965 itu masalah besar buat NKRI dan akan terus 
bergulir wacananya. Sampai dimana wacana ini akan berhenti, saya yakin tidak 
akan pernah stop dalam artin sebenarnya. Ini suatu masalah dan masalah itu 
tidak akan selesai pada satu titik karena masalah itu bukan 1 atau 2 dimensi 
saja. Apakah dengan rekonsiliasi akan menyelesaikan masalah 1965 ini? Jawaban 
saya: tidak! Masalah pembunuhan bangsa yahudi oleh Hittler itu sampai sekarang 
belum selesai.

 

Bagusnya peristiwa pembunuhan massal 1965 ini kan sekarang sudah jauh lebih 
terbuka daripada dijaman Orba masih berkuasa dimana para penentang2nya seperti 
Ben Anderson, Kahin dll sampai dibredel masuk ke Indonesia. Orang2 inilah yang 
tidak pernah putus asa menentang kebiadaban itu dan melahirkan karya dan murid2 
yang belajar terus sampai sekarang. Humanisme sejati tidak akan pudar. Tidak 
akan bisa!

 

Salam

Nesare

 

 

From: [email protected] [mailto:[email protected]] 
Sent: Saturday, October 1, 2016 5:42 AM
To: Yoseph T Taher <[email protected]>; [email protected]
Subject: Re: [GELORA45] Trs: [wahana-news] Wiranto: Langkah Pemerintah pada 
Tahun 1965 Sebagai Upaya Penyelamatan Negara

 

  

Yang salah kan pemerintah Jokowi, mengapa dia (Wiuranto) diangkat menjadi 
Menteri. Jokowi kann sudah tahu bahwa Wiranto itu adalah Jendral Orba yang 
menyembelih jutaan Rakyat tak berdosa. Kalau bener2 Pemerintah yang menamakan 
dirinya pemerin-tah "Trisakti" menteri2nya seharusnya orang2 pembela Rakyat, 
dan bekerja mengabdi kepentingan rakyat, bukan begudal2nya Orba. 

"Yoseph T Taher [email protected] <mailto:[email protected]>  [GELORA45]" 
<[email protected] <mailto:[email protected]> > hat am 1. Oktober 
2016 um 09:19 geschrieben:

TAHUN 2008 Wiranto, mengatakan bahwa "kejahatan HAM berat itu seperti
di Rwanda, Kamboja dan Nazi Jerman" tanpa menyinggung  Genosida yang terjadi di 
Indonesia (myRMnews 24/4/08). SEKARANG, Wiranto berkata "Langkah Pemerintah 
Tahun 1965 sebagai Upaya Penyelamat Negara". Bagaimana sih pikiran Jenderal 
ini? Kalau Upaya "Meyelamatkan Negara" mestinya ya membela Soekarno, Presiden 
yang sah, dan bukannya membela si Pembangkang Sapta Marga dan Sumpah Prajurit 
Soeharto. Maklum sajalah, Wiranto kan bekas begundal/ajudannya Soeharto. Tidak 
heran kalau dia berkata begitu! Satu bukti begundal Orba masih duduk di 
Pemerintahan!



------ Original Message ------
From: "Chalik Hamid [email protected] <mailto:[email protected]>  
[GELORA45]" <[email protected] <mailto:[email protected]> >
To: "Yahoo! Inc." <[email protected] 
<mailto:[email protected]> >; "Jaringan Kerja Indonesia" 
<[email protected] 
<mailto:[email protected]> >; "Gelora 45" 
<[email protected] <mailto:[email protected]> >; "Sastra 
Pembebasan" <[email protected] 
<mailto:[email protected]> >; "Yahoo! Inc." 
<[email protected] <mailto:[email protected]> >; 
"DISKUSI FORUM HLD" <[email protected] 
<mailto:[email protected]> >
Sent: Saturday, 1 Oct, 2016 At 2:50 PM
Subject: [GELORA45] Trs: [wahana-news] Wiranto: Langkah Pemerintah pada Tahun 
1965 Sebagai Upaya Penyelamatan Negara

   

 

     

                   

 

 

 

 

Pada Sabtu, 1 Oktober 2016 6:34, "'Tsasando' [email protected] 
<mailto:[email protected]>  [wahana-news]" <[email protected] 
<mailto:[email protected]> > menulis:



 

   

 

     

                   

     

 

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/01/10335911/wiranto.langkah.pemerintah.pada.tahun.1965.sebagai.upaya.penyelamatan.negara

 

 

 

Wiranto: Langkah Pemerintah pada Tahun 1965 Sebagai Upaya Penyelamatan Negara

 

Sabtu, 1 Oktober 2016 | 10:33 WIB

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com

 

 – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan,  
<http://nasional.kompas.com/tag/Wiranto> Wiranto mengatakan, pemerintah telah 
melakukan sejumlah pendekatan untuk menyelesaikan persoalan HAM berat atas 
peristiwa Gerakan 30 September 1965.

 

Namun, pemerintah memutuskan akan menggunakan pendekatan non-yudisial untuk 
menyelesaikan peristiwa tersebut.

 

 <http://nasional.kompas.com/tag/Wiranto> Wiranto menjelaskan, dari pendekatan 
yudisial didapati bahwa peristiwa tersebut termasuk ke kategori the principles 
clear and present danger. Artinya, negara saat itu dapat dinyatakan dalam 
keadaan bahaya, sehingga segala tindakan terkait keamanan nasional (national 
security) merupakan tindakan penyelamatan.

 

“Dari peristiwa tersebut juga dapat berlaku adigium ‘Abnormaal recht voor 
abnormaale tijden’, tindakan darurat untuk kondisi darurat yang dapat 
dibenarkan secara hukum dan tidak dapat dinilai dengan karakter hukum masa 
sekarang,” kata  <http://nasional.kompas.com/tag/Wiranto> Wiranto saat 
menyampaikan keterangan seusai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian  
<http://nasional.kompas.com/tag/Pancasila> Pancasila di Monumen  
<http://nasional.kompas.com/tag/Pancasila> Pancasila Sakti, Lubang Buaya, 
Jakarta Timur, Sabtu (1/10/2016).

 

Ia menambahkan, konsultasi dan konsolidasi untuk membedah kasus yang dilakukan 
penyelidik Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan Agung, rupanya menemui hambatan. 
Salah satunya, yaitu sulitnya pemenuhan alat bukti yang cukup.

 

“Terdapat (pula) kesulitan untuk terpenuhinya standar pembuktian sebagaimana 
dimaksud dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dengan demikian 
untuk menyelesaikannya diarahkan melalui cara-cara non-yudisial,” ujarnya.

 

Lebih jauh, ia mengatakan, penyelesaian kasus 1965 dengan pendekatan 
non-yudisial akan mengedepankan sejumlah hal, yaitu tidak ada lagi nuansa 
saling menyalahkan dan tidak ada lagi penyulutan kebencian.

 

Selain itu, sikap dan keputusan pemerintah dibenarkan oleh hukum dan dalam 
pelaksanaanya tidak akan menimbulkan ekses negatif yang berkepanjangan.

 

“Keempat, tergambar kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan tragedi tersebut 
dengan sungguh-sungguh; dan kelima pemerintah mengajak untuk menjadikan 
peristiwa tersebut sebagai pembelajaran bagi bangsa Indonesia agar di masa kini 
dan masa depa peristiwa itu tidak terulang lagi,” kata ketua umum Partai  
<http://nasional.kompas.com/tag/Hanura> Hanura itu.

 


 

Penulis

   

 

: Dani Prabowo

   


 

Editor

   

 

: Farid Assif

   

 

 

 

         

               

 

 

 

 

 

 

     

               

 

               



Kirim email ke