Pada Sabtu, 1 Oktober 2016 11:37, Mohammad Kasim <[email protected]>
menulis:
- BeritaSatu
- BeritaSatu TV
- Suara Pembaruan
- Investor Daily
- Jakarta Globe
-
-
-
-
Selamat datang Tamu | Sabtu, 1 Oktober 2016Pencarian Arsip
- HOME
- POLITIK & HUKUM
- METROPOLITAN
- NASIONAL
- EKONOMI & BISNIS
- INTERNASIONAL
- OLAHRAGA
- HIBURAN
- KIPRAH
- GAYA HIDUP
- INOVASI
Harian Umum Sore. Redaksi: (021) 29957500. Sirkulasi:(021) 29957555 ext 6052.
Iklan: (021) 71688268. Rp 4.000. Langganan Rp 75.000
- KLASIFIKASI
- GALERI FOTO |
- E-PAPER |
Asvi Warman : Banyak Buku Sejarah Menyesatkan
Sabtu, 1 Oktober 2016 | 8:56Ilustrasi buku sejarah [google]
Berita Terkait
- 51 Tahun Tragedi 1965, Kaum Eksil Hanya Butuh Permintaan Maaf
- Presiden Undang Prajurit Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi Ke Istana
- Seskab: Presiden Tak Pernah Bahas Permintaan Maaf PKI
- Muhammadiyah Klarifikasi Soal Minta Maaf Presiden Terhadap PKI
- Kebencian pada Keturunan PKI Belum Hilang, Negara Harus Minta Maaf
[JAKARTA] Peneliti LIPI sekaligus ahli sejarah Asvi Warman Adam menilai banyak
buku yang diterbitkan belakangan bukan untuk meluruskan justru menyesatkan
sejarah. Khususnya yang berkaitan dengan peristiwa 1965. Hal ini membuat upaya
pengungkapan serta penyelesaian tragedi berdarah yang memakan banyak korban
tidak pernah selesai.Asvi mengungkapkan hal itu dalam diskusi publik bertema
"Gerakan 30 September Hari Ini : Rekonsiliasi dan Sejarah Masa Depan Indonesia"
yang diadakan di Kantor Para Syndicate di Jakarta, Jumat (30/9).Turut hadir
sebagai pembicara dalam acara itu putri Bung Karno sekaligus Ketum PNI
Marhaenisme Sukmawati Soekarnoputri dan pengamat pertahanan Kusnanto
Anggoro.Menurut Asvi, buku-buku yang bertema kekerasan banyak diterbitkan untuk
mengambinghitamkan golongan komunis sebagai pelaku utamanya. Dia menyebut buku
karya Taufiq Ismail berjudul "Ayat-ayat yang Disembelih" sebagai contohnya.Buku
tersebut mengungkap tragedi berdarah yang terjadi di tiga daerah yakni Brebes,
Tegal, dan Pemalang dalam revolusi sosial setelah 1945 dengan tokoh utamanya
Kutil yang nama aslinya Sakhyani lantas digolongkan sebagai PKI. Padahal
disertasi Anton Lucas menyebut Kutil merupakan preman yang memiliki padepokan
namun sulit menggolongkannya sebagai preman ataupun kyai."Dalam buku "Ayat-ayat
yang Disembelih" Kutil ini digolongkan sebagai PKI. Padahal tidak ada
hubungannya. Dalam revolusi sosial golongan kanan maupun PKI melakukan apa
saja. Mereka tertekan secara ekonomi sewaktu zaman Belanda dan Jepang sehingga
timbul anarkisme lantas muncul orang-orang seperti Robin Hood seperti Kutil,"
kata Asvi.Asvi mengatakan, hanya dua solusi yang dapat dilakukan untuk
menyelesaikan tragedi 1965 agar tidak menjadi beban sejarah terus-menerus.
Solusi itu adalah melalui langkah yudisial dengan mendirikan pengadilan HAM ad
hoc atau dengan langkah rekonsiliasi dengan cara mengungkapkan kebenaran
melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.Fakta yang disajikan harus apa
adanya, tidak direkayasa dan dilebih-lebihkan. Kalaupun memulainya dengan
mencari referensi buku haruslah buku-buku yang memiliki sumber
terpercaya."Banyak buku yang tidak meluruskan sejarah tetapi membuat
semrawut," ujar Asvi.Asvi juga membantah dalil yang menyebut jika komunisme
yang berkuasa pada 1965 korban yang jatuh bakal lebih besar. Sebab dalil
tersebut adalah pengandaian yang bisa benar bisa juga salah. Terlebih
kenyataannya pada 1965 banyak korban jatuh dari kalangan komunis dan
Soekarnois.Tak lama peristiwa 1965 terjadi, lanjut Asvi, Bung Karno membentuk
Fact Finding Comission yang mengungkap terdapat 78000 korban. Versi Kopkamtib
terdapat 1 juta korban. Sedangkan Versi Sarwo Edhie lebih besar lagi yakni 3
juta korban."Pembantaian 1965 itu pembunuhan massal," kata Asvi.Dikatakan,
terdapat lima unsur dalam kasus 1965 yang perlu diperhatikan. Pertama
pembunuhan enam jenderal yang telah selesai secara hukum. Kedua pembunuhan
massal 1965 yang berkasnya dari Komnasham telah diserahkan ke Kejaksaan.
Ketiga, penghilangan kewarganegaraan ribuan orang, keempat pembuangan paksa ke
Pulau Buru, dan kelima stigma diskriminasi komunis terhadap korban dan
keluarga. Unsur kedua hingga kelima belum dapat diselesaikan hingga kini."Maka
semuanya harus dibuka agar stigma ini bisa dihilangkan," ungkapnya. [E-11]
Delen
Kirim Komentar Anda
Pasang iklan disini via B1 Ads
- TERPOPULER
- TERKOMENTARI
NHK World Mulai Promosi di JakartaJabatan Sekretaris MA Sepi PeminatKonsumsi
Sabu, Dalang Kondang Ini DitangkapTabrakan Maut di Ngawi, 3 Tewas, 4
TerlukaDibangun, Apartemen Berkonsep Bebas Narkoba Pertama di JatengKetua MA:
Otomatis Terkucilkan, Untuk Apa Sanksi Sosial Koruptor?Istri Irman Gusman Tak
Penuhi Panggilan KPKKasus Dimas Kanjeng, Polda Jatim Limpahkan BAP 4 Tersangka
PembunuhJuara Umum, Wapres Ucapkan Selamat pada Kontingen PON JabarPersipura
Lepas Greg NwokoloCopyright ©2016 Suara Pembaruan, All Rights ReservedTentang
Kami | Privasi | Peta SitusBerita Satu Plaza 11th Floor, Suite 1102 | Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950 | Indonesia
Telepon: +62 21 2995 7500 | Fax: +62 21 5277975
- BeritaSatuBeritaSatu Media Holdings
FREE - on App Store & Google Play
DOWNLOAD
-
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"forumdiskusi" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email
to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at https://groups.google.com/group/diskusiforum.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
