Ungkapan "Tentara itu adalah Negara dalam Negara" bukanlah mitos atau omong kosong dan juga bukan dusta, tapi kehidapan dan kekuasan nyata kenegaraan di negeri kita.
Am Wed, 5 Oct 2016 15:16:14 +0200 schrieb "'Sunny' [email protected] [nasional-list]" <[email protected]>: > res : Tentu saja tentra tak pernah salah, maka oleh sebab itu tidak > ada yang ditangkap KPK atau instansi pengadilan untuk dihukum dan > dihukum karena bersalah. Dengan lain kata mereka suci bersih dan oleh > sebab itu para perwiranya teristimewa di kalangan angkatan darat, > mereka diberkati Allah dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, Bisakah > Anda juga suci bersih dari kesalahan dan dengan itu Anda dapat > diberkati Allah dengan kekayaan berlimpah-limpah seperti mereka? Amin! > > https://tirto.id/tentara-tak-pernah-salah-bRcK > > > Tentara Tak Pernah Salah > Kolumnis: Zen RS > 05 Oktober, 2016 dibaca normal 6:30 menit > Siapa bilang dwi fungsi TNI sudah dicabut? TNI sampai sekarang masih > mempraktikkan dwi fungsi TNI: (1) sebagai tentara dan (2) sebagai > oknum. > > Nyaris tidak pernah TNI mengakui perilaku buruk anggotanya sebagai > kesalahan institusional. Tiap ada anggota TNI melakukan kesalahan, > bahkan kejahatan, selalu "oknum" yang dijadikan kambing hitam. Dari > penculikan para aktivis di pengujung kekuasaan Orde Baru, kekerasan > yang dilakukan tentara terhadap masyarakat sipil (dari para petani, > aktivis, wartawan hingga suporter Gresik United), sampai pembantaian > tahanan di Cebongan--semuanya dilokalisir tidak ada kaitannya dengan > institusi – pendeknya: oknum. > > Yang lebih memprihatinkan lagi, oknum yang sudah dinyatakan bersalah > pun masih punya kemungkinan berkarir dan menjabat setinggi-tingginya. > Ada sejumlah kejahatan yang dilakukan tentara, dan kemudian dihukum > oleh pengadilan militer, artinya terbukti bersalah, bahkan dipecat, > tapi itu semua tidak membuat karir terpidana menjadi berhenti. > > Dari 11 anggota Tim Mawar Kopassus yang melakukan penculikan kepada > para aktivis di pengujung Orde Baru, dan divonis bersalah dalam > mahkamah militer 1999, empat di antaranya bahkan promosi sebagai > jenderal. Dari empat orang itu, tiga di antaranya bahkan divonis > dipecat. Bahkan Hartomo, seorang yang kini berpangkat mayor jenderal, > yang dipecat dari militer oleh pengadilan militer Surabaya karena > membunuh Theys Hiyo Eluay, aktivis Papua, diangkat sebagai Kepala > Badan Intelijen Strategis (BAIS). > > Salah satu yang membuat "keajaiban" itu bisa terjadi adalah > tertutupnya proses pengadilan militer. Pengadilan militer menjadi > sanctuary yang membuat banyak tindakan kriminal oleh tentara sulit > diadili dengan standar-standar yang dialami rakyat sipil ketika > diseret ke pengadilan. > > Dalam kasus kejahatan HAM yang dilakukan Tim Mawar, mereka yang > dipecat dari militer kemudian mengajukan banding sehingga pemecatan > belum bisa dieksekusi. Koordinator Kontras Usman Hamid, pada Mei > 2007, pernah menyesalkan ketertutupan proses pengadilan di tingkat > banding. Hasil putusannya, berikut amar dan argumentasinya, sulit > diakses publik. Sehingga tidak heran jika publik terkejut ketika > seorang tentara yang sebelumnya terbukti melakukan kejahatan malah > mendapatkan promosi sebagai jenderal beberapa tahun kemudian. > > Situasi menjadi pelik karena masyarakat sipil (dari pemimpinnya > sampai warganya) justru sering kali mendiamkan, mengafirmasi bahkan > mengundang tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan militer. Dari > Ridwan Kamil yang hanya menganggap pembubaran perpustakaan jalanan > yang dilakukan Kodam Siliwangi dengan sewenang-wenang semata hanya > "miskomunikasi", atau Ahok yang malah menggunakan tentara untuk > melakukan penggusuran, hingga tidak sedikit warga Yogya yang > berkampanye memberikan dukungan pada tentara yang dengan keji > melakukan pembantaian terhadap tahanan di Cebongan. > > Penetrasi militer ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, yang > bentuk paling intensnya terjadi pada masa Orde Baru, memang begitu > mengakar dan menancap sangat dalam. Tentara diidealisasikan atau > mengidealisasikan dirinya sebagai representasi paripurna dari > nasionalisme. Bahwa tidak ada yang lebih setia kepada Indonesia > selain tentara. Bahwa tidak ada yang lebih tanpa pamrih membela tanah > air selain tentara. Bahwa pemimpin sipil (terbukti) sering tidak > becus, kerap di/meragukan kesetiaannya, egois, lebih senang cekcok, > dan lebih mengutamakan kepentingan politik sesaat. > > Fragmen ketika pemimpin sipil republik (Sukarno-Hatta, dkk) menolak > bergerilya saat Belanda melakukan Agresi Militer II, sedangkan > Soedirman yang sakit-sakitan berani angkat senjata, sering dirujuk > sebagai bukti kepengecutan pemimpin sipil. Sedangkan praktik > demokrasi parlementer (1950-1959), yang ditandai jatuh bangunnya > kabinet karena kontestasi partai-partai yang sengit, kerap > dipropagandakan sebagai bukti sahih betapa sipil mabuk kekuasaan, > senang berselisih, dan sibuk mementingkan kepentingan kelompok. > > Pada masa kekuasaan Orde Baru, yang pada praktiknya adalah kekuasaan > militer(istik), persisnya lagi Angkatan Darat, imaji tentang > dahsyatnya pengorbanan dan kesetiaan tentara direproduksi secara > masif melalui berbagai metode. Film-film perjuangan bersenjata > diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, tidak sepadan (jika bisa > dibilang tidak ada) dengan film-film perjuangan yang menggambarkan > keterjepitan yang dialami pemimpin sipil saat menghadapi situasi > politik yang centang-perenang, yang memaksa mereka untuk (tidak bisa > tidak) membuat sejumlah kompromi dalam berbagai bentuk perundingan. > Belum lagi jika bicara porsi tuturan tentang perjuangan bersenjata > dalam narasi perjuangan bangsa di buku-buku pelajaran. > > Bukan menihilkan pentingnya angkatan perang pada periode 1945-1949. > Tanpa angkatan perang, hampir bisa dipastikan republik ini akan jauh > lebih mudah dihancurleburkan kembali oleh Belanda. Akan tetapi > penting sekali memandang sejarah secara proporsional. > > Namun jangan sampai dilupakan bahwa tanpa pemimpin sipil maka tak > akan ada angkatan perang. Bahkan bisa dikatakan tanpa pemimpin sipil > boleh jadi republik ini tidak akan pernah ada. Indonesia adalah > gagasan yang pada awalnya dilahirkan dan diperjuangkan oleh > orang-orang sipil. Jika dilacak dari akhir abad-19 sampai > dibacakannya proklamasi, semenjak Kartini sampai Sukarni, gagasan > tentang Indonesia nyaris sepenuhnya dipikirkan, dirumuskan dan > diperjuangkan oleh para pemimpin sipil. > > Imaji tentang kepengecutan Sukarno-Hatta, dkk., karena menolak > gerilya sangat tak adil karena mengabaikan satu hal yang amat > penting: merekalah yang justru paling awal mempertaruhkan dan > mengorbankan banyak hal untuk memperjuangkan Indonesia saat > kolonialisme Belanda masih sangat gagahnya bertahta. > > Saat Nasution muda atau TB Simatupang muda masih asyik-masyuk > (belajar) menjadi serdadu Belanda (KNIL) yang tentu saja harus > mengabdi kepada Ratu Wilhelmina, orang seperti Sukarno, Hatta, Mas > Marco, dkk., sudah lebih dulu menghadapi berbagai risiko yang tak > alang kepalang saat memperjuangkan Indonesia di hadapan kekuasaan > Belanda. Mereka bukan hanya dipenjara, dibuang atau diasingkan, > sangat banyak dari mereka yang tumpas-kelor oleh pelor Belanda atau > tewas dalam pembuangan yang pahit di belantara Papua yang mematikan > oleh penyakit dan kesunyian. > > Ketika Soedirman muda atau Soeharto muda sedang khidmat berlatih di > bawah bendera PETA bentukan Jepang, orang seperti Amir Sjarifuddin, > Sjahrir atau Tan Malaka justru sibuk menggalang kekuatan massa-rakyat > di bawah tanah dengan mempertaruhkan batang lehernya. Orang seperti > Amir, Sjahrir dan Tan Malaka sibuk membangun simpul-simpul gerakan, > menyelinap di sela-sela intaian kempetai dan endusan mata-mata, > mengabaikan risiko yang tidak main-main. Saat aktivitas bawah tanah > Amir terendus Jepang, ia langsung ditangkap, diadili, dan dihukum > mati (yang eksekusinya berhasil ditunda berkat intervensi > Sukarno-Hatta). > > Kecuali Soepriyadi dan pasukannya di masa pendudukan Jepang, hampir > tidak ada usaha dari orang-orang yang kelak menjadi petinggi-petinggi > militer Indonesia itu untuk angkat senjata kepada Belanda. Nyaris > semuanya "anteng", belajar dan berdinas sebagai serdadu KNIL yang > baik. > > Memerdekakan Indonesia adalah gagasan yang awalnya tumbuh dari > kalangan sipil, dan sipil juga yang paling gigih bertungkus-lumus > mengusahakannya, dan mereka juga yang mencicipi pahitnya pemenjaraan, > pembuangan, pengasingan hingga kematian. Saya tidak menafikan > bibit-bibit nasionalisme yang berkecambah di dada para serdadu KNIL > bumiputera, tapi mesti jujur dikatakan bahwa inisiatif > ke-Indonesia-an memang dilahirkan oleh orang-orang sipil yang kelak > di kemudian hari diimajinasikan sebagai "pengecut" dan "hobi cekcok" > itu. > > Lagi pula, siapa bilang kontestasi yang berujung perselisihan dan > cekcok itu hanya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sipil? > > Dari usaha kudeta militer pada 17 Oktober 1952 (konflik Bambang > Soepeno-Nasution), peristiwa Malari (Soemitro-Moertopo), hingga > periode transisi 1998 (Wiranto-Prabowo), tentara Indonesia juga > tidak kasip dari konflik internal. Coba simak juga > peristiwa-peristiwa pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Dari > DI/TII, PRRI/PERMESTA, bahkan hingga peristiwa 1965: semuanya > melibatkan tokoh-tokoh militer. Dari Ibnu Hajar, Kahar Muzakkar, > Ventje Sumual, Alex Kawilarang, hingga Kolonel Oentoeng. > > Peristiwa 1965 juga tidak bisa dipisahkan dari konflik internal > tentara. Salah satu versi penjelasan peristiwa 1965, yaitu naskah > Cornel Paper, bahkan terang-terangan menyebutnya sebagai buah dari > konflik internal Angkatan Darat – wabil khusus Divisi Diponegoro. > Jangan lupa juga bagaimana peristiwa 1965 menjadi awal mula konflik > tidak seimbang antara AD dengan AL dan (terutama AU): ketika AU > dianaktirikan karena dianggap terlibat dalam peristiwa penculikan > para jenderal. Tafsir atau bukan, perspektif atau bukan, sudah > menjadi fakta sejarah yang tak bisa dibantah bahwa para pelaku > penculikan sesungguhnya tentara juga, persisnya bahkan dari Angkatan > Darat. > > Pledoi bahwa tentara (AD) disusupi anasir-anasir yang tidak > diinginkan, katakanlah komunis dalam peristiwa 1965, harus dimaknai > sebagai bianglala penafsiran sejarah yang terus berkontestasi. > Cukuplah dikatakan bahwa: tentara tidak benar-benar suci, bukannya > tidak punya noda dalam perkara cinta tanah air dan kesetiaan pada > tumpah darah. > > Tinggal versi mana yang mau dipakai? Perspektif mana yang hendak > digunakan? Jika menggunakan versi Pusat Sejarah TNI, ya tidak apa-apa > juga. Asal tidak memaksakan versi lain sebagai khianat, subversif, > atau (dikit-dikit dituduh) disusupi antek asing dan "aseng", > "kuminis" atau "wahyudi". Apalagi kalau memaksakannya sambil > membubarkan perpustakaan, menggebuki wartawan atau menghajar petani. > > Dan konflik-konflik internal itu merembet ke mana-mana. Yang pada > awalnya sebagai konflik internal kemudian merembet ke luar barak dan > tangsi. Dampaknya menjangkau hingga ke masyarakat sipil. Tidak > sedikit rakyat yang menjadi korban. Tidak sedikit yang mesti meregang > nyawa. Mau bagaimana lagi? Kalau konflik terjadi di antara > orang-orang yang memegang senjata, mana mungkin tidak ada muntahan > peluru? > > Kalau fakta-fakta itu dilokalisir sebagai oknum, maka proses > otokritik tidak akan pernah terjadi. Kalau ujung-ujungnya hanya oknum > yang dikambinghitamkan, maka percayalah: tidak ada institusi di > negara ini yang bobrok, semuanya beres dan baik-baik saja, semuanya > alim, macam nabi atau para wali. Mau institusi militer maupun sipil, > kalau masih saja melulu melokalisir persoalan sebagai kelakuan oknum, > ya akan sulit mengharapkan perkembangan. > > Pokok soal satu ini, bahwa tentara adalah satu-satunya contoh ideal > dalam urusan cinta tanah air, perlu terus menerus didiskusikan ulang. > Terutama karena belakangan kian menguat penggunaan militer ke dalam > persoalan-persoalan yang mestinya tidak lagi diselesaikan dengan > cara-cara usang warisan Simbah dari Godean. Dari konflik di Papua, > konflik agraria hingga penggusuran kaum miskin kota oleh gubernur > yang paling punya niat baik sekaligus idaman mesin pencari. > > Bahkan walikota yang dianggap paling gaul, paling kreatif, dan paling > gemar bercanda pun merasa perlu mengirim tentara ke sekolah-sekolah > sebagai pembina upacara untuk "mengajarkan karakter ksatria" dan > "membentengi anak-anak kita dari nilai-nilai negatif yang menyerang > nalar dan emosi". Padahal belum dua purnama militer di wilayah > kekuasaannya mengacak kemerdekaan dan kebebasan sipil dalam mengakses > pengetahuan dan bahan bacaan. Padahal belum sebulan tentara di > wilayah kekuasaannya menghajar dan menggebuk para atlit kontingen > provinsi lain di ajang PON 2016. > > Setelah bertempur menghadapi pasukan Belanda dalam kampanye Trikora, > tentara Indonesia sebenarnya tidak pernah lagi berperang dengan > kekuatan asing. Setelah kejatuhan Sukarno, tentara Indonesia bahkan > lebih sering memerangi anak bangsa sendiri. Dengan dalih memerangi > separatisme, tentara Indonesia terlibat dalam pembunuhan para > pembangkang di berbagai tempat. Ada yang memang menghadapi para > pembangkang bersenjata, namun cukup banyak korban dari rakyat sipil > non-kombatan. > > Tidak cukupkah ribuan korban yang sudah jatuh selama beberapa dekade > terakhir? Tidak cukupkah nyawa yang melayang di Aceh, Santa Cruz di > Timor Leste, Talangsari, Tanjungpriok, Papua hingga sepanjang Mei > 1998? > > Pendekatan militeristik dalam menghadapi ketidakpuasan rakyat adalah > cara-cara lama yang sudah tidak patut dipertahankan. Kekerasan di > Papua, misalnya, tidak akan pernah berakhir selama negara masih > menggunakan pendekatan-pendekatan keamanan yang militeristik. Demo > sedikit ditangkapi, unjuk rasa sedikit digebuki. > > Kita tidak bisa lagi menghadapi ketidakpuasan rakyat dengan cara-cara > militeristik supaya tidak menjadi Belanda di zaman sekarang. Tuduhan > bahwa pembangkangan rakyat itu disusupi kepentingan asing, misalnya, > membuat Indonesia tidak awas terhadap malpraktik nasionalisme yang > sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Jangan lupa, para aktivis > pergerakan di zaman dulu pun dituduh disusupi kekuatan asing oleh > Belanda: dari susupan pihak komunis Sovyet sampai susupan gerakan > Pan-Islamisme. > > Dan pendekatan militeristik mulai lagi dipakai untuk menghadapi > persoalan-persoalan yang terjadi. > > Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2015 > terdapat korban tewas lima orang, tertembak aparat 39, luka-luka 124 > dan ditahan (kriminalisasi) 278 orang. Dua tahun sebelumnya, masih > merujuk laporan KPA, korban tewas oleh aparat negara dalam konflik > agraria bahkan mencapai 21 orang. Korban lain, 30 orang tertembak, > 130 mengalami penganiayaan dan 239 warga ditahan. Pada 2013, di Jawa > Timur saja, Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi > (DPN-Repdem) menyebutkan bahwa ada 25 konflik agraria yang melibatkan > militer. Ini belum menyebut konflik di Urut Sewu dan tempat-tempat > lain di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. > > Biarlah TNI bekerja secara profesional mengurusi bidang pertahanan > sebagaimana diamanatkan oleh reformasi. Mengutip Made Supriatma, > tugas pemimpin sipil adalah menjamin tentara melakukan fungsi > kemiliteran sebaik-baiknya, dan memberikan dana yang cukup untuk itu. > Tugas sipil membangun sistem politik dan ekonomi yang membuat tentara > tumbuh dan berkembang sebagai tentara. Pekerjaan rumah TNI untuk > mereformasi dirinya dalam sistem demokrasi masih belum tuntas. > Janganlah TNI digoda untuk kembali ke zaman pra-1998. > > Jika kemarin (4/10/2016) Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, > mengatakan bahwa TNI ingin kembali memiliki hak-hak politik > (sebagaimana dwi-fungsi ABRI di zaman dulu?), itu bukan sesuatu yang > tiba-tiba. Kita harus meletakannya sebagai dampak dari > tumbuh-kembangnya atmosfer pendekatan militeristik yang dilakukan > oleh pemimpin-pemimpin sipil yang kembali menggejala belakangan ini. > > Jika untuk menggusur kaum miskin kota, mengusir para petani, sampai > menjadi pembina upacara pun sampai harus mengandalkan tentara, apa > bedanya zaman sekarang ketika pemimpin (dari pusat dan daerah) > dipilih langsung oleh rakyat dengan zaman ketika pemimpin dipilih > oleh MPR dan DPRD yang masih diisi Fraksi ABRI? > > Anda semua menjadi pemimpin, dari presiden hingga gubernur, bupati > dan walikota, karena berkah reformasi yang (salah satunya) dilatari > semangat memperkuat kehidupan dan kepemimpinan sipil serta > mengembalikan tentara ke barak agar lebih profesional mengurusi > bidang pertahanan. Bukan malah mengundang dan menggoda tentara untuk > kembali mencampuri kehidupan sipil dengan beragam agenda, tajuk dan > label. Ataukah tuan dan puan sekalian sudah lupa? > > *) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, > tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.
