Ajeg:  Perumpamaan yang cocok dengan yang ada di benak kebanyakan orang; jaman 
SBY "NKRI Air" meluncur sendiri secara autopilot, jaman JKW kelayapan dengan 
multipilot.

 

Nesare: Loh dulu ente mempertanyakan misi visi Jokowi!

Dulu sudah dikasih oleh bung Djie, lalu sekarang bung Roeslan juga kasih UUD 45 
dan Pancasila yang persis ane katakan inilah visi misi NKRI.

 

 

Ini ringkasan pendapat bung Roeslan:

Apakah pesawat ini  sudah bobrok, ataukah pengemudinya (pilot)  belum cukup 
pengalaman dalam mengemudikan pesawat terbang yang sangat komples peralatan 
elektroniknya? Celakanya ADF pesawat sidah tidak berfungsi sebagai mana 
seharusnya, sehingga sang Pilotnya hanya meraba-raba. sayang aparat VOR juga 
sudah tidak berfungsi lagi, jadi sang pilot hanya meraba-raba saja. Sayang 
Radar pesawat juga tidak beres (rusak), jadi jalannya penerbangang tidak lagi 
nyaman.

Kesimpulam akhir : Kita harus  menganti semua alat-alat Navigasi yang rusak, 
agar dapat menemukan kembali jalan yang benar untuk menuju pada Indonesia 
Merdeka dengan Kostitusi UUD 45 naskah asli.

 

Yang dipermasalahkan oleh bung Roeslan adalah alat/perangkat kerja yang sudah 
kacau. Ini saya setuju. Ini persis dengan pendapat Macet Totalnya John Sidel. 
Bung Roeslan tidak mengatakan pilotnya yang salah. Yang menyalahkan pilotnya 
adalah ente!

 

Koq bisa bilang jaman SBY jalan sendiri gak ada pilot dan di jaman Jokowi, 
pilotnya banyak???!!!!

Baik SBY maupun Jokowi dua2nya kerja keras. Cara kerjanya yang berbeda. 
Pilotnya jelas. NKRI mah tetap ada 1 presiden!

 

Emangnya ente mau 1 pilot ala soeharto?

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Tuesday, October 11, 2016 11:16 PM
To: GELORA45@yahoogroups.com
Subject: AW: [GELORA45] Indonesia masih perlu haluan negara

 

  

Perumpamaan yang cocok dengan yang ada di benak 



kebanyakan orang; jaman SBY "NKRI Air" meluncur sendiri 



secara autopilot, jaman JKW kelayapan dengan multipilot.

 

--- roeslan12@... wrote :

 

REFLEKSI.





PENERBANGAN BUTA TELAH MEMBWA NKRI TERJEBAK DALAM JARINGAN  

NEOLIBERALISME DAN MENJADI NEGARA JAJAHANNYA.

 

Haluan  NKRI sebenarnya sudah ada, ini ditunjukakn secara jelas oleh UUD 45 
naskah asli, khususnya Pasal 33 UUD 45, dan Pancasila 1 Juni 1945. Dari sini 
jelas bahwa negara kita (NKRI) sudah mempunyai haluan yang jelas, tegas dan 
revolusioner, yang sudah kita setujui bersama. Jadi disini yang kita perlukan 
adalah negra (yang dalam uraian ini saya ibaratkan sebagai suatu Pesawat 
Terbang); jadi dalam konteks ini NKRI harus mempunyai pengemudi (pilot) yang  
sudah berpengalaman banyak dalam dunia penerbangan, dan setia pada UUD  45 
naskah asli, khususnya Pasal 33 UUD 45, dan Pancasila 1 Juni1945;

 

Sayangnya yang kita saksikan sekarang ini jalannya NKRI nyasar tak karuan 
tujuannya, dalam konteks ini, perlu diperiksa apa yang tidak benar (salah) 
dalam pesawat terbang yang menggunakan logo NKRI ini. Apakah pesawat ini  sudah 
bobrok, ataukah pengemudinya (pilot)  belum cukup pengalaman dalam mengemudikan 
pesawat terbang yang sangat komples peralatan elektroniknya?

 

Untuk mudahnya menganalisa masalah ini, bailah kita ibaratkan bahwa kita bangsa 
Indonesia saat ini sedang baerada dalam perjalaan penerbangan, yang menggunakan 
pesawat terbang dengan logo NKRI); tapi sayangnya perlengkapan Navigasinya, 
yaitu ADF ( Automatic Direction Finder), suatau peralatan navigasi yang 
menunjukkan arah tujuan penerbangan, yang di tuju. Dalam konteks ini katakanlah 
bahwa pesawat terbang yang berlogo NKRI itu bertujunan menuju pada suatu 
Masyarakat yang adil dan makmur, tanpa adanya penghisapan manusia atas manusia. 
Jadi dalam konteks ini pesawat terbang seharusnya mengikuti kordinat yang 
ditunjukkan oleh ADF,  yang mengarah memasuki orbit UUD 45, khususnya Pasal 33 
UUd 45, dan Pancasila 1 juni 1945.  Celakanya ADF pesawat sidah tidak berfungsi 
sebagai mana seharusnya, sehingga sang Pilotnya hanya meraba-raba, dan tidak 
tahu pasti kearah mana pesawat terbang yang di kendalikannya itu. 

 

Kecuali ADF ada juga aparat yang disebut VOR (Very hight Frequensi 
Omnidirection Radio range); yang dalam penerbangan adalah suatu instrumen yang 
menunjukkan secara tepat kordinat tempat-tempat yang dituju.Misalnya dengan 
VOR, maka penerbang (pilot) pesawat terbang secara mudah bisa menuju pada temat 
yang sudah ditentukan oleh jatwalnya. Tapi VOR itu bisa disalah gunakan; 
Misalnya dalam keadaan perang, dengan menggunakan VOR, maka pilot dengan 
bantuan VOR dapat secara mudah untuk melepaskan Bom ditempat yang sudah 
ditentukan.  Oleh karena itu dalam era Bung Karno yang saat itu berkonfrontasi 
dengan Malaysia ditahun 1964-1965 saya menentang pemasangan VOR di pulau nyamuk 
kalau ngak salah ingatan, karena dengan VOR penerbang pesawat perang Ingris 
bisa dengan mudah menenbak lapangan terbang militer AURI atau istana 
kepresidennan dengan menggunakan petunjuk yang sudah ada dalam VOR. Dalam 
konteks ini VOR, saya ibaratkan sebagai Pasal 33 UUD 45, yang secara tepat 
menunjukan jalan untuk menuju pada suatu masyarakat yang adil dan makmur, tanpa 
penghisapan manusia  atas manusia. Tapi sayang aparat VOR juga sudah tidak 
berfungsi lagi, jadi sang pilot hanya meraba-raba saja, sehingga bisa salah 
arah dan kesasar ketempat yang berbahaya. Selain itu ada juga alat yang disebut 
DME (Distance Measuring Equipment) adalah aparat yang menunjukkan lamanya waktu 
yang diperlukan, untuk mencapai tujuan yang di sesuaikan dengan kecepatan 
penerbangan. Dalam konteks ini DME dapat diartikan sebagai janka waktu yang 
diperlukan bagi pembangunan semesta berencana, yang berdasarkan pada  GBHN 
(Garis besar Haluan Negara).

Selain dari itu ada juga RADAR Cuaca adalah alat untuk menjamin keselamatan 
penerbangan, yang dapat memberikan laporan tentang keadaan cuaca yang akan di 
lewati dalam penerbangan, mengetahui tentang tebal-tipisnya udara, ketinggian 
pesawat terbang, kecepatan, dan lain-lain penghalang, yang bisa menyebabkan  
ketidak stabilan penerbangan, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa 
ditunjukkan ole Radar Cuaca tersebut.  Sayang Radar pesawat juga tidak beres 
(rusak), jadi jalannya penerbangang tidak lagi nyaman.

 

Dalam kontekeks ini Radar bagi NKRI berarati untuk memeriksa kebersihan 
pemerintahan, misalnya tentang Korupsi (KKN), pelanggaran HAM, ormas-ormas 
anarkis, sparatis, teroris dll; yang bisa mengganggu kesatuan bangsa, dan 
negara, dan juga untuk mengontrol jalannya pemerintahan dalam melaksanakan UUD 
45, Khususnya Pasal 33 UUD 45, dan Pancasila 1 Juni 1945.

 

Diatas  sudah saya katakan bahwa semua alat perlengkapan navigasi pesawat yang 
kita naiki, yaitu pesawat terbang yang berlogo NKRI sudah rusak, atau sengaja 
dirusak sehingga semuanya tidak berfungsi lagi sebagai mana seharusnya. 

 

Menurut  pengamatan saya semua peralatan Navigasi pesawat terbang  yang 
menggunakan loga NKRI seraca sadar dirusak oleh para elite  bangsa ini, yaitu 
para pendekar politik busuk NKRI; Ini tercermin dalam Empat kali amandemen, 
yang telah melumpuhkan UUD 45 nmaskah asli, khususnya pasal 33 UUD 45.

Oleh karena semua aparat navigasi pesawat terbang dengan logo NKRI telah rusak, 
maka ibaratnya sekarang ini kita sedang barada dalam perjalanan penerbangan B U 
T A , sehingga terjebak masuk dalam jaring-jaring (orbit) Neoliberalisme, yang 
anti UUD 45, Khususnya Pasal 33 UUD  45, dan Pancasila 1 Juni 1945 dan juga 
tidak akan mempunyai hari depan bagi Ekologi.

 

Kesimpulam akhir : Kita harus  menganti semua alat-alat Navigasi yang rusak, 
agar dapat menemukan kembali jalan yang benar untuk menuju pada Indonesia 
Merdeka dengan Kostitusi UUD 45 naskah asli, khususnya Pasal 33 UUD 45 naskah 
asli, dan Pancasila 1 Juni 1945, menuju pada suatu masyarakat yang adil dan 
makmur tanpa adanya penghisapan manusia atas manusia. 

Ini berarti bahwa kita bangsa Indonesia harus berani melakukan Reformasi sosial 
yang fundamental atau mendasar; atau Retooling menurut istilah Bung Karnao, 
yaitu retooling dibidang  Politik,bidang Ekonomi, bidang sosial, bidang mental 
dan kebudayaan, bidang keamanan,bidang pembentukan badan-badan baru,dan bidang 
para pelaksana. Semuanya ini diperlukan untuk menjalankan haluan NKRI yang 
sesuai dengan Prolkamsi Kemerdekaan Kita (17.Agustus.1945),  yaitu melaksanakan 
amanat penderitaan Rakyat, menuju pada suatu masyarakat yang adil dan makmur 
tanpa adanya penghisapan manusia atas manusia, yang oleh Bung Karno disebut 
masyarakat sosialisme Indonesia.

 

Roeslan.

 

 

Von: ambon@...



  

Benarkah selama 71 tanun bahtera NKRI berlayar tanpa haluan? Lantas Jawasentris 
bukan haluan utama?  hehehehehe

 

http://www.antaranews.com/berita/589165/indonesia-masih-perlu-haluan-negara






Indonesia masih perlu haluan negara


Sabtu, 8 Oktober 2016 21:58 WIB | 235 Views

Pewarta: Zumrotun Solichah



Mahfud MD (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

 

Jember (ANTARA News) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan 
Indonesia masih memerlukan haluan negara karena akhir-akhir ini banyak yang 
menilai jalannya pemerintahan salah arah karena sudah tidak sesuai dengan 
Pancasila dan UUD 1945.

"Kita masih butuh haluan negara, namun haluan negara saat ini belum tentu 
bernama GBHN seperti pada zaman Orde Baru," kata Mahfud dalam seminar nasional 
di Jember, Jawa Timur, Sabtu sore.

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Fakultas Hukum, 
Universitas Jember, bersama Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menggelar seminar 
nasional bertema "Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" dengan 
menghadirkan sejumlah pakar konstitusi.

Menurut Mahfud, pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, peta jalan haluan 
negara Indonesia bukan bernama GBHN, melainkan bernama Manifesto Politik 
(Manipol) yang dituangkan di dalam Ketetapan MPRS No. II/ MPRS/1960 tentang 
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 
1961-1969 (GBPPNSB).

"Jadi meskipun dasarnya sama-sama Pasal 3 UUD 1945, namun pemerintahan Orde 
Lama dan Orde Baru memberi nama dan masa keberlakuan yang berbeda atas haluan 
negara tersebut," kata Mahfud.

Pada era reformasi. lanjut dia, Indonesia juga mempunyai haluan negara sebagai 
turunan dari UUD 1945 yang sudah diamendemen yakni UU Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

"Jangkauan pembangunan Indonesia menurut UU SPPN dan UU RPJPN adalah 20 tahunan 
untuk jangka panjang, lima tahun untuk jangka menengah, dan tahunan untuk 
jangka pendek," ucap guru besar hukum tata negara itu.

"Haluan negara kita di bawah UUD pada era reformasi ini memang tidak diberi 
baju hukum Tap MPR karena berdasar sistem ketatanegaraan sekarang MPR tidak 
lagi mengeluarkan Tap yang bersifat mengatur," kata Ketua Asosiasi Pengajar 
Hukum Tata Negara itu.





Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2016















Kirim email ke