Susi: Kenapa Urusan Negara Harus Terganggu Lima Pengusaha Muara Baru? 


http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/10/12/211926826/susi.kenapa.urusan.negara.harus.terganggu.lima.pengusaha.muara.baru.

Rabu, 12 Oktober 2016 | 21:19 WIB



Estu Suryowati/Kompas.com Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di 
Jakarta, Rabu (12/10/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti 
menegaskan, persoalan tarif sewa lahan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) 
Nizam Zachman Muara Baru, merupakan persoalan bisnis antara Paguyuban Pengusaha 
Perikanan Muara Baru (P3MB) dengan Perum Perikanan Indonesia (Perindo).

Susi memastikan, urusan sewa lahan dan hal-ihwal yang menjadi keberatan para 
pelaku usaha di Muara Baru yang mengatasnamakan P3MB tersebut, tidak akan 
mempengaruhi rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun 
National Fisheries Center Muara Baru atau Pusat Perikanan Nasional.

"Ya tidak boleh terganggu (rencana National Fisheries Center). Kenapa urusan 
negara harus terganggu oleh lima orang pengusaha?" kata Susi kepada wartawan di 
Kantor KKP, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Bahkan Susi pun tidak merasa perlu untuk melakukan dialog dengan P3MB. "Untuk 
apa? Itu kan urusannya dengan Perindo. Untuk apa dialog? Tidak ada kaitannya 
dengan KKP," kata Susi.

Susi menuturkan, KKP berhak membangun tanahnya di Muara Baru. Ia juga 
mengatakan, sesuai peraturan, KKP tidak akan menyewakan lahan tersebut kepada 
pihak swasta.

"Kami kan tidak boleh menyewa-sewakan. Kementerian tidak boleh menyewakan ke 
swasta," ucap Susi.

Sementara itu, ia melihat apa yang dilakukan oleh direksi Perindo adalah hal 
yang benar. Ia menyebut tidak perlu ada revisi terkait aturan baru sewa lahan 
di Muara Baru.

"Untuk apa direvisi? Supaya harganya kembali ke Rp 865 per meter persegi per 
tahun? Tidak bisa," kata Susi.

      Penulis : Estu Suryowati 
      Editor : M Fajar Marta 




Kirim email ke