Hilang ? / Cenderung sengaja dihilangkan seperti ORIGINAL SUPERSEMAR  dan
banyak Dokument atau Bukti Hukum yang besayap
....BISA TERBANG SENDIRI .......

2016-10-18 1:40 GMT+02:00 'Chan CT' sa...@netvigator.com [temu_eropa] <
temu_er...@yahoogroups.com>:

>
>
> Dokumen TPF Munir Hilang, Setara Minta SBY Tanggung Jawab
>
> https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/18/
> 078812958/dokumen-tpf-munir-hilang-setara-minta-sby-tanggung-jawab
>
> SELASA, 18 OKTOBER 2016 | 02:01 WIB
>
> Sejumlah aktivis Malang Corruption Watch (MCV) serta sejumlah siswa SMP
> menempelkan sejumlah poster bergambarkan Munir dan presiden SBY di tubuhnya
> saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Alun-alun Kota Batu, Jawa Timur,
> 6-9, 2012. TEMPO/Aris Novia Hidayat
>
> TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos
> mengatakan seseorang yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya
> dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir ialah Susilo Bambang Yudhoyono.
>
> Ia beralasan, SBY tengah menjabat sebagai Presiden kala itu. "TPF dibentuk
> dan bekerja untuk SBY pada 2005," kata Bonar Tigor melalui keterangan
> tertulisnya, Senin, 17 Oktober 2016.
>
> Menurut Bonar Tigor, SBY memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban hukum
> untuk menindak lanjuti rekomendasi laporam akhir TPF selama dua periode
> masa jabatannya. "SBY tidak melakukan apa pun dan bahkan tidak merawat
> laporan tersebut," katanya.
>
> Bonar Tigor menambahkan, SBY memiliki kewajiban menjelaskan keberadaan
> dokumen itu dan memastikan pemerintahan Jokowi memiliki akses atas laporan
> kerja TPF, sehingga Jokowi bisa menuntaskannya. "Mantan Mensesneg Yusril
> Ihza sudah menyampaikan bahwa SBY tidak memberi mandat apa pun atas dikumen
> laporan TPF tersebut. Hanya pada SBY kita bisa mendapat penjelasan soal
> keberadaan dokumen tersebut," ujarnya menjelaskan.
>
> Komisi Informasi Publik (KIP) sebelumnya memenangkan gugatan Kontras dan
> LBH Jakarta serta keluarga aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said
> Thalib. Gugatan itu ingin pemerintah membuka data laporan akhir TPF ke
> publik pada 10 Oktober lalu. Tujuannya, agar penyelesaian perkara itu bisa
> berlanjut mengingat masih banyaknya figur atau unsur yang belum tersentuh
> di balik tewasnya Munir.
>
> Kementerian Sekretaris Negara menyatakan melalui situs resminya bahwa
> pihaknya tidak memiliki, menguasai, maupun mengetahui keberadaan laporan
> akhir TPF Kasus Munir tersebut. “Perlu kami sampaikan, bahwa Kemensetneg
> tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen Laporan Akhir
> Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (Laporan TPF),” kata Asisten
> Deputi Hubungan Masyarakat Kemensetneg Masrokhan dalam siaran persnya,
> Selasa, 11 Oktober 2016.
>
> Masrokhan juga menyampaikan bahwa sesungguhnya putusan tersebut tidak
> mengharuskan KIP untuk membuka data TPF Munir. Sebab, putusan KIP hanya
> mengharuskan data itu dibuka apabila ditemukan. Sedangkan Kemensetneg
> sendiri tidak mengetahui ataupun menguasai data tersebut sebagaimana
> diungkapkan di persidangan KIP.
>
> “Jadi Kemensetneg tidak mungkin mengumumkan Laporan TPF yang tidak
> dikuasainya,” ujar Masrokhan.
>
> INGE KLARA | ISTMAN MP
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
> 
>

Kirim email ke