Dokumen TPF Munir Hilang, Setara Minta SBY Tanggung Jawab


https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/18/078812958/dokumen-tpf-munir-hilang-setara-minta-sby-tanggung-jawab

SELASA, 18 OKTOBER 2016 | 02:01 WIB



Sejumlah aktivis Malang Corruption Watch (MCV) serta sejumlah siswa SMP 
menempelkan sejumlah poster bergambarkan Munir dan presiden SBY di tubuhnya 
saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Alun-alun Kota Batu, Jawa Timur, 6-9, 
2012. TEMPO/Aris Novia Hidayat



TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos 
mengatakan seseorang yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya dokumen 
Tim Pencari Fakta (TPF) Munir ialah Susilo Bambang Yudhoyono. 

Ia beralasan, SBY tengah menjabat sebagai Presiden kala itu. "TPF dibentuk dan 
bekerja untuk SBY pada 2005," kata Bonar Tigor melalui keterangan tertulisnya, 
Senin, 17 Oktober 2016.

Menurut Bonar Tigor, SBY memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban hukum 
untuk menindak lanjuti rekomendasi laporam akhir TPF selama dua periode masa 
jabatannya. "SBY tidak melakukan apa pun dan bahkan tidak merawat laporan 
tersebut," katanya.

Bonar Tigor menambahkan, SBY memiliki kewajiban menjelaskan keberadaan dokumen 
itu dan memastikan pemerintahan Jokowi memiliki akses atas laporan kerja TPF, 
sehingga Jokowi bisa menuntaskannya. "Mantan Mensesneg Yusril Ihza sudah 
menyampaikan bahwa SBY tidak memberi mandat apa pun atas dikumen laporan TPF 
tersebut. Hanya pada SBY kita bisa mendapat penjelasan soal keberadaan dokumen 
tersebut," ujarnya menjelaskan.

Komisi Informasi Publik (KIP) sebelumnya memenangkan gugatan Kontras dan LBH 
Jakarta serta keluarga aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib. 
Gugatan itu ingin pemerintah membuka data laporan akhir TPF ke publik pada 10 
Oktober lalu. Tujuannya, agar penyelesaian perkara itu bisa berlanjut mengingat 
masih banyaknya figur atau unsur yang belum tersentuh di balik tewasnya Munir.

Kementerian Sekretaris Negara menyatakan melalui situs resminya bahwa pihaknya 
tidak memiliki, menguasai, maupun mengetahui keberadaan laporan akhir TPF Kasus 
Munir tersebut. “Perlu kami sampaikan, bahwa Kemensetneg tidak memiliki, 
menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen Laporan Akhir Tim Pencari Fakta 
Kasus Meninggalnya Munir (Laporan TPF),” kata Asisten Deputi Hubungan 
Masyarakat Kemensetneg Masrokhan dalam siaran persnya, Selasa, 11 Oktober 2016.

Masrokhan juga menyampaikan bahwa sesungguhnya putusan tersebut tidak 
mengharuskan KIP untuk membuka data TPF Munir. Sebab, putusan KIP hanya 
mengharuskan data itu dibuka apabila ditemukan. Sedangkan Kemensetneg sendiri 
tidak mengetahui ataupun menguasai data tersebut sebagaimana diungkapkan di 
persidangan KIP.

“Jadi Kemensetneg tidak mungkin mengumumkan Laporan TPF yang tidak 
dikuasainya,” ujar Masrokhan. 

INGE KLARA | ISTMAN MP


Kirim email ke