“Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Dengan Ilusi Nawacita Yang Memiskinkan Kaum Tani dan Rakyat Luas Indonesia!” Oktober 20, 2016 83 Referensi: Moh. Ali (Sekjend. PP AGRA)Hari ini, tepat dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Pada pemerintahannya di tahun kedua ini, melalui Kantor Staff Presiden (KSP) pemerintah Jokowi-JK mengklaim adanya sejumlah capaian yang berhasil diraih selama dua tahun pemerintahannya, terutama di bidang ekonomi. Adapun Indikator capaian tersbeut diantara: Pemerintah mengklaim telah sanggup menurunkan angka Kemiskinan. Per Maret 2016, angka kemiskinan disebutkan turun menjadi 28,01 juta (10,86%), dari 28,51 juta (11,22%) pada Maret 2015. Demikian juga dengan angkaPengangguran, dinyatakan turun menjadi 7,02 juta orang (5,50%) dari 7,45 (5,81%) pada tahun sebelumnya.Pemerintah juga mengklaim telah berhasil meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan Investasi di Indonesia, masing-masing hingga 5,04% dan 14,8%. Dalam aspek ekonomi, klaim tersebut sesungguhnya merupakan klaim yang mengada-ada, sebab perhitungan atas pertumbuhan ekonomi pemerintah hanya disandarkan pada perputaran kapital dan nilai produksi secara makro semata, dimana sebagian besar produksi dan kapital trsebut tersentral (dimonopoli) hanya ditangan segelintir orang (Tuan tanah dan borjuasi komprador), ditambah dengan belanja rakyat atas kebutuhan pokok yang sesungguhnya memang tidak dapat dikompromi, serta transaksi terbatas atas kebutuhan sekunder yang dipaksakan dengan berbagai kemudahan prosesnya. Namun, perhitungan tersebut tidak sama-sekali dihitung berdasarkan pendapatan riil dan daya beli rakyat sesungguhnya yang pada kenyataan lain masih harus menanggung beban utang berlipat-lipat dari produksi hingga pemenuhan kebutuhan pokoknya.Dalam hal Investasi, pertumbuhan ini “wajar” diklaim sebagai capaian oleh pemerintah, sebab pemerintah memang tidak pernah memiliki kesanggupan untuk menjalankan pembangunan tanpa investasi dan hutang. Namun demikian, tentu merupakan sebuah kesalahan besar jika menganggap tingginya Investasi sebagai satu capaian, apalagi berambisi untuk terus meningkatkan jumlahnya. Sebab investasi yang ditanamkan di Indonesia, tidak diperuntukkan bagi rakyat, melainkan hanya eksport kapital milik kapitalis monopoli untuk dapat mengeruk sumberdaya alam dan bahan mentah serta untuk mendapatkan keuntungan berlipat-lipat lebih besar dari kekayaan negeri ini.Meskipun, dalam implementasinya pemerintah akan terus berdalih bahwa Investasi akan meningkatkan Serapan Tenaga kerja, atau sebagai salah satu jalan keluar untuk memecahkan pengangguran yang terus menumpuk di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah tidak berani menjelaskan bahwa Investasi yang dimaksud, hanya sanggup menyediakan lapangan kerja yang sangat terbatas, terutama lapangan kerja “padat karya” yang hanya bersifat sementara.Pemerintah juga mengakui bahwa, Utang Luar Negeri hingga akhir Juli 2016 naik mencapai US$ 324,2 miliar atau naik 6,4% (YoY). Berdasarkan jangka waktu asal, utang luar negeri jangka panjang US$ 283 miliar atau naik 8% (YoY). Sementara, utang luar negeri jangka pendek turun, tercatat sebesar US$ 41,2 miliar atau turun 3,6% (YoY). Dalam konteks ini, meskipun kenyataannya utang luar negeri tetap naik, pemerintah tetap mengklaim sebagai satu capaian “hanya karena” penaikannya justeru pada hutang jangka panjang, dan utang jangka pendeka menurun. Harus menjadi catatan, bahwa klaim ini “sekali lagi” membuktikan bahwa dalam memecahkan kemerosotan ekonomi hingga program pembangunan di Negeri ini, pemerintah memang sangat bergantung pada utang dan Investasi, kemudian ditopang dengan pencabutan subsidi rakyat yang selanjutnya diklaim sebagai modal mandiri oleh pemerintah.Pemerintah juga menyebutkan bahwa pencabutan subsidi BBM pada tahun ini sebesar Rp 211,3 triliun, dialihkan ke program prioritas melalui belanja pemerintah pusat dan belanja daerah sebesar Rp 34,7 triliun, serta sisanya dipakai sebagai dana kesinambungan fiskal, subsidi non energi dan pembanyaran bunga utang. Namun disisi yang lain, pemerintah tidak mengakui adanya pemotongan subsidi untuk pendidikan, kesehatan serta subsidi publik lainnya yang dialihkan untuk anggaran pembiayaan sektor lain yang dinilai strategis untuk menfasilitasi, sekaligus menopang produksi borjuasi besar komprador dan imperialisme yang beroperasi di Indonesia. Ironis tentunya, ketika pemerintah mengklaim bahwa pencabutan subsidi ini sebagai satu capaian, sementara akibat pencabutan subsidi BBM dan subsidi publik lainnya, telah memerosotkan penghidupan rakyat dengan beban penghidupan yang jauh lebih berat, karena mahalnya biaya kebutuhan akibat pencabutan subsidi tersebut.Dari seluruh pernyataan atas klaim keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam dua tahun pemerintahannya, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), memandang bahwa, “seluruh perhitungan matematis yang diklaim sebagai capaian pemerintah tersebut adalah kebohongan semata. Seluruhnya hanya manipulasi data yang sesungguhnya bertentangan dengan kenyataan hidup rakyat yang terus mengalami kemerosotaan”.Persoalan kemiskinan di Indonesia, sesungguhnya sudah tidak dapat ditutupi. Penurunan angka kemiskinan seperti yang disebutkan oleh pemerintah, dapat dipastikan akan berbanding terbalik dengan angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi jika didasarkan pada pendapatan riil rakyat yang tidak sebanding dengan angka inflasi yang terus naik. Apalagi bagi kaum tani dan masyarakat luas dipedesaan, yang dengan pendapatan rata-rata berkisar pada Rp. 20.000-49.000 perhari. Sejalan dengan angka kemiskinan yang tinggi, angka kelaparan di Indonesia belum dapat diatasi. Pada tahun 2015, masih terdapat sekitar 20 juta jiwa rakyat menderita kekurangan makan setiap harinya. Pemerintah juga belum sanggup mengurangi tingginya jumlah balita yang menderita gizi buruk. Demikian juga dengan angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat, pendapatan rakyat terus merosot, berbanding terbalik dengan biaya produksi dan inflasi yang tetap naik.Dipedesaan, kemiskinan kaum tani semakin luas akibat perampasan tanah, naiknya biaya produksi pertanian, buruknya infrastruktur dan kekacauan iklim, serta kemerosotan harga-harga pertanian seperti sawit, karet, kakao, kopi, jagung, maupun hasil pertambangan yang tidak sanggup diatasi oleh Pemerintah. Sungguh kenyataan yang terus menggeret kaum tani dan rakyat dipedesaan dalam kehancuran ekonomi yang semakin buntu, besarnya deficit pendapatan dan jeratan hutang yang terus menggunung, sebagai dampak merosotnya hasil komoditas pertanian tersebut.Secara khusus disektor pangan, meskipun pemerintah terus menggemborkan program ketahanan pangannya dengan ambisi swasembada, kenyataannya Pemerintah masih melakukan impor beras hingga lebih dari 1,146,322 ton, senilai US$ 472,5 juta. Padahal produksi beras nasional mencapai 43, 61 juta ton, dengan total kebutuhan konsumsi nasional 33,35 juta ton. Artinya dari perbandingan konsumsi dan produksi nasional saja, Indonesia masih surplus 10, 25 juta ton. Lantas surplus produk dan import pemerintah atas beras hingga 1,14 juta ton tersebut “dikemanakan dan digunakan untuk apa?”Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa, masalah kemiskian dan kelaparan sesungguhnya bukan karena tidak-adanya stok pangan semata. Akan tetapi, akar kemiskinan dan kelaparan, bahkan semakin tingginya angka pengangguran dan kian tajam ketimpangan di Indonesia adalah akibat monopoli atas tanah, produksi hingga distribusi hasil produksi pertanian di Indonesia.Dalam aspek keamanan, celakanya, diatas seluruh kenyataan tersbeut, Pemerintah juga masih menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi tuntutan rakyat. Terlebih lagi dalam menghadapi kaum tani yang secara konsisten terus berjuang mempertahankan dan merebut kembali tanahnya yang telah dirampas oleh tuan tanah, borjuasi komprador dan, bahkan oleh pemerintah secara lansung. Demikian juga dalam perjuangan rakyat yang terus menuntut pemenuhan atas hak-hak demokratis dan hak sosial lainnya..Ditengah kemerosotan ekonomi rakyat, massifnya pencabutan subsidi, tingginya angka kemisiknan dan kelaparan, tanpa rasa malu Pemerintahan Jokowi justeru menerapkan kebijakan “Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)” yang kian memperburuk penghidupan rakyat. Kebijakan ini (Tax Amnesty), justeru menunjukkan ketidak-mampuan pemerintah menangani deficit anggaran Negara yang tidak sebanding dengan kebutuhan belanja yang terus membengkak.Rakyat selalu dikenai sanksi tanpa ampun, saat terlambat membayar pajak. Sementara pengusaha justeru mendapatkan pengampunan dan fasilitas saat terlambat dan mengemplang pajak. Disaat mayoritas rakyat tengah terjerat kemiskinan, dan membutuhkan subsidi dan perbaikan penghidupannya. Pada saat yang bersamaan, pemerintah justeru memberikan pengampunan pajak dan fasilitas yang menguntungkan bagi borjuasi komprador dan tuan tanah besar. Lebih jauh, Tax amnesty justru mempertahankan skema import kapital, monopoli tanah dan menjadikan penghidupan rakyat semakin buruk, sebab:Penghisapan dan pencurian nilai lebih terhadap buruh. Artinya, pengusaha mendapatkan keuntungan lebih dari berkurangnya kewajibannya (pajak). Di sisi lain, buruh tidak mendapatkan kenaikan upah sebagai kompensasi pajak pengusaha yang diampuni. Rakyat juga tidak mendapatkan perbaikan pendapatan atau upahnya oleh negara, karena hasil TA ini bukan dialokasikan untuk subsidi rakyat. Demikian juga dengan tuan tanah besar memiliki keuntungan dari pengampunan pajak, tuan tanah tetap dapat mempertahankan kepemilikan tanah puluhan juta hektar. Sementara harga sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan, teknologi atau alat kerja) tidak mengalami penurunan sebagai kompensasi atas pengampunan pajak yang diterima. Disisi lain, petani juga tetap harus menanggung sewa tanah dan peribaan yang tinggi. Rakyat luas semakin berat penghidupannya karena tidak ada perbaikan pendapatan, sehingga tidak mampu mencukupi dan memperbaiki kualitas penghidupannya (pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dll).Berdasarkan seluruh uraian diatas, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan sikap: “Mengecam Kebohongan Pemerintah Jokowi-JK atas seluruh klaim capaian dalam dua tahun pemerintahannya”. AGRA juga menegaskan pendirian bahwa, “Tidak Akan Pernah Ada Perubahan Lebih baik Atas Penghidupan Rakyat, Ditangan Pemerintah Boneka, Seperti Pemerintahan Jokowi-Jk!”.
[GELORA45] “Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Dengan Ilusi Nawacita Yang Memiskinkan Kaum Tani dan Rakyat Luas Indonesia!”
Tatiana Lukman [email protected] [GELORA45] Thu, 20 Oct 2016 04:03:07 -0700
