Sebenarnya bukan muzizat, tapi usaha kecil dari presiden untuk memperbaiki 
nasib saudara kita di papua yang lama tak pakai baju dan celana.
Ayo siapa yang mau seperti saudara kita di papua????

From: [email protected] [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, October 21, 2016 6:35 AM
To: Marco 45665; '[email protected]' [email protected] 
[temu_eropa]; RKB; Chalik Hammid; Jakarta Globe; Sheila Kartika 
[email protected] [PERS-Indonesia]; NESARE; Yahoo! Inc.; Hubert Tanzil; 
Dharma Hutauruk; S. Manap; Group
Cc: GELORA_In; kh djie; [email protected]
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Re: [temu_eropa] Fw: Di Papua, Presiden 
Jokowi Melakukan Hal yang Tak Mungkin



Bagus kalau judul artikel : “Jokowi melakukan mukajizat di Papua”, supaya 
pengikutnya tambah banyak karena jokowi dianggap nabi. hehehe

From: Marco 45665<mailto:[email protected]>
Sent: Thursday, October 20, 2016 11:57 PM
To: mailto:[email protected] ; Sunny<mailto:[email protected]> ; 
RKB<mailto:[email protected]> ; Chalik 
Hammid<mailto:[email protected]> ; Jakarta 
Globe<mailto:[email protected]> ; 
mailto:[email protected] ; NESARE<mailto:[email protected]> ; 
Yahoo! Inc.<mailto:[email protected]> ; Hubert 
Tanzil<mailto:[email protected]> ; Dharma 
Hutauruk<mailto:[email protected]> ; S. Manap<mailto:[email protected]> 
; Group<mailto:[email protected]>
Cc: GELORA_In<mailto:[email protected]> ; kh 
djie<mailto:[email protected]> ; mailto:[email protected]
Subject: Re: [temu_eropa] Fw: Di Papua, Presiden Jokowi Melakukan Hal yang Tak 
Mungkin

THE FORMER INDONESIAN PRTESIDENTS  AND ITS GOVERNMENT after BUNG KARNO and 
before JOKOWI were NOT properly  the Presidents of the Nation ( The former 
Pres.Abdurrachman Wahid is an exceptional) , but rather only CORRUPTED  
ADMINISTRATORS , instead >  Their DESIRE of POWER soon took PRECEDENCE - Their 
DESIRE of POWER soon took PRECEDENCE - OVER ANY OTHER ESSENTIAL CONSIDERATION 
that could serve and deserve for the BENEFIT OF THE PEOPLE and NATION > THE 
INDONESIAN PEOPLE and THE NATION  as a whole .......

>> And they just drain Natural Resources of West Papua (Irian Barat) for the 
>> sake of THEIR OWN  PRIVATE BUSINESS NEEDS  and as well as THE  MILITARY 
>> BUSINESS and for The  interests of those High rankng  GOVERNMENT OFFICIALS 
>> and some certain  High ranking corrupted Memebers of The House ...
____________________________________________________________________________

(Terjemahaan Bebas)

PRESIDEN2 INDONESIA YANG TERDAHULU DAN KABNET2 PEMERINTAHANNYA setelah
BUNG KARNO dan sebelum JOKOWI  ( Kecukai Mantan Pres.Abdurrachman Wahid )  - 
Bukan Presiden Bangsa Indonesia , tetapi cenderung Para  PEDAGANG dan PEJABAT 
ADMINISTRASI yang KORUPT.
MEREKA lebih mendahulukan   Nafsu KEKUASAANNYA  demi untuk Kepentingan  Mereka 
- diatas segala  PERTIMBANGAN PENTING LAINNYA , yang layak diperoleh dan bisa 
dimanfaatkan bagi Kepentingan dan Kesejahteraan  I BANGSA RAKYATNYA  > BANGSA 
dan RAKYAT  INDONESIA secara keseluruhannya ...

>> Dan Mereka hanya menguras Kekayaan Alam  Papua Barat (Irian Barat ) demi 
>> untuk KEBUTUHAN BUSINESS PRIBADI2NYA MASING2 dan BUSINESS MILITER serta Bagi 
>> Kepentingan PEJABAT2 PEMERINTAH DAN PEJABAT2 TINGGI DPR RI YANG KORUUPT

============================================================================
​
***** Anak2 Bangsa  yang prihatin atas Nasib Tanah Airnya ..........
​

2016-10-20 4:58 GMT+02:00 'Chan CT' 
[email protected]<mailto:[email protected]> [temu_eropa] 
<[email protected]<mailto:[email protected]>>:



From: B.DORPI P.
Sent: Thursday, October 20, 2016 7:23 AM

http://www.kompasiana.com/danielht/di-papua-presiden-jokowi-melakukan-hal-yang-tak-mungkin_5807b51e989373bc33d759dc

20 Oktober 2016 01:02:06

Diperbarui: 20 Oktober 2016 01:10:07

Di Papua, Presiden Jokowi Melakukan Hal yang Tak Mungkin


Foto Presiden Jokowi memayungi Gubernur Papua Barat Lukas Enembe yang menjadi 
viral (Merdeka.com)

Selasa, 18 Oktober 2016, di Kabupaten Yahukimo, Papua, Presiden Jokowi telah 
melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh presiden-presiden 
sebelumnya, -- seandainya mereka masih menjabat, yaitu memutuskan pada hari itu 
juga harga BBM di Papua disamakan dengan harga BBM di seluruh Indonesia, yaitu 
bensin Rp. 6.450 per liter, dan solar Rp. 5.450 per liter.

Sebelumnya, selama puluhan tahun, di Papua, terutama di kota-kota di daerah 
pegunungan/pedalaman harga BBM bisa sampai 20 kali lipat dari harga normal yang 
berlaku di seluruh Indonesia.

Ketika harga nasional premium Rp. 6.450 per liter, di Papua, terutama di daerah 
pegunungan/pedalaman, mencapai Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 100.000 per liter.

Presiden-presiden sebelumnya, termasuk SBY, yang 10 tahun menjadi Presiden, 
tetapi sangat jarang ke Papua itu, tak mungkin melakukannya, karena mereka 
tidak punya perhatian yang sungguh-sungguh serius kepada nasib orang Papua yang 
selama puluhan tahun hidup menanggung sengsara dengan infra struktur yang serba 
minim dan dengan ekonomi biaya tinggi di atas tanah mereka yang sangat kaya.

Terhadap masalah-masalah infrastruktur, transportasi, dan ekonomi di Papua ini 
pun Presiden Jokowi telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius, 
dengan tak memerlukan waktu lama untuk melaksanakannya, seperti program tol 
laut, pembangunan infrastruktur jalan (trans-Papua), pelabuhan laut dan udara, 
dan pembangunan pusat tenaga listrik.

Presiden-presiden sebelumnya lebih fokus perhatiannya tentang bagaimana caranya 
pemerintah pusat bisa mengeksplorasi kekayaan alam Papua sebesar-besarnya untuk 
pembangunan di Pulau Jawa yang minim kekayaan alamnya, sedangkan untuk Papua 
cukup remah-remah dari hasil eksplorasi kekayaan alamnya itu yang dikembalikan 
kepada meraka.

Presiden-presiden sebelumnya tak mungkin melakukan seperti Jokowi lakukan, 
karena mereka berpikir untung-rugi pemerintah pusat ketika harus membangun 
Papua, termasuk di dalamnya untuk mensejahterakan orang-orang Papua. Mereka 
lupa betapa besarnya kekayaan alam Papua yang sudah dan sedang dieksplorasi 
selama ini.

Maka itulah, selama ini biaya angkut BBM yang sangat mahal di daerah pedalaman 
Papua karena harus diangkut lewat udara itu pun dibebankan kepada rakyat Papua, 
pemerintah pusat dengan Pertamina-nya tidak mau rugi.

Biaya angkut BBM termahal di Papua adalah di Kabupaten Pegunungan Bintang dan 
Puncak Jaya yang mencapai Rp. 29.000 per liter; jadi biaya angkutnya 6 kali 
lebih mahal dari harga BBM itu sendiri.

Karena itulah, ketika Presiden Jokowi pertama kali menggagaskan untuk 
menyamakan harga BBM di Papua dengan harga BBM di seluruh Indonesia, Dirut 
Pertamina buru-buru mengingatkannya, Pertamina akan menderita kerugian Rp. 800 
miliar pertahun kalau harus menanggung ongkos angkut BBM itu.

Atas pernyataan Dirut Pertamina itu, Jokowi pun menjawab – sebagaimana disebut 
di dalam pidato singkatnya saat meresmikan Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo 
itu: “Ini bukan masalah untung dan rugi, ini adalah masalah keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia!”

Ya, Jokowi secara dengan sangat tepat menjawab, inilah saatnya pemerintah pusat 
mengamalkan sila ke-lima dari Pancasila kepada rakyat Papua.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung mengenai sikap rakyat Papua yang 
selama ini pasrah menerima saja harga BBM yang luar biasa mahalnya itu, berbeda 
jauh dengan masyarakat di daerah lain (terutaam di Jawa, lebih-lebih lagi di 
Jakarta), yang jauh lebih maju dan sejahtera hidupnya; harga BBM dinaikkan Rp. 
1.000 per liter saja, langsung menolak dengan melakukan unjuk rasa 
besar-besaran.

Jauh sebelum Jokowi menyinggung tentang ini, masyarakat Papua sudah lama sering 
merasa heran dengan sikap manja dan cengengnya masyarakat di Jawa, terutama di 
Jakarta, yang setiap kali harga BBM dinaikkan pemerintah, langsung mengamuk, 
diprotes dengan unjuk rasa besar-besaran, sampai menuntut Presiden Jokowi 
mundur segala, bahkan tak jarang berujung pada unjuk rasa yang anarkis. Lebih 
ironis lagi itu lebih sering dilakukan oleh massa mahasiswa yang nota bene 
lebih terpelajar daripada rata-rata rakyat Papua.

Seolah-olah dengan kenaikan harga BBM Rp. 1.000 per liter itu segera membuat 
mereka semua menderita jatuh miskin, hidup sengsara, padahal kalau beli rokok 
dan pulsa ponsel yang jauh lebih tinggi harganya, bukan masalah.

Namun demikian, bukan berarti pula Jokowi tidak mau tahu dengan kerugian yang 
harus ditanggung BUMN itu.

Jokowi tahu bahwa dibandingkan dengan hak istimewa yang diperoleh Pertamina 
dari pemerintah, dan keuntungan yang diperolehnya dari berbagai sektor lainnya, 
selama ini, kerugian Rp. 800 miliar itu relatif menjadi tidak berarti, karena 
bisa ditutupi dengan cara subsidi silang, keuntungan pun masih tetap besar bagi 
Pertamina.

“Rp, 800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana. Itu urusan 
Pertamina,: yang penting masyarakat Papua kini bisa menikmati harga premium 
yang sama dengan saudara-saudaranya di Jawa, merupakan bentuk pelayanan 
pemerintah Pusat kepada meraka yang tanahnya selama pulihan tahun diekplotasi 
untuk membangun Jawa.”, kata Jokowi dalam sambutannya di Yahukimo itu.

Jokowi sangat benar, apalagi jika dibandingkan dengan ribuan triliun kekayaan 
alam Papua yang selama puluhan tahun dan masih berlangsung terus sampai 
sekarang, dieksplorasi oleh pemerintah pusat demi membangun Jawa, kerugian Rp. 
800 miliar per tahun itu hanyalah berupa uang receh saja.

Apalagi konsumsi premium di Papua terbilang relatif kecil jika dibandingkan 
dengan daerah lainnya.

Berdasarkan data dari harian Kompas, konsumsi premium di Papua Barat rata-rata 
9.640 kiloliter, dan solar 3.718 kiloliter per bulan, sedangkan di Papua 
rata-rata 20.339 kiloliter premium dan 8.269 kiloliter solar per bulan.

Bandingkan dengan konsumsi premium di DKI Jakarta saja, yang sekitar 4.000 
kiloliter per hari!

Jokowi juga tak membiarkan Pertamina bekerja sendiri, dengan sokongan dari 
pemerintah pusat berupa pesawat khusus angkutan BBM, Air Tractor AT-802, yang 
dioperasikan oleh Pelita Air, anak usaha Pertamina.

Satu pesawat Air Tractor AT-802 itu mampu mengangkut 4 ribu liter BBM. Saat ini 
baru ada dua unit pesawat itu, tetapi Jokowi sudah berjanji bahwa Pemerintah 
akan segera menambahnya menjadi lima unit, khusus dioperasikan di Papua dan 
Kalimantan Utara.

Uang dari mana diperoleh pemerintah Pusat untuk membeli pesawat-pesawat itu, 
kalau bukan dari hasil dari penghilangan subsidi BBM yang diberlakukan sejak 
pemerintahan Presiden Jokowi berjalan itu?

Sekali lagi, Jokowi membutkikan bahwa dia adalah sosok Presiden yang 
sungguh-sungguh mengabdi kepada rakyatnya, pada konteks ini, kepada rakyat di 
Papua. Hanya dalam dua tahun sejak menjadi Presiden, Jokowi sudah empat kali 
datang ke Papua dengan berbagai program dan mega proyeknya untuk memajukan dan 
mensejahterakan Papua.

Cara berpikirnya dalam mengatasi berbagai masalah rakyat pun kerap “out of the 
box”, yang tak terpikirkan oleh kebanyakan orang, dengan hasil yang luar biasa 
yang mulai terasa sekarang.

Hanya Presiden yang punya karakter merakyat dan rendah hatinya seperti 
Jokowi-lah yang membuat dia bisa secara spontan, tanpa memandang kedudukannya 
sebagai Presiden, orang Nomor Satu di Republik ini, justru yang memayungi 
Gubernur Papua Lukas Enembe, sebagaimana fotonya saya gunakan sebagai ilustrasi 
artikel ini.

*****

[Non-text portions of this message have been removed]


Kirim email ke