Birokrat Belum Mampu Wujudkan Revolusi Mental [YOGYAKARTA] Birokrasi yang menjadi garda terdepan pelayanan publik belum mampu mewujudkan Gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masih maraknya praktik pungli dan korupsi menunjukkan reformasi birokrasi sebagai wujud revolusi mental belum berjalan dengan baik.
Hal itu dikatakan pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Zainal Arifin Mochtar kepada SP di Jakarta, Kamis (20/1). Dikatakan, persoalan pungli yang dilakukan aparat negara menandakan bahwa kebijakan hukum terkait birokrasi belum mampu memotong rantai korupsi. Zainal mengatakan, praktik pungli jangan dilihat dari jumlah uang yang disetorkan kepada aparat negara, tetapi kepada niat untuk menyogok dan penyuburan tindak korupsi. “Uangnya memang kecil, sekilas sepele, tetapi ini menunjukkan betapa rusaknya kinerja birokrasi, baik di pusat maupun daerah,” ujarnya. Dikatakan, perlu upaya yang masif untuk memotong rantai pungli tersebut. Sebab, seberapa pun jumlah uang pungli tersebut sudah masuk kategori gratifikasi. Di sisi lain, persoalan pungli tidak hanya melibatkan aparatur negara, tetapi juga pemberi. Warga negara yang memberikan uang pungli perlu mendapat perhatian agar persoalan ini bisa dituntaskan. Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli yang dibentuk pemerintah tidak akan berjalan efektif jika kapasitas dan pengawasan yang diterapkan sangat minim. Menurutnya, satu-satunya cara efektif dalam memberangus pungli adalah dengan menyederhanakan birokrasi. Selanjutnya klik link: http://www.gelora45.com/news/SP2016102103.pdf Kepala Daerah Berkomitmen Berantas Pungli [JAKARTA] Kepala daerah di seluruh Indonesia berkomitmen untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) oleh aparat birokrasi. Para gubernur pun sepakat untuk membentuk satuan tugas pemberantasan pungli di wilayahnya masing-masing. Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (20/10). Menurutnya, pungli telah menjadi permasalahan laten yang sudah saatnya harus dihilangkan. “Kami sepakat untuk menjabarkan lebih serius lagi apa perintah dari Bapak Presiden. Memang, ini sudah lama, jadi sama-sama harus kita lakukan pemberantasan,” tandasnya. Menurutnya, penerapan pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) harus dimatangkan. Langkah ini merupakan salah satu cara menghapus pungli di birokrasi. “Agar tidak perlu lagi komunikasi person to person (orang per orang), kalau ini (e-government) bisa dilakukan,” jelasnya. Senada dengan itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan, pihaknya kerap mendapat laporan dari warga mengenai praktik pungli. Beberapa praktik pungli yang belakangan terungkap, antara lain warga masyarakat yang dipungut Rp 10.000 saat membayar pajak, serta penggerebekan calo di birokrasi oleh aparat Kepolisian di Solo. Sedangkan, di Wonogiri, kepolisian setempat membuat aplikasi pengaduan pungli yang bisa diakses secara mudah oleh warga. “Jadi, maksud saya ternyata semuanya bergerak bagus. Ada harapan besar. Kemarin, saya menemukan di Kota Magelang, tindakan kepolisian sangat cepat sekali dan ini sekarang menular ke tempat lain. Ini bagus dan sudah berjalan,” kata Ganjar, yang juga ditemui di Istana Kepresidenan. Selanjutnya klik link: http://www.gelora45.com/news/SP2016102102.pdf Warga Ingin Pemimpin Jujur dan Bersih [JAKARTA] Masyarakat DKI Jakarta menginginkan sosok pemimpin yang jujur, bisa dipercaya, dan bersih dari korupsi. Pernyataan tersebut menjadi survei tertinggi dalam hal sifat kepemimpinan di sektor kualitas personal dan elektabilitas calon gubernur, yang diselenggarakan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang Kinerja Petahana dan Peluang Para Penantang dalam Pilgub DKI Jakarta, Kamis (20/10). Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas mengatakan, sifat tersebut mendapat jumlah sebesar 44,7% dari responden survei. Hal tersebut memiliki jumlah angka yang tinggi karena jujur dan bersih dari korupsi merupakan syarat utama sebagai calon gubernur. “Sifat tersebut cukup jauh dari sifat-sifat lainnya seperti mampu memimpin DKI yang hanya 17,2%, perhatian pada rakyat 16,2%, ataupun tegas dan berwibawa 14,5%,” katanya. Selanjutnya klik link: http://www.gelora45.com/news/SP20161021027.pdf
