*Revolusi Méntal ( terlepas dari Arti dan Maksud yang sesungguhnya ) dalam prakteiknya memang sering dijadikan Pengalas Lidah Politik oleh Para Poli-"Tikus2**"** yang *MENTAL* kedalam putaran Orbit Kehidupan Politik Indonesia ... sebagai suatu ELEMENT yang Tidak diinginkan , karena Tidak lebih mengakibatkan POLUSI kehidupan menjadi ZON (E) yang Tidak sehat disamping " NOVO (TO) " Planet yang sangat diragukan Peranan dan charakternya ......*
2016-10-22 13:48 GMT+02:00 'Sunny' [email protected] [GELORA45] < [email protected]>: > > > *Revolusi mental adalah omong kosong, karena dipakai sebagai pengalas > lidah politikus, jadi jangan dianggap serius!* > > *From:* mailto:[email protected] <[email protected]> > *Sent:* Saturday, October 22, 2016 10:18 AM > *To:* GELORA_In <[email protected]> > *Subject:* [GELORA45] Birokrat Belum Mampu Wujudkan Revolusi Mental ; > Kepala Daerah Berkomitmen Berantas Pungli ; Warga Ingin Pemimpin Jujur dan > Bersih > > > > *Birokrat Belum Mampu Wujudkan Revolusi Mental* > > [YOGYAKARTA] Birokrasi yang menjadi garda terdepan pelayanan publik belum > mampu mewujudkan Gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan pemerintahan > Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masih maraknya praktik pungli dan korupsi > menunjukkan reformasi birokrasi sebagai wujud revolusi mental belum > berjalan dengan baik. > > Hal itu dikatakan pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada > Yogyakarta (UGM) Zainal Arifin Mochtar kepada SP di Jakarta, Kamis (20/1). > Dikatakan, persoalan pungli yang dilakukan aparat negara menandakan bahwa > kebijakan hukum terkait birokrasi belum mampu memotong rantai korupsi. > > Zainal mengatakan, praktik pungli jangan dilihat dari jumlah uang yang > disetorkan kepada aparat negara, tetapi kepada niat untuk menyogok dan > penyuburan tindak korupsi. “Uangnya memang kecil, sekilas sepele, tetapi > ini menunjukkan betapa rusaknya kinerja birokrasi, baik di pusat maupun > daerah,” ujarnya. > > Dikatakan, perlu upaya yang masif untuk memotong rantai pungli tersebut. > Sebab, seberapa pun jumlah uang pungli tersebut sudah masuk kategori > gratifikasi. Di sisi lain, persoalan pungli tidak hanya melibatkan aparatur > negara, tetapi juga pemberi. Warga negara yang memberikan uang pungli perlu > mendapat perhatian agar persoalan ini bisa dituntaskan. > > Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, > Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli yang dibentuk pemerintah tidak akan berjalan > efektif jika kapasitas dan pengawasan yang diterapkan sangat minim. > > Menurutnya, satu-satunya cara efektif dalam memberangus pungli adalah > dengan menyederhanakan birokrasi. > > Selanjutnya klik link: *http://www.gelora45.com/news/SP2016102103.pdf* > <http://www.gelora45.com/news/SP2016102103.pdf> > > > *Kepala Daerah Berkomitmen Berantas Pungli* > > [JAKARTA] Kepala daerah di seluruh Indonesia berkomitmen untuk memberantas > praktik pungutan liar (pungli) oleh aparat birokrasi. Para gubernur pun > sepakat untuk membentuk satuan tugas pemberantasan pungli di wilayahnya > masing-masing. > > Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh > Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, > di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (20/10). Menurutnya, pungli telah > menjadi permasalahan laten yang sudah saatnya harus dihilangkan. > > “Kami sepakat untuk menjabarkan lebih serius lagi apa perintah dari Bapak > Presiden. Memang, ini sudah lama, jadi sama-sama harus kita lakukan > pemberantasan,” tandasnya. Menurutnya, penerapan pengelolaan > pemerintahan berbasis elektronik (e-government) harus dimatangkan. Langkah > ini merupakan salah satu cara menghapus pungli di birokrasi. “Agar tidak > perlu lagi komunikasi person to person (orang per orang), kalau ini > (e-government) bisa dilakukan,” jelasnya. > > Senada dengan itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo > mengungkapkan, pihaknya kerap mendapat laporan dari warga mengenai praktik > pungli. Beberapa praktik pungli yang belakangan terungkap, antara lain > warga masyarakat yang dipungut Rp 10.000 saat membayar pajak, serta > penggerebekan calo di birokrasi oleh aparat Kepolisian di Solo. > > Sedangkan, di Wonogiri, kepolisian setempat membuat aplikasi pengaduan > pungli yang bisa diakses secara mudah oleh warga. “Jadi, maksud saya > ternyata semuanya bergerak bagus. Ada harapan besar. Kemarin, saya > menemukan di Kota Magelang, tindakan kepolisian sangat cepat sekali dan ini > sekarang menular ke tempat lain. Ini bagus dan sudah berjalan,” kata > Ganjar, yang juga ditemui di Istana Kepresidenan. > > Selanjutnya klik link: *http://www.gelora45.com/news/SP2016102102.pdf* > <http://www.gelora45.com/news/SP2016102102.pdf> > > > *Warga Ingin Pemimpin Jujur dan Bersih* > > [JAKARTA] Masyarakat DKI Jakarta menginginkan sosok pemimpin yang jujur, > bisa dipercaya, dan bersih dari korupsi. Pernyataan tersebut menjadi survei > tertinggi dalam hal sifat kepemimpinan di sektor kualitas personal dan > elektabilitas calon gubernur, yang diselenggarakan oleh Saiful Mujani > Research and Consulting (SMRC) tentang Kinerja Petahana dan Peluang Para > Penantang dalam Pilgub DKI Jakarta, Kamis (20/10). > Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas mengatakan, sifat tersebut mendapat > jumlah sebesar 44,7% dari responden survei. Hal tersebut memiliki jumlah > angka yang tinggi karena jujur dan bersih dari korupsi merupakan syarat > utama sebagai calon gubernur. > > “Sifat tersebut cukup jauh dari sifat-sifat lainnya seperti mampu memimpin > DKI yang hanya 17,2%, perhatian pada rakyat 16,2%, ataupun tegas dan > berwibawa 14,5%,” katanya. > > Selanjutnya klik link: *http://www.gelora45.com/news/SP20161021027.pdf* > <http://www.gelora45.com/news/SP20161021027.pdf> > > >
