http://www.antaranews.com/berita/591240/dua-tahun-jokowi-jk-dalam-atasi-kemiskinan?utm_source=dua-tahun-jokowi-jk&utm_medium=fokus&utm_campaign=news
Dua tahun Jokowi-JK dalam atasi kemiskinan Kamis, 20 Oktober 2016 11:40 WIB | 2.801 Views Oleh Ahmad Buchori Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan). (ANTARA /Yudhi Mahatma) Jakarta (ANTARA News) - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang mampu mengatasi kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat kaya dan miskin. Komitmen itu ditunjukkan, antara lain melalui langkah merancang pembangunan yang didukung desain belanja negara yang efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, penambahan anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan kesenjangan mampu menjawab tantangan yang ada. Sejumlah indikator terkait pembangunan bidang kesejahteraan, yaitu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan atau ketimpangan selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, dilaporkan menunjukkan perbaikan. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi tujuh persen dengan rasio gini 0,36 persen pada 2019. Upaya ini, antara lain dilakukan melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dan perbaikan desain belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya ingin membuat pembangunan ekonomi yang betul-betul dapat mengatasi kemiskinan dan kesenjangan dengan belanja APBN yang ditujukan untuk pemenuhan jasa yang sifatnya dasar, yakni pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi. Ia mengatakan, meski pemerintah telah menambah anggaran pendidikan menjadi sekitar Rp400 triliun dan anggaran kesehatan Rp100 triliun pada 2016, namun belum bisa menjawab tantangan kemiskinan di mana tercatat 50.000 kelas rusak berat dan 30 persen anak mengalami kurang gizi. Karena itu, menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, desain pembangunan perlu dirancang dengan pemikiran yang sungguh-sungguh disertai komitmen jangka panjang. Ia mengingatkan Indonesia harus belajar dari pengalaman pada 2014 di mana pemberian subsidi BBM justru menghilangkan kesempatan negara untuk membangun infrastruktur. Subsidi tersebut juga tidak tepat sasaran. Sejak pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah mulai fokus pada pembangunan infrastruktur dengan target alokasi anggaran RAPBN 2017 mencapai Rp346,6 triliun atau 114,3 persen dibanding alokasi infrastruktur rata-rata pada 2011-2014. Sementara subsidi BBM diturunkan hingga Rp92,2 triliun dalam RAPBN 2017 atau 64,6 persen dibanding alokasi subsidi BBM rata-rata selama tiga tahun anggaran yang sama. Peran Pajak Menkeu mengatakan tanpa ada penerimaan pajak sulit bagi pemerintah untuk membuat program pengentasan kemiskinan yang bisa menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negara. Fakta itulah yang kemudian mendorong pemerintah melakukan reformasi bidang perpajakan, antara lain dengan meluncurkan program amnesti pajak. "Pajak identik dengan sebuah negara yang mengatakan dirinya sebagai negara berdaulat. Kedaulautan hanya bisa ditegakkan apabila kita membayar pajak," kata Sri Mulyani. Berkaitan dengan program amnesti pajak, pada periode I atau Juli-September 2016 dengan tarif tebusan dua persen yang telah berakhir per 30 September 2016 itu tercatat ada 372.059 surat pernyataan harta (SPH) yang disampaikan wajib pajak (WP). Dari angka itu terdapat 14.135 orang yang selama ini belum pernah membayar pajak atau belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Total harta yang dilaporkan mencapai Rp3.620 triliun yang terdiri dari deklarasi harta di dalam negeri Rp2.533 triliun, deklarasi harta di luar negeri Rp951 triliun, dan dana yang kembali dari luar negeri ke Indonesia atau repatriasi Rp137 triliun. Sementara uang tebusan yang ditargetkan masuk dalam penerimaan negara sebanyak Rp165 triliun pada akhir periode 31 Maret 2017, sudah terkumpul Rp97,1 triliun dalam akhir periode pertama tersebut. Berdasarkan data tersebut, pencapaian pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan program amnesti pajak menjadi yang tersukses di dunia melewati Italia dengan total harta dilaporkan Rp1.179 triliun, Chili Rp263 triliun, dan Spanyol Rp202 triliun. Singapura merupakan "tempat parkir" terbesar harta kekayaan orang Indonesia yang diikuti Cayman Island, dan Hong Kong. Data per 26 September 2016, total harta yang dideklarasikan peserta amnesti pajak di Singapura mencapai Rp336 triliun, sementara dana yang direpatriasi sebesar Rp39,47 triliun. Periode I amnesti pajak atau periode dengan tarif termurah itu dilanjutkan dengan periode II mulai 1 Oktober 2016. Pada periode II, repatriasi atau deklarasi dalam negeri dikenakan tarif 3 persen. Sedangkan deklarasi luar negeri dikenakan tarif 6 persen. Data Kemiskinan Data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti dikutip Kantor Staf Presiden menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebesar 11,25 persen, menurun pada September 2014 menjadi 10,96 persen. Namun naik kembali pada Maret 2015 sebesar 11,22 persen dan turun pada September 2015 menjadi 11,22 persen. Lalu turun lagi menjadi 10,86 persen pada Maret 2016. Penurunan angka kemiskinan itu merata pada tingkat nasional di mana di Sumatera turun 0,33 persen, Pulau Jawa turun 0,45 persen, Bali turun 0,51 persen, Kalimantan turun 0,16 persen, Sulawesi 0,15 persen, dan Papua 0,05 persen. BPS juga mencatat bahwa ketimpangan antara kaya dan miskin yang diukur melalui rasio gini mengalami penurunan. Nilai rasio gini terentang antara 0-1. Dengan demikian semakin tinggi nilai rasio gini berarti semakin tinggi ketimpangan di suatu negara atau wilayah. Pada Maret 2014 indeks rasio gini nasional yang meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan sebesar 0,406, September 2014 0,414), Maret 2015 (0,408), September 2015 (0,402) dan 0,397 pada Maret 2016. Data BPS menunjukkan bahwa indeks rasio gini di wilayah perkotaan pada Maret 2014 sebesar 0,428, September 2014 (0,433), Maret 2015 0,428, September 2015 (0,419) dan Maret 2016 sebesar 0,410. Sementara di wilayah pedesaan sebesar 0,319 (Maret 2014), 0,336 (September 2014), 0,334 (Maret 2015), 0,329 (September 2015), dan 0,327 (Maret 2016). Selain itu, angka pengangguran selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK mencapai titik terendah pada 2016. Pada Februari 2014 angka pengangguran sebesar 5,7 persen, naik pada Agustus 2014 menjadi 5,94 persen, turun lagi pada Februari 2015 menjadi 5,81 persen, lalu melonjak lagi menjadi 6,18 persen pada Agustus 2015 dan pada Februari 2016 turun menjadi 5,5 persen. Kunci Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves berpendapat bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia (human capital) merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Jaminan terhadap akses pendidikan dan kesehatan merupakan jawaban untuk menghadapi tantangan terbesar saat ini, yaitu kesenjangan dalam memperoleh kesempatan. "Untuk menghadapi kesenjangan dalam memperoleh kesempatan yang sama, masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah terutama level bupati dan kepala desa karena mereka yang bisa memastikan akses bagi warga miskin terpenuhi," kata Chaves. Dengan pengembangan sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan teknologi, katanya, penduduk Indonesia diharapkan lebih produktif karena produktivitas dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Swasta juga harus didorong untuk berinvestasi di sektor produksi yang dapat menciptakan pekerjaan berpenghasilan besar bagi seluruh rakyat. Menkeu Sri Mulyani mengakui bahwa membuat kebijakan publik untuk mengentaskan 28,6 juta penduduk miskin dan 62 juta penduduk rentan kemiskinan memang penuh pilihan sulit. Setiap keputusan yang diambil untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dinikmati masyarakat miskin, diakui Menkeu selalu melibatkan emosi masyarakat. Karena itu, selain menjaga nurani dan integritas sebagai pejabat negara, Sri Mulyani juga meminta kontribusi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan salah satunya melalui pengawasan yang objektif terhadap setiap kebijakan pemerintah. "Awasi dengan kritis, dilihat secara benar, dan berikan masukan. Masyarakat harus yakin bahwa Rp2.000 triliun uang negara (APBN) dibelanjakan dengan baik, benar, dan penuh amanah," kata Menkeu. Editor: Aditia Maruli
