res : Pembayaran hutang ini terdiri dari hutang dan bunga. Huntang NKRI kurang lebih 300 miliar dollar, dari segi ini agaknya pembayaran bunga lebih besar dari hutang yang jatuh tempo.
http://nasional.kompas.com/read/2016/10/27/22034631/jk.sebut.cicilan.dan.pokok.utang.yang.harus.dibayar.di.2017.capai.rp.500.triliun JK Sebut Cicilan dan Pokok Utang yang Harus Dibayar di 2017 Capai Rp 500 Triliun Kamis, 27 Oktober 2016 | 22:03 WIB Wapres Jusuf Kalla di lokasi proyek Hambalang JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah harus kembali mencicil bunga dan utang pokok negara yang akan jatuh tempo pada tahun depan. Jumlah cicilan yang harus dibayarkan mencapai ratusan triliun. “Bayar cicilan, bayar pokok tahun depan kira-kira hampir Rp 500 triliun,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Tempo Economic Briefing di Jakarta, Kamis (27/10/2016). Dengan besarnya utang yang harus dibayar, Kalla memastikan, akan berdampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disahkan menjadi Undang-Undang, kemarin, dianggap tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal. “Itu keadaan yang kita hadapi hari ini,” ujarnya. Wapres pun meminta agar seluruh pihak dapat membantu pemerintah yang rencananya kembali berhemat di tahun depan. Termasuk, pemerintah daerah yang juga perlu berhemat. Sementara itu, kendati kebijakan penghematan kembali diterapkan, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap pelayanan terhadap sejumlah program sosial kepada masyarakat. “Hal yang naik subsidi masyarakat, biaya kesehatan, BPJS Kesehatan, pendidikan gratis dan sebagainya. Itu menjadi bagian untuk menutup gap keadilan. Di lain pihak tentu mengurangi anggaran untuk pembangunan,” kata dia. Sebelumnya, anggaran belanja negara yang diputuskan di dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (26/10/2016) sebesar Rp 2.080 triliun atau naik Rp 10 triliun dari usulan semula, Rp 2.070 triliun. Anggaran belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.315 triliun dan transfer daerah Rp 705 triliun, serta dana desa sebesar Rp 60 triliun. (Baca: APBN 2017, Belanja Negara Ditetapkan Rp 2.080 Triliun) Khusus untuk belanja Pemerintah Pusat, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 763 triliun, program belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp 552 triliun. Sementara itu target pendapatan negara dalam APBN 2017 sebesar Rp 1.750 triliun. Terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 1.748 triliun dan penerimaan hibah Rp 1,3 triliun. Dengan begitu maka defisit APBN 2017 mencapai Rp 330 triliun, atau 2,41 persen terhadap PDB. Penulis : Dani Prabowo
