Tidak perlu diduga wong sudah jelas Ahok tidak bisa menjelaskan kepada DPRD & KPK ketika ditanya apa dasar hukum meminta sumbangan / kontribusi kepadapengembang.
Dalam kasus reklamasi DPRD sudah mengusulkan agar todongan (ini istilah Ahok) kepada pengembang cukup dibuat berupa peraturan gubernur (pergub), tapi Ahok terus ngotottodongan itu dimasukkan dalam Peraturan Daerah. Ya maaf, saya kira Anda betul-betul paham yang Anda omongkan ini:Ya, semua kan sudah jauh sebelumnya direncanakan dan dianggarkan dan disetujui. wassalam --- djiekh@... wrote: Dari pada menduga duga, tanya saja pada A Hok dan DPRD, jadi bisa tahu ada pelanggaran2 apa tidak. Kalau ada pelanggaran masa DPRD nya diam saja. 2016-11-21 3:40 GMT+01:00 ajeg:Perselisihan antara presiden dan gubernur soal anggaran tidak bisa dipandang sebagai persoalan Ahok seorang. Karena itu menarik juga ketika Anda betot persoalannya ke awal yang memberi kesan penggusuran sudah direncanakan dan dianggarkan: "Ya, semua kan sudah jauh sebelumnya direncanakan dan dianggarkan dan disetujui." Harapannya, dari sana bisa ditelusuri apa yang seharusnyadilakukan Ahok sebagai koreksi, sekurangnya sebagai pelajaran buat kita semua. Bisa dimengerti kalau jarak membuat Anda jadi bias. Apalagi Ahok begitu licin berkelit sehingga tampak seolah semuasalahnya pihak lain (Jokowi; Susi; Rizal; DPRD; BPK; KPK; pejabat pemda; pengembang; media; masyarakat dll dst), bukan salahnya Ahok. Sebetulnya dengan mengikuti perkembangan masalah, orang akan melihat bahwa bara dalam sekam antara presiden dan gubernur jelas bukan persoalan Ahok seorang. Karena itu, jangan sampai persoalan Ahok pribadi sebagai tukang ribut tapi berkelit melulu menjadi masalah nasional. --- djiekh@... wrote: Soalnya A Hok, ya minta A Hok yang jawab. Kalau tidak jelas, ya minta dijelaskan. 2016-11-2011:10 GMT+01:00 ajeg : Justrukarena Ahok nggak pernah bisa jawab dengan jelasapa dasarhukum dari peraturan barter / sumbangan / kontribusiatau apalahnamanya itu, maka saya lempar persoalannya di sini.Siapa tahuAnda atau lainnya bisa bantu Ahok menjawabpertanyaanDPRD dan KPK itu. Pertanyaannyasudah jelas. Keterangan saksi-saksi dari pihakpengembang,al. Ariesman Widjaja, juga sangat gamblang. Jawaban Ahok yang ngalor-ngidul terus. Belakangan dia malah bilang yang penting sumbangan itu diatur dengan surat perjanjian (jawaban ini juga muncul di topik pembangunan masjid megah kemarin). Apabolehbuat,barangkali betul cuma presiden (didukung TNI) yang bisa memberesi ketidakberesan Ahok. --- djiekh@... wrote: Kan sudah ada peratuannya, pembangunn harus nyumbang dalam bentuk macam2.Selebihnya tanya saja pada A Hok sendiri dan anggota2 DPRD.Kalau bertentangan, undang mereka supaya berdebat terbuka, supaya jelas. 2016-11-20 8:08 GMT+01:00 ajeg : Kalau penggusuran sudah dianggarkan, kira-kira kenapa Ahok menggusur dan membangun rusunawa memakai duit pengembang? --- djiekh@... wrote: Ya, semua kan sudah jauh sebelumnya direncanakan dan dianggarkan dan disetujui. Lihat saja, apa ada usuL DPRD untuk mengubah sesuatu dan apa alasannya. Dari pihak A Hok dikatakan, ada kartu sakit, ada kartu sekolah, ada kartu bantuan orang miskin, ada kartu bus gratis, ada rusun. Kalau mau meyakinkan A Hok ya, mesti dengan perhitungan pakai angka, dihitung perlu berapa triljoen untuk pembeayaannya dan tentunya dengan perhitungan akibatnya kalau itu dilaksanakan. Apa orang2 Jakarta akan setuju tiap kali terus kebanjiran atau solidaritasnya begitu tinggi o.k. sama2 menderita, biari saja mereka yang belum dipindah ? 2016-11-20 3:09 GMT+01:00 jonathangoeij@... : bisa, dgn persetujuan dprd.lagipula yg namanya penggusuran tentu direncanakan sebelumnya. --- djiekh@... wrote : Uang yang tersedia untuk suatu budget tertentu, tidak bisa dipakai untuk sesuatu di luar budget itu. Apalagi mau dipakai untuk sesuatu yang tidak pernah dianggarkan. Lha ini justru yang diawasi ketat oleh A Hok laporan keuangan on-line dari bank. Semua ya harus berdasarkan APBD yang disetujui bersama dengan DPRD. 2016-11-19 22:04 GMT+01:00 jonathangoeij@... : APBD DKI saking banyak yg nganggur sampai dipotong menkeu, sebenarnya bisa kalau dialihkan utk bayar ganti rugi atau kerohiman atau apalah utk para tergusur tinggal dajukan ke dprd sudah beres. Cuman sayangnya hati para pemimpin itu tdk utk para proletar. --- ajegilelu@... wrote: Tanggal 4Agustus 2016, Jokowi membeberkan 10 propinsi yang pelit menggunakan APBD. Ternyata, DKI paling pelit. Ahok punberkelit. “Kita haruslihat itu, (Jokowi) kan cuma ngomong doang, kita mesti lihat serapan anggarannya. Kalau proyek kan enggak mungkin bayar orang langsung.” Disindir Jokowi Soal Serapan APBD, Ahok Berkelit | | Disindir Jokowi Soal Serapan APBD, Ahok... | | Sebelumnya,April 2015, Ahok menyalahkan Jokowi: “Kalau dibilang enggak kerja, Pak Jokowidong. Kan 10 bulan Pak Jokowi yang jadi Gubernur, bukan Ahok.” Serapan APBD 2014 rendah, Ahok salahkan Jokowi | | Serapan APBD 2014 rendah, Ahok salahkan... | |
