Justru karena Ahok nggak pernah bisa jawab dengan jelasapa dasar hukum dari 
peraturan barter / sumbangan / kontribusiatau apalah namanya itu, maka saya 
lempar persoalannya di sini.Siapa tahu Anda atau lainnya bisa bantu Ahok 
menjawab 
pertanyaan DPRD dan KPK itu.
Pertanyaannya sudah jelas. Keterangan saksi-saksi dari pihakpengembang, al. 
Ariesman Widjaja, juga sangat gamblang. 
Jawaban Ahok yang ngalor-ngidul terus. Belakangan dia malah 
bilang yang penting sumbangan itu diatur dengan surat perjanjian 
(jawaban ini juga muncul di topik pembangunan masjid megah kemarin).
Apabolehbuat, barangkali betul cuma presiden (didukung TNI) 
yang bisa memberesi ketidakberesan Ahok.
--- djiekh@... wrote:
 Kan sudah ada peratuannya, pembangunn harus nyumbang dalam bentuk 
macam2.Selebihnya tanya saja pada A Hok sendiri dan anggota2 DPRD.Kalau 
bertentangan, undang mereka supaya berdebat terbuka, supaya jelas.
2016-11-20 8:08 GMT+01:00 ajeg :
Kalau penggusuran sudah dianggarkan, kira-kira 
kenapa Ahok menggusur dan membangun rusunawa 
memakai duit pengembang? 

--- djiekh@... wrote:
Ya, semua kan sudah jauh sebelumnya direncanakan dan dianggarkan dan disetujui. 
Lihat saja, apa ada usuL DPRD untuk mengubah sesuatu dan apa alasannya. Dari 
pihak A Hok dikatakan, ada kartu sakit, ada kartu sekolah, ada kartu bantuan 
orang miskin, ada kartu bus gratis, ada rusun. Kalau mau meyakinkan A Hok ya, 
mesti dengan perhitungan pakai angka, dihitung perlu berapa triljoen untuk 
pembeayaannya dan tentunya dengan perhitungan akibatnya kalau itu dilaksanakan. 
Apa orang2 Jakarta akan setuju tiap kali terus kebanjiran atau solidaritasnya 
begitu tinggi o.k. sama2 menderita, biari saja mereka yang belum dipindah ?
2016-11-20 3:09 GMT+01:00 jonathangoeij@... :
bisa, dgn persetujuan dprd.lagipula yg namanya penggusuran tentu direncanakan 
sebelumnya. 

--- djiekh@... wrote :

Uang yang tersedia untuk suatu budget tertentu, tidak bisa dipakai untuk 
sesuatu di luar budget itu. Apalagi mau dipakai untuk sesuatu yang tidak pernah 
dianggarkan. Lha ini justru yang diawasi ketat oleh A Hok laporan keuangan 
on-line dari bank. Semua ya harus berdasarkan APBD yang disetujui bersama 
dengan DPRD.
2016-11-19 22:04 GMT+01:00 jonathangoeij@... :
APBD DKI saking banyak yg nganggur sampai dipotong menkeu, sebenarnya bisa 
kalau dialihkan utk bayar ganti rugi atau kerohiman atau apalah utk para 
tergusur tinggal dajukan ke dprd sudah beres. Cuman sayangnya hati para 
pemimpin itu tdk utk para proletar.
--- ajegilelu@... wrote:
Tanggal 4Agustus 2016, Jokowi membeberkan 10 propinsi yang

pelit menggunakanAPBD. Ternyata, DKI paling pelit. 

Ahok pun berkelit.
“Kita harus lihat itu, (Jokowi) kan cuma ngomong doang, 
kita mesti lihat serapan anggarannya. Kalau proyek kan 
enggak mungkin bayarorang langsung.”
Disindir Jokowi Soal Serapan APBD, Ahok Berkelit
  
|    |  
Disindir Jokowi Soal Serapan APBD, Ahok...
  |  |

 

Sebelumnya,April 2015, Ahok menyalahkan Jokowi:
“Kalau dibilang enggak kerja, Pak Jokowidong. Kan 10 bulan 
Pak Jokowi yang jadi Gubernur, bukan Ahok.”
 Serapan APBD 2014 rendah, Ahok salahkan Jokowi
  
|    |  
Serapan APBD 2014 rendah, Ahok salahkan...
  |  |

 


   

Kirim email ke