Laporan Khusus

Benteng Terakhir Sukamulya Melawan Gempuran Penggusuran
Wishnugroho Akbar, CNN IndonesiaRabu, 31/08/2016 11:15 WIB
Desa Sukamulya menjadi satu-satunya desa yang bertahan untuk menolak 
pembangunan Bandara Kertajati karena akan menggusur kehidupan petani. 
(Istimewa)Majalengka, CNN Indonesia -- Siang itu, 18 November 2014. Bunyi 
kentongan dari balai desa memecah ketenangan Desa Sukamulya yang terletak di 
Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Saat itu Satija baru hendak melepas lelah setelah menggelar pesta pernikahan 
keponakannya. “Tiba-tiba datang teman saya mengatakan, ada polisi di perbatasan 
desa. Mereka mau mengukur (tanah),” katanya.

Tak banyak berpikir, pria tersebut langsung bergegas ke perbatasan desa yang 
terletak di sebelah utara. 

Tak hanya Satija, beberapa warga desa seketika itu pula menghentikan pekerjaan 
mereka di ladang. Saat itu, musim tanam palawija. Peralatan berladang seperti 
pacul, arit, dan parang, pun masih di tangan.

Cuaca tak begitu terik saat itu. Tetapi di batas desa, hawa panas langsung 
menyengat saat Satija dan rekan-rekannya menyaksikan ratusan aparat berdiri 
siaga, berhadap-hadapan dengan warga. 

“Jumlah mereka 300-an. Ada polisi, Satpol PP, hingga TNI. Di belakang mereka 
ada beberapa truk dan belasan mobil polisi. Mereka bersenjata lengkap anti 
huru-hara,” tutur Satija.

Kedatangan ratusan aparat adalah untuk mengukur tanah dan bangunan rumah milik 
warga Desa Sukamulya. Tanah yang digusur itu sedianya untuk pembangunan Bandara 
Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati. 

Ada dialog dengan Kepala Bagian Ops Kompol Polres Majalengka Johnson Madui. 
Namun, kesepakatan di antara aparat dan warga tak mencapai titik temu. Warga 
yang lama menolak penggusuran tersebut, tidak mengizinkan aparat memasuki desa 
untuk melakukan pengukuran. Sementara itu, pihak kepolisian bersikeras memasuki 
desa. 

Satija masih mengingat bagaimana proses dialog berhenti dan berubah menjadi 
bentrokan. 

“Tiba-tiba dari arah mereka ada yang melempar batu ke arah warga,” katanya.

Bentrokan pun pecah. 

Warga membalas lemparan tersebut. Namun, aparat yang bersenjata lengkap dengan 
mudah mendesak masuk dan menangkap warga Desa. Tak hanya menangkapi, aparat 
juga diduga memukuli sebagian warga.

“Waktu itu komandannya langsung minta agar semua masyarakat diambil senjatanya. 
Padahal itu bukan senjata. Tetapi, alat-alat berladang,” kata Satija.

Satija dan lima warga desa lainnya menjadi korban dalam bentrokan tersebut. 
Kepalanya robek akibat dipukul kayu oleh aparat. Dia dibawa ke Rumah Sakit Umum 
Daerah Cideres, Majalengka dan mendapat 11 jahitan.

Selain Satija, ada Hadun, 58 tahun, yang mengatakan dirinya mengalami luka 
dalam di bagian punggung akibat dinjak-injak aparat. “Punggung saya menghitam 
karena luka dalam. Saya tak bisa bekerja selama enam bulan setelah peristiwa 
itu,” kata Hadun. 

| 
Baca juga:
Kegelisahan Orang Seko dan Ancaman Kampung yang Tenggelam |

BIJB jadi soal besar di Sukamulya. Proyek ini pun butuh lahan skala besar yakni 
sekitar 5.000 hektare. Ini akan terbentang dari lahan 11 desa Kecamatan 
Kertajati. Sekitar 1.800 hektare yang ditempati lima desa, dialokasikan untuk 
pembangunan bandara. Selebihnya— yang lebih luas, adalah untuk membangun 
Kertajati Aerocity. 

Proyek itu dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan masuk dalam 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 
2011. 

Walaupun tak semua proyek MP3EI dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo, BIJB 
tetap dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional yang dikukuhkan Perpres Nomor 
3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam 
Perpres tersebut, BIJB menjadi satu dari 225 proyek pembangunan infrastruktur 
yang diprioritaskan.


| Presiden Jokowi meninjau proyek Bandara Kertajati pada awal tahun ini. 
(ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma) |

Bupati Majalengka Sutrisno mengatakan proses pembangunan BIJB memasuki tahap 
pertama: membangun landasan pacu 3.500 meter. Soal pembebasan lahan, pihaknya 
baru berhasil memperoleh 1.000 hektare lahan.

“Sebanyak empat desa sudah dibebaskan, Tinggal Sukamulya yang bertahan. Bagi 
warga yang sepakat sudah kita berkaskan,” kata Sutrisno kepada 
CNNIndonesia.com, ketika ditemui di kantornya.

Sutrisno juga mempertanyakan alasan penolakan warga Sukamulya. 

Dia mengklaim Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah bertindak sesuai prosedur 
dalam proses pembebasan lahan. Ini, termasuk soal penggunaan jasa konsultan 
untuk menetapkan harga tanah warga.

Dari rekomendasi konsultan, Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka menetapkan harga Rp2,8 juta per 
bata atau 14 meter persegi. Sutrisno mengklaim jumlah itu telah sesuai harga 
pasar. 

“Kenapa ada rakyat bisa dapat tiga bagian tanah setelah menjual satu bagian. 
Karena harga sudah bagus. Jadi kurang apalagi?” kata dia.

Namun, Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS)—paguyuban yang didirikan warga 
Sukamulya— mencatat kejanggalan terjadi sejak 2004 lalu. Ini adalah masa ketika 
awal proyek mulai digaungkan. Di antaranya, soal Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (Amdal) yang menyebutkan Desa Sukamulya terdiri dari lahan tandus. 
Padahal, desa tersebut dikenal dengan hasil pertaniannya. 

Dari analisis itu, demikian FPRS, kemudian muncul Peraturan Menteri Nomor 34 
Tahun 2005 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kecamatan Kertajati 
Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat. Saat itu, peraturan itu 
ditandatangani oleh calon besan Presiden SBY, Hatta Rajasa.

| 
Baca juga:
Noktah Hitam Proyek Mega Jokowi |

Kepala Desa Sukamulya Nono Darsono menyatakan sejumlah kejanggalan diduga 
terjadi dalam proses pembebasan lahan warga. 

Di antaranya, sambungnya, adalah tak adanya surat sosialisasi resmi dari 
Pemerintah Kabupaten Majalengka. Warga justru tahu soal bandara dari media 
massa.

“Belum ada, apalagi sejak saya jadi kepala desa, belum ada sosialisasi,” ujar 
Nono.

Nono, yang akrab dipanggil Kang Bona, berusia di awal 40 tahun. Badannya gempal 
dengan kulit sawo matang. Dia menuturkan buyutnya adalah salah satu pendiri 
Desa Sukamulya. Dia terpilih menjadi kepala desa untuk periode 2013-2019.

Menurutnya, dirinya pun bahkan tidak dilibatkan dalam proses pembebasan lahan 
tanah milik sebagian warga Sukamulya. Dari hasil pemeriksaan, Nono menyebut ada 
33 hektare lahan milik warga yang dibebaskan tanpa sepengetahuan dirinya.


| Petani Sukamulya menolak pengukuran lahan BPN awal Agustus. (Istimewa) |

Kepentingan Sektor Bisnis 

Soal penetapan harga pun dipertanyakan. 

Warga Sukamulya mengetahui harga tanah di luar desa mereka mencapai lebih dari 
yang disampaikan pemerintah. Bambang Nurdiansah, Sekretaris Jenderal FPRS, 
menyatakan ada harga yang mencapai Rp4 juta per bata di luar desa tersebut. Dia 
menuding Bupati Sutrisno membohongi warga.

Dia juga menyebutkan maraknya ‘rumah hantu’ yang akan bermunculan sebelum 
proses ganti rugi. Ini karena lahan dan bangunan akan dihargai lebih mahal. 
Soal ini, warga Sukamulya pun melaporkannya ke BPN Pusat di Jakarta awal 
Agustus lalu. 

Rumah hantu adalah bangunan nonpermanen—biasanya dari kayu kualitas rendah dan 
bambu—yang didirikan pihak tertentu, sehingga mendapatkan uang ganti rugi lebih 
besar.

“Dari modal 20 juta-an, mungkin akan bisa menghasilkan 100 juta dari proses 
ganti rugi,” tegas Bambang.

Kecuali soal konflik tanah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang sudah 
menyiapkan semuanya. Ini termasuk membentuk PT BIJB, sebuah badan usaha milik 
daerah, yang akan mengelola bandara dan Kertajati Aerocity di Majalengka sejak 
2013. Dalam situs resminya, PT BIJB menyatakan akan mengusung konsep Aerocity 
dengan dukungan sumber daya alam dan pertanian. 

Rencananya, total luas bangunan terminal mencapai 121.000 meter persegi untuk 5 
juta penumpang per tahun dan mencapai 18 juta penumpang untuk tahun berikutnya. 
Perusahaan itu juga akan menarik perusahaan ritel dan makanan terkemuka untuk 
sisi bisnis lainnya.

“Kertajati Aerocity akan berfungsi sebagai koridor industri dengan akses 
langsung ke Kabupaten Karawang Industri dan Bandung Metropolitan Area,” 
demikian PT BIJB dalam situsnya. “Mempromosikan dan memperkuat penciptaan mesin 
pertumbuhan ekonomi.”

Soal kepentingan bisnis, Komnas HAM sudah memprediksi hal tersebut. 

“Kuat sekali kepentingan bisnisnya. Jalan tol, bandara, PLTU, itu semua untuk 
swasta,” kata Dianto Bachriadi, Wakil Ketua Komnas HAM. “Hak masyarakat untuk 
terlibat dalam proyek pembangunan menjadi tak ada.”


Komnas HAM mengkritik janji pemerintah dalam setiap pembangunan, terutama soal 
lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Menurut Dianto, mereka yang terserap pun 
hanya menjadi pekerja kasar macam tukang parkir atau pengangkut koper. Dia 
menuturkan bandara, justru akan menggandeng perusahaan perusahaan besar 
makanan, dibandingkan dengan masyarakat lokal.

“Hak untuk menikmati hasil, masyarakat tak dapat apa-apa,” tegasnya. 

Soal ini pula yang membuat CNNIndonesia.com mendatangi Desa Sukamulya. Ada 
kesan yang tak tergantikan ketika melihat hamparan tanah yang menghasilkan 
untuk petani. Pelbagai macam tanaman tersedia. Mulai dari padi, kacang panjang, 
cabai, semangka hingga mangga. 

Kesuburan ini pula, yang menjadi salah satu alasan penolakan bandara. Dari 
sekitar 1.500 kepala keluarga, sebagian besar adalah petani. Kecamatan 
Kertajati sendiri merupakan wilayah dengan pekerjaan terbesar di sektor 
pertanian.

| 
Baca juga:
Para Penantang Sultan dari Kulon Progo |

Ketika CNNIndonesia.com berada di tenda perlawanan, kalangan tua dan muda 
berbaur dengan hangatnya. 

Tenda didirikan sejak 9 Agustus lalu dan terletak di perbatasan utara dan 
selatan Desa Sukamulya. Ada pasokanan makanan tak yang berhenti. Makan pagi, 
siang, dan malam disiapkan para perempuan, dengan dibukanya dapur umum.

Semua stok pangan pun diambil dari hasil bumi desa Sukamulya. Mulai beras, 
ikan, lalapan, dan buah-buahan, dipasok secara sukarela warga desa tersebut.

“Kami hanya membeli gas, bumbu, dan air mineral saja. Uangnya kami dapat dari 
hasil urunan. Selebihnya, kami makan dari hasil bumi,” kata Mutia Suwandi, yang 
bertanggung jawab terhadap suplai makanan. 

Nono Darsono, sang Kepala Desa, mengibaratkan warga sebagai keluarga besar. 

Mungkin itulah yang membuat Sukamulya menjadi satu-satunya desa yang masih 
bertahan menolak pembangunan bandara. Empat desa lainnya, Desa Kertajati, Desa 
Kertasari, Desa Sukakerta, dan Desa Bantarjati telah habis digusur. Para 
petani, ingin desa mereka tetap ada.

Kekhawatiran ini juga punya alasan yang kuat. Perubahan fungsi tanah di Jawa 
Barat, kian mengkhawatirkan.

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Jawa Barat serta RPJMN 
2014-2019, Walhi Jawa Barat mencatat sedikitnya ada 84 proyek infrastruktur 
skala besar yang akan dibangun di provinsi tersebut. 

Ini mulai dari pelabuhan (4 proyek); PLTA (4 proyek); PLTPB (14 proyek); PLTU 
(8 proyek); jalan biasa (15 proyek); jalan tol (15 proyek); jalan kereta api 
lama dan baru (10 proyek); waduk (12 proyek); dan bandara (2 proyek). 

“Proyek infrastruktur dalam 5-10 tahun ke depan semakin rakus dan menambah 
konversi lahan,” kata Dadan Ramdan, Direktur Walhi Jawa Barat. “Petani 
kehilangan lahan garapannya, potensi konflik sosial muncul.”


|  |

Walhi mencatat dalam 10 tahun terahir terdapat perubahan lahan sedikitnya 
mencapai 424.910 hektare untuk pelbagai sektor industri. Baik pertambangan, 
industri, hingga pembangunan infrastruktur skala besar. Masalahnya, walaupun 
proyek pembangunan dan investasi di Jawa Barat membabi buta, namun tetap saja 
menyisakan kemiskinan—selain kerusakan ekologis.

“Taksiran akumulasi kerugian ekonomi alih fungsi lahan pertanian mencapai 
Rp7,56 triliun,” kata Dadan. “Salah urus ekologi menghasilkan kerugian ekonomi 
sangat besar.”

Dan problem lainnya juga ada di tingkat pemerintah lokal. 

Walhi Jawa Barat mengkritik produksi kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten 
dan kota yang terus mengalir—namun turut memproduksi krisis ekologi saat ini. 
Dadan menilai kebijakan tata ruang kini bukanlah sebagai benteng kerusakan 
lingkungan hidup, melainkan pintu masuk perizinan pembangunan.

Mungkin, kegelisahan itu pula yang sampai di Desa Sukamulya. Sebagian besar 
petani terus mengumandangkan perlawanan atas pembangunan bandara. 

“Kami mau hidup dan menghabiskan sisa waktu di desa ini. Desa yang puluhan 
tahun kami bangun, desa yang kami perjuangkan,” kata Bambang Nurdiansah. 

“Saya cinta sama desa ini,” kata Hadun. “Kepala saya tak mau digusur, biar 
sampai mati pun.” (wis/asa)

Kirim email ke