Foto : M Mufid S Mahasiswa Pascasarjana STAINU Jakarta / Publica Institut Hubungan antara Agama dan Negara di Indonesia http://publicapos.com/read/9199/Hubungan-antara-Agama-dan-Negara-di-Indonesia mufid | Sabtu , 26 November 2016 - 18:04 WIB Islam http://publicapos.com/search/Islam Hubungan http://publicapos.com/search/Hubungan agama http://publicapos.com/search/agama negara http://publicapos.com/search/negara golongan http://publicapos.com/search/golongan pancasila http://publicapos.com/search/pancasila piagam http://publicapos.com/search/piagam jakarta http://publicapos.com/search/jakarta hukum http://publicapos.com/search/hukum politik http://publicapos.com/search/politik UUD http://publicapos.com/search/UUD ekslusif http://publicapos.com/search/ekslusif http://publicapos.com/search/ Dalam sejarah Islam, ada tiga tipologi hubungan antara agama dan negara. Din Syamsudin membaginya sebagai berikut: Pertama, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara, demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Tokoh pendukungan gerakan ini adalah al-Maududi. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan kepentingan masing-masing, agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya, demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan. Tokoh Muslim dunia dalam golongan ini di antaranya adalah Abdullahi Ahmed An-Na’im, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Ketiga, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua domian yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik/ negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara. Salah satu tokoh Muslim dunia yang masuk golongan ini adalah Ali Abd Raziq. Dalam hal yang sama, R R Alford dalam penelitiannya yang berjudul Agama dan Politik menyebutkan bahwa agama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku politik pemeluknya, bahkan terkadang memiliki kecenderungan yang sebaliknya, di dunia Barat, sehingga orientasi utama politiknya sekularisasi. Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama (Islam) dan negara berkembang menjadi empat golongan. Pertama, golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Perelak, Kerajaan Islam Samudera dan Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama/Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan perang Paderi (perang para pemuka agama). Dari kejadian itu kemudian muncul semboyan “adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi Kitabullah” yang artinya; eksistensi hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam. Ketiga, golongan yang membangun hubungan dinamis-dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa. Keempat, golongan yang membangun hubungan sekular-ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa. Para raja Jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya dua kali setahun di Masjid atau sekatenan. Para raja Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu, yang penting juga taat kepada raja. Dari segi gerakan politik, hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami perkembangan dalam bentuk oposisi, alienasi dan integrasi. Tiga tipologi gerakan agama tersebut telah mengalami dinamika yang progresif dan silih berganti. Islam sebagai agama memainkan peran politik oposisi terhadap pemerintahan Majapahit, sejak awal berdirinya Kerajaan Islam Demak. Sedangkan pada masa pemerintahan kerajaan Islam Demak, Islam dan politik kenegaraan terbangun secara terintegrasi, tetapi ketika pusat kekuasaan Islam beralih kepada kerajaan Mataram, maka tipologi hubungan Islam tidak mengambil pola integrasi sebagaimana praktik kerajaan Islam Demak, tetapi kerajaan Mataram Islam mengambil model moderat yang berkarakter sinkretis. Peran raja sebagai simbol keagamaan cukup hadir dua kali selama setahun, walaupun kesehariannya tidak datang ke Masjid. Sementara itu, kekuatan politik agama mengambil peran oposisi yang ketat ketika Belanda datang menjajah Nusantara. Para ulama dan da’i berjuang melawan kekuatan kolonial Belanda dengan membentuk organisasi-organisasi keagamaan seperti Serikat Islam pimpinan HOS Cokroaminoto tahun 1911, pada tahun 1912 juga berdiri orgnanisasi Muhammadiyah pimpinan KH Ahmad Dahlan, dan pada tahun 1926 di kalangan ulama Nusantara lahir Jamiyah Nahdlatul Ulama pimpinan KH Hasyim Asy’arie. Usaha-usaha kaum agamawan dalam berjuang melawan kolonial Belanda tersebut akhirnya membuahkan hasil Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada masa awal kemerdekaan, agama dan neara mengalami masa-masa krusial, mengingat persepsi hubungan agama dan negara masih belum tuntas di kalangan tokoh agama pejuang kemerdekaan. Mereka memiliki tafsir berbeda-beda mengenai hubungan agama dan negara yang ideal, sehingga sebagian kelompok menganggap bahwa yang dimaksud hubungan agama dan negara yang ideal adalah Piagam Jakarta, tetapi hal itu setelah melalui perdebatan dan diskusi yang serius, maka KH A Wahid Hasyim sebagai salah satu tim mengakomodir dan menerima penghapusan tujuh kata dengan hasil sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945 dengan ideologi Pancasila. Dalam rumusan ideologi dan konstitusi tersebut, substansi negara Indonesia adalah berbentuk negara yang religius (religious nation state). Negara tidak menafikan peran agama, dan agama juga tidak menolak eksistensi negara. Antara agama dan negara memiliki peran penting dalam menyukseskan cita-cita kemerdekaan RI, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan KH Wahid Hasyim tersebut telah melampaui pemahaman keagamaan pada masanya, dimana ia telah berhasil mencari nilai-nilai transendental yang bisa menjadi dasar pijak semua agama dan golongan, sehingga pandangan keagamaan yang berbeda-beda yang dapat memicu konflik dan pertikaian- dapat dinetralisir dan dikompromikan. Keputusan ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian R R Alford yang berjudul “Agama dan Politik”, yang menyebutkan bahwa paham keagamaan yang plural jika masuk ke arena politik praktis akan menimbulkan pertikaian dan jauh dari kompromi, sehingga jalan pencarian nilai-nilai transendental menjadi keniscayaan. Keputusan KH Wahid Hasyim tersebut juga memiliki kesamaan dengan sejarah penyusunan naskah Perjanjian Hudaibiyah dan Piagam Madinah dimana Nabi saw mengambil kebijakan substantif, bukan formalistik. Walaupun simbol-simbol formal ketuhanan dan kerasulan dihapus dalam naskah perjanjian tersebut, tetapi Nabi saw tetap menerimanya karena substansi dan tujuan agama dapat dijalankan sebagaimana mestinya, misalnya Nabi saw masih bisa menjalanan ibadah umrah di Makkah, memberikan perlindungan kepada semua warga dan memajukan kesejahteraannya. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi bukti bahwa NKRI merupakan negara yang secara substansial memiliki kesamaan dengan negara bentukan Nabi saw sebagai negara religius (religious nation state). Nabi saw memerangi orang–orang ateis (kafir) dan pemerontak, tetapi Nabi saw menjaga dan melindungi kaum non-Muslim. Demikian juga NKRI melarang adanya sikap anti Ketuhanan dan anti Keagamaan, tetapi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Pasal 1 ayat (1) UUD-NRI Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan”, yang berbentuk Republik. Pasal yang dirumuskan PPKI tersebut menjadi tekad bulat bangsa Indonesia dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air, yaitu Indonesia. Tekad bangsa Indonesia yang menghendaki negara kesatuan tersebut kemudian dituangkan dalam pedoman dasar bagi Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) 1999-2000 dalam melakukan Amandemen UUD-NRI Tahun 1945. Semangat dan tekad untuk mempertahankan NKRI semakin kukuh setelah MPR-RI menyepakati bahwa amandemen tidak mengubah Pembukaan UUD-NRI 1945 dan tetap mempertahankan NKRI. Para ulama yang menjadi pendiri negara (KH Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, H Agus Salim dan Abikusno Tjokrosurojo) menyadari bahwa pendirian negara bukanlah tujuan bagi dirinya sendiri, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia. Demikian juga tujuan norma agama Islam (maqa>s}id asy-syari’ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara keseluruhan tanpa membedakan ras, agama ataupun golongan. Pluralitas beragama ini disadari oleh para ulama yang menjadi pendiri negara, sehingga mereka mengambil kebijakan dengan merumuskan ideologi Pancasila dan UUD-NRI 1945 yang mengakomodir aspirasi seluruh golongan dan agama. Dengan demikian, jika NKRI dengan ideologi Pancasila sudah dianggap final, maka hal itu wajar karena gagasan tersebut lahir dari tradisi dan spirit keagamaan warganya. Eksistensi NKRI dengan Ideologi Pancasila semakin kokoh secara kultural, setelah Nahdlatul Ulama melalui Muktamarnya Tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur meneguhkan Pancasila sebagai asas tunggal negara. Secara historis-faktual, penerimaan ulama terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara didasari oleh fakta bahwa warga negara Indonesia bersifat majemuk, sehingga persatuan dalam keragaman menjadi keniscayaan. Kegagalan negara-negara Eropa seperti Jerman karena menjadikan budaya Jerman sebagai kiblat dari semua budaya lainnya yang hidup di Jerman. Arogansi inilah yang menyebabkan Jerman gagal dalam proses integrasi yang diterapkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri Jerman. Fakta tersebut berbeda dengan kondisi di Amerika yang sejak awal sudah membangun budayanya berdasarkan prinsip melting pot atau tungku pelebur dari berbagai budaya masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, menjadikan budaya lokal dan kearifan lokal secara proporsional dalam kehidupan Indonesia menjadi pilihan tepat. Meminjam bahasa Edmund Husserl, penerimaan ulama tersebut terhadap Pancasila dalam wadah NKRI tidak lepas dari tahapan pemahaman trasendental, dimana para ulama pendiri negara tersebut telah mampu menangkap substansi norma agama setelah melalui pemahaman komprehensif dari berbagai sudut pandang, sehingga mampu menawarkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang inklusif dan aspiratif. Pancasila yang terdiri dari lima sila dapat dicari titik temunya dengan norma agama, tidak hanya sesuai dengan norma agama Islam, tetapi juga dengan norma agama lainnya. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengambarkan bahwa Tuhan adalah Dzat Yang Esa. Sila pertama juga pernah dijadikan tujuan pertama dalam pendidikan keagamaan Nabi saw ketika berada di Makkah dengan berusaha agar seluruh umat manusia menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab menggambarkan bahwa setiap tindakan manusia harus berasal dari akal sehat dan hati nuraninya. Melalui pendidikan diharapkan akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta pembinaan akhlakul karimah sebagaimana dinyatakan pada Pasal 31 ayat (3) dan Nabi saw juga diutus untuk membina akhlakul karimah, disamping menegakkan hukum secara adil. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menjadi faktor penentu dalam melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi sebagaimana juga telah dipraktikkan Nabi saw di Madinah ketika membangun negara Madinah. Nabi saw membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang majemuk. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip sila ini hendak mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Dalam sistem musyawarah tersebut, ada empat prinsip yang hendak dikembangkan, yaitu rasionalisme, kepentingan umum, kepentingan jangka panjang dan memperhatikan semua golongan. Salah satu contohnya adalah penyusunan naskah Perjanjian Hudaibiyah, dimana Nabi saw menyusunnya melalui proses musyawarah dengan melibatkan kelompok non-Muslim. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini merupakan perwujudan nyata dari semua sila. Prinsip keadilan sosial dapat menjadi pelindung bagi seluruh warga negara. Nabi saw juga diperintahkan oleh Allah swt untuk berbuat adil dan mewujudkan kemaslahatan umum. Sebagai staatsfundamentalnorm, Pancasila -dalam pandangan Hans Nawiasky- menjadi landasan bagi berlakunya Undang-Undang di bawahnya. Semua peraturan harus merujuk kepada Pancasila, UUD-NRI 1945 dan begitu seterusnya secara berurutan. Dengan merujuk kepada nilai-nilai dasar hidup bernegara, para ulama melahirkan pendekatan fungsional melalui maqasid al-ahkam, yang menekankan pandangan hidup yang menebarkan kesejahteraan bagi alam semesta (rahmatan lil ’alamin) (Q.S. al-Baqarah: 177 dan QS 2: 32). Dari spirit tersebut, tujuan politik dalam norma agama Islam (maqasid asy-syari‘ah) adalah untuk melindungi hak-hak dasar manusia (al-kulliyat al-khamsah). Ketika fungsi norma agama Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (masalih} ar-ra‘iyah), maka negara menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks ini, kaidah al-ghayah wa al-was’ail (tujuan dan cara pencapaian) dapat digunakan. Jika NKRI dapat menjadi alat bagi tujuan penegakan norma-norma agama Islam, maka sistem negara ini wajib dipertahankan. Senada dengan upaya menegakkan gerakan politik fungsional, salah seorang tokoh terkemuka Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma’arif, menyuarakan perlunya pemberlakuan substansi agama, dalam arti agama harus mewarnai moralitas politik atau negara, dan sekaligus menolak formalisasi agama, dalam artian politisasi agama. Praktik formalisasi agama tersebut sudah pernah dilakukan pada tahun 1955. Pada waktu itu, Masjid telah berubah menjadi ajang kampanye partai agama (Islam). Khutbah Jum’at diwarnai kampanye politik partai sehingga masjid berhenti menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah. Padahal, masjid dibangun bukan untuk kepentingan kepentingan politik praktis, tetapi untuk kepentingan ideal-keagamaan, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat (QS. at-Taubah: 107-108 dan QS. Ali ‘Imran: 103, 105, 112). Akhir-akhir ini juga marak tuntutan formalisasi norma agama Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kelompok yang menuntut formalisasi agama dengan upaya mengganti ideologi negara adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majlis Mujahidin Indonesia (MMI). Mereka tidak mau mengakui eksistensi NKRI sebagai negara yang sah dan final, mereka tetap menyimpan ideologi laten, yaitu ideologi Islam versi mereka untuk mengganti ideologi Pancasila dan NKRI. Mereka malakukan infiltrasi ke berbagai elemen dan instansi pemerintah dengan tujuan untuk mengubah ideologi orang-orang di sekelilingnya agar mengikuti ideologi mereka yang dianggap paling benar. Mereka berusaha mengganti norma agama Islam yang fleksibel dan elastis dengan norma agama yang rigid dan tidak mau berdamai dengan kondisi lingkungan setempat walaupun hal itu baik dan makruf. Tradisi keagamaan HTI dan MMI memiliki kesamaan karakter. Sejak berdirinya di al-Quds Palestina tahun 1953, Hizbut Tahrir berpandangan bahwa penegakkan norma-norma agama Islam harus melalui negara secara legal-formal. Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI) juga menjadi salah satu organisasi paling aktif untuk memasarkan ide-ide khilafah Islamiyah. Demikian juga MMI, tetapi mereka hanya meliputi wilayah Nusantara. Mereka memahami norma agama Islam hanya dari sudut pandang legal-formalnya. Laskar Jihad (LJ) yang berdiri di Yogyakarta tahun 1994 pimpinan Dja’far Umar Thalib juga mengajarkan bahwa norma agama Islam yang dianutnya sebagai hal yang paling benar dan otentik, sedangkan aliran Islam lainnya kurang valid alias sesat. Robert W Hefner mengemukakan bahwa LJ juga memiliki motive politik yang kuat sejak dari awal berdirinya. LJ lahir bukan untuk membangun negara, tetapi malah menebarkan kebencian kepada negara. Dengan meminjam pemikiran M Quraish Shihab, dalam bukunya Rasionalitas al-Qur’an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar, dapat dinyatakan bahwa HTI, MMI dan LJ dapat dikelompokkan ke dalam golongan yang tidak mau menggunakan akal pikiran, sementara agama menandaskan kewajiban untuk menggunakan akal pikiran dalam memahami norma agama Islam dan larangan bertaqlid, termasuk larangan bertaqlid kepada bentuk negara lain seperti khilafah Islamiyah, yang bukan lahir dari tradisi budaya Indonesia. Prinsip HTI, MMI dan LJ tersebut juga bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD-NRI 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama sesuai dengan tradisi kehidupan masyarakat dan prinsip NKRI. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama sesuai dengan tradisi kehidupan masyarakat dan prinsip NKRI. Pasal ini memberikan ruang untuk mengakomodasi eksistensi hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sementara itu, HTI, MMI dan LJ tidak mau mengakui hukum adat beserta hak tradisionalnya, yang diakui mereka hanyalah norma agama Islam versi mereka. MMI misalnya menolak segala bentuk sistem negara yang berasal dari Barat. Paradigma keagamaan tiga organisasi tersebut memiliki kesamaan dengan pandangan kitab al-Mugniyah yang bersifat ekslusif-tendenius, dimana kitab tersebut menjelaskan bahwa pengganti Nabi saw hanyalah Ali. Penulis; M Mufid S Mahasiswa Pascasarjana STAINU Jakarta / Publica Institut
[GELORA45] Hubungan antara Agama dan Negara di Indonesia
[email protected] [GELORA45] Sun, 27 Nov 2016 19:17:42 -0800
