FPR Gelar Aksi Tolak RCEP Serta Kesepakatan Perdagangan Bebas dan Investasi (FTAs) 6 Desember, 2016 Aksi demonstrasi menolak RCEP di depan gedung pertemuan ICE BSD, Tangerang Selatan. Aksi dilakukan oleh FPR yang tergabung dalam aliansi internasional People Over Profit (POP) dan ILPS.Mrb-media,Tangerang Selatan – Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengadakan demonstrasi Menyikapi pertemuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang di mulai hari ini tanggal 6 Desember. FPR melakukan aksi di depan gedung pertemuan RCEP yang bertempat di International Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Indonesia.Dalam rilisnya FPR menyampaikan bahwa RCEP merupakan skema kesepakatan perdagangan bebas dan investasi (FTAs) yang akan mengintensifkan serangan neoliberal dan memerosotkan kehidupan rakyat Indonesia.Rudi HB Daman, Koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR) menegaskan, “RCEP dan kerjasama perdagangan bebas lainnya didesain untuk memastikan kontrol ekonomi di suatu wilayah seperti halnya yang dilakukan oleh WTO melalui kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi di berbagai sektor. Perjanjian semacam ini hanya akan terus melanjutkan serangan neoliberal terhadap rakyat. RCEP akan memaksa berbagai negara semakin berlomba untuk mengundang investasi asing dengan menyajikan lingkungan bisnis yang semakin menarik bagi korporasi – dan sebaliknya semakin tidak bersahabat bagi rakyat.”Pertemuan RCEP yang berlangsung saat ini adalah proses negosiasi putaran ke-16 (16th Round of Trade Negotiating Commitee on RCEP). Tujuan utama perundingan RCEP adalah melanjutkan liberalisasi perdagangan dan investasi.Keanggotaan RCEP mencakup 10 negara ASEAN (Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam) dan 6 negara mitra dagang ASEAN (Cina, Australia, Jepang, India, Korea Selatan, New Zealand).RCEP merupakan bentuk mega-regional FTAs di Asia Pasifik. FTAs terus dimajukan pasca kebuntuan negosiasi World Trade Organization (WTO) yang pada dasarnya disebabkan oleh resistensi kuat dari gerakan rakyat terhadap intensifnya serangan neoliberal. FTAs semakin nampak di Asia Pasifik melalui skema terkini yang disimpulkan sebagai TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) atau Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan yang dipimpin oleh Cina yakni RCEPatau Kerjasama Ekonomi Regional Menyeluruh. Dalam pidatonya koordinator aksi Mohammad Ali mengkritik kebijakan RCEP yang tertutup, padahal menyangkut kehidupan banyak sektor. Selain itu Ali memandang RCEP sebagai skema neoliberal yang akan menindas rakyat. “Jika kesepakatan RCEP disahkan dan diimplementasikan, klas buruh, kaum tani, perempuan, buruh migran, mahasiswa, nelayan, kaum miskin perkotaan, masyarakat adat, suku bangsa minoritas, dan kelompok tertindas lainnya di Indonesia akan merasakan dampak buruk dari kerjasama ini”. tambah AliSalah satu perwakilan buruh dari GSBI, Sujak dalam orasinya menyampaikan bahwa RCEP dan skema liberalisasi lainnya akan membuat buruh akan semakin sengsara karena kompetisi upah dan kebijakan investasi yang merugikan buruh. “RCEP semakin menjerat buruh dalam politik upah murah. Monopoli dan perampasan tanah akan semakin meluas karena fasilitasi hak kepada korporasi untuk menguasai tanah. Petani, perempuan, masyarakat adat, dan suku bangsa minoritas akan sangat rentan menjadi korban anjloknya harga produk pertanian, dan dikriminalisasi atas penggunaan benih dan varietas tanaman tertentu tanpa izin dari perusahaan pemilik hak paten”. Papar Sujak. Selain itu FPR menjelaskan ancaman lain dari perjanjian RCEP. Pertama, dampak RCEP adalah privatisasi sektor pendidikan akan menyebabkan pemuda, pelajar, mahasiswa akan semakin sulit mengakses pendidikan karena biaya semakin mahal. Kedua, Obat-obatan akan semakin mahal dan tak terjangkau oleh masyarakat luas karena RCEP akan melegalkan korporasi atas hakpaten dan monopoli produksi obat-obatan tertentu dan menetapkan harga yang tinggi. Ketiga, kemerosotan hidup rakyat di berbagai sektor akan menyebabkan meningkatnya migrasi paksa masyarakat Indonesia ke berbagai negara. FPR secara tegas menolak RCEP dan menuntut agar negosiasi ini dihentikan segera. FPR juga menyerukan pentingnya solidaritas, mobilisasi, kampanye, dan pengorganisasian massa di seluruh Indonesia untuk melawan seluruh bentuk perjanjian perdagangan bebas (FTA) baik bilateral dan regional karena hanya akan merugikan rakyat di Indonesia dan berbagai negara.Dalam rangka mendukung perjuangan tersebut, FPR melaksanakan rangkaian kampanye dan kegiatan solidaritas sejak tanggal 6 – 12 Desember 2016.
[GELORA45] FPR Gelar Aksi Tolak RCEP Serta Kesepakatan Perdagangan Bebas dan Investasi (FTAs)
Tatiana Lukman [email protected] [GELORA45] Tue, 06 Dec 2016 01:17:58 -0800
