Pada hakikatnya pendidikan adalah pembebasan. Membebaskan individu dari tekanan maupun cengkeraman oleh individu lain maupun oleh sistem.Membebaskan individu untuk menjadi dirinya sendiri, untuk menjadi manusia berdaulat yang setara dalam masyarakat. Intinya, untuk menjadi (to be). Sedangkan versi Anies, pendidikan cuma disamakan dengan eskalator untuk mengangkat orang naik kelas dari kemiskinan. Intinya, pendidikanbagi Anies hanya untuk memiliki materi (to have). Padahal, untuk sekedar menjadi kaya mah tidak perlu pendidikan - seperti dibuktikan Sudono Salim, Alim Markus, Bob Sadino, para pengusaha Warteg dlsb itu), tapi cukup dengan belajar. Belajar pegang duit, belajar jadi orang kaya dst. Lumrah saja orang berpikiran seperti Anies, lha wong di jaman globalisasi neolib ini makna dari 'pendidikan' dijerumuskan jatuh hingga ke tingkat 'pengajaran' belaka. Dan, "pendidikan" model beginian lalu diidentikkan bulat-bulat dengan sekolahan. Minimal bangkunya. Maksimal ijazahnya. Semakin bermutu (d/h mahal) bangku sekolahnya, semakin si individu merasa derajatnya terdongkrak oleh ijazah sekolah tsb. Walhasil, terciptalah gelombang pencari kerja berijazah, lengkap dengan gelarnya tetapi kurang siap menjadi pribadi yang mandiri, berdaulat. Tentu, tetap ada kekecualian dalam gelombang besar ini.
Ditambah kokohnya sistem nekolim yang berkonstruksi materi, maka lestarilah hubungan majikan-buruh di atas dunia dalam berbagai kemasan modern yang serba gemebyar. Untuk membohongi sesama manusia (baik sejenis maupun lawan jenis) dengan kata-kata yang dia sendiri tidak mengerti atau dengan janji-janji yang tak pernah diusahakan untuk ditepati, orang tidak perlu menjalani pendidikan. Cukup belajar berbohong atau belajar ingkar. Begitu juga untuk memiliki kekayaan dari korupsi, orang cukup belajar korupsi; cukup terpelajar untuk korup. Sebab, nggak ada tuh sekolah korupsi lebih-lebih pendidikan korupsi. Untuk kaya-raya dengan cara ini yang ada ya cuma belajar. Itu pun biasanya otodidak :) --- jonathangoeij@... wrote: Dari dulu saya melihat hanya pendidikan yg bisa mengangkat sso dari "kasta"nya, disini saya bisa melihat kebenaran pendapat Anies. Tentu ada juga kasus2 mereka yg pendidikannya rendah bisa sukses katakanlah seperti Sudono Salim yg hanya SD ataupun pemilik Maspion Group itu yang SMP juga tidak lulus karena sekolahnya keburu ditutup penguasa pada pertengahan 60-an dulu itu, tapi hal2 seperti ini hanya perkecualian umumnya yg pendidikannya lebih tinggi akan lebih sukses dalam hidup (secara materi). Disini kuncinya adalah "equal opportunity" mereka yg dalam kasta terendahpun tetap mempunyai kesempatan yang sama utk mengecam dunia pendidikan, sungguhpun tentu saja "equal" disini tidak benar2 equal tapi setidaknya ada kesempatan utk itu. Cuman saya rasa yg dikatakan beliau "...punya anak dikirim ke sekolah tidak bermutu, putus sekolah, kawin lagi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena sekolahnya tidak bermutu," akan terus terjadi sepanjang abad biarpun beliau terpilih sebagai gubernur sekalipun. Saya tidak melihat adanya solusi yg diajukan beliau sama sekali selain kata2 retorik. --- ajegilelu@... wrote : Nah lihat, yang pernah jadi menteri pendidikan saja menyamakan pendidikan dengan eskalator. Padahal, eskalator umumnya berada di gedung-gedung pertokoan. Artinya, menurut mantan menteri pendidikan ini tujuan pendidikan di Indonesia ya cuma untuk mengantar orang berbelanja. Cuma jadi konsumen. "Pendidikan adalah eskalator. Saya mau membuat Jakarta tidak lagi, dalam jangka panjang ada ketimpangan. Caranya jadikan pendidikan eskalator massal. Naik kelas tuh," - Anies Baswedan Sedangkan Ahok yang katanya mau membangun banyak perumahan agar masyarakat terutama di bantaran sungai bisa memiliki rumah sudah terbukti BOHONG dengan dilakukannya penggusuran. Korban penggusuran yang dipindah ke rusunawa justru kehilangan tempat tinggal karena tak kuat bayar sewa. --- jonathangoeij@... wrote: Banyak Orang Miskin di Jakarta, Ini Solusi Anies dan Ahok MINGGU, 11 DESEMBER 2016 | 22:01 WIB Tiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menunjukan nomor urut saat rapat pleno pengundian nomor urut calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di Jakarta, 25 Oktober 2016. Pasangan Agus-Sylvi mendapatkan nomor urut 1, Ahok-Djarot mendapatkan nomor urut 2 dan Anies-Sandiaga mendapatkan nomor urut 3. Tempo/Dian Triyuli Handoko TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melihat kemiskinan di Ibu Kota sudah turun menurun, dari generasi ke generasi berikutnya. Dia menilai, kemiskinan itu terjadi lantaran warga Jakarta belum mendapatkan pendidikan yang berkualitas. "Kenapa yang kaya bisa dapat pekerjaan bagus? Karena sekolahnya tuntas, bagus, sehingga pekerjaan bagus. Sekolah bagus dan tuntas, harganya mahal. Jadi orang yang makmur, kirim anak ke sekolah bagus, lulus bagus, kerjanya bagus," kata Anies kepada warga Jalan Kebon Jeruk XIX, Taman Sari, Jakarta Barat, Minggu, 11 Desember 2016. Anies menuturkan, selama ini dia melihat kalangan miskin mengirimkan anaknya bersekolah di tempat yang tidak bermutu. Lalu yang kerap terjadi adalah anak tersebut sekolahnya putus di tengah jalan. Kemudian jadi pengangguran. "Terus kawin, rumah tangga miskin, punya anak dikirim ke sekolah tidak bermutu, putus sekolah, kawin lagi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena sekolahnya tidak bermutu," kata dia. Dia juga mengungkapkan, sewaktu Indonesia sudah merdeka, 95 rakyatnya buta huruf dan miskin. Biasanya, dia melanjutkan, orang yang buta huruf sudah pasti miskin. Yang membuat mereka sejahtera, kata Anies, adalah pendidikan. Sebab itu, untuk memutus rantai kemiskinan, Anies pun berencana memperbaiki kualitas pendidikan yang merata bagi semua kalangan, melalui program pendidikan gratis, berkualitas, dan tuntas. Bila hanya sebagian kalangan yang merasakan pendidikan berkualitas, lanjut dia, ketimpangan akan terus terjadi. "Pendidikan adalah eskalator. Saya mau membuat Jakarta tidak lagi, dalam jangka panjang ada ketimpangan. Caranya jadikan pendidikan eskalator massal. Naik kelas tuh," ujarnya. Lain hal dengan calon gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurut calon inkumben itu, masyarakat kelas bawah tidak bisa naik level karena belum memadainya infrastruktur di Jakarta. "Banyak orang miskin itu, bukan dia nggak rajin, bukan dia nggak jujur, tetapi infrastruktur kita tidak menolong dia untuk naik," kata Ahok di Sunlake Hotel, Sunter, Jakarta Utara, Minggu, 11 Desember 2016. Ahok pun berkeinginan untuk membangun banyak perumahan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan tidak punya tempat tinggal, untuk bisa memiliki rumah semurah mungkin. Dia akan mensubsidi perumahan tersebut, sehingga orang berpenghasilan rendah sekali pun bisa mencicilnya. Selain itu, Ahok juga akan mensubsidi sejumlah kebutuhan bahan pokok dan transportasi untuk menekan biaya hidup mereka. FRISKI RIANA
