Ni saya coba share kesini juga soal cara memajukan pendidikan dan mendidik tenaga siap pakai yang saya posting di milist sebelah. Dimana katanya sangat rugi besar mengadakan UN, karena topograpi negara kita tidak sama, mending mendidik siswa siap pakai leawt SMK -------------- Pemerintah mesti harus menambah lebih banyak lagi sekolah SMK, guna bisa mendapat nilai Plus pada siswa kususnya dalam bidang pekerjaan serta penemuan-penemuan. Kalau anggaran terbatas minim jumlah siswa ditambah disetiap sekolah, dan jangan lupa guru-guru SMK dididik supaya bisa menemukan sesuatu yang berguna untuk kehidupan. Perlu juga guru gurunya SMK di training diluar negeri, yang tidak kalah pentingnya yaitu perlu diberi pelajaran budi pekerti pada siswa agar tidak terjadi tawuran setiap saat. Buat apa pintar kalau kerjanya cuma tawuran saja.
From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Wednesday, December 14, 2016 1:44 AM To: Yahoogroups Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Ujian Nasional Harus Dimoratorium Selain itu, kata Itje, pelaksanaan UN hanya akan membuat proses belajar mengajar menjadi proses latihan soal saja. Kecerdasan anak pun dianggap masih di level terendah karena guru hanya mengajari anak menghafal soal agar lulus UN. Dampaknya adalah kemampuan anak untuk berpikir di level tertinggi menjadi tumpul karena latihan analisa diganti dengan hafalan saja ... Edisi 13-12-2016 Ujian Nasional Harus Dimoratorium<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=2&date=2016-12-13> JAKARTA – Penolakan Wapres Jusuf Kalla atas wacana moratorium ujian nasional (UN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) disayangkan banyak kalangan. Mereka menilai pelaksanaan UN selama ini tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menyayangkan pernyataan Wapres dan menyerukan Presiden Jokowi mendukung Kemendikbud mematuhi keputusan Mahkamah Agung tentang UN yang sudah berketetapan hukum tetap (inkracht) sejak 2009. ”Niat baik Kemendikbud untuk mengusulkan moratorium UN sangat dinantikan banyak pihak untuk bisa terwujud. Peserta didik, pendidik, dan orang tua merasakan kebijakan UN selama ini tidak memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas pendidikan nasional. Hal ini terbukti dari banyaknya kegaduhan yang muncul menjelang, saat, dan sesudah pelaksanaan UN,” ujarnya di Jakarta kemarin. Dia mengatakan hari ini FSGI akan menyampaikan surat permohonan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara. FSGI secara tegas mendesak kepada pemerintah untuk segera mengesahkan moratorium UN yang diusulkan Kemendikbud. Menurutnya, ada beberapa alasan kenapa moratorium UN harus segera diberlakukan. Di antaranya, klaim JK yang menyatakan UN meningkatkan kualitas pendidikan tidak terbukti. Pasalnya, UN menyebabkan pembelajaran dan pengajaran menjadi kering karena proses belajar hanya direduksi dalam angka-angka nilai tiga atau empat mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Pengamat pendidikan Itje Chodijah menyampaikan hingga saat ini belum lahir kebijakan komprehensif hasil pemetaan pendidikan dari UN. Padahal selama ini UN diselenggarakan setiap tahun. Logikanya jika UN diselenggarakan tiap tahun, maka pemetaan pendidikan bisa dilakukansetiaptahunjuga.” Dengan hasilpemetaanUNyangsudahdikerjakan semestinya pemerintah harus fokus pada perbaikan standardanbukanlagi prosespelaksanaan UN-nya,” katanya. Itje mengatakan Nawacita Jokowi yang menghendaki pendidikan menghasilkan perubahan karakter menuntut adanya perubahan paradigma dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. ”Jika UN masih ada, perubahan karakter tidak bisa tercapai,” tuturnya. Selain itu, kata Itje, pelaksanaan UN hanya akan membuat proses belajar mengajar menjadi proses latihan soal saja. Kecerdasan anak pun dianggap masih di level terendah karena guru hanya mengajari anak menghafal soal agar lulus UN. Dampaknya adalah kemampuan anak untuk berpikir di level tertinggi menjadi tumpul karena latihan analisa diganti dengan hafalan saja. WakilKetuaKomisiXDPRSutanAdilHendra berpendapat, UN harus dimoratorium karena belum akurat sebagai alat mengukur kecerdasan siswa. Selain itu, amanat konstitusi sudah menyebut bahwa evaluator kemampuan siswa adalah guru dan bukan pemerintah melalui UN. ”Sia-sia saja apa yang sudah diajari guru karena keputusan lulus tidaknya murid itu bukan atas apa yang sudah diajarkan melainkan keputusan UN,” jelasnya. Politikus Gerindra ini menyampaikan, UN mengubah watak kerja keras siswa menjadi pembohong dan licik hanya untuk mengejar status lulus. Selama ini UN juga terlalu mengandalkan nilai kognitif yang tertulis dengan pada lembar jawaban. Apalagi, siswa merasa diteror akan suasana ujian yang penuh ketegangan. Dia pun setuju jika UN dihapus maka uangnya akan lebih bermanfaat untuk penambahan sarana prasarana sekolah. Neneng zubaidah
