Di jaman penjajahan Belanda, inspektur sekolah itu mengawasi betul2 mutu pelajaran di sekolah dan mengetest langsung murid2 sekolah di depan gurunya dengan pertanyaan2. Guru2 jadi malu kalau murid2nya tidak bisa jawab pertanyaan dengan kemungkinan dapat celaan sd. dipecat. Di Belanda murid2 klas 8 ( sama dengan klas 6 Indonesia) harus mengikuti CITO toets. Ini sama sekali bukan ujian, tetapi dari hasilnya guru dapat memberikan advies pada murid/orang tua murid, untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah bagian apa. Apa ke niveau MBO untuk nantinya langsung kerja, atau ke niveau HAVO yang dapat ke Akademi Teknik, atau ke niveau VWO/Gymnasium untuk nantinya melanjutkan di Perguruan Tinggi. Di MBO, HAVO, VWO ada ujian akhir. Yang saya tahu dari VWO, angka ujian akhir adalah rata2 dari angka klas terakhir + angka ujian. Di beberapa jurusan perguruan tinggi ada undian berdasarkan angka untuk bisa masuk. Ada yang sebagai berikut : Angka di atas delapan langsung masuk. Angka di antara 7.5 - 8.0 ikut undian. Yang tidak masuk boleh ikut undian2 terus sampai undian di antara angka 5.5 - 6.0 Kemudian ada undian di antara angka 7.0 - 7.5. Yang tidak terundi, ikut undian2 di bawahnya samapi undian antara 5.5 - 6.0 Kemudian undian di antara angka 6.5 - 7.0. Yang tidak masuk undian, ikut undian berikutnya terus. Lalu antara angka 6.0 - 6.5. Yang tidak terundi ikut undian terakhir antara 5.5 - 6.0 Jadi yang angka rata2nya tinggi kans terundinya lebih besar, karena boleh ikut undian2 untuk angka2 di bawahnya. KH
2016-12-14 3:32 GMT+01:00 'Sunny' [email protected] [GELORA45] < [email protected]>: > > > > *Di negeri-negeri skandinavia tidak ada ujian akhir SD maupun SMA. * > > *From:* mailto:[email protected] <[email protected]> > *Sent:* Wednesday, December 14, 2016 1:22 AM > *To:* mailto:[email protected] <[email protected]> ; 'Jonathan > Goeij' <[email protected]> > *Subject:* [GELORA45] Ujian Nasional Harus Dimoratorium > > > > Ni saya coba share kesini juga soal cara memajukan pendidikan dan mendidik > tenaga siap pakai yang saya posting di milist sebelah. > > Dimana katanya sangat rugi besar mengadakan UN, karena topograpi negara > kita tidak sama, mending mendidik siswa siap pakai leawt SMK > > -------------- > > Pemerintah mesti harus menambah lebih banyak lagi sekolah SMK, guna bisa > mendapat nilai Plus pada siswa kususnya dalam bidang pekerjaan serta > penemuan-penemuan. > > Kalau anggaran terbatas minim jumlah siswa ditambah disetiap sekolah, dan > jangan lupa guru-guru SMK dididik supaya bisa menemukan sesuatu yang > berguna untuk kehidupan. > > Perlu juga guru gurunya SMK di training diluar negeri, yang tidak kalah > pentingnya yaitu perlu diberi pelajaran budi pekerti pada siswa agar tidak > terjadi tawuran setiap saat. > > Buat apa pintar kalau kerjanya cuma tawuran saja. > > *From:* [email protected] [mailto:[email protected]] > *Sent:* Wednesday, December 14, 2016 1:44 AM > *To:* Yahoogroups > *Subject:* [**EXTERNAL**] [GELORA45] Ujian Nasional Harus Dimoratorium > > > > Selain itu, kata Itje, pelaksanaan UN hanya akan membuat proses belajar > mengajar menjadi proses latihan soal saja. Kecerdasan anak pun dianggap > masih di level terendah karena guru hanya mengajari anak menghafal soal > agar lulus UN. Dampaknya adalah kemampuan anak untuk berpikir di level > tertinggi menjadi tumpul karena latihan analisa diganti dengan hafalan saja > > ... > > Edisi 13-12-2016 > > *Ujian Nasional Harus Dimoratorium > <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=2&date=2016-12-13>* > > JAKARTA – Penolakan Wapres Jusuf Kalla atas wacana moratorium ujian > nasional (UN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) > disayangkan banyak kalangan. > > > Mereka menilai pelaksanaan UN selama ini tidak memberikan kontribusi bagi > peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekjen Federasi Serikat Guru > Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menyayangkan pernyataan Wapres dan > menyerukan Presiden Jokowi mendukung Kemendikbud mematuhi keputusan > Mahkamah Agung tentang UN yang sudah berketetapan hukum tetap (inkracht) > sejak 2009. > > ”Niat baik Kemendikbud untuk mengusulkan moratorium UN sangat dinantikan > banyak pihak untuk bisa terwujud. Peserta didik, pendidik, dan orang tua > merasakan kebijakan UN selama ini tidak memberikan dampak positif bagi > pengembangan kualitas pendidikan nasional. Hal ini terbukti dari banyaknya > kegaduhan yang muncul menjelang, saat, dan sesudah pelaksanaan UN,” ujarnya > di Jakarta kemarin. Dia mengatakan hari ini FSGI akan menyampaikan surat > permohonan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara. FSGI secara tegas > mendesak kepada pemerintah untuk segera mengesahkan moratorium UN yang > diusulkan Kemendikbud. > > Menurutnya, ada beberapa alasan kenapa moratorium UN harus segera > diberlakukan. Di antaranya, klaim JK yang menyatakan UN meningkatkan > kualitas pendidikan tidak terbukti. Pasalnya, UN menyebabkan pembelajaran > dan pengajaran menjadi kering karena proses belajar hanya direduksi dalam > angka-angka nilai tiga atau empat mata pelajaran yang diujikan dalam UN. > Pengamat pendidikan Itje Chodijah menyampaikan hingga saat ini belum lahir > kebijakan komprehensif hasil pemetaan pendidikan dari UN. Padahal selama > ini UN diselenggarakan setiap tahun. > > Logikanya jika UN diselenggarakan tiap tahun, maka pemetaan pendidikan > bisa dilakukansetiaptahunjuga.” Dengan hasilpemetaanUNyangsudahdikerjakan > semestinya pemerintah harus fokus pada perbaikan standardanbukanlagi > prosespelaksanaan UN-nya,” katanya. Itje mengatakan Nawacita Jokowi yang > menghendaki pendidikan menghasilkan perubahan karakter menuntut adanya > perubahan paradigma dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. ”Jika UN > masih ada, perubahan karakter tidak bisa tercapai,” tuturnya. > > Selain itu, kata Itje, pelaksanaan UN hanya akan membuat proses belajar > mengajar menjadi proses latihan soal saja. Kecerdasan anak pun dianggap > masih di level terendah karena guru hanya mengajari anak menghafal soal > agar lulus UN. Dampaknya adalah kemampuan anak untuk berpikir di level > tertinggi menjadi tumpul karena latihan analisa diganti dengan hafalan > saja. WakilKetuaKomisiXDPRSutanAdilHendra berpendapat, UN harus > dimoratorium karena belum akurat sebagai alat mengukur kecerdasan siswa. > Selain itu, amanat konstitusi sudah menyebut bahwa evaluator kemampuan > siswa adalah guru dan bukan pemerintah melalui UN. > > ”Sia-sia saja apa yang sudah diajari guru karena keputusan lulus tidaknya > murid itu bukan atas apa yang sudah diajarkan melainkan keputusan UN,” > jelasnya. Politikus Gerindra ini menyampaikan, UN mengubah watak kerja > keras siswa menjadi pembohong dan licik hanya untuk mengejar status lulus. > Selama ini UN juga terlalu mengandalkan nilai kognitif yang tertulis dengan > pada lembar jawaban. Apalagi, siswa merasa diteror akan suasana ujian yang > penuh ketegangan. Dia pun setuju jika UN dihapus maka uangnya akan lebih > bermanfaat untuk penambahan sarana prasarana sekolah. > > Neneng zubaidah > > >
