Betul betul gubernur harus mengikuti semua tuntutan yang protes/demo. Begitu juga betul betul rakyat Indonesia dibiarkan mengurus kwalitas pendidikan s/d ujiannya sendiri2.
“Pemerintah rakyat” koq suruh rakyat yang mengatur dirinya sendiri?!! Kalau gak setuju dengan ujian nasional diomongin, didebat, dibicarakan. Bisanya hanya bashing pemerintah dengan slogan2 “pemerintah rakyat”, “nawacita” dll. Aneh dan lucu persoalan cara yang bisa dibicarakan, eh ujungnya pemerintah yang dinyinyir. Sedangkan pemerintah sekarang pusing mengurus negara yang sudah salah urus dari dulunya. Sekarang lagi dikerjakan supaya baik tapi dicerca terussss…… Ente itu maunya apa? pemerintah yang seperti apa ente mau? Hehehehehe Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Friday, December 16, 2016 10:58 AM To: [email protected] Subject: [GELORA45] MA Tak Tahu ‘Power Ranger’ Penolak Pabrik Semen Rembang Protes Gubernur Jawa-tengah yang kadaluwarsa mempertontonkan sikap angkuh pemerintah yang lagi-lagi menolak tunduk pada hukum. Sulit dipercaya, gembar-gembor "Pemerintahan Rakyat" tetapi bolak-balik melawan hukum. Bahkan anak sekolah pun terus ditindas dengan ujian nasional. - MA Tak Tahu ‘Power Ranger’ Penolak Pabrik Semen Rembang Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Jumat, 12/12/2016 21:01 WIB <http://images.cnnindonesia.com/visual/2016/12/13/043f73e4-5083-452e-b4c2-a7071936fc23_169.jpg?w=650> MA tak tahu soal profesi aneh dalam daftar warga penolak semen Rembang (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho) Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Ridwan Mansyur mengaku tak tahu soal warga penolak pabrik semen di Rembang yang mencantumkan pekerjaan aneh seperti Power Rangers seperti yang dinyatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Untuk kepastiannya, MA menurutnya harus diperiksa lebih dulu dalam lampiran berkas perkara. "Saya belum lihat harus dicek dulu," kata Ridwan saat dikonfirmasi, Jumat (16/12). Ridwan mempersilakan Ganjar yang ingin mengirimkan surat pada hakim yang memutus perkara. Jika nanti Ganjar mengirim surat, akan didistribusikan ke pimpinan kamar bidang yang berkaitan sesuai tujuan surat yang diterima. Sementara itu pakar hukum lingkungan Universitas Indonesia Andri Wibisana meminta Ganjar berhati-hati soal dokumen tersebut. Menurutnya, tak menutup kemungkinan dalam putusannya, MA tidak berdasarkan pada dokumen itu. Selain itu perlu diperiksa kembali apakah data soal pekerjaan warga masuk sebagai novum atau bukti baru atau tidak. "Hakim melihatnya dari Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), kemudian apakah gugatannya kedaluwarsa, terus apakah penggugat terlibat dalam pengambilan keputusan. Seperti itu," kata Andri. Ia justru heran apabila gubernur Ganjar baru mempermasalahkan soal dokumen itu sekarang. Jika memang data itu bukan novum dan telah ada sejak awal, mestinya hal itu tak perlu lagi dipertanyakan sekarang. Salah satu penggugat, Joko Prianto sebelumnya mengatakan hanya sekitar 10 dari 2051 warga Rembang yang mengisi dokumen itu dengan tidak serius. Namun Andri menilai sepanjang ketidakseriusan ini tak terkait dengan amdal dan novum yang diajukan, maka dokumen itu tidak akan mempengaruhi hasil akhir putusan. Beberapa profesi tak lazim tercantum dalam daftar warga penggugat pabrik semen di Rembang. Selain profesi Power Ranger, ada warga yang mencatumkan pekerjaanya sebagai Ultraman, menteri, hingga Presiden RI. Ada juga yang menulis memiliki pekerjaan petinggi, touring, musisi, copet terminal, penghulu kondang, dan balita. (sur/rdk)
