Catatan Akhir Tahun 2016 Desember 31, 2016 135 SELAMATMENYAMBUT TAHUN BARU 2017
AGRA mengajak kepada seluruh jajaran organisasi, seluruh kaum tani dan Rakyat luasIndonesia untuk terus memperbesar organisasi, memperkuat persatuan danmemajukan perjuangan, wujudkan Reforma Agraria Sejati! Kemerosotan Hidup Petani danKekerasan Meningkat Sepanjang Tahun 2016 Kenyataan hidup rakyat yang kian merosotsekarang ini, tetaplah kenyataan yang tidak akan pernah bisa terus ditutupi.Meskipun dengan berbagai trik permainan angka dan kebijakan yang seolahpopulis, laporan capain ekonomi yang dirilis-nya, Pemerintahan Jokowi tidakakan pernah sanggup menutupi kemrosotan hidup rakyat, utamanya penghidupan kaumtani dan masyarakat luas di pedesaan. Bahkan redistribusi dan sertifikasi tanah,hingga penetapan hutan adat sebagai implementasi Reforma Agraria palsunya,tidak bisa menutupi kenyataan dimana pada saat yang bersamaan perampasan danmonopoli tanah terus berlansung massif dan semakin intensif dialami oleh rakyat.Demikian pula dengan penderitaan rakyat akibat berbagai tindak kekerasan dankriminalisasi yang selalu digunakan pemerintah dalam menghadapi perlawanan dantuntutan rakyat. Singkatnya, sederet kebijakan yangdikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi tetap akan menjadi pil pahit bagi rakyat,yang tidak akan pernah berubah manis dengan segenap janji dan secuil programsosial yang dibiayai dengan utang dan hibah luar negeri. Seluruhnya merupakanbentuk pelayanan pemerintah Indonesia atas seluruh kepentingan Imperialis, tuantanah besar dan borjuasi komprador, dan pada sisi yang lain akan terusmemerosotkan penghidupan dan meningkatkan penderitaan rakyat. Paket kebijakan ekonomi PemerintahJokowi-JK untuk kepentingan Investor. Seluruh kebijakan neoliberal imperialismetelah berjalan dengan mulus. Sebagai karakter khasnya yang terbelakang,Jokowi maupun pemerintahan boneka sebelum-sebelumnya di negeri ini, sama sekalitidak memiliki kepercayaan diri untuk membangun bangsa tanpa utang daninvestasi asing. Akibatnya, rakyat terpaksa harus menuai celaka dan deritasedemikian rupa. Rakyat bahkan tidak memiliki daulat atas produksi danpenghidupan yang dijalankannya. Empat belas paket kebijakan ekonomi yangdikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK sejak 2015 hingga penghujung 2016sekarang ini, sepenuhnya untuk melayani kepentingan Imperialisme di Indonesia.Paket kebijakan yang tidak ubahnya pintu air untuk mengalirkan investasi asingsebagai jembatan bagi eksport capital milik imperialis untuk mengatasikrisisnya Finansial yang meledak sejak 2008 silam. Seluruh isi dari paket kebijakan setidaknya berisikan 3 sampai 4 pointkebijakan yang harus dapat dijalankan. Secara umum keseluruhan isi dari paketkebijakan ini menuntut deregulasi, yang merupakan salah satu prinsip darikebijakan Neo-Liberal milik imperialis. Dengan demikian paket kebijakanekonomi Jokowi ini merupakan satu skema imperialis yang paripurna diimplementasikan di Indonesia untuk menjamin keberlangsungan seluruh skemaNeo-Liberal di Indonesia. Perombakan ataupun pembentukan suatukebijakan baru (Deregulasi) pada intinya, tidak lain semata-mata untukmenfasilitasi dan memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan Imperialismedalam berinvestasi dan mengeruk sumberdaya alam, sekaligus sebagai skemamenggerakan kapitalnya di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan berlimpah dariinvestasi dan bunga utang yang terus menggunung. Dalam implementasinya,Pemerintah memangkas berbagai aturan yang dinilai menghambat dan menghilangkanberbagai syarat pengurusan izin adalah pelayanan yang diberikan kepada paraInvestor. Selain itu paket kebijakan ekonimi juga memberikan insentif pajakkepada para Investor, mulai dari Tax Allowance, Tax Holliday hingga TaxAmnesty. Paket kebijakan ekonomi ini juga bahkan memberikan subsidi BBM danListrik kepada para pengusaha. Sebaliknya, kebijakan pemerintah Jokowi-JKterus memerosotkan tingkat ekonomi rakyat, pencabutan subsidi dengan alasanpengalihan subsidi konsumtif ke sector produktif seperti pencabutan subsidilistrik, subsidi bahan bakar telah memukul perekonomian rakyat. Tidak hanyaitu, penghidupan rakyat juga terus dibebani dengan kebijakan Jokowi atasberbagai skema pengumpulan dana public, seperti pungutan dana kesehatan melaluiBPJS, Asuransi tani hingga pungutan dana sawit (CPO Fund) untuk subsidi energidan cadangan dana peremajaan perkebunan sawit. Seluruh beban tersebut, ditimpakan olehpemerintah Jokowi kepada rakyat dan kaum tani, ditengah merosotnyaharga komoditas pertanian disatu sisi. Sementara pada sisi yang lain, biayaproduksi semakin mahal dan kebutuhan hidup terus meningkat, mulai darikebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan maupun kesehatan Proyek Infrastruktur Jokowi-JKMeningkatkan Perampasan Tanah dan Kekerasan. Atas nama pembangunan dan ilusi untuk dapatmembuka lapangan pekerjaan baru, saat ini sedang dan akan terus berlangsungmassif pembangunan mega proyek infrastruktur oleh pemerintahan Jokowi-JK, baikinfrstruktur fasilitas publik maupun Infrastruktur komersil. Mulai daripembangunan jalan tol, pembangunan rell kereta api, pembangunan pelabuhan,pembangunan bandara, pembangunan kawasan ekonomi khusus, pembangunan waduk danbendungan, reklamasi laut dan berbagai proyek infrastruktur lainya. Seluruh proyek Infrastruktur ini merupakanproyek kepentingan Imperialisme di Indonesia, baik untuk menjamin keberlangsunganarus kapital Imperialisme untuk pembiayaan proyek melalui utang dan investasi,maupun kepentingan atas kemudahan jalur distribusi (pengangkutan) atas bahanmentah yang telah dikeruknya di berbagai daerah dan pedalaman Indonesia, maupununtuk pengangkutan barang jadi yang akan dipasarkan di Indonesia. Sementara disisi yang lain, berbagaipembangunan proyek ini yang telah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK, telahterbukti membawa dampak buruk bagi kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia. Terbuktibahwa program ini telah semakin memasifkan perampasan tanah, mengusir petanidan rakyat luas dari tempat tinggal dan sandaran hidupnya. Setiap proyek bahkanselalu disertai dengan berbagai tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadaprakyat. Proyek-proyek yang dijalankan olehpemerintahan Jokowi-JK, tiada lain merupakan hasil kesepakatan-kesepakatanberbagai perjanian dan kerjasama internasional bilateral dan multirateralseperti WTO, RCEP, TPP maupun skema kerjasama lainnya. Dimanaseluruhnya berada dibawah kepentingan, kontrol dan dominasi Imperialisme.Karenanya, sangat wajar jika seluruh pembiayaan atas proyek Infrastruktur bersumberdari Investasi asing dan hutang. Bagi Imperilisme, proyek Infrastruktur yangdijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK, setidaknya memiliki empat kedudukanpenting dalam usaha menyelamatkan krisis dalam system kapitalis monopoli duniayang terancam bangkrut sekarang ini, yakni: Pertama dengan berbagai proyek infrastruktur yangdijalankan oleh pemerintah Jokowi, yang sepenuuhnya sangat bergantung padautang dan Investasi asing, imperialisme dapat memutarkan kapitalnya untukmembiayai proyek infrastruktur, baik melalui skema utang maupun investasi,sehingga kapitalnya dapat terbebas dari ancaman pembusukan, bahkan justrumemberikan keuntungan berlipat-lipat. Kedua. dengan berjalannya proyek infrtastruktur,Imperialisme juga dapat menggerakkan lebih efektif barang hasil produksiindustri milik imperialisme, seperti bahan-bahan baku kebutuhan proyekpembangunan infrastruktur. Ketiga, denganberjalannya proyek Infrastruktur, maka akan digunakan untuk mempermudah danmempercepat mobilisasi sumber daya alam Indonesia yang telah dieksploitasi olehperusahan-perusahaan Imperialisme seperti hasil tambang, perkebunan, dan hasilproduksi perusahaan milik Imperilisme lainnya di Indonesia untuk dibawakepasar. Keempat, denganberjalanya proyek Infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK, digunakanoleh para Investor untuk membawa tenaga dari negerinya, juga sebagai jalankeluar untuk memecahkan problem pengangguran yang semakin luas di dalamNegarinya, sehingga hal ini dapat sedikit meredam gejolak dan perlawanan rakyatdidalam Negerinya. Diatas seluruh kepentingan tersebut,Pemerintah Jokowi-JK telah menerbitkan perpres no 3 / Th. 2016 tentangpercepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk didalamnya mengaturtentang pembangunan 125 proyek infrastuktur yang akan dijalankan hingga akhirpemerintahannya tahun 2019 mendatang. Dalam mengatasi hambatanpelaksanaan pembangunan ini, Perpres tersebut bahkan memberikan keleluasaankepada Menteri dan atau kepala lembaga dan kepala daerah untuk membuatkeputusan (Diskresi), serta pelibatan aparat kekerasan Negara (TNI danPOLRI). Meningkatnya tindak kekerasan dankriminalisasi terhadap Rakyat dengan segenap kepentingan ekonomi dan didukung oleh kedudukannya sebagaipemerintah boneka yang selalu akan menghamba pada tuan tanah, borjuasikomprador dan Imperialisme, tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadaprakyat jelas sebagai salah satu cara bagi Pemerintah Indonesia untuk menjaminkeamanan dan jaminan terpenuhinya seluruh kepentingan Imperialis yangdipertuannya. Di berbagai daerah, sejalan dengan massifnyaperampasan dan monopoli tanah, baik untuk perluasan perkebuan, pertambangan dantaman Nasional maupun untuk pembangunan proyek infrastruktur, baik yang sudahmulai dioperasikan maupun yang tengah dalam proses pembebasan lahan, disertaidengan berbagai tindak kekerasan yang brutal dan kejam terhadap rakyat. Kenyataannyaseperti yang terjadi dalam proyek pembangunan reklamasi di sepanjang telukJakarta, pembangunan Bandara Internasional Jogjakarta, Bandara InternasionalJawa Barat (Kertajati) Majalengka, penggusuran Teluk Jambe Karawang Jawa Barat yangmengakibatkan 11 orang di Teluk Jambe dan 3 orang di Sukamulya menjaditersangka akibat menolak penggusuran dan belasan lainnya luka-luka. Di DKI Jakarta dan sekitarnya, sepanjangtahun 2016 setidaknya telah tergusur sebanyak 1.275 jiwa di Bukit Duri JakartaTimur, 90 KK di Rawajati Kalibata Jakarta Selatan, 396 KK di Pasar Ikan Jakartautara dan ancaman terhadap 7.000 Jiwa di Kampung Baru Dadap Tanggerang. Dalampenggusuran tersebut, setidaknya 5 orang luka parah, 1 di tembak dan 17 lainnyaditangkap. Ditahun 2016, tindakan represif terhadapgerakan rakyat, terus berlangsung semakin massif, terutama bagi mereka yang mempertahankantanah dari ancaman penggusuran, petani penggarap dan pemukim di hutan. Merekakerap kali di jerat dengan pasal melawan aparat, UU pencegahan danpemberantasan perusakan hutan maupun UU ITE. Selain kekerasan,penangkapan dan pemidanaan, pemerintah Jokowi-JK kerap melakukan pembatasankebebasan berpendapat dan berorganisasi yang berlindung dibalik UU terorismeatau pasal subversive (makar). Sepanjang tahun 2016, AGRA juga mencatatsetidaknya ada 30 konflik agraria di 12 Provinsi yang mengakibatkan kekerasan,penangkapan dan kriminalisasi terhadap kaum tani dan masyarakat yangmempertahankan tanah, baik konflik baru atau konflik lama yang kembali memanaskarena tak kunjung selesai. Dari 30 kasus tersebut 92 petani korbankekerasan, 39 korban penembakan, 228 orang ditangkap dan 83 dikriminalkan.Bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini, sekitar 200 petani kecil ditangkapdan dikriminalkan dengan tuduhan pembakar lahan di Kalimantan dan Sumatra. Lebih parah lagi, selain terus melakukantindak kekerasan yang semakin intensif, dari catatan yang dihimpun oleh AliansiMahasiswa Papua dalam periode April-Juni 2016 sedikitnya 4,080 orang petani,mahasiswa, suku bangsa minoritas dan masyarakat pedesaan di Papua telahditangkap paksa oleh aparat. Reforma agraria Jokowi perkuatmonopoli dan perampasan tanah dan bertentangan dengan aspirasi sejati kaum tanidan rakyat luas Indonesia. Ditengah hiruk-pikuk persiapan PemiluPresiden pada tahun 2014 silam, Pasangan calon Joko Widodo dan Yusf Kalla,menawarkan 9 (sembilan) program prioritas sebagai janji politiknya, yangdikenal dengan NAWACITA. Janji politik yang termuat dalam Dokumen MenujuIndonesia baru milik Jokowi tersebut, termasuk didalamnya adalah programReforma Agraria. Namun kenyataannya, hingga usai tahun keduapemerintahannya pada 20 Oktober lalu, hingga penghujung tahun 2016 ini,perampasan dan monopoli tanah diseluruh penjuru negeri ini terus berlangsungmassif dan menggusur kaum tani, suku bangsa minoritas, nelayan dan masyarakatluas pedesaan. Bahkan diperkotaan sekalipun, rakyat tidak terbebaskan dariperampasan tanah dan penggusuran akibat massifnya pembangunan mega proyekinfrastruktur milik Imperialis. Program reforma agraria Jokowi didalamstrategi nasional pelaksanaan reforma agraria adalah program redistribusi danlegalisasi (sertifikasi) 9 juta hektar tanah, dan pencapaian target 12,7 jutaha untuk alokasi Perhutanan Sosial seperti Hutan Kemasyarakatan (HKM), HutanDesa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Intinya program Reforma Agraria(RA) Jokowi adalah bagi-bagi tanah bekas HGU milik tuan tanah (perkebunan besar),membagi tanah-tanah telantar milik tuan tanah (perkebunan besar), membuka aksestanah milik tuan tanah besar seperti Perhutani kepada tani miskin dengan caratumpang sari, PHBM, dan kemitraan. Dengan demikian, RAJokowi akan tetap melestarikan monopoli tanah, karena tuan tanah tetap berkuasamemonopoli tanah, tetap bebas menghisap dan menindas buruh tani dan tani miskin.Membagikan tanah sisa milik tuan tanah kepada rakyat pedesaan secara terbatasdan hanya cukup untuk sebagian kecil (minoritas) rakyat miskin pedesaan.Sedangkan tenaga produktif kaum tani tidak akan bebas dari penghisapan danpenindasan feodalisme dan imperialisme. ProgramRA Jokowi adalah palsu, karena program tersebut hanya legalisasi aset atausertifikatisasi yang bertujuan untuk memperluas pasar tanah (land market) dankredit perbankan. Program ini bahkan semakin mengancam terjadinya perampasantanah semakin massif dan legal, karena memudahkan jual-beli tanah yangmenguntungkan perusahaan perkebunan besar dan perbankan yang dengan mudah dapatmenyita asset kaum tani karena gagal bayar kredit akibat merosotnya hargakomoditas pertanian. Kesimpulannyabahwa, Ide, konsep dan pelaksanaan Program RA Jokowi bertentangan denganaspirasi sejati kaum tani dan rakyat Indonesia. Dimana hakekat reforma agrariasejati yakni penghapusan atas monopoli tanah dan penghapusan setiap bentukpenghisapan dan penindasan yang bersumber dari monopoli atas tanah. Reformaagraria sejati, suatu konsep menyeluruh tata kelola dan kepemilikan tanah dansumber-sumber agraria, yang sanggup membebaskan kaum tani dan rakyat Indonesiasecara umum, dari penghisapan dan penindasan feodalisme dan kapitalismemonopoli (imperialisme). Reforma agraria sejati, sebagai fondasi bagipembangunan Industri nasional untuk melahirkan modernisasi pertanian, sekaligusmenjadi syarat mutlak bagi kemajuan tenaga produktif di pedesaan. RA danpembangunan Industri nasional, sekaligus memutuskan ketergantungan kapital,alat kerja, sarana produksi pertanian hingga tujuan produksi pertanian yang tidakdiabdikan pada kepentingan tuan tanah besar dan imperialisme. Penghidupan Kaum Tani dan RakyatIndonesia Semakin Merosot dibawah Kuasa Pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla. Dua tahun dibawah kepemimpinan Jokowi-JK hinggaakhir tahun 2016 ini, penghidupan kaum tani dan Rakyat luas Indonesia terusmengalami kemerosotan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS pada 18 juli 2016lalu menunjukkan bahwa, angka kemiskinan per-Maret 2016 mencapai 28,1 juta jiwa(10,86%), di perkotaan 10,4 juta jiwa dan dipedesaan 17,67 juta jiwa. Berbanding lurus dengan angka kemiskinanyang tak jua menurun, angka kelaparan di Indonesia juga masih tergolong tinggi.Hingga pertengahan 2016 lalu, angka kelaparan Indonesia mencapai 20 Jutajiwa, terutama di Indonesia wilayah timur, seperti Papua, Maluku dan NTT.Demikian pula dengan angka gizi buruk pada balita yang mencapai 7,6 juta (37%),masih belum sanggup dipecahkan oleh Pemerintah. Sejatinya, kemiskinan, kelaparan dan kemerosotanpenghidupan rakyat, utamanya kaum tani dan masyarakat luas pedesaan adalahakibat lansung atas semakin hilangnya akses tanah dan sumber penghidupanlainnya, akibat monopoli yang dilakukan oleh tuan tanah dan borjuasi kompradorsebagai penopang utama dominasi dan ambisi monopoli imperialisme yang rakus takberujung. Kaum tani dan masyarakat luas pedesaan, mayoritasgagal memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan keluarganya. Merekabahkan terus-menerus mengalami kemerosotan ekonomi dan kualitas hidup karenarendahnya upah yang mereka terima (buruh tani), mahalnya biaya produksi danrendahnya harga hasil produksinya. Keadaan tersebut, tentunya bukanlah takdiryang lahir begitu saja, melainkan akibat dari penguasaan dan kontrol atastanah, sarana produksi pertanian (alat kerja dan input pertanian) hingga pasardan harga hasil produksi pertanian oleh imperialisme dan kaki tangannya didalamNegeri. Penguasaan tanah, monopoli produksi hinggadistribusi dan harga bahkan semakin kuat seiring dengan berbagai kesepakatankerjasama dan perjanjian Internasional dibawah Kontrol dan DominasiImperialisme yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan ilusi perdagangan bebas, kaum taniIndonesia tidak memiliki kesanggupan bersaing dengan berbagai produk pertanianimport yang membanjiri pasar domestik dengan harga yang lebih murah. SementaraKaum Tani Indonesia, selain belenggu riba yang menggunung, juga harusmenanggung beban biaya produksi yang tinggi karena kebijakan pencabutan subsidiyang kian menjerat kaum Tani. Bahkan saat ini, pendapatankaum tani terancam semakin kering akibat berbagai skema pungutuan dana publikyang dibebankan oleh Pemerintah, seperti Asuransi tani yang diwajibkan, BPJSdan pungutan-pungutan harga jual untuk sejumlah komoditas pertanian tertentu,seperti sawit melalui CPO fund. Lebih parah lagi, pengghidupan kaum tani,tidak dapat sedikitpun bergeser lebih baik, dimana dengan kenyataanpendapatannya yang terbatas dan terus terkuras, kaum tani dan masyarakat luasdipedesaan juga harus menanggung harga kebutuhan pokok yang terus naik akibat kegagalanpemerintah mencegah ataupun menekan inflasi yang terus terjadi dan tidaksanggup diatasi oleh Pemerintah. PerjuanganKaum Tani Dan Rakyat Semakin Maju Dan Meluas Di atasseluruh kenyataan atas penghisapan Imperialisme yang ditopang oleh tuan tanah,borjuasi komprador dan kenyataan penghidupan rakyat yang terus merosot,sejatinya tidak akan pernah berubah baik dengan mengharapkan niat baik daripemerintah yang pada kenyataannya adalah pemerintahan boneka yang sangatbergantung dan terus menghamba pada Imperialisme. Karenanya,Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyampaikan salut dan apresiasisetinggi-tingginya kepada seluruh anggota dan jajaran pimpinan organisasi, kaumtani dan rakyat luas Indonesia yang tak pernah menyerah dan terus gigih melancarkanperlawanannya, meskipun dengan berbagai bentuk dan perkembangannya. Namun tidakdapat ditutupi bahwa kenyataannya, gerakan rakyat memang terus bangkit danmeluas diseluruh penjuru negeri. Dipenghujung tahun ini, AGRA jugamenyampaikan SELAMAT MENYAMBUT TAHUN BARU 2017. AGRA mengajak kepada seluruh jajaranorganisasi, seluruh kaum tani dan Rakyat luas Indonesia untuk bersama-samaterus memperbesar organisasi, memperkuat persatuan dan memajukan perjuanganuntuk perubahan hidup yang lebih baik di tahun berikutnya, terlebih lagiberbagai bentuk penghisapan dan penindasan yang semakin buruk terus ancamanpada tahun-tahun mendatang. Hidup Kaum tani! Jayalah Perjuangan Rakyat!
