Kalau Jokowi mau menjaga citra, koq mempertanyakan hal yang merugikan citranya?
Logikanya dimana? Logika yang ente pake adalah: bashing Jokowi! Kenyataannya: ente enggak ngerti realitas kehidupan di Indonesia itu bagaimana. Otak ente itu cupat: ini salah, itu benar, tetapi tidak ada solusi harus begini dan harus begitu. Jangankan solusi, komentar yang mendukung pendapat saja tidak ada! Jokowi itu prihatin koq naiknya banyak makanya mempertanyakan. Oh ya sudah tahu belum harga obat dinegara ente naik gak keruan2? http://www.sanders.senate.gov/help/soaring-generic-drug-prices ini baru sebagian: A common medicine for asthma cost only $11 last year for a bottle of pills that now costs $434. An antibiotic that cost $20 last October now sells for $1,849. Sen. Bernie Sanders and Rep. Elijah E. Cummings launched an investigation into these soaring prices. “Digoxin cost me $12.00 for 90 days a year ago. Early this year it went to $33.00. Last week I got a refill and it is now $96.00 for the same amount.” Doxycycline was prescribed and as I recall the cost was something like $5 for a two week supply. A year later when it was obvious the first round of drugs had not done the job a second round of Doxycycline was over $500. Berapa persen naiknya? Siapa yang menandatangani kenaikan harga ini? gak ada ya? Kalau gak ada rasa2nya lebih hebat RI yang ada dan punya niat utk mengatur kenaikan harga! Bernie sanders bercitra ya? Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Wednesday, January 4, 2017 9:49 PM To: [email protected] Subject: [GELORA45] Jokowi Pertanyakan Kenaikan Tarif STNK Tiga Kali Lipat Bukankah yg tanda tangan Peraturan Pemerintah itu Presiden Jokowi sendiri, juga sudah diterbitkan sebulan yg lalu. Kok baru dipertanyakan sekarang? Ora mudeng aku. Kayaknya kebanyakan sandiwara demi menjaga citra presiden yg dekat dgn rakyat. --- Kenaikan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tertanggal terbit 6 Desember 2016 dan berlaku 30 hari setelah diterbitkan, ... Jokowi Pertanyakan Kenaikan Tarif STNK Tiga Kali Lipat <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170105082444-78-184198/jokowi-pertanyakan-kenaikan-tarif-stnk-tiga-kali-lipat/> Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia Kamis, 05/01/2017 09:05 WIB * Sebarkan: * <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170105082444-78-184198/jokowi-pertanyakan-kenaikan-tarif-stnk-tiga-kali-lipat/> * <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170105082444-78-184198/jokowi-pertanyakan-kenaikan-tarif-stnk-tiga-kali-lipat/> * <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170105082444-78-184198/jokowi-pertanyakan-kenaikan-tarif-stnk-tiga-kali-lipat/> <http://images.cnnindonesia.com/visual/2017/01/04/714e6718-4729-4029-a625-0a79b89bc656_169.jpg?w=650> Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, Presiden meminta tarif untuk pelayanan masyarakat jangan terlampau tinggi. (CNN Indonesia/Christie Stefanie) Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mempertanyakan kenaikkan signifikan pada tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang mulai berlaku 6 januari mendatang. Menurut Jokowi kenaikan tarif hingga tiga kali lipat dianggap membebani masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution setelah menerima arahan dalam rapat Sidang Kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1) kemarin. "Tadi sebenarnya Presiden mengingatkan waktu di Bogor, kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi," ujar Darmin ditemui di kantornya, Rabu (4/1) malam. Darmin menyampaikan, pada prinsipnya Jokowi menyebut pengenaan tarif tinggi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh Kementerian dan Lembaga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan operasional. Namun Darmin mengatakan, penetapan tarif merupakan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai perumus serta Polri sebagai pemungut tarif. Jikapun nanti tarifnya tetap naik, Mantan Dirjen Pajak itu berharap kenaikkan tarif tersebut benar-benar mencerminkan kondisi inflasi yang terjadi di Indonesia. Sebagai informasi, tarif PNBP yang dipungut oleh Polri tidak mengalami perubahan selama tujuh tahun. Hal ini yang memicu Kementerian Keuangan secara drastis mengerek tarif PNBP di lingkungan Polri meroket tajam. "Itu memang betul [sudah lama tidak diperbarui]. Tapi apakah harus langsung 300 persen?" tanya Darmin. "Kalau itu menyangkut pelayanan orang banyak tidak apa, kalau yang bukan ya enggak apa-apa juga asal hitung-hitungannya sudah betul," lanjutnya. Kenaikan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tertanggal terbit 6 Desember 2016 dan berlaku 30 hari setelah diterbitkan, Tidak tanggung, kenaikan itu ada di kisaran tiga kali lipat dari tarif lama. Biaya penerbitan STNK roda dua dan roda tiga naik menjadi Rp100 ribu yang sebelumnya Rp50 ribu. Roda empat atau lebih dari sebelumnya Rp75 ribu menjadi Rp200 ribu. Untuk pengesahan STNK, yang sebelumnya gratis, dengan disahkan PP ini maka akan berbayar Rp25 ribu untuk roda dua dan empat, dan Rp50 ribu bagi roda empat atau lebih. Pengurusan dan penerbitan BPKB mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Roda dua dan roda tiga yang sebelumnya ditarif sebesar Rp80 ribu, kini diwajibkan membayar Rp225 ribu dan roda empat atau lebih sebesar Rp375 ribu dari sebelumnya Rp100 ribu. Selain itu, biaya baru Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk roda dua dan roda tiga dari Rp30 ribu menjadi Rp60 ribu, dan Roda empat atau lebih dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu. Kenaikan tarif masih dikenakan pada tarif Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan untuk roda dua atau roda tiga dari Rp75 ribu menjadi Rp150 ribu, dan roda empat atau lebih dari Rp 75 ribu menjadi Rp 250 ribu. Tarif PNBP yang dikelola oleh Polri dengan aturan Kementerian keuangan ini tidak dikenakan pada Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK). (gir)
