res : Kalau 70% APBD dipakai untuk bayar gaji pegawai, lantas apa yang bisa dilakukan dengan sisa 30% ?
http://www.jawapos.com/read/2017/01/06/100270/anggunnya-sri-mulyani-kala-berjilbab-ini-pesannya Anggunnya Sri Mulyani Kala Berjilbab, Ini Pesannya JUMAT, 06 JAN 2017 00:26 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat kuliah umum di Gedung AAC, Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Kamis (5/1).(ISHAK MUTIARA/RAKYAT ACEH) JawaPos.com BANDA ACEH - Bagi setiap orang yang datang ke Aceh, maka mereka harus mengikuti aturan daerah tersebut yang memberlakukan syariah Islam. Begitu juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berkunjung ke Aceh untuk mengisi kuliah umum di Tanah Rencong tersebut, pada Kamis (5/1). Dia terlihat anggun ketika mengenakan jilbab. Dalam paparannya pada kuliah umum yang diselenggarakan di gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh itu, Sri Mulyani banyak memberikan pesan kepada pemerintahan Aceh. Di antaranya soal pengesahan APBD untuk segera disahkan oleh DPRD setempat. Lebih dari itu penggunaan uang rakyat itu agar lebih dioptimalkan untuk pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Bukan 70 persennya habis untuk membayar gaji. "Saya berharap untuk seluruh daerah agar tidak terlambat karena itu akan mempengaruhi pelaksanannya, tentu kita berharap Plt Gubernur Aceh maupun DPRA melakukan kesepakatan karena banyak daerah lain yang sudah selesai dan tidak mengalami penundaan," ujarnya seperti dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Jumat (6/1). Dia juga meminta tren APBD tidak hanya dihabiskan untuk membayar gaji/tunjangan pegawai negeri, tetapi juga untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Bahkan awal Januari lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis, Aceh masih menjadi peringkat kedua termiskin di Sumatera, padahal dana otsus melimpah digelontorkan setiap tahunnya. "Cekek mencekek anggaran terjadi sehingga ketimpangan ekonomi makin melebar, APBD 70 persen untuk bayar gaji saja, ini satu tren yang tidak sehat. Banyak instrumen penting untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini perlu kita perbaiki ke depan," katanya. Karena itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta dana Otonomi Khusus (otsus) yang diberikan pusat setiap tahun untuk Aceh bisa dilakukan memperbaiki infrastruktur, membangun air bersih, pendidikan, kesehatan dan kesempatan lapangan kerja. Selain itu, dana tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kemampuan menarik investasi lebih banyak lagi, karena tidak mungkin ekonomi hanya dipacu pemerintah melalui APBN maupun APBD. Lulusan dari University of lllinois Urbana-Champaign, USA itu mengakui saat ini baik Aceh hingga nasional secara umum pertumbuhannya mengalami kelemahan karena adanya harga komoditas dan perdagangan internasional yang melemah. Hal ini tidak terlepas karena Aceh masih sangat bergantung terhadap komoditas dan perlu diperbaiki sehingga memiliki daya tahan apabila satu sektor ini mengalami kelemahan. "Aceh banyak sekali potensi, sisi pendidikan, kesehatan, perdagangan dengan provinsi lain dan negara Asia Tenggara," pungkasnya. (mag-69/mai/iil/JPG)
