Curhatan Korban Relokasi Kampung Pulo
Senin , 02 January 2017, 17:15 WIBMenjelang petang, Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Jatinegara Barat, Jakarta Timur terasa sunyi. Hanya ada sejumlah anak-anak yang berlarian di taman belakang dan sekumpulan orang yang menunggu lift di lantai dasar. Demi ingin merasakan suasana Tower B Rusunawa Jatinegara Barat, Republika memutuskan untuk naik ke lantai dua dengan menggunakan tangga darurat. Lantai dua Tower B ternyata merupakan sebuah kantin yang dilengkapi dengan toilet umum. Terlihat kurang dari lima orang berjualan di lantai tersebut. Salah satunya adalah Karsih (53 tahun). Karsih merupakan warga Kampung Pulo yang dipindahkan ke Rusunawa Jatinegara, setelah rumahnya di bantaran Sungai Ciliwung, rata dengan tanah. Dia menghuni rusun di lantai sembilan Tower B dengan nomor rumah TB0907 RT 06 RW 09. Ibu yang memiliki satu anak ini berjualan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan ringan, minuman, hingga sabun pencuci pakaian. Di sela-sela kesibukannya melayani pembeli, Karsih menceritakan sekelumit kisah hidupnya. Dia mengatakan, mulai pindah ke rusun sejak Agustus 2015. Unit yang ditinggalinya memiliki dua kamar, satu kamar mandi, dan dapur yang digabung dengan ruang tamu. Karena berstatus sewa, ia dikenakan biaya bulanan sebesar Rp 300 ribu. Pengeluaran Karsih bertambah dengan harus membeli token listrik sekitar Rp 200 ribu per bulan. Dia juga menghitung, tarif penggunaan air di unit yang ditempatinya rata-rata menghabiskan Rp 200 ribu per bulan. Karsih mengaku, sebenarnya tinggal di rusun cukup membuatnya nyaman. Hanya, ia merasa terus terbebani dengan berbagai tarif bulanan tersebut. Karsih tidak memungkiri, kadang ia sampai kepikiran hingga merasa tidak betah tinggal di Rusunawa Jatinegara Barat. "Semuanya Rp 700 ribu per bulan. Ada lebih paling Rp 50 ribu. Gimana pemakaian. Kadang Rp 700 ribu, kadang Rp 750 ribu," kata Karsih sambil duduk-duduk berbincang di depan etalase dagangannya, pertengahan pekan kemarin. Selama 16 bulan menempati Rusunawa Jatinegara Barat, Karsih mengaku, kadang tidak bisa tepat waktu membayar berbagai iuran bulanan. Dia pernah menunggak pembayaran selama tiga bulan dengan total tagihan Rp 1,31 juta. Dia akhirnya mampu melunasi tunggakan tersebut dengan cara mengangsur atau mencicil dengan memanfaatkan fasilitas bank keliling. Di sela-sela obrolan, ada perempuan paruh baya yang membeli sabun cuci dan sempat berbincang dengan Karsih. Dia menjelaskan, dengan berdagang setidaknya ia bisa membantu meringankan beban suaminya. "Ini etalase (dagangan) punya DKI," ujar ibu yang memiliki satu cucu ini. Karsih mengungkapkan, ada perbedaan besar ketika masih tinggal di rumah sendiri dengan di rusun. Menruut dia, setelah tinggal di rusun ia harus mengeluarkan banyak uang. Hal itu yang membuatnya merasa terbebani, apalagi ia sudah kehilangan rumah akibat digusur. "Iya jadi lebih banyak makanya saya pusing. Saya mau bayar listrik, mau pakai voucer saja," kata dia. Tak hanya persoalan itu, Karsih juga mengeluhkan fasilitas lift yang terpasang di Rusunawa Jatinegara Barat. Lift tersebut kerap kali rusak karena sering ditahan menggunakan tangan. Belum lagi, anak-anak rusun sering memainkan tombol lift tersebut. Obrolan sempat terhenti lagi, karena anak tunggal Karsih, Wahyu (31) datang bersama istri dan anak perempuannya yang masih balita. Dengan bangga, Karsih memperkenalkan Wahyu kepada Republika. "Ini anak saya yang kerja di pelabuhan," kata Karsih yang asli orang Betawi. Tema perbincangan beralih bagaimana Karsih menjalani hidupnya dulu di Kampung Pulo. Tiba-tiba saja, raut mukanya berubah semringah dan ia tampak semangat bercerita. Saat masih di Kampung Pulo, Karsih mengaku sehari-harinya juga berjualan. Dia menyatakan, barang dagangannya di tempat lama lebih laku dan memiliki banyak pelanggan hingga penghasilannya lebih besar dibandingkan sekarang. Kala di Kampung Pulo, Karsih menuturkan, omzet dagangannya bisa mencapai Rp 2,5 juta per harinya. Saat sepi pembeli, penghasilan dengan berjualan barang kebutuhan warga sehari-hari masih tembus Rp 1 juta. Saat ini, ia menegaskan, penghasilannya turun drastis lantaran jumlah pembeli yang minim. "Sekarang apalagi, Rp 350 ribu, Rp 400 ribu (sehari). Capek nunggunya. Di sini benar-benar deh, nyari duitnya susah banget," kata dia mengeluh. Di balik lika-liku kehidupannya, Karsih berharap rumahnya yang terkena relokasi mendapat ganti rugi dari Pemprov DKI. Dia masih ingat, ketika Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai gubernur DKI, warga yang rumahnya bakal digusur untuk proses normalisasi sungai bakal diberi uang setimpal. Sayangnya, janji Jokowi belum terpenuhi, rumahnya tergusur pada era gubernur DKI dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Janji-janjinya Jokowi kan dulu mau diganti. Semeter (saya lupa) berapa waktu dia masih jadi gubernur. Kan ada rekamannya di Pak RW, saya juga tahu." Gembar-gembor Selepas berpamitan kepada Karsih, Republika kembali menyusuri Tower A dengan menaiki tangga darurat dari lantai dua. Tangga darurat ini agak gelap pada sore hari. Sampai di lantai tiga Tower A, Republika bertamu dan dipersilakan masuk ke dalam rusun milik pasangan suami-istri, Iwan Setiawan (41) dan Ida Rohida (41). Pasangan suami-istri ini tinggal bersama satu anak perempuannya, ibu kandung Iwan, dan dua kakaknya. Sama seperti dengan Karsih, Iwan dan Ida juga menempati rusun bernomor TA0315 RT 01 RW 09, dengan fasilitas dua kamar, satu kamar mandi, ruang jemur, dan dapur yang digabung dengan ruang tamu. Iwan mengatakan, tidak ada fasilitas apa pun yang didapatkan dari rusun, kecuali matras untuk tidur. Selebihnya merupakan perabotan rumah tangga baru milik pasangan suami-istri yang mempunyai dua anak ini. Iwan menyebut, berbagai fasilitas yang selama ini digembar-gemborkan Pemprov DKI hanya bualan belaka. "Yang dibawa kulkas sama TV, sisanya semua baru, rak piring baru. Kan/ tahunya di luar, media, Ahok menyediakan fasilitas. Ada fasilitas PAUD sama kasur yang kayak tempe," kata Iwan sambil menunjuk matras pemberian pengelola Rusunawa Jatinegara Barat. Ida yang mengikuti perbincangan suaminya menegaskan, ia pada awal-awal menghuni rusun juga sempat kerap kali didatangi para awak media yang ingin mendapatkan informasi sebenarnya terkait fasilitas pendukung Rusunawa Jatinegara Barat. Dia pun dengan senang hati mempersilakan para wartawan untuk melihat unitnya agar mereka percaya. "Pertama kali datang wartawan pada nggak percaya. Coba saja masuk. Enggak ada," ujar Ida. Iwan kemudian mengenang, rumahnya digusur petugas gabungan pada 20 Agustus 2015. Yang membuatnya sakit hati, warga Kampung Pulo dianggap sebagai penghuni ilegal yang tidak bersertifikat. Dia merasa geram dengan kebijakan yang ditempuh Pemprov DKI saat ini, yang seolah mengabaikan rasa kemanusiaan penghuni bantaran Sungai Ciliwung. "Memang dari dulu dari zaman orang tua sampai orang tua lagi tujuh turunan kata orang Betawi. Itu turun-menurun. Dari orang tua saya, orang tua saya punya orang tua lagi, jadi dari kakek. Yang namanya tinggal sudah menduduki 40 tahun lamanya itu disebut tanah adat. Kenapa pemerintah gak mengesahkan tanahnya di Kampung Pulo?" kata dia geram. Terdengar suara pecahan es batu disamping perbincangan tersebut. Ternyata Ida membuatkan minuman es lemon dan menghidangkannya bersama makanan ringan. Iwan mengakui, rumah yang ditinggalinya bersama keluarga di Kampung Pulo tidak memiliki sertifikat Badan Pertahanan Nasional (BPN). Meski begitu, ia merasa punya hak mengakui rumah itu sudah menjadi miliknya dengan bukti lembaran sertifikat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Gak ada (sertifikat), cuma PBB. Tapi kan PBB itu kan kita hak bangunan lho. Bangunannya kita, bukannya ngutang. Pemerintah emang perhatiin bangunan kita?" Gara-gara masalah sertifikat, rumah yang diratakan dengan alat berat tidak diganti rugi oleh Pemprov DKI. Padahal, Iwan ingat sekali, saat Jokowi baru menjadi gubernur DKI pernah berjanji bakal membayar kandang burung, kebun, dan pohon yang terkena relokasi. Sayangnya, janji itu tidak ditunaikan Ahok. Meski begitu, ia sampai sekarang masih berangan-angan semoga di kemudian hari, janji Jokowi untuk membuat kampung deret di Kampung Pulo bisa direalisasikan oleh gubernur baru siapa pun orangnya. "Jokowi waktu dateng ke Kampung Pulo jangankan kandang burung, kebun pun dibayar, pohon pun dibayar, sekecil apa pun diganti, gimana maunya warga Kampung Pulo? Setelah bertahun-tahun ganti Ahok, dibabat habis Kampung Pulo," ujar Iwan. Saat ini, Iwan dan keluarga merasa berat tinggal di Rusunawa Jatinegara Barat. Sebab, ia terbiasa memiliki rumah milik pribadi saat di Kampung Pulo dengan status tidak perlu membayar iuran bulanan. Selama tinggal di rusun, Iwan pernah menunggak uang sewa berikut dengan uang air selama delapan bulan dengan total tagihan Rp 3,4 juta. Unit yang ditempatinya kemudian disegel oleh pihak pengelola. "Kecil-kecilnya ngirit (biaya) Rp 600 ribu. Semua bersih, air listrik, sewa. Kalau nggak ngirit, air yang paling berat, Rp 700 ribu lebih. Bagi saya berat karena di Kampung Pulo itu nggak bayar, saya cuma bayar PBB setiap tahun paling besar Rp 20 ribu. Listrik lebih murah di sana sekalian sama Sanyo (pompa air tanah)," ujar Iwan yang sehari-hari berjualan soto Betawi ini. Iwan mengibaratkan, hidup di rusun seperti naik taksi yang memiliki argo. Karena itu, ia tidak pernah bermimpi tinggal di rusun. Meski sudah terlanjur merasakan kehidupan pahit, ia tidak berdaya untuk pindah lantaran tidak memiliki uang yang cukup untuk mengontrak di tempat lain. "Pas buka lift, argonya jalan Rp 300 ribu. Karena kami di sini ditempatkan doang, dipindah paksa. Saya juga kalau diganti (uang), nggak bakal tinggal di rusun." Kasubag Tata Usaha Rusunawa Jatinegara Barat, Sarkim Sukarya mengatakan, unit yang dikelolanya memiliki dua tower, yaitu Tower A dan Tower B. Jumlah ruangannya ada 518 unit dan jumlah penghuni secara keseluruhan tercatat 2.180 warga. Menurut dia, Rusunawa Jatinegara Barat memang diperuntukkan bagi korban penggusuran di Kampung Pulo untuk normalisasi Sungai Ciliwung. "Jumlah warga hitungannya dari balita, usia sekolah, usia produktif, dan manula. Di sini pure, bahwa Jatinegara Barat adalah pindahan dari 100 persen relokasi Kampung Pulo yang meliputi tiga RW, RW 1, RW 2, dan RW 3. Kalau yang lain kan satu rusun bisa saja relokasi dari beberapa tempat," ujarnya. Sarkim menerangkan, satu unit berukuran 30 meter persegi (m2) meliputi fasilitas satu kamar mandi, ruang jemur, dua kamar tidur dengan dapur yang bergabung dengan ruang tamu. Adapun bagi penghuni manula yang mempunyai keluhan penyaki ditempatkan di lantai tiga dan empat. "Kalau terkait fasilitas yang ada memang tidak diberikan, apa yang ada milik warga, hasil bawaan dari tempat semula. Kan ada rumor dulu diberikan ini, di sini nggak. Adapun yang nyumbang itu CSR berupa tempat tidur lipat," kata dia. Sarkim mengklaim, penghuni Rusunawa Jatinegara Barat tidak memiliki kendala terkait dengan pekerjaan para penghuninya. Hal itu lantaran lokasi rusun yang dekat dengan Kampung Pulo dan letaknya di tepi jalan raya. Sebagai pengelola, pihaknya juga sudah memfasilitasi tempat berjualan di lantai dua dan di halaman bawah rusun. Fasilitas tersebut adalah bagian respons dari keluhan warga. Sarkim menjelaskan, di unit rusun memang tidak diperbolehkan jualan. Hal itu diatur dalam peraturan gubernur berisi larangan rusun dipakai untuk tempat usaha. "Saya sebagai pengelola itu sudah memfasilitasi. Cuma kan kalau saya liat begini. Ada usaha yang sifatnya musiman. Pada saat orang usaha, dia usaha. Tapi, kalau yang usahanya bertahan, biasa usaha tetap kok mereka sampai sekarang eksis di jualan," katanya. Dia membuka catatan, ada penghuni yang menunggak biaya sewa rusun dan mencapai nilai yang cukup lumayan. Sarkim menuturkan, pihaknya sudah berupaya mengingatkan warga berdasarkan data dalam pembukuan. Dia tidak memungkiri, rata-rata warga selalu mengeluh belum memiliki uang untuk membayar rusun. "Tapi, kalau saya lihat ini mah bukan menyalahkan, ada yang dibuat. Faktor kesengajaan mungkin dilambat-lambatkan ya. Ada juga yang memang kondisi dalam belum beruntung keuangannya," katanya. Meski begitu, Sarkim senang dengan penghuni rusun selalu beritikad baik ketika sudah diberikan surat peringatan penunggakan tersebut. Mereka berjanji untuk melunasi tagihan yang tempo. Dia juga berharap, warga semakin peduli dengan rusun yang mereka tinggali. Sebab, rusun yang ditempati mereka merupakan bagian dari kehidupan baik sekarang maupun masa yang akan datang. "Iktikad baik untuk membayar pun ada, itu dihargai. Jadi, jangan beranggapan 'ah ini rumah negara tidak bayar tidak apa apa'. Saya di sini dibekali oleh pergub. Warga sewa harus bayar. Nah sebagai pengelola itu harus berupaya bagaimana bisa mereka itu sadar," ujarnya. rep: Noer Qoamriah K ed: Erik Purnama Putra
