"Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki 
daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara," ucap 
Hendardi dalam pesan elektronik yang diterima, Minggu (8/1).

 ...
 Setara Institute Kecam Langkah Kodim Lebak Latih FPI 
http://www.jpnn.com/news/setara-institute-kecam-langkah-kodim-lebak-latih-fpi 
 Minggu, 08 Januari 2017 — 23:25 WIB
 

 Ketua Setara Institute Hendardi. Foto: dok jpnn

 

 jpnn.com - Ketua Setara Institute Hendardi menilai, pelatihan bela negara oleh 
TNI pada sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) mempertegas sejumlah kritik 
terhadap program Kementerian Pertahanan absurd itu.
 Dia benar-benar tak habis pikir TNI bisa menganggap FPI layak dijadikan mitra 
dalam membela negara.
 "Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki 
daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara," ucap 
Hendardi dalam pesan elektronik yang diterima, Minggu (8/1).
 Menurut Hendardi, ‎pendidikan bela negara tanpa konsep dan pendekatan yang 
jelas. Malahan berpotensi melahirkan milisi sipil yang merasa naik kelas, 
karena dekat dengan TNI.
 "Saya masih ingat ketika Ketua Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Fuad diusir 
dari kawasan konsesi hutan milik PT RAPP, Riau pada September 2016. Alumni bela 
negara dengan pongah justru menjadi centeng perusahaan dan menentang kinerja 
aparatur negara, dengan mengusir Nazir dari areal hutan," ucapnya.
 Hendardi juga menilai, ‎langkah TNI melatih sejumlah anggota FPI mempertegas 
dugaan "kedekatan" TNI dengan kelompok Islam radikal.
 Padahal, itu hanya akan mempersulit penegakan hukum atas aksi-aksi intoleransi 
yang dilakukan kelompok tersebut.
 
 "TNI mengalami disorientasi serius dalam menjalankan perannya sebagai aparat 
pertahanan negara dan elemen yang juga dituntut berkontribusi menjaga 
kebhinekaan," kata Hendardi.
 Hendardi membenarkan, ‎secara legal tindakan TNI melatih FPI bukanlah 
pelanggaran. Tapi secara politik dan etis, tindakan tersebut dapat memunculkan 
ketegangan dan kontroversi baru.
 "Saya menduga Presiden Jokowi tidak mengetahui tindakan TNI ini, termasuk apa 
yang menjadi agenda sesungguhnya dari TNI. Sejak aksi 411 dan 212, saya 
termasuk yang mendesak agar presiden mendisiplinkan TNI yang tampak memiliki 
kepribadian ganda dalam menghadapi aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok 
intoleran," tukas Hendardi.
 Aktivis kemanusiaan ini mengemukakan pendapanya, karena jika benar TNI 
berkolaborasi dengan FPI, maka pertemuan antara militerisme dan islamisme akan 
memiliki daya destruktif lebih serius pada demokrasi Indonesia.
 "Presiden tidak bisa terus berpangku tangan menghadapi situasi ini," pungkas 
Hendardi. (gir/jpnn)
 

Kirim email ke