Kuda Troya CIA di Ranah Budaya


Selama 50 tahun lebih CIA menerapkan strategi untuk mempengaruhi masyarakat 
dunia ketiga lewat produk-produk kebudayaan. Di Indonesia strategi itu berjalan 
sukses, bersama dengan kejatuhan Bung Karno



20 Januari 2017

http://koransulindo.com/kuda-troya-cia-di-ranah-budaya/ 

 
Finks: How the CIA Tricked the World’s Best Writers [Foto: istimewa]



Koran Sulindo – Munculnya sebuah buku Finks: How the CIA Tricked the World’s 
Best Writers yang ditulis Joel Whitney menandai 50 tahun badan intelijen 
Amerika Serikat (AS) menyusup ke ranah sastra dan kebudayaan. Kendati bukan 
pertama yang menguak hal itu, buku yang diterbitkan akhir tahun lalu mengungkap 
bagaimana CIA merekrut sastrawan Eropa dan di berbagai belahan dunia untuk 
melawan pengaruh komunisme.



Kali pertama fakta ini terungkap lewat reportase wartawan New York Times Tom 
Wicker pada April 1966. Kemudian, dilanjutkan oleh majalah Ramparts melalui 
reportase wartawannya bernama Warren Hinckle. Selanjutnya, Frances Stonor 
Saunders meneliti dokumen-dokumen yang termasuk “deklasifikasi” menemukan 
hubungan CIA dengan Congress for Cultural Freedom (CCF) yang kemudian dibukukan 
sebagai Who Paid the Piper? CIA and the Cultural Cold War pada 1999.



Jejak CIA melalui CCF dapat ditemui di berbagai negara termasuk Indonesia. 
Setidaknya lembaga ini disebut memiliki kantor perwakilan di 35 negara. Mereka 
juga menerbitkan lebih dari 20 majalah bergengsi dan mendanai penulis serta 
sastrawan ternama yang anti-komunis.



Dalam buku itu, Whitney merinci bagaimana CIA merancang operasi budaya semasa 
Perang Dingin. Salah satunya membongkar karya-karya sastra yang dimuat dalam 
majalahThe Paris Review. Di majalah itu kerap memuat wawancara beberapa nama 
sastrawan dunia seperti Ernest Hemingway, William Faulkner, T S Eliot, Thornton 
Wilder dan Vladimir Nabokov. Juga menerbitkan karya fiksi dan puisi seperti 
Jean Genet, Samuel Beckett, Philip Larkin, V S Naipaul dan Philip Roth.



Ketika majalah tersebut diluncurkan pada 1953, salah satu dari tiga pendirinya 
yaitu novelis Peter Matthiessen diketahui bekerja untuk CIA. Majalah itu 
rupanya hanya dijadikan sebagai kedok. Pendiri lainnya, George Plimpton 
menyadari sumber dana majalah berasal dari CCF yang didanai CIA.



Di buku yang sama, CIA disebut terlibat langsung dalam usaha menerbitkan karya 
klasik sastrawan Rusia Boris Pasternak. Karyanya yang terkenal berjudul Doctor 
Zhivago. Ia sosok yang mengaku independen ketika Revolusi Rusia berkecamuk pada 
1917. Pemerintah Uni Soviet kala itu berusaha menekannya karena karyanya itu.



CIA melakukan berbagai cara untuk mempromosikan Doctor Zhivago. Bahkan lembaga 
tersebut memborong ribuan bukunya agar masuk dalam daftar best-seller. Dari 
situ kemudian, CIA melobi panitia Nobel agar sosok Paternak mendapatkan Nobel 
Sastra. Meski akhirnya Paternak mendapatkan Nobel Sastra, ia kemudian 
menolaknya.



Selain di Eropa, dalam bukunya itu, Whitney juga menuliskan secara gamblang 
bagaimana CIA menyusup ke Amerika Latin lewat majalah del Congreso por la 
Libertad de la Culturaatau sering disebut sebagai Cuadernos. Ini dimaksudkan 
untuk menangkal pengaruh Revolusi Kuba yang dilandasi semangat marxisme. 
Majalah ini pada akhirnya mampu membujuk kelompok kiri radikal agar yakin bahwa 
AS pernah melakukan sejumlah kebaikan di Amerika Latin.



Tampaknya, wacana di publikasi mampu meredam kebencian orang-orang kiri moderat 
terhadap AS. Memang, orang-orang kiri moderat ini secara praksis tidak terlalu 
komunis. Setelah Revolusi Kuba, orang-orang seperti inilah yang menjadi target 
CIA. Ketimbang berhadapan langsung dengan kiri radikal, CIA justru memilih 
“bersekutu” dengan kelompok penulis “kiri” moderat yang dapat menjangkau lebih 
banyak orang.



“Itu sebabnya, kenapa operasi kebudayaan penuh kerahasiaan. Tanpa diskusi 
publik mengenai tujuan-tujuan mereka yang sebenarnya, tidak akan ada 
akuntabilitas, dan kamu bisa leluasa mengganti-ganti targetnya,” kata Whitney 
dalam sebuah wawancara divice.com pada awal tahun ini.



Whitney mengatakan, alasan CIA merekrut penulis “kiri’ seperti Gabriel Marquez 
karena mereka ingin menjadi wasit dari berbagai perdebatan intelektual antara 
kiri progresif dan kiri moderat terutama di bidang sastra dan kebudayaan. 
Majalah yang mereka bangun itu kemudian menjadi wasit yang selalu memenangkan 
salah satu pihak. Maka, tidak usah heran ketika kiri moderat selalu menguasai 
pemberitaan media massa ketimbang kiri progresif yang anti-perang justru 
terpinggirkan.



Kata Whitney, ini mirip semacam trik Kuda Troya, ketika mereka menggunakan 
figur Garcia Márquez, peraih Nobel dengan karyanya One Hundred Years of 
Solitude itu. Sastrawan yang dibina CIA selalu menguasai debat kebudayaan, 
semisal selama Revolusi Kuba. Tentu hal ini terkesan alamiah. Tapi, tentu saja 
ini tidak demokratis dan tidak dapat dipertanggunggjawabkan. Ketika para 
sastrawan ini menyadari mereka dimanfaatkan CIA, posisinya tentu saja tidak 
enak.



Terkadang untuk menutupi kedoknya, kritikus asal Uruguay, Emir Rodríguez 
Monegal – pengelola majalah Mundo Nuevo (Dunia Baru) setelah Cuadernos disudahi 
pada 1963 – menerbitkan esai anti-perang Vietnam. Itu sekadar meyakinkan publik 
bahwa ia bukanlah antek CIA.



Jalan Keras Kebudayaan
Buku serupa yang ditulis Wijaya Herlambang berjudul Kekerasan  Budaya Pasca 
1965 menemukan jejak CIA melalui CCF di Indonesia. Untuk menelusuri jejaknya, 
mau tidak mau, kita harus menelusuri sejarah pembentukan kelompok Manifes 
Kebudayaan (Manikebu). Lewat buku terjemahan yang diterbitkan kali pertama pada 
2013 itu, Wijaya membuka mata kita bahwa pendirian lembaga tersebut tidaklah 
murni untuk kebudayaan. Manikebu dibentuk sesungguhnya untuk memberangus paham 
komunisme di Indonesia, pemberangusan yang menjadi bagian politik kapitalisme 
global AS.



Jauh sebelum Manikebu dideklarasikan, untuk mempromosikan liberalisme sebagai 
upaya melawan komunisme di bidang kebudayaan, pemerintah AS mendirikan CCF di 
Berlin pada 1950 melalui agen CIA Michael Josselson. Misinya jelas. Agar para 
seniman dan intelektual di seluruh dunia lepas dari komunisme. CCF dikendalikan 
oleh unit khusus CIA  dengan nama Office of Policy Coordination yang dikepalai 
Frank Wisner.



Mochtar Lubis sebagai pemimpin harian Indonesia Raya (1949-1974) dikenal cukup 
dekat dengan pemimpin Partai Sosialis Indonesia seperti Sjahrir dan Sumitro 
Djojohadikusumo dan juga berpengaruh membangun jaringan dengan Barat. Pada 
tahun 1951 Mochtar merupakan anggota lembaga International Press Institute yang 
yang dibiayai AS dan bermarkas di Zurich. Ia juga dekat dengan diplomat AS 
seperti Willard Hanna, ahli sejarah, budaya, dan politik Indonesia.



Bersama dengan elite PSI itu, Mochtar menjadi akrab dengan CCF dan akhirnya 
menjadi anggota pada 1954, setahun sebelum kongres pertama CCF di Asia. Mochtar 
bersama Sutan Takdir Alisjahbana menghadiri kongres itu. Sedangkan Sumitro 
ditunjuk sebagai ketua kehormatan konferensi CCF di Asia. Dari sinilah bermula 
terjalin kedekatan Mochtar Lubis dengan Ivan Kats, perwakilan CCF untuk Asia. 
Bahkan kedekatan hubungan tersebut berlanjut hingga generasi setelahnya, yakni 
Goenawan Mohammad.



Lewat Ivan Kats itulah Mochtar Lubis dan kawan-kawan memperoleh banyak karya 
yang disponsori CCF dengan gagasan liberalisme seperti majalah, pamflet, dan 
karya sastra. Misalnya, karya-karya penulis antikomunis seperti Albert Camus 
dan Miguel de Unamuno. Goenawan Mohammad malah mengakui ketika itu mereka 
sangat antusias membaca buku-buku CCF dan menjualnya kembali.



Seperti di negara lain, Wijaya juga mencatat salah satu media yang begitu 
antusias menyambut diplomasi kebudayaan AS pada masa Perang Dingin. Jurnal 
kebudayaanKonfrontasi, namanya. Sejak berdiri pada 1954, Konfrontasi secara 
reguler menerbitkan terjemahan esai dan sastra dari sumber-sumber internasional.



Redakturnya merupakan para simpatisan PSI seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Beb 
Vuyk dan Hazil Tanzil. Konfrontasi kemudian disebutkan sebagai media lalu 
lintas kebudayaan antara Indonesia dan Barat dalam kaitannya dengan pencarian 
identitas kebudayaan Indonesia dalam konteks nasionalisme pasca-perang.



Sutan Takdir dan juga Emir Rodríguez Monegal sama-sama menyatakan media yang 
mereka kelola independen dari pengaruh asing seperti CCF dan AS. Akan tetapi, 
justru sikap ketidakberpihakan mereka itu yang terasa janggal. Monegal melalui 
Mundo Nuevo, misalnya, jelas-jelas bertujuan menandingi pengaruh jurnal 
kebudayaan Kuba de las Americas yang merayakan pembebasan negara-negara Dunia 
Ketiga, gerakan Black Power di AS, perjuangan gerilya dan tradisi 
anti-imperiliasme Amerika Latin.



Sementara Konfrontasi yang dikelola Sutan Takdir, menurut Wijaya, justru 
sejalan dengan tujuan diplomasi kebudayaan AS. Kendati kerap mengeluarkan 
pernyataan bahwa tidak mewakili pandangan redakturnya, jurnal tersebut secara 
implisit dan konsisten merefleksikan pandangan internasionalisme yang 
berorientasi Barat sesuai dengan sikap partisan PSI.



Pengaruh CCF ini membuat kelompok Mochtar Lubis menemukan tempat untuk melawan 
langsung praktik kebudayaan kiri progresif di Indonesia yang ketika itu 
didominasi kaum kiri progresif. Seniman kiri yang tergabung dalam Lembaga 
Kebudayaan Rakyat (Lekra) juga memperkuat komitmen politik mereka di bidang 
seni dan sastra sejalan dengan politik revolusioner Sukarno. Melihat itu, 
kelompok Goenawan pada Agustus 1963 mendeklarasikan Manifes Kebudayaan.



Dari semua itu, lewat kebudayaan, AS melalui CIA ingin mengontrol dunia. Dan AS 
tidak peduli apakah itu harus mengeluarkan biaya miliaran dolar atau 
mengorbankan jutaan nyawa umat manusia. Taktik demikian, kata Whitney, untuk 
saat ini bukanlah sesuatu yang baru. Tapi, jangan lupa kesadaran ini muncul 
karena maraknya pengungkapan operasi terselubung semacam CCF selama Perang 
Dingin. Sementara di Indonesia, Wijaya melihat produk kebudayaan setelah Perang 
Dingin justru digunakan untuk membenarkan kekerasan-kekerasan terhadap umat 
manusia terutama kasus pembantaian 1965 hingga 1966.



Celakanya, produk kebudayaan yang membenarkan kejahatan kemanusiaan itu digagas 
oleh mereka yang menamakan diri pendukung humanisme universal. Hal penting 
lainnya yang dikemukakan Wijaya lewat bukunya bahwa kekerasan tidak melulu soal 
fisik dan pembunuhan. Kekerasan bisa lebih mengerikan lewat kebudayaan karena 
membenarkan pembantaian berjuta umat manusia menjadi lumrah dan lazim.



Sejak pembantaian 1965-1966 itu kebudayaan menjadi produk yang efektif untuk 
melanggengkan ideologi anti-komunis. Itu sebabnya masyarakat umum bahkan 
melihat komunisme sebagai horor. Mereka selalu mengangap komunisme adalah hal 
yang menakutkan dan harus diberangus.



Bahkan karena anggapan itu, masyarakat kini mengidap penyakit ketakutan yang 
parah soal komunisme. Ideologi itu dianggap menjadi jelmaan iblis yang selalu 
siap menghantam mereka yang menantangnya. Itu pula sebabnya bagi sebagian 
orang, membunuh manusia lain yang berbeda paham, semisal komunisme, adalah 
kewajaran, bahkan keharusan.



Karena itu, kekerasan lewat kebudayaan lebih mengerikan ketimbang tindakan 
fisik. Karena membekas hingga berpuluh tahun dan tidak tahu kapan akan 
berakhir. [Kristian Ginting]




Kirim email ke