Kesalahan fahri hamzah ini berangkat dari kesalahan paradigma. Fahri pakai paradigme: babu itu pekerjaan rendah.
Kalau dia merubah paradigma ini menjadi: semua pekerjaan itu adalah sama kwalitasnya, dia tidak akan berpikiran menghina pekerjaan seorang babu. Yang membedakan dalam mengerjakan suatu pekerjaan itu adalah ketrampilan dan keinginan bukan hina tidaknya pekerjaan itu sendiri. Begitu juga bagi mereka2 yang menganggap pekerjaan babu itu rendah, paradigma yang dipakai sama saja dengan fahri Hamza. Jadi ketika ada yang membela pembantu itu karena menganggap pekerjaan babu itu adalah hina, mereka2 ini sama saja berparadigma seperti fahri hamzah. Orang mau jadi babu, dokter, pengacara, montir dll itu apa salahnya? Apa hebatnya pekerjaan seorang presiden dibandingkan seorang kuli bangunan? Apa hebatnya pekerjaan seorang direktur perusahaan besar dibandingkan seorang ibu rumah tangga? Bagi saya tidak ada. Mereka semua manusia yang menjalankan pekerjaannya masing2. Itulah kehidupan didunia ini. Persoalan setelah mati dari dunia ini, mungkin akan menjadi pertanyaan selanjutnya bagaimana mempertanggungjawabkan pekerjaan2 yang telah dilakoni didunia ini. Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Saturday, January 28, 2017 9:07 AM To: Yahoogroups <[email protected]>; DISKUSI FORUM HLD <[email protected]>; GELORA_In <[email protected]> Cc: Jonathan Goeij <[email protected]>; Lusi.D <[email protected]>; Daeng <[email protected]>; Roeslan <[email protected]>; Rachmat Hadi-Soetjipto <[email protected]>; Mitri <[email protected]>; Gol <[email protected]>; Harry Singgih <[email protected]>; Lingkar Sitompul <[email protected]>; Ronggo A. <[email protected]>; Ajeg <[email protected]>; Farida Ishaja <[email protected]>; Marsiswo Dirgantoro <[email protected]>; Billy Gunadi <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; Karma I Nengah [PT. Altus Logistic Service Indonesia] <[email protected]>; C. Manuputty <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; Oman Romana <[email protected]> Subject: [GELORA45] "Fahri Harusnya Paham, Anak Bangsa Menjadi Babu karena Kemiskinan" JAKARTA, KOMPAS.com <http://assets.kompas.com/data/photo/2016/09/28/1317242image780x390.jpeg> — Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) meminta <http://indeks.kompas.com/tag/Fahri%20Hamzah> Fahri Hamzah dicopot dari jabatannya. Permintaan itu menyusul kicauan di akun Twitter Fahri yang dianggap menghina TKI. Melalui keterangan tertulis, juru bicara JBMI Eni Lestari menilai, <http://indeks.kompas.com/tag/Fahri%20Hamzah> Fahri Hamzah tidak layak duduk di jabatan tersebut. Kicauan Fahri pada akun Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (24/1/2017), berisi "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela." " <http://indeks.kompas.com/tag/Fahri%20Hamzah> Fahri Hamzah tidak layak menjadi perwakilan rakyat dan buruh migran. JBMI menuntut Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menurunkan <http://indeks.kompas.com/tag/Fahri%20Hamzah> Fahri Hamzah dari jabatannya sebagai Ketua Tim Pengawasan TKI," ujar Eni, Rabu (25/1/2017). Sebagai Ketua Tim Pengawasan TKI, kata Eni, Fahri gagal memahami persoalan mendasar dan solusi yang dibutuhkan buruh migran di luar negeri. Lebih dari 10 juta buruh migran di luar negeri teraniaya dan telantar karena tidak diakui sebagai pekerja di dalam hukum Indonesia dan di hukum negara penempatan. Hak-hak buruh migran ditiadakan dan dipaksa hidup di bawah naungan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan agen Eni menuturkan, sejak 1990, pemerintah memang sudah menarget pengiriman TKI setiap tahun dan menjadikan devisa TKI sebagai andalan pemasukan negara. (Baca: <http://nasional.kompas.com/read/xml/2017/01/24/22165651/tki.di.hongkong.tuntut.fahri.hamzah.minta.maaf.atas.kicauan.di.twitter> TKI di Hongkong Tuntut Fahri Hamzah Minta Maaf atas Kicauan di Twitter) Namun, ketika mereka telantar di luar negeri, menuntut pelayanan dan perlindungan, pemerintah belum berupaya maksimal. "Tetapi, tampaknya kenyataan-kenyataan ini tidak dijadikan perhatian utama Fahri untuk dipecahkan," kata Eni. "Jika Fahri mempelajari seluk-beluk persoalan buruh migran, tentu dia tahu bahwa anak bangsa menjadi 'babu' di negeri orang karena memang negara gagal mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja layak di dalam negeri," katanya. Selain itu, menurut Eni, pada awal 2017, Fahri juga pernah melontarkan pernyataan yang tidak berlandaskan fakta, merusak reputasi buruh migran, dan menjerumuskan masyarakat. Eni mengutip pemberitaan di media massa online yang memuat pernyataan Fahri yang menyebut 30 persen TKI di Hongkong mengidap HIV. (Baca: <http://nasional.kompas.com/read/xml/2017/01/25/13334591/tki.di.hongkong.anggap.permintaan.maaf.fahri.hamzah.belum.cukup> TKI di Hongkong Anggap Permintaan Maaf Fahri Hamzah Belum Cukup) Sementara itu, LSM PathFinders membantah telah membuat pernyataan bahwa 30 persen dari tenaga kerja di Hongkong mengidap HIV/AIDS. Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjen DPP Perempuan Bangsa Luluk Nur Hamidah. Dia menyesalkan pernyataan <http://indeks.kompas.com/tag/Fahri%20Hamzah> Fahri Hamzahyang tidak sensitif dan justru tidak membantu penuntasan masalah mendasar yang dialami TKI. (Baca: <http://nasional.kompas.com/read/xml/2017/01/25/06083901/.tweet.fahri.hamzah.yang.memancing.reaksi.tki.hingga.menaker.> "Tweet" Fahri Hamzah yang Memancing Reaksi TKI hingga Menaker...) Luluk menuturkan, dengan menjabat sebagai Ketua Pengawas TKI, Fahri seharusnya bisa menggunakan kewenangannya untuk menuntaskan revisi Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). "Harusnya Fahri bisa gunakan kewenangan dan tugas utamanya sebagai pengawas, sekaligus pimpinan DPR untuk menuntaskan revisi UU yang terkait tenaga kerja kita di luar negeri agar menjadi prioritas prolegnas 2016. Sayangnya, revisi itu tidak jelas kapan akan tuntas," ujar Luluk melalui pesan singkat kepadaKompas.com, Rabu.
