Mengapa tidak berjalan cepat? Karena masalah ekonomi Indonesia itu parah fundamental nya. Ini baru ekonomi saja. belum lagi sector non ekonomi seperti politik, agama, ras, disintegrasi, infrastruktur, korupsi, narkoba, hukum dll yg kacau balau.
Kenapa bung berpikiran jilid2an dan percepatan itu persiapan utk pemilu 2019. Jilid2an ini adalah usaha dan sudah dicanangkan oleh Jokowi sebelum2nya. Usaha ini adalah "kerja" istilahnya Jokowi. Salahnya apa? bagi saya tidak ada salahnya sama sekali! Kenapa? Karena tidak ada resep cespleng dalam ekonomi. Tidak ada! Ini pemahaman saya ttg ekonomi. Emangnya kalau sudah bikin economic plan satu jilid, karena gagal lalu ditinggalkan saja? Emangnya bung yg mengkritik itu punya solusi "ekonomi satu jilid" yg langsung bisa bikin ekonomi Indonesia hebat? Kalau memang ada ya tolong kasih tahu. Kasihan rakyat Indonesia terutama yang miskin. Nesare From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] Sent: Thursday, February 2, 2017 2:36 PM To: Undisclosed-Recipient:; Subject: [GELORA45] Ini Alasan Jokowi Percepat Rencana Kerja Sektor Ekonomi pada 2018 Mengapa dari mula tidak berjalan cepat, ataukal biara lambat asal selamat, maka oleh karena ekonomi dibua jilid-jilitan sampai 12, jadi apakah percepatan pada 2018 berkenaan dengan Pemilu 2019 supaya kembali menjadi bintang Pemilu? Apakah percepatan ekonomi ini bisa laju seperti apa yang dikatakan dalam lagu kuno : Laju-laju perahu laju sampai ke Surabaya......??? Hehehehe http://ekonomi.warta10.com/ini-alasan-jokowi-percepat-rencana-kerja-sektor.1 99918.html Ini Alasan Jokowi Percepat Rencana Kerja Sektor Ekonomi pada 2018 <http://assets.kompas.com/data/photo/2017/02/01/151329720170201141137-IMG-10 05780x390.JPG> <http://ekonomi.warta10.com/> Ekonomi Kamis, 02 Pebruari 2017 JAKARTA - Meski baru memasuki bulan kedua pada 2017, tetapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelar sidang kabinet paripurna yang salah satu agendanya adalah membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2018. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan, pembahasan agenda 2018 itu karena memang Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan adanya perubahan yang tidak terlalu mepet, memiliki waktu yang cukup, dan supaya ada pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. "Dari laporan, baik dari Menteri Bappenas maupun Menteri Keuangan, diharapkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 akan lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2016 maupun 2017, karena memang ini momentum, waktunya pemerintah untuk bisa tumbuh secara lebih baik, secara lebih berkualitas, menurunkan gini ratio atau ketimpangan," kata Pramono seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (2/2/2017). Dengan demikian, Presiden saat memimpin sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, memberikan tugas kepada semua menteri agar semuanya dikonsentrasikan dalam melakukan pemerataan untuk mengurangi ketimpangan. Pramono menjelaskan, walaupun gini ratio (rasio ketimpangan) di dalam pemerintahan saat ini terus turun, tetapi Presiden belum puas dengan penurunan dari 0,41 menjadi 0,39. "Beliau (Presiden) tetap menginginkan penurunan itu lebih tinggi supaya kesenjangannya juga lebih rendah," tegasnya. Penulis: Iwan Supriyatna Editor: Aprillia Ika TAG: Jokowi
